Jumat, 03 Juli 2015

Buka Kawasan Tertutup

Eksekutif Diminta Tak Lakukan Kebiasaan Lama


Mataram (Suara NTB) -
Keinginan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh membuka kawasan tertutup dengan hajat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, mendapat dukungan dari kalangan legislatif. Namun demikian, pembukaan kawasan-kawasan tertutup itu nantinya akan banyak membawa dampak negatif di samping dampak positif.

Karenanya, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha kepada Suara NTB di kantornya Kamis (2/7) kemarin, mengatakan, kalau keinginan membuka kawasan-kawasan tertutup itu terlaksana, supaya eksekutif tidak melakukan kebiasaan lama mereka. Kebiasaan itu, kata Wayan Sugiartha, tidak menyiapkan regulasi terlebih dahulu. Sehingga, regulasi yang ada terpaksa direvisi di tengah jalan.

Menurut Ketua DPC PDIP Kota Mataram ini, regulasi yang mengatur kawasan-kawasan yang akan dibuka itu harus direvisi terlebih dahulu. Revisi ini tidak boleh mengabaikan RTH 30 persen ''Itu harus,'' cetusnya. Jangan sampai daerah-daerah resapan habis dibangun. RTH ini menjadi hal prinsip yang harus dipikirkan dalam rencana pembukaan kawasan tertutup.

Dengan kondisi pembangunan saat ini saja, lanjutnya, dampaknya terhadap lingkungan sudah terasa. Apalagi ditambah dengan pembukaan kawasan baru misalnya. Bisa-bisa target RTH 30 persen sesuai amanah undang-undang, tidak akan tercapai. ''Jangan dibangun dulu terus nanti regulasi mengikuti. Kita (Pemkot, red) kan terbiasa seperti itu,'' sesalnya.

Artinya, untuk meyakinkan investor bahwa di daerah tersebut sudah tidak ada permasalahan dari sisi aturan. ''Jangan sampai nanti mereka membebaskan, kemudian baru diikuti dengan perubahan regulasi tapi nanti tidak disetujui, kan kasian mereka,'' ujarnya. Jangan sampai nanti seolah-olah aturan mengikuti kondisi di lapangan.

''Kan susah kalau begitu. Yang benar itu, yang di lapangan mengikuti aturan yang ada,'' tandasnya. Sejauh ini, terkait Mataram Metro, belum ada pengajuan regulasi yang mendukung ke arah sana. Seperti revisi Perda RTRW yang harus disiapkan sebelum membuka kawasan-kawasan tertutup. Artinya, apa yang disampaikan walikota untuk membuka kawasan tertutup baru sebatas wacana. Wayan sepakat, semua pihak memang ingin melihat daerahnya maju.


Namun demikian, harus tetap sesuai dengan aturan. Apalagi dari Provinsi sudah ada rekomendasi terkait RTRW Kota Mataram. ''Siapa yang tidak senang kotanya maju tapi tidak serta merta semua aturan dilanggar,'' demikian Wayan Sugiartha. Pasalnya, saat ini saja amanah undang-undang soal RTH 30 persen belum mampu dipenuhi oleh Pemkot Mataram. (fit)

Siap Terima Pengaduan

NGADATNYA server yang digunakan dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) online yang dilaksanakan serentak mulai Rabu (1/7), disesalkan anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE. ‘’Kita sangat sesalkan itu. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi,’’ cetusnya menjawab Suara NTB Kamis (2/7).

Kondisi seperti server lamban bahkan ngadat, tidak terjadi kali ini saja. Tahun-tahun sebelumnya pun, hal serupa juga kerap terjadi saat PPDB online. Seharusnya, ada langkah antisipasi dari pihak Telkom selaku rekanan dalam penyedia perangkat PPDB online ini. ‘’Kalau yang satu ngadat, harusnya bisa menggunakan servel lain,’’ imbuhnya.

Artinya, harus ada server cadangan untuk mengantisipasi tidak maksimalnya kerja server yang ada. ‘’Jangan cuma satu,’’ sebutnya. Apalagi mulai tahun ini pelaksanaan PPDB oleh Dinas Dikpora Kota Mataram telah diserahkan kepada sekolah-sekolah. Dengan waktu yang terbatas lantas calon siswa dihadapkan pada persoalan tersebut, jelas sangat disayangkan.

