Rabu, 01 April 2015

Pembuatan Rumah ’’Packing’’ Jangan Setengah-setengah



LANGKAH Pansus Pasar tradisional dan pasar modern DPRD Kota Mataram mendorong pembuatan rumah packing, merupakan usulan yang cukup konstruktif. Keberadaan rumah packing di Kota Mataram bisa dikatakan cukup urgent mengingat, sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah) makin menjamur. Kebanyakan UKM yang ada di Kota Mataram bergerak dalam bidang olahan makanan.

Banyak UKM yang bermunculan namun tidak sedikit yang kolaps dalam hitungan bulan maupun tahun. Belum terlalu banyak produk olahan makanan hasil dari UKM di Kota Mataram mampu menembus supermarket atau pasar modern. Sejumlah kalangan menyebut produk olahan makanan hasil UKM di Mataram kalah dari segi kemasan. Sehingga, belum terlalu lama di pajang di supermarket, produk ini sudah mulai rusak. Tidak hanya itu, dari segi tampilan produk juga disebut-sebut kurang menarik.

Jika ditarik benang merahnya, maka apa yang menjadi penilaian sejumlah kalangan selama ini bahwa produk lokal tak mampu bersaing lantaran kalah kemasan, memang ada benarnya. Tadinya, kehadiran puluhan pasar modern dengan brand terkenal diharapkan mampu menjadi jawaban atas kegelisahan para pelaku UKM di Kota Mataram. Namun cita-cita pelaku UKM masih jauh dari harapan.

Masalah kemasan lagi-lagi menjadi sandungan produk lokal untuk bisa masuk ke pasar modern. Produk lokal akhirnya kalah bersaing dengan produk pabrikan yang dengan mudahnya masuk ke pasar modern, supermarket maupun mall yang ada di Mataram. Langkah Pansus yang mendorong pembuatan rumah packing sepertinya bisa menjadi solusi masalah kemasan yang selama ini dihadapi pelaku UKM.

Diskoperindag Kota Mataram selaku SKPD teknis harus peka terhadap persoalan yang dihadapi UKM. Apalagi MoU Diskoperindag dengan pasar modern di Kota Mataram ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Mestinya pembuatan rumah packing digagas sejak lama agar pemasaran produk UKM bisa menembus pasar modern bahkan mungkin hingga ke luar daerah.

Memang ada pengusaha olahan makanan yang sudah memiliki mesin packing sendiri, namun jumlahnya tidak banyak. Selain itu, pengusaha pemilik mesin packing adalah pengusaha bermodal besar. Sementara pelaku UKM terpaksa mengemas produknya dengan alat seadanya. Karenanya, disinilah dibutuhkan peran Pemkot Mataram. Artinya, pembuatan rumah packing adalah langkah solutif bagi pelaku UKM.

Dewan mendorong pembuatan dua rumah packing, yakni di MCC (Mataram Craft Center) dan di Pasar Rembiga. Dewanpun diharapkan konsisten mengawal usulan tersebut sampai berdirinya rumah packing. Demikian pula Diskoperindag, dalam pembuatan rumah packing jangan setengah-setengah. Setelah nantinya memiliki tampilan berikut kemasan yang baik, pasar modern diharapkan tidak lagi menolak produk lokal untuk masuk ke outlet-outletnya. Apalagi sudah ada MoU dengan Pemkot bagaimana supaya pasar modern memberi tempat bagi produk lokal di outlet mereka. (*)

Produk Sulit Diterima



Pansus Dorong Pemkot Buat Rumah Packing


Mataram (Suara NTB) –
Pansus Pasar DPRD Kota Mataram mendorong eksekutif dalam hal ini Dinas Koperindag Kota Mataram membuat rumah packing. Pembuatan rumah packing, kata Ketua Pansus Pasar DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer H. Ibrahim sangat penting untuk menjawab sulitnya produk lokal bersaing dengan produk yang ada di pasar modern.

