Sunday, March 5, 2017

Waspadai Cabai Impor

MAHALNYA harga cabai lokal dimanfaatkan oleh para importir untuk mendatangkan cabai impor dari luar negeri. Dinas Perdagangan Kota Mataram menemukan sejumlah pengepul cabai di pasar tradisional, menjual cabai yang kabarnya berasal dari India. Belakangan diketahui, tidak hanya cabai asal India yang mulai membanjiri pasar, tapi juga cabai dari Thailand.

Bagi para petani cabai di Kota Mataram, masuknya cabai dari India dan Thailand ini, tentu menjadi ancaman tersendiri. Pasalnya, selama ini para petani cabai di Mataram menganggap harga cabai sudah cukup baik. Sehingga, berdampak pada kesejahteraan para petani cabai di Mataram khususnya. Karena seperti diketahui, bahwa mahalnya harga cabai lokal, bertahan cukup lama.

Bahkan ada anggapan bahwa sekarang adalah masa kejayaan petani cabai. Namun, ‘’kebahagiaan’’ petani cabai di Mataram ini, mulai pudar dengan masuknya cabai impor ke Kota Mataram. Karena cabai impor dibanderol dengan harga yang jauh lebih murah daripada cabai lokal. Jika cabai lokal dijual dengan harga yang berkisar Rp 140 ribu – Rp 160 ribu per kilogram, cabai impor justru hanya setengahnya.

Harga cabai kering yang didatangkan dari India maupun Thailand sekitar Rp 60 ribu – Rp 80 ribu per kilogram. Para pengepul pun tampaknya lebih senang menjual cabai impor. Para pedagang lebih cepat mendapatkan keuntungan ketika menjual cabai impor. Hal ini disebabkan, cabai impor cukup laku di pasaran. Bahkan konsumen lebih memilih membeli cabai impor yang harganya jauh lebih terjangkau ketimbang cabai lokal yang harganya sudah selangit.

Para pedagang cabai di pasar juga tidak bisa melarang para konsumen untuk membeli cabai impor. Karena memang dari segi harga, berselisih sangat jauh. Masuknya cabai impor ini mau tidak mau menjadi pekerjaan baru baik bagi Dinas Perdagangan maupun Dinas Pertanian. Dinas harus mencari tahu dari mana pintu masuknya cabai-cabai impor tersebut. Meskipun secara harga sangat membantu meringankan beban masyarakat, apalagi yang bergerak dalam bidang usaha kuliner, namun masuknya cabai impor juga perlu diwaspadai.

Walaupun masuk ke Mataram dalam bentuk cabai kering, ini juga patut menjadi perhatian bersama. Yang terpenting adalah cabai impor itu sehat dikonsumsi oleh masyarakat. Ada baiknya Dinas Perdagangan maupun Dinas Pertanian mengambil sampel cabai impor itu untuk selanjutnya dilakukan uji laboratorium. Uji laboratoium itu untuk memberi kepastian bahwa cabai impor itu aman dikonsumsi.


Langkah ini sebagai salah satu langkah antisipatif pemerintah dalam memproteksi kesehatan masyarakat. Jangan sampai karena harga yang rendah lantas tidak dibarengi dengan kualitas. Masuknya cabai impor ini sekaligus sebagai pembelajaran bahwa negara lain bisa surplus cabai sampai menjualnya antar negara. Sementara kita di Mataram khususnya, seperti mengalami kelangkaan cabai sehingga berdampak pada mahalnya harga cabai lokal. Ke depan diharapkan adanya win-win solution terhadap harga cabai lokal. Karena masyarakat berharap harga cabai lokal tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah agar tidak merugikan petani cabai. (*)

Komisi III Tantang Asosiasi Kontraktor Laporkan Dugaan Kecurangan Tender

Mataram (Suara NTB) –
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menyayangkan adanya dugaan bahwa Bagian APP (Administrasi Pengendalian Pembangunan) Setda Kota Mataram mengatur pemenang tender proyek. ‘’Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian pejabat Pemkot, bahwa kita sudah ada di era keterbukaan. Kemudian tidak menutupi peluang masyarakat ingin mengambil bagian dalam pembangunan Kota Mataram,’’ ujarnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya Selasa (28/2).

Sebenarnya, siapapun itu harus diberikan kesempatan yang sama untuk ikut membangun di Mataram. Agar tuduhan itu tidak menjadi isu, Komisi III DPRD Kota Mataram menantang asosiasi kontraktor melaporkan kepada Dewan hal-hal yang mereka temukan dalam proses pelelangan. ‘’Ini akan menjadi data kami,’’ cetusnya. Tidak cukup hanya menyampaikan laporan kepada Inspektorat.

