Minggu, 26 April 2015

Akan Dimerger

Disinyalir Banyak PAUD Abal-abal di Mataram


Mataram (Suara NTB) –
Sejumlah PAUD di Kota Mataram akan dimerjer dengan PAUD lainnya. Ini merujuk pada raperda Kota Mataram tentang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang mengatur keberadaan PAUD, satu atau paling banyak dua per kelurahan. Sementara jumlah PAUD di Kota Mataram diyakini sangat banyak.

Bahkan, anggota Pansus PAUD DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., mensinyalir masih banyak PAUD abal-abal di Kota Mataram. Karenanya Perda PAUD nantinya akan mengatur berapa jumlah PAUD yang rasional di Kota Mataram. ‘’Logikanya dalam satu desa/kelurahan harus ada satu PAUD,’’ sebutnya. Hal ini dimaksudkan supaya penyelenggara maupun tenaga pendidik di PAUD bisa memperoleh kesejahteraan yang layak.

Jangan sampai akibat minimnya siswa PAUD itu akan berdampak pada kesejahteraan tenaga pendidik maupun penyelenggara PAUD. ‘’Ada yang dapat sama-sama Rp 25 ribu per bulan. Inikan sangat tidak masuk akal,’’ ucap Gus Hari. Karena bagaimanapun, jumlah anak didi akan berpengarus langsung terhadap kesejahteraan tenaga pendidik maupun penyelenggara PAUD.

Pasalnya, di Kota Mataram sendiri, jumlah PAUD melebihi jumlah yang diperbolehkan. Sehingga, jika di satu kelurahan jumlah PAUD lebih dari dua, akan disarankan untuk merjer (bergabung). Merjer PAUD ini diyakini akan mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik yang ada. Karena selain memperoleh penghasilan dari iuran siswa, PAUD juga akan mendapat bantuan dari pemerintah.

Bantuan dari pemerintah untuk PAUD diklaim cukup besar. ‘’Makanya regulasi ini akan mengatur itu,’’ katanya. Sebab, bantuan untuk PAUD dan TK dinilai agak sensitif. Jangan sampai, ketika bantuan akan cair melalui PNFI, tiba-tiba banyak plang PAUD bermunculan. Oleh karena itu, Gus Hari menegaskan pentingnya PAUD mencantumkan nomor induk.

Sebab, di Mataram disinyalir masih banyak PAUD yang masih illegal. Raperda ini, kata Gus Hari sudah disosialisasikan kepada para pengelola PAUD. Politisi Demokrat ini menegaskan, saat ini sudah tidak boleh lagi ada pengajuan pendirian PAUD baru. ‘’PAUD-PAUD yang ada inilah yang harus didata untuk selanjutnya diresmikan. Kita akan berikan dia nomor induk PAUD,’’ tandasnya.


Karena selama ini, masih banyak pendirian PAUD yang terkesan asal-asalan. Ini terlihat dari ukuran plang yang mini dan dipasang ditempat yang tersembunyi. PAUD-PAUD seperti itu dicurigai hanya berorientasi bantuan. (fit)

Hidupkan Magrib Mengaji

PERILAKU para pemuda di Kota Mataram, dinilai mulai mengkhawatirkan. Salah satu indikatornya, tergerusnya program magrib mengaji yang dulu sempat menjadi kegiatan yang sangat membanggakan di Kota Mataram sebagai representasi visi religius yang diusung Kota Mataram. Anggota Pansus LKPJ DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji mengaku sangat khawatir dengan kondisi ini.

Ditemui Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (24/4) kemarin, Misban menyampaikan, mestinya visi Kota Mataram ‘’maju, religius dan berbudaya’’ diperkuat dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat religius. ‘’Kegiatan seperti magrib mengaji tersebut harus tampakkan,’’ cetusnya. Pasalnya, saat ini, perilaku para pemuda justru menunjukkan trend kemunduran.

‘’Makanya tidak keliru kalau program magrib mengaji itu sekarang sudah berubah menjadi magrib menganggur,’’ selorohnya. Untuk itu, Misban mengharapkan peran pemerintah untuk mensosialisasikan kembali mensosialisasikan program magrib mengaji dengan menggandeng tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Politisi PKPI ini membandingkan kondisi kondisi beberapa tahun yang lalu dengan kondisi saat ini.

