Senin, 23 Desember 2013

Tidak Wajar

Ahmad Tauhid

KETUA Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Ahmad Tauhid, SHI., menyayangkan masih rendahnya capaian lima SKPD lingkup Pemkot Mataram. Ia menilai penyebab rendahnya capaian di suatu SKPD terutama karena faktor SDM (Sumber Daya Manusia). ‘’Komitmen melaksanakan tugas dan amanahyang diemban, masih lemah,’’ ujarnya menjawab Suara NTB, Kamis (19/12) kemarin.

Tauhid melihat, SKPD-SKPD, terlebih yang capaiannya masih rendah, kurang tanggap dengan administrasi dan aturan-aturan yang ada. Selain itu, sambungnya, komunikasi dan evaluasi yang dilakukan kepala daerah, dianggap masih lemah. Kendala-kendala yang dihadapi sejumlah SKPD sebetulnya bisa diantisipasi kalau saja ada komunikasi yang intensif.

Karenanya, ia menyarankan supaya kepala daerah mengadendakan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap capaian semua SKPD. Bahkan bila perlu, evaluasi itu harus dilakukan setiap saat. Seperti diketahui, ada lima SKPD dengan capaian terendah yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar 39,30 persen, RSUD Kota Mataram 55,45 persen, Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram 58,29 persen, Bagian Humas Setda Kota Mataram 53,09 persen dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) sebesar 60 persen. Terkait Dinas PU yang capaiannya paling rendah, Rudi menyebutkan karena proyek pembangunan jalan yang dibiayai PIP belum dilaksanakan. Pinjaman Pemkot Mataram ke PIP untuk pembangunan jalan sebesar Rp 60 miliar belum terealisasi.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram ini menilai capaian itu tidak wajar mengingat tahun anggaran 2013 yang hampir habis. Paling tidak, lanjutnya, serapan anggaran pada triwulan keempat bisa mencapai 75 persen.

Dalam ini, kata Tauhid dibutuhkan ketegasan kepala daerah. Bagi SKPD-SKPD yang capaiannya masih rendah, perlu diberikan sanksi. Namun begitu, sanksi yang diberikan hendaklah melihat penyebab tidak berjalannya program SKPD terkait kinerjanya secara profesional dan proporsional. ‘’Kita harapkan ada ketegasan kepada SKPD yang bermasalah karenanya kepala daerah harus mengevaluasi apa penyebabnya,’’ tandasnya. (fit)

Selasa, 17 Desember 2013

Menurunkan Kepercayaan Masyarakat


TERTANGKAPNYA Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Subri, SH., MH., oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) cukup menampar wajah penegak hukum di NTB, khususnya korps Adhyaksa. Bagaimana tidak, penangkapan ini hanya berselang kurang dari sepekan sejak peringatan hari anti-korupsi. Masih segar dalam ingatan warga, bagaimana aksi Kejati NTB memperingati hari anti-korupsi tersebut.

Kejati kala itu turun ke jalan dalam rangka kampanye ’’kenali hukum, jauhi hukuman’’. Kampanye itu seolah tidak berarti apa-apa dengan fakta tertangkapnya Kajari Praya saat tengah menerima suap dari oknum pengusaha. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan keinginan pihak Kejati NTB yang gembar-gembor ingin mewujudkan aparat yang bersih dan berwibawa.

Alih-alih berwibawa, dengan adanya peristiwa penangkapan jaksa ‘’nakal’’ ini, suka tidak suka, malah semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum. Tidak hanya Kejaksaan tapi juga penegak hukum dari institusi lain. Padahal, masyarakat NTB khusus sangat berharap, semua aparat penegak hukum benar-benar bersih dan tidak cepat tergiur dengan berbagai upaya suap menyuap dari pihak-pihak yang sedang berkasus.

Tetapi, harapan itu nampaknya akan sulit terwujud. Buktinya, komisi Kejaksaan telah menerima laporan terkait jaksa nakal di NTB. Dari delapan laporan Jaksa nakal, diantaranya laporan soal dugaan gratifikasi atau suap. Ini tentu sangat memprihatinkan di tengah harapan warga NTB supaya penegakan hukum di daerah ini berada di tangan aparat penegak hukum yang tidak bermental korup.

Apalagi ada ‘’janji’’ dari Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH, MH., untuk terus mengawasi perilaku anak buahnya dari perbuatan-perbuatan menyimpang yang secara kepatutan, tidak layak dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum. Penangkapan Kajari Praya oleh KPK seolah menjadi teguran keras bagi Kajati NTB, bahwa pengawasan yang katanya sudah dilakukan, kurang maksimal.

Wajar kalau akhirnya Kajati NTB merasa kecolongan sekaligus kecewa. Tetapi, nasi sudah menjadi bubur. Meratapi penangkapan itu berlama-lama bukanlah solusi. Yang perlu dilakukan Kejaksaan sekarang adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap korps seragam cokelat itu, sekaligus memperbaiki citra. Sebab, tertangkapnya Kajari Praya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kalangan Kejaksaan se-NTB tapi juga berimplikasi di seluruh Kejaksaan se-Indonesia. Ibarat pepatah satu makan nangka semua kena getahnya.

Memang, mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memulihkan citra Kejaksaan, akan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Kejati NTB. Namun, harus ada upaya konkret yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Selain itu, bagi jaksa nakal harus dijatuhi sanksi berat karena sebagai aparat penegak hukum seharusnya memberi contoh yang baik bukan sebaliknya sebagai pelaku. (*)