Tuesday, January 31, 2017

Selektif Terima Investor

RENCANA investor Korea Selatan berinvestasi di Mataram dalam bidang pengolahan sampah sepertinya membawa kerisauan tersendiri di kalangan legislatif. Investasi yang ditawarkan investor Korea itu, mengubah sampah menjadi energi listrik. Untuk mewujudkan rencana itu, investor Korea membutuhkan volume sampah yang cukup banyak. Bahkan, volume sampah yang dibutuhkan jauh dari volume sampah yang dihasilkan oleh Kota Mataram.

Hal ini mau tidak mau membuat Kota Mataram kembali pada pola pengelolaan sampah secara konvensional. Yakni, pola angkut buang. Padahal, sebelumnya DPRD Kota Mataram telah menyetujui pemberian dana hibah masing-masing Rp 50 juta untuk lingkungan. Arah penggunaan anggaran itu sudah ditentukan, yaitu untuk pengadaan sarana persampahan, seperti kendaraan roda tiga dan insentif petugas sampah.

Pengadaan kendaraan roda tiga yang dibiayai dari dana lingkungan itu, menurut pandangan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., matching dengan gagasan membangun fasilitas Osamtu (Olah Sampah Terpadu). Saat ini Osamtu sedang dalam tahap ujicoba. Masih ada salah satu item yang belum rampung, yakni masalah limbah asap yang dihasilkan dari alat Osamtu tersebut. Jika alat Osamtu ini sudah siap, diyakini dapat menjadi solusi atas persoalan sampah di Mataram.

Kendaraan roda tiga, tinggal melakukan pengangkutan sampah dari titik-titik sampah menuju alat Osamtu yang direncanakan bakal diduplikasi di enam kecamatan yang ada di Mataram. Pentingnya dilakukan pembelian kendaraan roda tiga untuk tiap lingkungan, karena armada angkutan sampah berupa truk tidak mampu menjangkau sampah hingga ke tingkat lingkungan. Dengan perpaduan antara Osamtu dan kendaraan roda tiga diharapkan bisa membuat sampah menjadi nol.

Optimisme diungkapkan Ketua Dewan, bahwa ke depan Mataram tidak perlu lagi memikirkan TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Namun dengan munculnya ide dari investor asal Korea Selatan itu dikhawatirkan akan membuat apa yang telah diikhtiarkan eksekutif dan legislatif menjadi sia-sia. Pasalnya, eksekutif telah mengikhtiarkan pengadaan kendaraan roda tiga dengan anggaran dari dana lingkungan. Demikian pula Osamtu telah dibiayai ujicobanya oleh APBD Kota Mataram.

Untuk itu tidak berlebihan kalau eksekutif kemudian diminta untuk melakukan kajian mendalam atas rencana investor Korea Selatan itu. Sebab seperti diketahui, sebelumnya pada zaman pemerintahan almarhum H. Moh. Ruslan sebagai Walikota, investor nasional juga pernah dating menawarkan kerjasama pengelolaan sampah dengan pola yang tidak jauh berbeda. Bahkan kala itu investor tersebut menjanjikan penghasilan yang menggiurkan dari aktivitas mengolah sampah menjadi energi listrik.

Nyatanya, investor itu tidak serius seperti yang disampaikan saat presentasi. Berangkat dari pengalaman itu, Pemkot Mataram harus betul-betul selektif memilih investor. Namun demikian, kalau pola pengelolaan sampah yang ditawarkan investor Korea Selatan itu menjadi bagian dari pola penanganan sampah yang sedang dibangun oleh Pemkot Mataram, tentu semua pihak harus mendukungnya. (*)


Dukung Langkah Kejaksaan

Muhtar
WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., mendukung langkah Kejaksaan mengusut dugaan penyimpangan pengadaan bibit cabai di Kota Mataram senilai Rp 2,8 miliar. Karena seperti diketahui, pengadaan bibit cabai itu berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) APBN 2016. ‘’Model penyalurannya (DAK, red) memang sampai saat ini, kita tidak banyak tahu,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (30/1).

Dewan, lanjut Muhtar, bahkan kerap kali tidak mengetahui jadwal turunnya DAK itu. Sementara untuk Dinas Pertanian, banyak bantuan yang berasal dari DAK. ‘’Biasanya DAK itu kan volume dan peruntukkannya sudah terukur dari sana (pusat, red),’’ imbuhnya. Kalau kemudian, bantuan itu bermasalah, katanya, itu menjadi ranah aparat penegak hukum untuk menelisiknya.

Dinas Pertanian sebagai dinas teknis harus kooperatif, kalau sewaktu-waktu aparat penegak hukum membutuhkan keterangan terkait pengadaan bibit cabai tersebut. ‘’Tapi jangan dipolitisir atau diapa-apakan supaya ini tidak menjadi persoalan yang besar,’’ pintanya. Menurut politisi partai Gerindra ini, kalau pola pertanian diterapkan secara maksimal, tidak akan ada kesulitan mengeksekusi penanaman bibit cabai itu.