Dikatakan Noer Ibrahim, keberadaan puluhan outlet pasar modern, tidak serta merta dapat membantu pemasaran produk lokal dari hasil usaha rumahan di Kota Mataram. Produk lokal justru sulit masuk ke pasar modern. Alasannya karena kemasan yang belum mumpuni. Pansus juga sempat menanyakan kepada Diskoperindag bagaimana pola kerjasama dinas itu dengan pasar modern.

‘’Ternyata belum maksimal juga diterima oleh pasar-pasar modern,’’ cetusnya. Packing produk lokal dianggap belum bisa bersaing dengan produk dari luar. Karenanya Pansus Pasar mendorong hadirnya rumah packing. Pembuatan rumah packing ini direncanakan ada dua. Masing-masing di MCC (Mataram Craft Center) Pagesangan dan Pasar Rembiga. Dewan, katanya, siap menganggarkan pembuatan rumah packing ini.

Politisi Golkar ini menargetkan penganggaran untuk pembuatan rumah packing ini paling cepat akan masuk dalam APBD Perubahan dan paling lambat pada APBD Kota Mataram tahun anggaran 2016 mendatang. ‘’Kalau pengusaha mau packing produknya, silahkan datang ke rumah packing,’’ cetusnya.

Apakah nantinya rumah packing itu akan menggatiskan setiap pengusaha yang menggunakan alat di sana ataukah berbayar, sangat tergantung dari biaya operasional. ‘’Belum bisa kita tentukan gratis,’’ cetusnya. Namun semangat raperda ini bagaimana mendorong UKM yang ada di Kota Mataram semakin berkembang pesat.

Noer Ibrahim optimis, dengan hadirnya rumah packing nantinya akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kota Mataram sampai sembilan persen. (fit)

Tarif Jangan Dinaikkan



RENCANA Organda (Organisasi Angkutan Darat) menaikkan kembali tarif angkutan, ditentang kalangan dewan. Bahkan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., meminta agar tarif angkutan tidak dinaikkan.

Karena, dengan situasi dan kondisi kenaikan BBM tentu berdampak cukup luas. Terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Saat ini daerah tengah menghadapi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang cukup tinggi. ''Beras mahal, walaupun sedang musim panen,'' cetusnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (31/3).

Kondisi masyarakat saat ini, menurut politisi Gerindra ini, sangat memprihatinkan. Karenanya, Muhtar meminta pihak Organda mempertimbangkan hal tersebut. Ia menilai kenaikan tarif angkutan, cukup mengacu kepada kenaikan harga BBM yang pertama. Sehingga sekarang ketika pemerintah menaikkan harga BBM, tarif angkutan tidak perlu ikut-ikutan dinaikkan.

''Kan kenaikan BBM yang pertama diikuti dengan berbagai macam bantuan dari pemerintah yang sifatnya bisa meringankan kehidupan masyarakat. Tapi saat ini kenaikan ini tidak diikuti oleh bantuan apa-apa. Nah ini juga menjadi beban masyarakat,'' terangnya. Oleh karena itu, Organda diminta mempertimbangkan rencana menaikkan tarif angkutan.

Karena bagaimanapun, kalau tarif angkutan dinaikkan kembali, diyakini akan berdampak kepada harga kebutuhan pokok masyarakat. ''Keinginan kita dari Dewan untuk tidak dinaikkan dulu,'' tegas Muhtar. Ia menganggap, patokan kenaikan tarif pada kenaikan harga BBM yang pertama sudah cukup.

Lagipula, kenaikan harga BBM saat ini belum melebihi kenaikkan harga BBM yang pertama. Muhtar memahami harga spare part yang dijadikan landasan untuk menaikkan harha BBM. ''Tidak spare part itu yang jadi tolak ukur kenapa ini bisa naik,'' ucapnya. Sebab, spare part tidak harus diganti setiap hari.

Sebetulnya sebelum terjadi kenaikan harga BBM harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. ''Paling tidak kalau nanti terjadi sesuatu, pemerintah pusat juga siap mengatasi itu,'' tandasnya. Muhtar kembali menegaskan supaya Organda tidak lagi menaikkan tarif. Jangan sampai dalam waktu beberapa bulan saja, tarif angkutan naik beberapa kali. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada harga kebutuhan pokok masyarakat. (fit)