Thursday, April 14, 2016

Ketua PHRI Kota Mataram Minta Maaf

Mataram (Suara NTB) –
Ketua PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) Kota Mataram, Reza Bovier, menyampaikan permintaan maaf kepada Pansus Riparda (Rencana Induk Pariwisata Daerah) DPRD Kota Mataram. Permintaan maaf ini menyusul ketidakhadirannya dalam rapat bersama pansus tersebut, Kamis (10/3). Namun Reza mengklarifikasi ketidakhadirannya dalam rapat itu, lantaran undangan yang dikirim DPRD Kota Mataram baru diterima Rabu (9/3) padahal surat itu tertanggal 7 Maret 2016.

‘’Jadi undangannya bertepatan dengan hari libur nyepi. Kalau hari nyepi kan kita libur semua,’’ akunya. Sehingga, undangan itu baru sampai di ruangannya pada hari yang sama dimana rapat dijadwalkan. ‘’Sementara saya jam 9 posisinya sudah di luar kantor. Saya baru kembali dari rapat di Bappeda NTB sekitar jam 13.00 sehingga dan undangannya baru saya lihat,’’ terang Reza. Namun pada hari yang sama, ia sudah mengirimkan pesan singkat langsung kepada Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi.

Saat itu, Ketua DPRD Kota Mataram menjawab bahwa rapat itu nanti akan dijadwal ulang. Reza mengaku, bukan hanya pihaknya yang menerima undangan mendadak. Bahkan, Ketua BPPD Kota Mataram mengaku tidak mendapat undangan tersebut. Kalau diundang jauh-jauh hari, Reza menegaskan pihaknya pasti akan hadir. Apalagi rencana rapat itu sudah pernah disampaikan secara lisan oleh Ketua DPRD kepada dirinya.

Terkait akan diparipurnakannya raperda Riparda dengan kondisi draf apa adanya tanpa meminta lagi masukan dari Dinas Budpar Kota Mataram, PHRI Kota Mataram, ASITA NTB dan BPPD Kota Mataram, Reza enggan mengomentarinya. Namun, Ketua AHM (Asosiasi Hotel Mataram) ini mengaku sudah melihat draf raperda Riparda Kota Mataram. ‘’Intinya, isinya semua bagus, nggak ada yang jelek kok,’’ demikian Reza.

Reza menyayangkan draf raperda Riparda itu dikirim hanya berselang sehari dari jadwal rapat. Sehingga, pihaknya tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempelajarinya. Kalaupun kemarin pihaknya hadir dalam rapat bersama Pansus Riparda, tentu pihaknya belum bisa memberikan saran apapun terkait penyempurnaan draf raperda itu. ‘’Kita tentu bingung karena kita belum siap,’’ katanya. Reza menegaskan bahwa pihaknya tidak ada niat untuk mangkir dari undangan tersebut. (fit)


Perlu Langkah Antisipasi

RENCANA Pemerintah pusat yang akan mempensiunkan ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan tingkat pendidikan SMA, dinilai akan menjadi keputusan yang dilematis. Disatu sisi, kata Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mataram, Hj. Kartini Irwarni, SPd., ia mengaku prihatin terhadap rencana pensiun dini ASN yang digagas pemerintah pusat. Tetapi di sisi lain, alasan merumahkan 1,37 juta ASN dengan tingkat pendidikan SMA itu, cukup beralasan.
''Kalau dipensiunkan dini, kasian. Apalagi mereka sudah lama mengabdi,’’ tuturnya. Kartini meminta pemerintah mengambil keputusan yang bijaksana. Misalnya, kalau yang sudah terlanjur menjadi ASN, sebaiknya dibiarkan saja. Tetapi dengan catatan, tidak ada kenaikan pangkat dan jabatan bagi ASN sehingga terdampak pada anggaran yang harus disiapkan negara.

Pemerintah, lanjut Kartini harus berempati terhadap kesusahan masyarakat. Ia khawatir, kalau rencana pensiun dini ASN itu terlaksana, jelas akan berdampak terhadap perekonomian ASN bersangkutan. ‘’Ini akan membuat ASN itu menjadi semakin sulit,’’ cetusnya. Namun di sisi lain Kartini juga tidak menyangkal bahwa memang jumlah ASN di Indonesia, termasuk di Kota Mataram, sudah sangat berlebih.

Bahkan, untuk gaji ASN, menelan anggaran paling besar dibandingkan kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga pemerintah memandang langkah mempensiundinikan 1,37 juta ASN sebagai langkah untuk penghematan keuangan negara. Dengan konsekuensi ASN yang dipensiunkan akan mendapatkan pesangon.

