Kamis, 30 Juli 2015

Pertanyaan Fraksi Banyak Tak Terjawab

Eksekutif Fokus Klarifikasi Dugaan APBD Ganda


Mataram (Suara NTB) -
Eksekutif nampaknya benar-benar memanfaatkan agenda paripurna untuk mengklarifikasi APBD Kota Mataram tahun anggaran 2015 yang diduga ganda. Sampai-sampai, banyak pertanyaan fraksi yang tidak terjawab pada agenda rapat paripurna beragendakan jawaban eksekutif.

Dari tujuh fraksi di DPRD Kota Mataram, lima fraksi utuh ditambah dua fraksi gabungan, eksekutif hanya menjawab dua dari lima pertanyaan yang diajukan fraksi PDI Perjuangan. Sementara itu, lima pertanyaan yang diajukan fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram sama sekali tidak ada yang dijawab. Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, SH., Selasa sore, Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., yang mewakili Walikota Mataram menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan terkait maraknya pelanggaran tata ruang.

Katanya, Pemkot Mataram sedang melakukan kajian akademik terhadap rencana revisi tata ruang dengan dasar kondisi eksis saat ini. Guna pemenuhan ketersediaan 30 persen RTH (ruang terbuka hijau) kajian akademis yang dilakukan Pemkot Mataram berbasis sistem informasi geografis. Dengan kajian ini, menurut Sekda, diharapkan ketersediaan regulasi yang memenuhi standar penetapan tata ruang yang ideal. Apalagi Mataram telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional sekaligus Mataram metro.

Secara paralel akan dilakukan penyusunan rencana detail tata ruang Kota Mataram. Terkait upah tenaga harian yang masih menerima upah dibawah UMR (Upah Minimum Regional), menurut Sekda didasarkan pada ketersediaan dana dalam APBD. ‘’Dan setiap tahun kita telah menaikkan upah harian secara bertahap, sesuai kemampuan keuangan daerah,’’ pungkasnya.

Sementara itu, terkait dugaan APBD ganda dijelaskan dalam lima halaman pidato jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Eksekutif mengklarifikasi dugaan APBD ganda itu dalam 14 poin penjelasan. Antara lain, antara postur APBD sementara dengan APBD final terdapat perbedaan Rp 13.801.871.522,85 pada sisi pendapatan dengan rincian penambahan PAD BLUD Rp 6.892.000.000,00 dan reumbesment hibah PDAM Rp 6.000.000.000,00 serta tambahan bagi hasil dari provinsi Rp 909.871.522,85, sedangkan pada sisi belanja terdapat penambahan Rp 29.470.137.482,85 yang dipergunakan untuk pembangunan ruang kelas baru, penambahan dana sertifikasi guru dan non sertifikasi guru, pembangunan sarana prasarana jalan, belanja operasional BLUD dan program kegiatan SKPD lainnya.


Seperti diketahui, tiga fraksi yakni fraksi PDIP, Demokrat dan Gerindra dengan total kursi 14, menolak menghadiri paripurna itu. Mereka telah mengajukan nota keberatan ke Sekretariat DPRD Kota Mataram. (fit)

Dorong Jadi Sentra Kuliner Baru

KEBERADAAN eks Bandara Selaparang menjadi sorotan Fraksi Gerindra DPRD Kota Mataram. Walaupun eks BS (Bandara Selaparang) merupakan milik PT. Angkasa Pura, namun eks BS ada di Kota Mataram. ''Disinilah kepiawaian kepala daerah untuk memanfaatkan lahan,'' ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram, Drs. Ketut Sugiarta.

Apalagi kalau berkiblat kepada Perda Kota Mataram tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kawasan eks BS merupakan kawasan MICE. Untuk itu, Pemkot Mataram diminta mendorong PT. AP untuk memanfaatkan eks BS sesuai Perda RTRW.

Pada prinsipnya, lanjut Sugiarta, lahan eks BS harus berguna bagi masyarakat. Karena, letak lahan eks BS yang strategis kalau dibiarkan begitu saja, tidak akan memberi nilai tambah yang bisa meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. ‘’Memang semua ini butuh proses. Tapi, semakin cepat ini dikomunikasikan dengan AP, akan semakin baik,’’ ucap anggota Komisi III DPRD Kota Mataram ini.

Menurut Ketut Sugiarta, sudah ada cikal bakal pengembangan kawasan eks BS itu. Apa yang sudah dicanangkan di sepanjang Jalan Udayana dengan memberi kesempatan bagi PKL berjualan di sana, bisa saja dilanjutkan hingga ke depan eks BS dan bekas area parkir kendaraan eks BS. Yang penting, kata mantan manajer sebuah hotel di Senggigi ini, harus ada analisa yang matang, manakala sektor kuliner yang dikembangkan di sana.

