Selasa, 22 Juli 2014

Pilkada Kota Mataram


Penjaringan Balon Walikota, PDIP Tunggu Surat DPP


Mataram (Suara NTB) –
Gaung Pilkada Kota Mataram 2015 sudah mulai terdengar. Sejumlah parpol di Mataram sudah mulai mengambil ancang-ancang mempersiapkan proses penjaringan balon (bakal calon) Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Salah satunya PDIP Kota Mataram. Parpol berlambang kepala banteng ini bahkan akan segera mempersiapkan proses penjaringan balon Walikota dan wakil Walikota Mataram.

Ketua DPC PDIP Kota Mataram, I Wayan Sugiartha kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (21/7) kemarin mengatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu surat dari DPP PDIP. Begitu surat yang berisikan jadwal melakukan penjaringan balon Walikota dan Wakil Walikota diterima dari DPP, barulah pihaknya akan memulai mekanisme penjaringan.

‘’Biasanya DPP akan meminta jadwal Pilkada di masing-masing daerah. Kapan penjaringannya, nanti DPP yang akan menentukan,’’ cetusnya. Wayan Sugiartha menyebutkan balon yang diajukan nantinya benar-benar representasi dari keinginan masyarakat. Pasalnya, penjaringan balon Walikota dan Wakil Walikota melibatkan semua kader parpol, mulai dari tingkatan terbawah.

‘’Mekanismenya lewat rapat di masing-masing tingkatan PAC (Pimpinan Anak Cabang) dan ranting,’’ ujarnya. Selanjutnya, sipa nama yang diajukan menjadi balon Walikota dan Wakil Walikota akan diputuskan dalam Rakercabsus (Rapat Kerja Cabang Khusus). Nama yang diajukan minimal dua orang. Dua nama itu, tidak harus dari internal PDIP. Yang jelas, sambung Wayan Sugiartha, apapun yang diputuskan dalam Rakercabsus itulah yang akan diajukan ke DPP melalui DPD PDIP NTB.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini menegaskan parpolnya terbuka bagi masyarakat. Pendaftaran nantinya juga akan dibuka untuk umum. Dalam hal penjaringan dua nama balon Walikota dan Wakil Walikota, PDIP menerapkan aturan yang cukup ketat. ‘’Kalau mekamisme musyawarah tidak tercapai, kita bisa tempuh lewat voting,’’ sebutnya.

Sejauh ini, PDIP Kota Mataram belum menentukan siapa mitra koalisinya. PDIP Kota Mataram, demikian Wayan Sugiartha, tidak akan mengajukan syarat yang muluk-muluk. Yang penting, parpol calon mitra koalisi memiliki platform dan ideologi yang sama. (fit)

Cetak Sawah Jangan Mubazir


PROGRAM cetak sawah baru sejatinya dapat membawa manfaat bagi daerah ini. Sayang, pada praktiknya, pencetakan sawah baru justru terkesan mubazir ketimbang bisa memberi manfaat. Bagaimana tidak, setelah dilakukan pencetakan sawah baru, justru lahan pertanian itu banyak yang nganggur dan tidak termanfaatkan.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Ratusan hektar sawah yang dicetak pada tahun 2013 lalu, terpaksa nganggur. Sawah baru itu, seluas 310 hektar tersebar di Kecamatan Jerowaru, Kecamatan Aikmel seluas 50 hektar, Kecamatan Pringgasela seluas 315 hektar dan Kecamatan Masbagik seluas 25 hektar. Kondisi ini karena nihilnya irigasi yang mengairi sawah baru tersebut.

Apalagi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan  Lotim, Zaini mengatakan, sawah-sawah di areal tadah hujan, mengalami kekurangan air irigasi selama musim kemarau. Program cetak sawah baru ini menggambarkan betapa program tersebut tidak melalui perencanaan yang matang. Di Lotim misalnya, pencetakan sawah baru mengandalkan air dari Bendungan Pandandure.

Sementara hingga saat ini, bendungan tersebut belum bisa mengairi sawah baru tersebut. Hal ini cukup disayangkan, mengingat anggaran untuk cetak sawah baru, tidak murah. Khusus untuk di wilayah Lotim bagian selatan, cetak sawah baru dianggarkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 8,9-10 juta/hektar. Wajar kalau kemudian kondisi ini dikritisi oleh anggota DPRD Lotim Qiyamuddin Saman. Sawah baru yang sudah terlanjur dicetak harus menjadi perhatian serius Dinas Pertanian setempat, bagaimana supaya bisa dimanfaatkan maksimal.

