Thursday, September 29, 2016

Stop Pemadaman Listrik

PLN NTB kembali berusaha meyakinkan masyarakat di daerah ini bahwa tidak akan lagi terjadi pemadaman. Janji manis PLN ini sebetulnya menjadi kabar gembira bagi masyarakat di NTB. Sebab, sampai saat inipun masyarakat masih dihadapkan pada persoalan pemadaman listrik. Baik pemdaman listrik secara bergilir maupun pemadaman listrik serempak. Yang paling merepotkan kalau pemadaman terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga masyarakat tidak dapat melakukan langkah antisipasi. Seperti diketahui, ketergantungan masyarakat terhadap pasokan daya listrik PLN, mutlak adanya. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain pasrah ketika PLN ‘’doyan’’ melakukan pemadaman listrik dengan beragam alasan. Kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan listrik. Hampir semua aktivitas masyarakat baik di dalam rumah maupun di luar rumah, tergantung dari listrik. Tanpa listrik, aktivitas masyarakat bisa lumpuh. Mulai dari mencuci pakaian, menanak nasi hingga penerangan, membutuhkan listrik. Begitu besarnya ketergantungan masyarakat terhadap listrik PLN, mengesankan PLN bertindak semauan. Pemadaman yang terjadi kerap tidak melihat waktu. Di jam-jam dimana masyarakat sangat membutuhkan listrik seperti malam hari, justru tiba-tiba listrik byar pet. Tidak sedikit masyarakat mengeluhkan barang-barang elektronik miliknya rusak akibat seringnya PLN melakukan pemadaman listrik. Tidak itu saja, dunia usaha juga mengklaim merugi saat PLN melakukan pemadaman dalam durasi yang cukup panjang. Bagaimana tidak, pengusaha terpaksa merogoh kocek lagi untuk membeli bahan bakar minyak untuk menyalakan genset. Untuk itu, kalau PLN memang berkomitmen bahwa tidak akan ada lagi pemadaman listrik, maka itu harus dibuktikan secara nyata. Sebab, masyarakat NTB sudah pernah dikecewakan dengan janji serupa yang dilontarkan pihak PLN. Waktu itu pucuk pimpinan PLN NTB juga telah menjanjikan untuk tidak lagi melakukan pemadaman. Nyatanya, janji itu belum juga ditepati dan masyarakat NTB pun kecewa dengan kinerja BUMN dengan jargon kerja kerja kerja itu. Kalau sekarang janji yang sama kembali diungkapkan kepada masyarakat, mungkin masyarakat tidak akan cepat mempercayainya sebelum PLN menunjukkan bukti konkret. Terlebih sebentar lagi, akan banyak kegiatan di Kota Mataram. Salah satu kegiatan nasional yakni MTQ dipusatkan di Kota Mataram. Untuk kegiatan tersebut, jelas membutuhkan listrik yang prima. Jangan sampai tiba-tiba listrik padam ketika para peserta yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia itu, sedang berlomba. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah, sebentar lagi atau tepatnya Bulan April mendatang, siswa-siswa di daerah ini sudah memasuki masa ujian sekolah. Untuk Kota Mataram sendiri, ujian akan digelar berbasis komputer. Sehingga jelas membutuhkan daya listrik yang stabil dan mencukupi. Dari sekarangpun, para pelajar membutuhkan listrik sebagai sarana belajar, terutama di malam hari. untuk itu, PLN diharapkan betul-betul serius mewujudkan janjinya untuk tidak lagi melakukan pemadaman listrik. (*)

