Kamis, 30 Oktober 2014

Pilkada Kota Mataram



Kota Mataram Bisa Punya Dua Wakil Walikota

Mataram (Suara NTB) –
Tahun 2015 mendatang Kota Mataram memungkinkan punya dua wakil walikota. Ketua KPU Kota Mataram, HM. Ainul Asikin kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (29/10) mengatakan, mengacu pada aturan baru, walikota terpilih nantinya bisa menunjuk dua wakil walikota sekaligus untuk membantu kelancaran tugasnya mengatur jalannya roda pemerintahan.

Adapun ketentuan untuk calon wakil walikota berdasarkan Perppu No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, memungkinkan Kota Mataram mempunyai dua wakil walikota. ‘’Kalau penduduknya sampai 100 ribu, dia tidak memiliki wakil. Jumlah penduduk 100 – 250 ribu memiliki satu wakil. Kalau jumlah penduduknya lebih dari 250 ribu dapat memiliki dua wakil walikota,’’ terangnya. Seperti diketahui, jumlah penduduk Kota Mataram sudah mencapai 400 ribu lebih.

Namun demikian, dalam praktiknya nantinya bisa saja Walikota terpilih hanya menunjuk satu wakil walikota. Wakil walikota yang berasal dari PNS harus minimal IVb dengan syarat sudah menduduki jabatan eselon IIb. Penunjukan Wakil walikota paling lambat 15 hari sejak pelantikan. Wakil Walikota diangkat oleh mendagri berdasarkan usulan Walikota melalui Gubernur.

Sementara itu, untuk menjadi calon walikota Mataram, sedikitnya ada 20 syarat. Syarat ini, banyak yang sama dengan aturan lama. Yang berbeda adalah, seseorang bisa menjadi calon Walikota Mataram manakala telah lulus uji publik. Uji publik ini diselenggarakan oleh KPU Kota Mataram dengan melibatkan berbagai kalangan. Namun demikian, uji publik ini, kata Asikin, tidak menggugurkan pencalonan.

Uji publik ini akan dilakukan sekitar bulan Februari dan Maret 2015. Calon walikota bisa diajukan oleh parpol, gabungan parpol maupun perseorangan. Untuk calon Walikota yang diajukan oleh parpol, harus memenuhi syarat perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah anggota Dewan. ‘’Kalau kita lihat jumlah anggota Dewan di DPRD Kota Mataram yang punya kesempatan mengajukan calon sendiri hanya Golkar karena perolehannya 22,5,’’ terangnya.

Atau, 25 persen suara sah. ‘’Kalau suara sah ini tidak ada yang dapat, termasuk Golkar tidak dapat. Karena suara sah Golkar yang paling besar hanya 19,92 persen,’’ ucapnya. (fit)

Lakukan Pembinaan



SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara mengaku prihatin terhadap mencuatnya kasus dua pelajar di Mataram yang terindikasi positif menggunakan narkoba. ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (29/10), ia mengatakan, pelajar yang terindikasi menggunakan narkoba jangan buru-buru dihadapkan pada proses hukum. Baik pihak sekolah maupun BBN Kota Mataram harus mengedepankan pembinaan.

Siswa yang terindikasi menggunakan narkoba, perlu ditangani secara khusus untuk melepaskannya dari pengaruh barang haram tersebut. Menurut Yoga, pembinaan moral melalui program imtaq tidaklah cukup untuk menyadarkan siswa yang sudah terlanjur menggunakan narkoba.

Karenanya, sambung politisi PDI Perjuangan ini, harus ada langkah konkret dari BNN Kota Mataram. Artinya, dengan adanya siswa yang terindikasi positif menggunakan narkoba, BNN diharapkan melakukan tes urine di sekolah-sekolah. ‘’Yang terindikasi supaya bisa cepat dihebab atau ditangani,’’ ujarnya.