‘’Dulu itu, kalau magrib, jalanan sepi karena para pemuda ini mengaji. Sekarang, magrib justru ramai. Karena mereka mulai keluar menganggur magrib itu,’’ terang Misban. Tidak hanya mengharap peran Pemkot Mataram, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram juga mengimbau kepada para orang tua agar melarang anaknya keluar rumah pada waktu magrib.

‘’Inikan orang tua yang terlibat,’’ cetusnya. Kondisi ini, diakui Misban, agak berseberangan dengan visi religius yang dimiliki Kota Mataram. Karenanya, untuk menghidupkan kembali program magrib mengaji, sosialisasi seyogiyanya langsung kepada kalangan pemuda. Meskipun memang pemuda yang terlihat nongkrong di sejumlah tempat di Mataram pada waktu magrib, tidak ansih orang Mataram.


Misban menegaskan, untuk melaksanakan visi religius tidak bisa dilakukan oleh satu dua orang, melainkan seluruh elemen masyarakat. Artinya, jika tidak ada upaya Pemkot Mataram untuk menghidupkan kembali program magrib mengaji, selain berdampak pada kemampuan para pemuda membaca Al-Quran, juga akan mengikis moral para pemuda. Tidak heran pergaulan para pemuda cenderung bebas dan tanpa batas. (fit)

Tak Ingin Kecolongan

Empat Kader Gerindra Mulai Mendaftar


Mataram (Suara NTB) -
Instruksi DPP Partai Gerindra yang mengharuskan partai itu mengusung kadernya untuk maju dalam Pilkada Kota Mataram, membuat DPC Partai Gerindra Kota Mataram merapatkan barisan. Informasi yang dihimpun Suara NTB, empat kader Partai Gerindra sudah mengambil formulir dan mulai mendaftar.

Empat kader itu, dua kader laki-laki dan dua kader perempuan. Mereka adalah Drs. H. Abdul Karim, MM., anggota DPRD NTB, Muhtar, SH yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram sekaligus Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram. Sedangkan dua kader perempuan yakni Bq. Elok dan Hj. Bq. Mirdiati yang juga anggota DPRD Kota Mataram.

Wakil Ketua DPC Partai Gerindra, Muhtar, SH., yang dikonfirmasi di DPRD Kota Mataram, Kamis (23/4) sempat membantah kabar ini. ''Dari mana dapat info ini. Coba nanti saya cek dulu di panitia penerimaannya biar ndak salah,'' kilahnya sembari tersenyum. Namun ia tidak menampik kalau Gerinda harus mengusung kadernya dalam Pilkada Desember mendatang.

Pihaknya juga akan terus memantau bagaimana komunikasi politik ke depan. Sebab, di luar kaderpun sudah banyak yang mendaftar seperti HL. Anas Amrullah. Pendaftaran di Gerindra akan ditutup memjelang pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di KPU Kota Mataram.

Muhtar mengaku telah melakukan komunikasi politik dengan seluruh parpol yang ada. Penjaringan bakal calon sudah mulai dilakukan partai besutan Prabowo Subianto ini. Terkait instruksi untuk mengusung kader, Muhtar menegaskan Gerindra tidak ingin kecolongan lagi seperti yang pernah terjadi pada Pilkada tahun 2010 lalu. ''Kita sudah mendukung orang secara penuh, malah kita ditinggalkan,'' akunya.

Dari figur-figur yang mendaftar melalui Partai Gerindra selanjutnya akan digodok. Kemudian, minimal dua nama akan dikirim ke DPP untuk mendapat rekomendasi pencalonan. DPP Gerindara kata Muhtar tidak akan memilih orang sembarangan. Bahkan untuk mematangkan persiapan Pilkada di sejumlah daerah di NTB, Wakil Ketua DPP Gerindra, Fadli Zon akan datang ke Mataram.


Dikonfirmasi terpisah, Hj. Bq. Mirdiati membenarkan dirinya sudah mengambil formulir pendaftaran di Partai Gerindra. Awalnya, ia terkejut dengan perintah partai agar dirinya mendaftar sebagai bakal calon wakil Walikota Mataram. ‘’Jadi mau tidak mau, karena perintah partai, kita tidak boleh mundur,’’ ujar anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini. Meski termasuk orang baru, namun Mirdiati tetap menyatakan kesiapannya. Ia mengapresiasi komitmen partai yang ingin mengusung figure perempuan untuk posisi Mataram 2. (fit)