Itu baru di Lotim. Bukan tidak mungkin cetak sawah baru di daerah lain di NTB juga bernasib sama seperti Lotim. Ketidaksiapan NTB diduga menjadi penyebab merosotnya jatah cetak sawah baru di daerah ini. Karena, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengeluarkan aturan baru mengenai pelaksanaan program cetak sawah baru tahun 2014 ini. Dimana, program cetak sawah baru hanya bisa dilakukan pada daerah-daerah yang mempunyai saluran irigasi.

Dengan adanya aturan baru ini, luas areal cetak sawah baru di NTB tahun 2014 ini akan berkurang dari kuota yang sebelumnya ditetapkan. Tahun ini jatah cetak sawah baru di NTB seluas 7.000 hektar. Namun karena cetak sawah baru harus dilakukan pada daerah-daerah yang memiliki saluran irigasi maka tersisa tinggal 400 hektar yakni di Bima.

Untuk itu ke depan Pemda harus betul-betul memperhatikan ketersediaan irigasi untuk mendukung sawah-sawah baru yang telah dicetak sebelumnya. Jangan sampai cetak sawah baru menjadi sia-sia lantaran daerah yang mendapat jatah dari pusat kurang siap menerapkan program tersebut. (*)

Gunakan Air Sungai

RASIO persentase kepemilikan modal antara Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar, masih membuat kalangan DPRD Kota Mataram terusik. Pasalnya, meski secara nominal kepemilikan modal Kota Mataram lebih banyak dari Lobar, namun persentasenya belum mencerminkan hal itu. Bahkan beberapa fraksi di DPRD Kota Mataram, salah satunya Fraksi Partai Hanura sempat mempertanyakan hal itu dalam pemandangan umum fraksinya.

Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, SE., MSi., kepada Suara NTB di Mataram mengungkapkan, hasil audit BPK soal modal dua Pemda itu di PDAM, tidak dilaksanakan dengan baik. Seharusnya, terjadinya peningkatan penyertaan modal berpengaruh pada komposisi. ‘’Komposisi ini harus difinalkan dan harus dihitung BPK,’’ cetusnya.

Hasil perhitungan BPK itulah, sambung Yeyen, menjadi acuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dalam menetapkan komposisi jumlah modal dan saham di perusahaan plat merah tersebut. Hasil perhitungan BPK harusnya dikomunikasikan antara Pemkot dan Lobar. ‘’Besaran saham harus final,’’ cetusnya.

Sebab, saat ini antara Pemkot Mataram dengan Pemkab Lobar mempunyai persentase dan perhitungan sendiri. Mestinya dalam RUPS, persoalan ini sudah harus dituntaskan. Sayangnya, hasil perhitungan BPK belum dilaksanakan kedua belah pihak. Yang jelas kepemilikan modal di PDAM didominasi oleh Kota Mataram.

Jika kondisi tersebut terus berlangsung, bukan tidak mungkin Pemkot Mataram bisa mengambil opsi memisahkan diri dari PDAM. Mataram, sambung Yeyen, bisa membangun kembali PDAM sendiri seperti yang telah dilakukan Kabupaten Lombok Utara. Pemkot Mataram bisa menggunakan air permukaan atau air sungai. Namun demikian, keputusan menggunakan air permukaan tentu harus dihitung baik-baik.

‘’Contohnya di Surabaya,’’ cetusnya. Di Surabaya, terangnya, ada badan khusus yang melakukan sterilisasi air permukaan. Kemudian PDAM mendistribusikan kepada konsumen. Menurut Yeyen teknologi sudah demikian canggih, tidak ada yang tidak mungkin. ‘’Malah di Saudi Arabia, air laut disuling menjadi air minum,’’ imbuhnya.

Pada bagian lain Yeyen sempat mempertayakan pengalihan dana hibah Rp 5 miliar dari pemerintah Australiake program kegiatan lainnya. ‘’Seharusnya dipakai untuk hibah air lagi, bukan untuk program lain, sampai program hibah dari Australia berakhir,’’ tandasnya. (fit)