Senin, 24 November 2014

Sanggup Sumbang PAD Rp 75 Miliar



Jika Tak Capai Target, Direktur RSUD Kota Mataram Siap Mundur


Mataram (Suara NTB) -
Pasca menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang mampu disetor RSUD Kota Mataram meningkat signifikan. Dari target Rp 23 miliar pada tahun 2014 sudah tercapai Rp 40 miliar. Bahkan, pada tahun 2015 nanti rumah sakit tipe B ini sanggup menyetor PAD sebesar Rp 75 miliar.

Angka ini naik 300 persen lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini dalam rapat gabungan Komisi, Sabtu (22/11) Direktur RSUD Kota Mataram dr. HL. Herman Mahaputra siap mundur dari jabatannya sebagai Direktur RSUD Kota Mataram kalau target itu tidak terpenuhi.

Namun demikian, untuk menunjang kinerjanya, RSUD Kota Mataram meminta sarana prasarana dilengkapi. Adapun permintaan dari pihak RSUD Kota Mataram adalah menambah lima ruang operasi. Pembangunan lima ruang operasi, lanjutnya, membutuhkan anggaran sekitar Rp 8 miliar. Selain ruang operasi, RSUD Kota Mataram juga meminta pengadaan genset untuk mengantisipasi pemadaman listrik yang terjadi sewaktu-waktu serta pembangunan lift untuk membantu pasien lanjut usia.

Kendati demikian, Komisi II mengingatkan kepada RSUD Kota Mataram bahwa rumah sakit plat merah itu bukanlah lembaga nirlaba. Sehingga, RSUD Kota Mataram diharapkan jangan hanya mengejar PAD, tapi juga harus mengedepankan pelayanan. Untuk itu, dalam rapat gabungan tersebut Zaini menyarankan supaya pembangunan ruang operasi, lift dan pengadaan genset agar dewan menganggarkannya. ''Apa salahnya kita anggarkan Rp 8 miliar, tapi dia mampu menghasilkan Rp 75 miliar,'' tandasnya. (fit)

PAD Mataram Bisa Rp 200 Miliar



WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., mengapresiasi capaian PAD Kota Mataram tahun 2014. Dari target Rp 119 miliar, sudah mampu dicapai Rp 160 miliar lebih. Capaian itu menggambarkan betapa potensi Kota Mataram masih cukup besar untuk bisa memberi kontribusi nominal PAD yang signifikan.

Bahkan, menurut Muhtar, PAD Kota Mataram masih bisa dinaikkan menjadi Rp 180 miliar sampai Rp 200 miliar. ‘’Dari Rp 119 miliar sudah mencapai Rp 160 miliar, jadi sudah jauh sekali,’’ cetusnya. Capaian yang menggemberikan itu didalamnya termasuk beberapa sumber PAD yang dianggap jauh dari prediksi. Seperti RSUD Kota Mataram yang hanya Rp 23 miliar, bisa menjadi 40 miliar.

‘’Itu yang membuat peningkatannya sangat tinggi,’’ cetusnya. Sehingga, lanjut Muhtar, kalau tahun 2014 saja PAD Kota Mataram ditargetkan Rp 119 miliar lalu tercapai Rp 160 miliar, lalu kenapa target PAD Kota Mataram tahun 2015 hanya Rp 160 miliar. ‘’Berarti tidak ada peningkatan sama sekali,’’ imbuhnya. Memang, kalau dilihat dari target dan capaian PAD tahun 2014, sebagai dasar penentuan target PAD tahun 2015, menurut dia, Pemkot Mataram tidak perlu susah-susah mencarinya.

‘’Itu pemikiran kita (Gerindra, red). Kenapa target yang sudah dicapai, itu lagi yang menjadi target di 2015,’’ tegasnya. Lain halnya Pemkot menargetkan PAD 2015 sebesar Rp 180 miliar atau bahkan Rp 200 miliar. ‘’Itu baru namanya kerja,’’ cetus Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram ini. Melihat tingkatan penghasilan tahun 2014, pada angka Rp 180 miliar atau Rp 200 miliar, katanya, tidak terlalu sulit dicapai.

Sebab potensi sumber PAD dari sektor jasa perdagangan di Mataram semakin bertambah. Seperti menjamurnya hotel. Yang penting, sambung Muhtar, pengelolaan pajak ataupun retribusi dilakukan dengan baik. Muhtar meyakini masih sangat banyak potensi yang bisa digali. ‘’Rumah sakit (RSUD Kota Mataram, red) sudah bisa naik 300 persen,’’ sebutnya. Belum lagi parkir.

Dari potensi yang luar biasa di Mataram, tinggal bagaimana Pemkot melaksanakan aturan dengan baik. (fit)

Minggu, 23 November 2014

Masyarakat Tak Paham PSKS



Data Harus Diperbarui, Pemda Diminta Ikut Berperan


Penyaluran KPS (Kartu Perlindungan Sosial), satu dari tiga kartu sakti yang diluncurkan Presiden Jokowi, yang ditandai dengan pembagian kompensasi akibat naiknya harga BBM, yang banyak diartikan masyarakat penerima sebagai program bagi-bagi uang gratis, menuai beragam pandangan dari kalangan politisi Lingkar Selatan.


PSKS (Program Simpanan Keluarga Sejahtera) sebagai bagian dari KPS, menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., tidak ada bedanya dengan BLT (Bantuan Lansung Tunai) yang digagas presiden SBY. ‘’Fungsinya sama, tapi bajunya yang berbeda,’’ cetusnya. Dari segi penyebutan nama, kartu ‘’Jokowi’’ itu dianggap kurang populer sehingga ada masyarakat yang salah mengartikan bantuan tersebut.

Dikatakan Gus Hari, kartu sakti yang diluncurkan belum lama ini diyakini akan memanjakan masyarakat. ‘’Masyarakat tidak boleh terlalu lama terlena dengan bantuan itu, masyarakat tetap harus kerja,’’ katanya.

Ditempat terpisah, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Muhtar, SH., mengatakan, sudah menjadi tugas pemerintah untuk mensosialisasikan keberadaan kartu sakti agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak paham dengan bantuan yang diberikan pemerintah. Ia menilai PSKS cukup bagus dalam rangka memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin. Ia menyayangkan pemerintah pusat dalam menggelontorkan bantuan tersebut, masih berkiblat pada data lama.

‘’Ada masyarakat yang seharusnya berhak dapat, malah tidak dapat,’’ cetusnya. Pembagian bantuan salah sasaran, lanjut Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini merupakan buntut dari sikap tergesa-gesa pemerintah pusat dalam menaikkan harga BBM. Hal ini perlu dikaji kembali oleh pemerintah pusat. Harus ada data yang akurat terkait siapa yang berhak dapat dan tidak.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., menegaskan pembagian KPS diharapkan dapat menekan dampak akibat kenaikan harga BBM pada masyarakat miskin. Ia menyayangkan kartu sakti itu banyak dipolitisir oleh berbagai kalangan. ‘’Karena suka tidak suka, harus kita akui, kita masih terbelah antara KMP dan KIH, itupun masih dibawa –bawa ke daerah,’’ ujarnya.

Seharusnya, lanjut Wayan Wardana, Pemkot Mataram sebagai representasi pemerintah pusat, ikut mensosialisasikan hal itu kepada masyarakat. ‘’Bukan malah memprovokasi,’’ imbuhnya. Ujung-ujungnya masyarakat yang bingung. Padahal, hajat dari program tersebut cukup baik. (fit)