Menurut Yoga, kalau sudah ada indikasi siswa menggunakan narkoba, jangan dibiarkan. Sebab, kalau dibiarkan tanpa penanganan yang jelas, dikhawatirkan akan terjadi ketergantungan yang bisa mempengaruhi siswa lainnya. Ia menilai, siswa yang sudah terindikasi menggunakan narkoba, kurang penanganan.

Kalau masih bisa dikendalikan seperti kata kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, justru yang seperti itu harus cepat ditangani. ‘’Masalahnya ini narkoba. Narkoba ini akan merusak generasi kita,’’ cetusnya. Untuk memproteksi siswa, pihak sekolah dan BNN Kota Mataram diharapkan menjalin koordinasi yang intens. Selanjutnya pihak BNN diminta melakukan sosialisasi bahaya narkoba di sekolah-sekolah.

Tidak hanya bahaya dari segi kesehatan, ancaman hukuman juga harus diberitahukan kepada para siswa. Dengan informasi tersebut diharapkan akan membuat para siswa berpikir ulang untuk mencoba narkoba. ‘’Apalagi yang namanya siswa sma, ini jiwanya masih labil,’’ imbuhnya.

Oleh karena itu, dalam hal ini dibutuhkan peran aktif pihak sekolah. ‘’Sebab kalau sifatnya kasus pasti akan ditangani oleh aparat hukum. Tetapi kalau dari awal ditangani BNN, sifatnya pembinaan,’’ katanya. Ia mengajak semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba, terutama dikalangan siswa. (fit)

Penerimaan PBB Seharusnya Meningkat



TURUNNYA target penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2015 di Kota mataram mendulang pertanyaan besar di kalangan DPRD Kota Mataram. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha yang ditemui Suara NTB di kantornya, Selasa (28/10) mengaku heran atas kebijakan menurunkan target penerimaan PBB pada tahun anggaran 2015 mendatang.

Karena umumnya, trend penerimaan pajak apapun namanya diupayakan meningkat. ‘’Akan menjadi aneh karena kemarin begitu ditutupnya Gebyar PBB, kurangnya tidak banyak,’’ sebutnya. Itupun lanjut, Wayan Sugiartha, setelah dilihat, yang kebanyakan belum membayar pajak justru berasal dari kalangan PNS. Artinya, potensinya, sudah jelas dan pasti akan terealisasi.

Belum lagi berbicara NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang setiap tahun meningkat. Untuk itu seharusnya target PBB juga harus naik. ‘’Kok malah turun,’’ ujarnya heran. Kondisi ini sangat ia sayangkan. Apalagi Dispenda sudah menyampaikan data yang valid. ‘’Ya kan harusnya tinggal data itu saja divalidkan sesuai realita di lapangan dan harus dihitung ulang dan pasti terjadi kenaikan,’’ terang politisi PDI Perjuangan ini.

Melihat trend perkembangan Kota Mataram, target penerimaan PBB tahun 2015 seharusnya bisa di atas Rp 20 miliar. Wayan Sugiartha menyebut langkah TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang akan menurunkan target penerimaan PBB tahun 2015 sebagai suatu keanehan. Sebab, Dispenda Kota Mataram selaku SKPD teknis justru memprediksi masih bisa terjadi kenaikan.

Apalagi potensi sangat memungkinkan untuk menaikan target penerimaan PBB. Belum lagi berbicara masalah potensi baru. Dengan jumlah wajib pajak dari kalangan PNS, target penerimaan PBB tahun 2014 di Mataram, sudah bisa terpenuhi. ‘’Bahkan kalau Dispenda melakukan pendataan ulang, pasti akan lebih tinggi lagi,’’ pungkas Wayan Sugiartha.

Karena belum masuk dalam pembahasan APBD Kota Mataram, Wayan Sugiartha mengimbau TAPD Kota Mataram untuk meninjau kembali kebijakan menurunkan target penerimaan PBB tahun 2015 nanti. (fit)