Selasa, 02 September 2014

Terkesan Formalitas



Perwal Lahan Abadi Ditentang Sejumlah SKPD


Mataram (Suara NTB) –
Perwal (Peraturan Walikota) lahan abadi Kota Mataram menemui jalan terjal. Pasalnya, sampai saat inipun perwal tersebut ditentang sejumlah pihak. Ironisnya, perdebatan alot berikut sikap-sikap menentang perwal lahan abadi ini justru datang dari internal SKPD lingkup Pemkot Mataram yang tergabung dalam tim.

Kepala Dinas PKP (Pertanian Kelautan dan Perikanan) Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli kepada Suara NTB mengungkapkan, keberadaan lahan abadi di kabupaten/kota, termasuk Kota Mataram, merupakan suatu keharusan. UU No. 41 tahun 2011 tentang kawasan lahan pangan berkelanjutan telah memerintahkan setiap daerah untuk membuat perwal lahan abadi.

Perwal lahan abadi ini sebetulnya merupakan turunan dari perda Provinsi NTB No 1 tahun 2014 tentang pengembangan kawasan pangan berkelanjutan. Dimana kabupaten/kota di NTB diberi tenggat waktu paling lambat satu tahun sejak perda itu ditetapkan, maka kabupaten/kota sudah harus memiliki perwal itu. ‘’Ini sudah lebih dari setahun,’’ akunya.

Idealnya Kota Mataram harus memiliki lahan abadi 1.883 hektar. Namun demikian, melihat belum kompaknya sejumlah SKPD lainnya, Dinas PKP cenderung pasrah mengenai luasan lahan abadi yang nantinya diperwalkan. ‘’Bisa saja kalau kurang dari 1.000 hektar daripada tidak sama sekali,’’ ucapnya.

Saat ini tim tengah meminta Fakultas Pertanian Unram untuk melakukan kajian mendalam terkait lahan abadi tersebut. Seperti diketahui, saat ini lahan pertanian yang tersisa di Kota Mataram, tidak lebih dari 2.100 hektar. Terkait pendapat sejumlah kalangan yang menyebutkan bahwa lahan abadi bisa dikendalikan melalui perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Mutawalli mengaku pesimis. Pasalnya, saat ini saja tiba-tiba banyak kawasan yang diklaim sebagai kawasan campuran.

Sebelumnya, meski tampak pesimis, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh juga tetap mendukung terbitnya Perwal  tentang lahan pertanian abadi. Untuk menetapkan keberadaan lahan pertanian abadi di Kota Mataram, perlu ada pengkajian-pengkajian khusus. Apalagi di Kota Mataram dengan luas lahan yang terbatas di tengah dinamika pembangunan begitu tinggi. Kendati demikian, pihaknya, lanjut Walikota, tetap akan memperjuangkan Perwal lahan pertanian abadi itu menjadi aturan yang definitif. (fit)

Evaluasi Perda dan Perwal



PASCA terbentuknya alat kelengkapan Dewan, komisi-komisi di DPRD Kota Mataram mulai mempersiapkan program kerjanya. Komisi I misalnya. Komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan ini dalam salah satu program kerjanya ke depan, akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan perda Kota Mataram dan Perwal.

Demikian ungkap Sekretaris Komisi I DPRD Kota Mataram, Hj. Kartini Irwarni, SPd., menjawab Suara NTB, di ruang kerjanya, Senin (1/9). Hal ini sejalan dengan hasil rapat pimpinan yang salah satunya mendorong komisi-komisi segera menyusun program kerja. Untuk melakukan evaluasi tersebut, pihaknya akan mengupayakan kerjasama dengan antar mitra. Termasuk pula kerjasama dengan komisi lainnya.

Ini mengingat perda ataupun perwal yang bakal dievaluasi nantinya terkait banyak hal. ‘’Melihat pengalaman yang sudah lalu, kita akan upyakan seoptimal mungkin, supaya bisa terlaksana maksimal,’’ terang mantan Kades Gerimax Indah, Lombok Barat ini. Dikatakan Kartini, komisi I, tidak hanya akan mengevaluasi perda maupun perwal yang tidak jalan tapi juga perda dan perwal yang mubazir.