‘’Kalau Pemkot bisa kerjasama dengan AP untuk memberdayakan PKL, kenapa tidak,’’ cetusnya. Nantinya, PKL yang diberikan kesempatan berjualan di area parkir eks BS harus betul-betul memperhatikan kebersihan dan saluran pembuangan limbahnya. Hal ini menjadi penting, karena selama ini ada kecenderungan PKL kurang memikirkan hal tersebut. Ia mencontohkan PKL yang berjualan di Cakranegara.

‘’Limbah dibuang begitu saja, bahkan trotoar menjadi hitam,’’ keluhnya. Ia tetap mendukung berkembangnya PKL di Mataram, dengan catatan harus menjaga kondisi lingkungan. Idealnya, semua sentra kuliner harus bersih. ‘’Sehingga mau makan di restoran atau di PKL, tidak ada bedanya. Sama-sama terjamin kebersihannya,’’ demikian Ketut Sugiarta. (fit)


Rabu, 29 Juli 2015

Tidak Ada APBD Ganda

Ketua DPRD Kota Mataram Pastikan Pembahasan RAPBDP Berlanjut


H. Didi Sumardi, SH
Mataram (Suara NTB) –
Mencermati dinamika yang berkembang di Kota Mataram sebagaimana diberitakan di sejumlah media massa, terkait dugaan APBD ganda Kota Mataram, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH, bertindak cepat. Bagaimanapun, APBD Kota Mataram tahun anggaran 2015 yang belakangan dilaporkan salah satu parpol karena dianggap ganda itu, merupakan produk bersama antara eksekutif dan juga legislatif.

Menanggapi maraknya dinamika terkait dugaan APBD ganda itu, Selasa (28/7) kemarin, Ketua DPRD Kota Mataram menggelar konferensi pers di ruang kerjanya. Didi yang didampingi Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., Didi menegaskan, bahwa terkait Perda Kota Mataram No. 10 tahun 2014 yang substansinya soal APBD Kota mataram tahun anggaran 2015. Dewan sudah menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

‘’Itu sudah dijalankan sebagaimana mestinya,’’ tegas Didi. Ia memastikan, tidak ada satu mekanismepun yang tidak dilaksanakan. Sehingga, jika mengacu kepada mekanisme yang berlaku, maka tidak ada istilah APBD ganda. ‘’Kita tidak mengenal APBD ganda. Hanya ada satu APBD yang merupakan hasil pembahasan eksekutif dan legislatif,’’ terangnya.

Terkait APBD 2015, ia berharap semua pihak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Sebab, kata Didi, manakala fungsi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, bisa mengganggu proses pelaksanaan di fungsi itu sendiri. Pemprov NTB misalnya, diharapkan menjalankan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab. Pemprov mestinya memberi arahan dan pembinaan terhadap kabupaten/kota, termasuk Kota Mataram.

’Nah, pada saat seperti inilah Pemprov harus hadir,’’ harapnya. Tidak hanya Pemprov, Pemkot Mataram juga diharapkan dapat menjalankan tupoksinya secara proporsional dan bertanggung jawab. Fungsi koordinasi dan konsultasi dengan Pemprov NTB harus terjalin dengan baik. Fungsi koordinasi dan konsultasi tidak boleh terganggu dalam kondisi apapun.

Demikian pula antara eksekutif dan kelembagaan meskipun ada dinamika di dalamnya. Begitu pula dinamika yang terjadi di DPRD Kota Mataram terkait pembahasan RAPBD perubahan tahun anggaran 2015 Senin (27/7) menurut Didi merupakan dinamikan yang normal terjadi. ‘’Kami tidak akan berhenti dengan dinamika-dinamika seperti itu,’’ cetusnya.

Orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini menyatakan bahwa APBD perubahan merupakan amanah yang harus tetapkan bersama antara Pemkot Mataram dengan Dewan. Kalau APBD perubahan tidak diakomodir, jelas akan mengganggu jalannya Pilkada Kota Mataram. ‘’Apalagi ini instruksi presiden. Salah satu instruksi presiden adalah Pilkada harus berjalan sebagaimana mestinya,’’ kata Didi.

Instruksi itu bermakna bahwa ada tugas dan tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan daerah. Untuk itu, sambungnya, harus terbangun koordinasi yang baik. Pihaknya, kata Didi, berkomitmen melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, menyikapi tuntutan tiga fraksi masing-masing Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra, Didi memastikan akan tetap melanjutkan pembahasan RAPBD perubahan.


Ini terbukti dengan dilaksanakannya agenda rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Selasa (28/7) sore dengan agenda awal jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi. Termasuk di dalamnya eksekutif, tambah Didi, akan menjelaskan terkait perbedaan nominal pada Perda APBD Kota Mataram yang dipersoalkan tiga fraksi tersebut. (fit/*)