Jumat, 19 September 2014

Diantaranya PNS dan Polisi



RSJ Tangani Puluhan Penyalahguna Narkoba


Mataram (Suara NTB) –
OSC (One Stop Center) RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Provinsi NTB menangani rata-rata 50 penyalahguna narkoba dalam sebulan. Diantara puluhan penyalahguna narkoba itu, ada pula yang berasal dari kalangan PNS dan polisi. Demikian dikatakan Kepala Ruangan OSC RSJ Triwahyuni Sulistiyo Andriani menjawab Suara NTB di Sekretariat KPA Kota Mataram, Kamis (18/9).

Yuni, demikian ia biasa disapa, puluhan penyalahguna narkoba yang datang melaporkan kondisinya diyakini hanya sebagian kecil saja. Diluar itu, angka penyalahguna narkoba masih banyak. Masih terbatasnya angka wajib lapor penyalahguna narkoba ke OSC RSJ yang notabene salah satu IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor), salah satunya disebabkan masih adanya stigma, kalau mereka melapor ke OSC, akan berujung pidana.

‘’Masih ada stigma takut ditangkap,’’ cetusnya. Yuni menegaskan IPWL tidak ada hubungannya dengan hukum. IPWL murni menangani penyalahguna narkoba. Ia menyayangkan penyalahguna narkoba yang ditangani pihaknya rata-rata dalam usia produktif. Terjerumusnya mereka menggunakan narkoba dipicu pola asuh. Ia mencontohkan anak dengan orang tua tuanggal lebih berpotensi ketimbang anak yang keluarganya utuh.

Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan BNN selama ini memang sudah cukup baik. Yakni secara rutin menggelar tes urine bagi kalangan PNS dan institusi lainnya. Menurut Yuni, sebetulnya, tes urine tidak perlu dilakukan kepada semua PNS, misalnya. Tetapi kepada PNS-PNS yang berpotensi. Potensi ini bisa dilihat dari tingkat kehadiran yang rendah. ‘’Kalau penyalahguna narkoba itu, dalam seminggu hanya masuk sekali,’’ ungkapnya.

Yuni melihat langkah tes urine secara massal pada suatu instansi agak mubazir, mengingat harga stik penguji urine tersebut cukup mahal. Apalagi fenomena yang sering terjadi, pascadiketahui ada oknum pegawai yang positif menggunakan narkoba, tindaklanjutnya tidak jelas. Yuni tidak setuju kalau oknum pegawai yang positif menggunakan narkoba misalnya dijatuhi sanksi.

‘’Saya lebih setuju kalau pemberian sanksi itu karena kinerjanya yang rendah,’’ imbuhnya. Untuk memulihkan kondisi penyalahguna narkoba, peran keluarga sangat dibutuhkan. Untuk itu OSC secara rutin mengundang keluarga penyalahguna narkoba untuk membahas bagaimana mereka bisa memberi dukungan. (fit)

Awasi Penggunaan DPK



PEMBAGIAN DPK (Dana Pembangunan Kelurahan) oleh Pemkot Mataram sebesar Rp 2,5 miliar untuk 50 kelurahan se-Kota Mataram, diapresiasi oleh kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (18/9) mengatakan, tidak masalah pemberian anggaran DPK berapa pun nomilnya.

Muhtar mendukung pemberian DPK yang besarnya masing-masing Rp 50 juta per kelurahan, sepanjang sepanjang dana hibah itu tersalurkan dengan baik, demikian pula peruntukkannya. ‘’Yang paling penting bisa dinikmati masyarakat,’’ cetusnya. Kalaupun dana itu akan dimanfaatkan pihak kelurahan untuk pembangunan berskala kecil, politisi Partai Gerindra ini mewanti-wanti pihak kelurahan agar mengedepankan profesionalisme.

‘’Jangan pakai sistem kerabat atau kekeluargaanya,’’ katanya mengingatkan. Untuk itu, Muhtar mengajak semua pihak mengawasi penggunaan DPK tersebut agar tidak menyimpang dari hajat awalnya. Sebelumnya, 50 kelurahan di Kota Mataram dibagikan hibah DPK dengan nilai Rp 50 juta untuk setiap kelurahan, Senin (15/9). Total dana hibah untuk kelurahan tersebut Rp 2,5 miliar. Kelurahan diminta mengelola dana tersebut sebaik-baiknya. Dalam pengunaan dana tersebut agar dilakukan musyawarah dengan masyarakat dan mengajak partisipasi masyarakat dalam penggunaannya.

Dana ini adalah dana hibah yang diberikan Pemkot Mataram untuk percepatan pembangunan di tingkat kelurahan. Dana yang diberikan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan tahun-tahun berikutnya jumlahnya bisa bertambah. Pengelolaan dana tersebut juga harus berprinsip pada tranparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga tertuang dalam Perda mengenai proses perencanaan pembangunan dengan pola MPBM (Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat). Usulan pembangunan dari MPBM tak semua bisa tertangani secara langsung oleh SKPD. Untuk itulah diberikan DPK kepada BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dalam bentuk hibah yang dikelola dan dikembangkan dengan mengajak partipasi masyarakat. (fit)

Kamis, 18 September 2014

Per 1 Oktober



PNS Golongan II, III dan IV Wajib Bayar Zakat Profesi


Mataram (Suara NTB) –
Mulai 1 Oktober 2014 mendatang semua PNS lingkup Pemkot Mataram dengan golongan II, III dan IV diwajibkan membayar zakat profesi. Zakat profesi untuk PNS golongan II, III dan IV ditentukan 2,5 dari nilai gaji yang diterima per bulan. Zakat profesi ini akan langsug dipotong tiap bulan dati gani para PNS tersebut.

Ketua Baznas (Badan Zakat Nasional) Kota Mataram, H. Mahsar Mallaca yang dikonfirmasi, Rabu (17/9) menyampaikan, ketentuan bahwa PNS golongan II, III dan IV diharuskan membayar zakat profesi sebesar 2,5 persen dari nilai gaji, tertuang dalam edaran Walikota Mataram yang telah disampaikan kepada semua SKPD. Pada bagian lian, Mahsar mengatakan, meskipun hanya sebagai staf, tetapi kalau memiliki gaji di atas Rp 2 juta, harus dikenakan zakat profesi. Sementara untuk PNS di luar golongan II, III dan IV, tidak diwajibkan membayar zakat profesi.

Kepada mereka (selain golongan II, III dan IV, red), sifatnya hanya saran saja. Besarannya sesuai keikhlasan pegawai bersangkutan. Selain PNS golongan II, III dan IV, anggota Dewan juga mempunyai kewajiban yang sama dalam hal zakat profesi ini. ‘’Seharusnya semuanya tidak ada kecuali,’’ tegasnya. Besaran zakat profesi dari anggota DPRD Kota Mataram, lanjutnya, mestinya sama dengan PNS golongan II, III dan IV, yakni 2,5 persen dari nilai penghasilannya.

Seperti diketahui, saat ini DPRD Kota Mataram sedang menggarap raperda tentang zakat. Untuk itu, Mahsar mengingatkan Dewan, jangan hanya bisa membuat Perda saja. Tetapi, Dewan juga harus ikut berpatisipasi. ‘’Iya, Dewan juga harus dikenakan 2,5 persen,’’ tegasnya. (fit)