Menurut politisi PKB ini, komisi I akan mulai melakukan rapat internal berikut membahas program kerja termasuk di dalamnya rencana evaluasi perda dan perwal, setelah alat kelengkapan Dewan diparipurnakan. ‘’Jadi kita akan mengevaluasi perda dan perwal yang tidak efektif,’’ tegasnya.

Tidak hanya Perda yang notabene merupakan usulan eksekutif , Dewan juga akan mengevaluasi produk Dewan berupa perda hak inisiatif. Kedepan, lanjut Kartini, Dewan akan lebih selektif mengusulkan raperda hak inisiatif. Supaya, perda-perda yang dihasilkan tidak menjadi sia-sia. Untuk melakukan evaluasi keberadaan perda maupun perwal tersebut, komisi I berencana mengundang eksekutif untuk duduk bersama.

Karena idealnya, kata anggota Fraksi Gerakan Nurani Bangsa ini, sebuah Perda maupun Perwal semestinya bisa mengayomi masyarakat. ‘’Intinya kita akan lebih berhemat,’’ cetus Kartini. Terkait itu, ia memandang salah satu Perda yang perlu ditinjau kembali, bahkan mungkin perlu direvisi adalah Perda Kota Mataram tentang kebersihan.

Menurut Kartini, masih adanya ‘’budaya’’ buang sampah sembarangan seperti di sungai, bukan semata-mata karena masyarakat tidak paham aturan, tetapi memang sering disebabkan kurangnya TPS (Tempat Pembuangan Sampah). (fit)

Masa Jabatan Direksi PDAM Giri Menang Segera Berakhir



Walikota-Bupati Diminta Duduk Bersama


Mataram (Suara NTB) -
Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini mengimbau Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh untuk segera duduk bersama untuk membahas calon pengganti direksi PDAM yang akan berakhir masa jabatannya Bulan September ini. ‘’Namanya kan milik kita bersama, harus saling menghargai,’’ cetusnya menjawab Suara NTB. Untuk menentukan formasi calon pengganti direksi PDAM Giri Menang, perlu dibangun komunikasi yang baik antara Walikota Mataram dengan Bupati Lombok Barat.

Kalau tidak segera dicarikan penggantinya, Zaini khawatir bakal terjadi kepincangan di tubuh PDAM Giri Menang. Zaini yakin Walikota sudah punya figur pengganti direksi PDAM. Hanya saja mungkin tidak dimunculkan ke publik untuk menghindari hal-hal yang kurang diinginkan. Ia memandang kinerja PDAM Giri Menang sejauh ini sudah cukup baik. ‘’Tapi kan nanti kembalinya kepada rapat umum pemegang saham,’’ sebutnya.

Ia berharap figur yang menggantikan direksi PDAM Giri Menang nantinya, berkinerja sama baiknya dengan jajaran direksi saat ini. ‘’Minimal sama, bila perlu lebih,’’ pungkasnya. Yang terpenting, kata politisi Partai Demokrat ini, pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Demikian pula penggantian direksi PDAM Giri Menang mampu mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi.

Menurut Zaini, indikator baiknya pelayanan PDAM Giri Menang terlihat dari meningkatnya jumlah pelanggan yang cukup signifikan. ‘’Termasuk tingkat kebocoran bisa ditekan,’’ imbuhnya. Pada bagian lain, ia mengimbau kepada PDAM Giri Menang untuk membenahi pelayanan di sejumlah titik yang dinilai masih kurang.

Dewan, sambung Zaini mendorong jajaran PDAM Giri Menang untuk terus meningkatkan kinerja. ‘’Jangan kita puas dengan kinerja yang sudah baik. Tapi setiap kinerja memang harus ditingkatkan,’’ tandasnya.

Ditempat terpisah, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengaku belum berpikir soal calon pengganti direksi PDAM Giri Menang. ‘’Iya belum, nanti sih kita lihat,’’ cetusnya. Seperti diketahui, jajaran direksi PDAM Giri Menang akan berakhir masa jabatannya pada September tahun ini. (fit)