Kebijakan merumahkan ASN dipandang sebagai kebijakan yang tidak populis. Untuk itu, dibutuhkan peran pemerintah daerah bagaimana menyampaikan hal ini secara baik kepada ASN. Terlebih ASN yang masuk dalam kategori dipensiunkan. Untuk mengantisipasi terjadinya gejolak akibat kebijakan pemerintah pusat itu, politisi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini berpendapat, Pemkot Mataram perlu melakukan langkah-langkah antisipasi.

Meskipun, lanjut Kartini, jumlah ASN yang tamatan SD, SMP dan SMA di Kota Mataram diyakini tidak banyak. ‘’Pemkot harus segera mensosialisasikan hal ini. Sambil mereka diberikan pelatihan keterampilan,’’ sarannya. Ini dimaksudkan supaya ASN yang dipensiunkan dapat memanfaatkan pesangon yang didapatkannya untuk membuka usaha. Sehingga mereka tidak terjerumus menjadi pengangguran.

Kartini sepakat bahwa keberadaan ASN memang perlu dirasionalisasi. Karena di Pemkot Mataram saja masih banyak ASN yang bekerja sekedarnya. (fit)


Antisipasi Pensiun Dini

PEMERINTAH pusat berencana mempensiundinikan sekitar 1,37 juta ASN (Aparatur Sipil Negara) se-Indonesia. ASN yang akan menjadi sasaran pensiun dini itu adalah ASN dengan tingkat pendidikan SD sampai SMA. Data dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Mataram menyebutkan bahwa di Kota Mataram sendiri tercatat 1.367 ASN dengan tingkat pendidikan SMA.

Hal ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri mengingat jumlah tersebut tidaklah kecil. Rencana kebijakan pensiun dini itu diambil pemerintah pusat untuk mengurangi beban negara. Karena setiap tahun, negara harus menyiapkan anggaran cukup besar untuk membayar gaji ASN. Tetapi, kebijakan itu diyakini akan membawa dampak yang cukup luas. Bisa-bisa, mereka yang tidak punya jiwa wirausaha, justru akan menjadi pengangguran pascadipensiunkan.

Karena selama bertahun-tahun mereka menggantungkan hidup dari gaji sebagai ASN. Tiba-tiba pemerintah akan melakukan pensiun dini untuk merasionalisasi jumlah ASN. Jelas ini akan membuat ASN yang termasuk dalam kategori akan dipensiundinikan, menjadi gelisah. Meskipun, kebijakan itu akan dibarengi dengan pemberian pesangon.

Karena belum tentu juga, semua ASN yang dipensiunkan itu mampu mengelola pesangon yang didapatnya menjadi modal usaha. Karena selama ini mereka terbiasa bekerja di belakang meja. Sehingga kemungkinan mereka akan kesulitan beradaptasi dengan pekerjaan mereka yang baru. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah harus mulai memikirkan langkah antisipasi seperti apa yang harus dilakukan dengan adanya kebijakan pensiun dini ASN.

Misalnya, ASN yang masuk dalam kategori pensiun dini itu diberikan pembekalan atau pembinaan keterampilan. Sebab jika dilepas begitu saja, bukan tidak mungkin mereka akan sulit bersaing dengan masyarakat umum. Terlebih Indonesia sudah memberlakukan masyarakat ekonomi Asean. Sehingga kalau tidak memiliki keterampilan, tentu akan menjadi sandungan bagi ASN itu untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

Seperti diketahui, ASN yang termasuk dalam kategori terancam dipensiundinikan itu, banyak yang usianya di atas 35 tahun. Sehingga, kalau ingin mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan swasta, tentu sulit. Untuk itu, selain menjadi atensi pemerintah daerah, ASN yang merasa diri tamatan SD sampai SMA juga perlu mempersiapkan diri. Karena memang selama ini, gaji ASN menyedot anggaran paling besar. Baik di APBN maupun APBD provinsi dan juga kabupaten/kota.

Kebijakan pensiun dini itu, membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat selaku pihak yang mengeluarkan kebijakan dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang akan mengeksekusi kebijakan itu. Langkah antisipasi yang diambil oleh pemerintah daerah harus hati-hati. Karena bagaimanapun, kebijakan pensiun dini itu, berkaitan dengan penghasilan, psikologis dan juga masa depan keluarga ASN bersangkutan. (*)