‘’Kalau Rp 2,8 miliar saya rasa tidak sulit untuk didistribusikan. Cuma modelnya seperti apa. Kan ada kelompok tani, ada pengawas lapangan,’’ katanya. Mestinya, sambung Muhtar, Dinas Pertanian melakukan pengecekan secara riil di lapangan. Tidak hanya menerima laporan dari kelompok tani. ‘’Mungkin benar mereka menanam tapi luasannya tidak sesuai,’’ katanya. Muhtar menyayangkan kalau pengawasan yang dilakukan Dinas Pertanian tidak maksimal.

Karena menurut Muhtar, lahan pertanian di Kota Mataram tidak luas. Ia berharap, ke depan pengawasan harus lebih ditingkatkan. ‘’Tidak hanya Dinas Pertanian tapi juga leading sektor kita yang ada di Dewan ini. Apalagi ada DAK itu. Sehingga jangan sampai sekarang ini,’’ ucapnya. Anggota Dewan dari dapil Ampenan ini meyakini bahwa mahalnya harga cabai saat ini, salah satunya ada korelasinya dengan penanaman bibit cabai yang diduga tidak maksimal.


‘’Padahal saya lihat suplai cabai ke Kota Mataram dari Lombok Timur dan daerah lainnya penuh, seharusnya tidak ada dampak seperti itu,’’ sesalnya. (fit)

Monday, January 30, 2017

Ketua DPRD Minta Rencana Investor Korea Dikaji

Mataram (Suara NTB) –
Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mengatensi rencana masuknya investor Korea yang katanya akan berinvestasi dalam hal pengelolaan sampah. Investor ini kabarnya, akan mengubah sampah menjadi energi listrik. Namun demikian, ia meminta Pemkot Mataram untuk mengkaji rencana investor Korea itu. ‘’Tingkat pembicaraannya adalah, sejauh mana itu menjadi bagian dari penanganan sampah secara komprehensif,’’ ujarnya di DPRD Kota Mataram pekan lalu.

Sebab, kalau nantinya ada perubahan pola penanganan sampah yang berorientasi pada pengangkutan sampah secara konvensional seperti sekarang ini, jelas terjadi kemunduran. ‘’Atau secara keseluruhan orientasinya adalah TPA (Tempat Pembuangan Akhir), itu berarti tanda tanya kan,’’ katanya. Didi mengasumsikan, kalau ke depan Pemkot Mataram akan menerapkan pola penanganan sampah dengan pola Osamtu (Olah Sampah Terpadu), dimana sampah bisa dinolkan.

Sehingga, armada angkutan sampah yang menuju TPA hanya beberapa saja. Lalu, sampah yang dibutuhkan untuk dieksplorasikan menjadi energi listrik tidak akan memenuhi volume. Hal ini, menurut orang nomor satu di DPRD Kota Mataram tersebut, adalah dua hal yang berkebalikan. Sementara Pemkot Mataram berkeinginan membuat Mataram nol sampah, sedangkan investor Korea itu justru membutuhkan banyak sampah untuk dapat diubah menjadi energi listrik.

Volume sampah yang banyak, lanjut Didi Sumardi, jelas membutuhkan armada angkutan yang banyak. Apalagi dengan keberadaan TPA Kebon Kongo, setiap saat selalu ada komplain dari masyarakat sekitar. Selain itu, berkonsekuensi pula pada biaya pemeliharaan jalan. ‘’Kan siklus masalah ini selalu berulang-ulang,’’ sesalnya. Dewan, katanya, ingin mencarikan pola yang solutif. Tidak lagi memunculkan masalah klasik yang itu-itu saja.

Untuk itu, Didi Sumardi meminta eksekutif menganalisa pola kerjasama dengan investor Korea itu. Sebab, dengan sistem yang telah dibangun, perpaduan antara Osamtu dengan pengadaan kendaraan roda tiga, dianggap sebagai sistem yang cukup ideal untuk mewujudkan Mataram bebas sampah. Sehingga, dengan hadirnya investor Korea, jangan sampai pola penanganan sampah justru kembali pada pola konvensional.

‘’Saya belum tahu model proyek dari Korea itu seperti apa. Dimana-mana kalau konvensional seperti ini, tidak selalu menuntaskan permasalahan secara keseluruhan,’’ cetusnya. Meskipun investor Korea itu konon akan menginvestasikan modalnya sekitar Rp 1 triliun, Didi Sumardi tetap meminta eksekutif untuk melakukan kajian mendalam. Sehingga opsi yang dipilih nantinya merupakan opsi yang paling tepat. ‘’Jadi jangan hanya melihat titik hilirnya saja. Tapi dilihat juga bagaimana pola penanganan sampah dari hulunya,’’ ucapnya.


Apalagi seperti disampaikan investor Korea itu, penanganan sampah akan melibatkan daerah lain, itu tentu tidak gampang. Sehingga harus diperoleh gambaran simulasi sistem yang digunakan. (fit)