Suriadi berharap hal itu segera dibenahi. Pada bagian lain, ia mengaku, secara institusi Komisi IV belum melakukan tinjauan lapangan terkait pelaksanaan PPDB. Namun, secara perorangan anggota Komisi IV, ia yakin hal itu sudah dilakukan. Ditanya masalah posko pengaduan, menurut politisi PAN ini, pendirian posko pengaduan masalah yang berhubungan dengan PPDB online, sangat baik.


Kendati Komisi IV tidak mendirikan posko, namun Suriadi menegaskan bahwa pihaknya siap menerima pengaduan dari masyarakat terkait persoalan PPDB. Termasuk didalamnya mengenai PPDB melalui jalur bina lingkungan. ‘’Kalau ada pengaduan masyarakat yang masuk, kami siap menindaklanjutinya,’’ janji Suriadi. (fit)

Kamis, 02 Juli 2015

Anjal Marak Lagi

Patroli Satgas Sosial Jangan Hanya Branding


Mataram (Suara NTB) –
Intensitas patroli anjal yang dilakukan Satgas Sosial yang mencapai sepuluh kali sehari dinilai belum efektif. ''Kalau saya melihat Satgas ini belum maksimal,'' kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, Amd kepada Suara NTB di ruang kerjanya kemarin.

Indikator belum efektif bahkan belum maksimalnya kinerja Satgas Sosial ini terlihat dari maraknya kemunculan anjal maupun gepeng. Memang, lanjut Herman, anjal dan gepeng ini tidak terlihat lagi di perempatan jalan, namun di tempat lain justru begitu marak.

Politisi Gerindra ini mengaku melihat langsung anjal yang masuk ke lingkungan tempat tinggalnya. ''Saya sempat tanya, anjal ini umur tujuh tahun dari Gegutu. Dia naik ojek ke Babakan,'' terangnya. Anjal yang kembali marak di bulan ramadhan ini menurut Herman, merupakan pengemis musiman.

Dia menduga anjal yang beroperasi di Kota Mataram sudah terorganisir. Kondisi ini mutlak membutuhkan kerja-kerja yang intensif. Herman mencontohkan perhatian Satgas Sosial ketika melakukan patroli jangan hanya di jalan-jalan umum saja. Satgas diharapkan bisa lebih jeli lagi melihat sebaran anjal, baik di pusat-pusat perbelanjaan maupun di tempat lainnya.

‘’Jadi kita minta patroli Satgas ini jangan hanya brandinglah,’’ cetusnya. Herman juga mengingatkan patrol Satgas Sosial ini jangan berpolakan ABS (Asal Bapak Senang, red). Sementara itu, pantauan Suara NTB, sejumlah anjal dan gepeng terlihat beraksi di Mataram Mall. Anjal ini sengaja berdiri di pintu keluar kendaraan roda empat.

Pada setiap kendaraan yang keluar dari pusat perbelanjaan tersebut, anjal itu langsung menengadahkan tangan. Ada pula yang menyodorkan kotak amal. ‘’Walaupun dia (satgas Sosial, red) patrolinya sepuluh kali sehari, tetapi tidak efektif, sama saja bohong,’’ ketusnya. Untuk itu, Herman mengimbau kepada Satgas Sosial agar lebih cermat membaca sepak terjang anjal ni.

Yang jelas, kata Herman, dalam melakukan penertiban anjal, bukan semata-mata berorientasi pada kuantitas patroli, melainkan mengutamakan kualitasnya. ‘’Golnya itu hasilnya seperti apa,’’ tutupnya. Diberitakan koran ini sebelumnya, Disosnakertrans mengatakan, pihaknya meningkatkan frekuensi patroli selama bulan ramadhan untuk mengantisipasi munculnya gepeng maupun anjal. Di bulan puasa ini Satgas Sosial berpatroli selama sembilan sampai 10 kali dalam sehari. (fit)