Empat Lembaga Tidak Hadir, Dewan Merasa Dilecehkan

Mataram (Suara NTB ) – Raut emosi sekaligus kecewa terpancar dari wajah delapan anggota DPRD Kota Mataram yang tergabung dalam Pansus Riparda (Rencana Induk Pariwisata Daerah) Kota Mataram. Ini lantaran tidak satupun dari empat lembaga yang diundang untuk menyempurnakan draf Raperda Riparda itu, yang berkenan hadir. Empat lembaga yang mangkir dari undangan Dewan itu adalah Dinas Budpar (Kebudayaan dan Pariwisata) Kota Mataram, BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Kota Mataram, ASITA NTB dan PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia ) Kota Mataram. Rapat Pansus Riparda yang diketuai oleh Misban Ratmaji, Kamis (10/3) kemarin itu, batal dan akhirnya menjadi ajang menumpahkan kekesalan. Hampir semua anggota Pansus Riparda mengemukakan pendapatnya terkait ketidakhadiran empat lembaga tersebut. Herman, AMd., anggota Pansus Riparda mengusulkan agar raperda itu langsung diparipurnakan. Dengan tidak hadirnya empat lembaga itu, maka draf raperda Riparda ini dianggap sudah sempurna. Bahkan anggota pansus lainnya, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., menyebut tindakan empat lembaga itu sebagai contempt of parliament (pelecehan terhadap parlemen). Politisi Demokrat berujar, mestinya lembaga itu mengirim salah seorang utusannya kalau pimpinan dari empat lembaga itu berhalangan hadir. Ia berharap hal ini tidak terulang kembali pada undangan-undangan berikutnya. ‘’Kami merasa dilecehkan dan sangat kecewa berat. Ditunggu sampai dua jam tidak ada yang dating,’’ kata Hj. Bq. Mirdiati, anggota pansus itu. Ketua Pansus Riparda DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menegaskan bahwa kehadiran empat lembaga itu sudah dinanti sejak pukul 10.00 Wita. Sayangnya, hingga menjelang pukul 12.00 Wita, tidak ada satupun yang hadir. ‘’Undangan sudah kita kirim. Ini yang mengundang bukan Pansus tapi lembaga DPRD Kota Mataram. Undangan itu ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram,’’ tegasnya. Pantauan Suara NTB, kedatangan utusan dari Dinas Budpar Kota Mataram ditolak Pansus Riparda. Pasalnya Kepala Bidang Bina Kebudayaan dari Dinas Budpar Kota Mataram, Ibnu Fajar yang diutus oleh Kepala Dinas Budpar Kota Mataram, tiba di ruang rapat setelah rapat itu disepakati batal. ‘’Tadi Pak Kadis lagi ada di ruang Kenari. Padahal saya stand by di kantor tapi baru saya diperintahkan, makanya saya langsung ke sini,’’ aku Ibnu Fajar. Ihwal undangan Dewan, katanya, akan menjadi perhatian pihaknya ke depan. (fit)

Harus Mampu Terjemahkan Visi Misi

KINERJA pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkot Mataram, masih menjadi sorotan. SKPD yang menjadi mitra Komisi III misalnya, masih ada yang koordinasinya tidak berjalan maksimal. Karenanya, anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ali Aswandi memandang pada periode kedua kepemimpinan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menjadi momentum yang pas untuk betul-betul mengevaluasi secara menyeluruh kinerja SKPD. Dikatakan Ali Aswandi, dengan adanya Pansel (Panitia Seleksi), menjadi sarana yang sangat tepat untuk memilih mana SKPD yang sumber daya manusianya berkualitas atapun sebaliknya. Kualitas seorang pimpinan SKPD, lanjutnya, salah satunya dapat diukur dari kemampuan SKPD bersangkutan menterjemahkan program dan visi misi Walikota. Karena bagaimanapun Walikota dan Wakil Walikota tidak bisa bekerja sendirian dalam mensukseskan program dan visi misinya. Untuk itu, Walikota dan Wakil Walikota membutuhkan SKPD yang teruji kualitasnya, agar dapat membantu secara maksimal. ‘’Jangan seperti sekarang,’’ cetusnya. Banyak hal yang harus diperhatikan oleh kepala daerah. Karenanya SKPD dituntut mampu menterjemahkan apa yang menjadi keinginan Walikota. ‘’Jangan sampai, ditunjuk dulu baru mau kerja,’’ ujarnya mengingatkan. Padahal Walikota sudah memaparkan arah kebijakannya yang tergambar melalui visi misi Kota Mataram. Itu yang seharusnya diimplementasikan oleh SKPD. ‘’Sekarang kembali lagi ke SKPD, bisa ndak menterjemahkan hal tersebut,’’ demikian Ali Aswandi. Disamping adanya Pansel, anggota Dewan dari Partai Golkar ini juga sangat meyakini bahwa Walikota Mataram sudah mengetahui rekam jejak masing-masing SKPD. Walikota, sambung Ali Aswandi, akan melakukan penilaian secara objektif. ‘’Dengan pengalaman beliau (Walikota, red), sudah sangat paham. Apalagi waktu apel Hari Senin lalu, Walikota menyatakan sudah mengantongi nama-nama SKPD,’’ terang Ali Aswandi. Dengan adanya evaluasi pejabat oleh Walikota nantinya, Ali Aswandi berharap ke depan sinergi antara Dewan dengan SKPD, akan lebih baik. Karena selama ini, koordinasi komisi-komisi di DPRD Kota Mataram dengan SKPD, kerap tidak berjalan sesuai harapan. ‘’Kadang nyambung, kadang tidak,’’ keluhnya. Ia mencontohkan beberapa waktu lalu, ada SKPD yang diundang rapat oleh komisi tetapi tidak hadir. Padahal itu dalam rangka pembahasan anggaran di SKPD bersangkutan. Karenanya, hal-hal mengecewakan semacam itu tidak terulang kembali. (fit)