Komisi III yang membidangi masalah pembangunan juga penting mengetahui hal ini. Paling tidak, Komisi III bisa memanggil pihak-pihak terkait untuk hearing. Karena, kata Ismul Hidayat, Komisi III juga tidak bisa bergerak atau melaksanakan fungsi pengawasan mereka manakala tidak ada laporan dari masyarakat. ‘’Kita tidak bisa mengintervensi dinas karena mereka juga punya SOP bagaimana melakukan pekelangan,’’ ucapnya.

Karena hajatan dilakukannya tender melalui LPSE yakni untuk mencegah terjadinya kecurangan. Justru kalau dengan menggunakan LPSE masih ada yang ‘’bermain’’, Ismul sangat menyayangkan hal itu. Karena hal ini akan berimplikasi pada keterlambatan proyek. ‘’dari proses pelelangannya akan kelihatan. Kalau pelelangannya bukan di akhir atau sudah dekat, kecenderungannya proyek tidak bisa tuntas sesuai waktu yang diberikan,’’ pungkasnya.

Kalau ada pihak-pihak yang menemukan adanya kejanggalan dalam tender proyek diharapkan segera melakukan komunikasi agar secepatnya dicarikan solusi. ‘’Kita tidak tahu, apakah ada hambatan yang dialami pihak ketiga atau tidak. Karena Dewan tidak masuk pada hal-hal teknis seperti itu,’’ katanya. Politisi PKS ini menyebutkan bahwa banyak pintu untuk memainkan tender.

‘’Ini bukan dengan cara yang tidak sah. Cara yang sahpun masih bisa dimainkan,’’ sesalnya. Ia mencontohkan ketika Dewan mempertanyakan mengapa terjadi keterlambatan tender, alasannya karena pihak ketiga tidak memenuhi administrasi atau pihak ketiga terlambat melengkapi data harga. ‘’Itu kan bisa saja dengan alasan itu menutup kesempatan yang lain. Kemudian merekomendasikan rekanan tertentu,’’ katanya.


Ismul tidak memungkiri bahwa hal-hal seperti itu masih terjadi di Mataram. Sehingga pihaknya terus mendorong, Bulan Maret semua pekerjaan bisa dimulai. (fit)

Ingin di Komisi IV

Hj. Kartini Irwarni
ANGGOTA DPRD Kota Mataram dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Hj. Kartini Irwarni, SPd., diam-diam memendam keinginan duduk di Komisi IV, sesuai latar belakang pendidikannya. karena seperti diketahui, Komisi IV, selain membidangi masalah kesehatan, juga menangani soal pendidikan. Sehingga, dia merasa sangat tepat kalau kemudian ditempatkan di sana.

Momentum perubahan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) dapat menjadi pintu masuk bagi politisi perempuan ini untuk melenggang ke Komisi IV. Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, selasa (28/2), membenarkan adanya perubahan AKD di DPRD Kota Mataram dalam waktu dekat di DPRD Kota Mataram. Menurut dia, keinginan semua fraksi pasti sama. Baik yang punya kursi banyak maupun sedikit.

"Semua fraksi pasti ingin dapat jatah pimpinan di AKD," cetusnya. Untuk itu, dalam perubahan AKD nantinya diharapkan ada pemerataan. Sebab, kalau hanya semata-mata mengacu pada jumlah kursi di parlemen, sudah pasti parti dengan jumlah kursi sedikit, akan tereleminasi. Pemerataan pimpinan AKD ini, sambung Kartini Irwarni, tidak hanya menjadi keinginan PKB, tapi juga partai-partai lain yang juga punya kursi minim. "Supaya partai dengan kursi kecil ini dapat merasakan pengalaman memegang pimpinan AKD.

Ia melihat kecenderungan yang terjadi di Mataram, adanya rangkap jabatan. Mulai dari ketua fraksi, komisi maupun pansus. Untuk PKB sendiri, kata Kartini Irwarni, berdasarkan kesepakatan di internal fraksi gabungan, bahwa yang menjadi ketua fraksi, juga duduk di Banleg. berdasarkan kesepakatan pula, bahwa ketua Fraksi GNB (Gerakan Nurani Bangsa) akan diketuai oleh Hanura. Sedangkan utusan GNB yang duduk di Banleg diharapkan dari PKB.

Namun demikian, anggota dewan dari Dapil Sandubaya ini membantah fenomena rebutan kursi pimpinan AKD. Karena, menurut Kartini, kalau seorang anggota dewan rangkap jabatan, jelas tidak akan efektif dalam melaksanakan tupoksinya. ‘’Kalau waktu rapatnya misalnya bersamaan, kan jadi amburadul jadwalnya,’’ ungkap Kartini.

Kartini sepakat, bahwa tidak hanya ASN yang membutuhkan penyegaran, kalangan Dewan juga membutuhkan penyegaran agar tidak monoton pada AKD yang itu-itu saja. (fit)