Sunday, May 14, 2017

Lakukan Pengawasan RTRW

I Gede Wiska
PASCADIPARIPURNAKANNYA Perda RTRW Kota Mataram tahun 2011 – 2031, DPRD Kota mataram akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda itu. Demikian dikatakan Wakil Ketua Pansus RTRW Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., kepada Suara NTB di Mataram kemarin. ‘’Hasil dari Pansus, setelah diparipurnakan, tentu aka nada pengawasan terkait dengan perda RTRW yang baru. Juga, sinkronisasi,’’ ujarnya.

Karena apa yang dihasilkan Pansus berupa rekomendasi juga perlu dipelajari lebih lanjut. Jangan sampai penerapannya berbeda dengan apa yang telah disepakati bersama antara eksekutif dengan legislatif. Terutama menyangkut soal pola ruang. Pansus RTRW, salah satunya sudah mewanti-wanti terkait industri yang ada di kawasan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Selain itu, terkait RTH, termasuk keberadaan PLTGU Lombok Peaker.

Khusus tentang RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang merupakan turunan dari RTRW, harus betul-betul memperhatikan RTH (Ruang Terbuka Hijau) 30 persen. ‘’Itu baru 11 koma sekian persen. Malah kemarin berkurang 1,8 persen karena MICE, yang dulunya adalah RTH, sekarang berubah menjadi kawasan MICE,’’ terangnya.

Apa yang menjadi janji eksekutif dalam rapat pansus baru-baru ini, sudah menyepakati bahwa dalam RDTR nantinya akan lebih spesifik. Wiska mencontohkan pembagian kawasan MICE. ‘’Tidak mutlak semuanya kawasan MICE. Itu ada RTH di situ yang nantinya menjadi RTH publik,’’ cetusnya. Demikian pula dengan ganti rugi lahan RTH yang digunakan oleh PLTGU Lombok Peaker, akan diplot untuk RTH juga.

Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram ini mengingatkan, kalau RDTR sudah rampung, eksekutif tidak boleh lagi melakukan perubahan-perubahan. Sehingga, perizinan-perizinan yang diterbitkan oleh Pemkot Mataram, harus sesuai dengan RDTR. Pansus, sambung Wiska, sempat memberikan peringatan. Sebab, sudah jelas bahwa revisi itu tidak memperbolehkan pemutihan.


‘’Termasuk PLN itu kemarin, kenapa kita sempat alot pembahasannya, karena masih belum jelas, apakah itu pemutihan atau tidak,’’ kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini. Setelah ditelusuri ditambah dengan melakukan konsultasi ke pemerintah pusat, bahwa bangunan itu bersifar sementara. Hal yang terjadi di PLN, harus berlaku untuk semua pihak. Sehingga tidak ada kesan pilih kasih dan lain sebagainya. (fit)

Jangan Disalahgunakan

WALIKOTA Mataram, H. Ahyar Abduh menepati janjinya untuk melakukan pengadaan kendaraan roda tiga bagi semua lingkungan se-Kota Mataram. Kendaraan roda tiga ini, seperti hajat awalnya, untuk mengangkut sampah. Sepekan yang lalu, Pemkot Mataram secara resmi telah meluncurkan kendaraan roda tiga pengangkut sampah. Kendaraan roda tiga ini, disiapkan untuk mengangkut sampah dari rumah ke rumah.

Satu kendaraan roda tiga ini, akan dikendalikan oleh seorang operator yang diberikan gaji setiap bulan oleh Pemkot Mataram untuk menunjang operasional kendaraan roda tiga ini. Saat penyerahan kendaraan roda tiga ini kepada masing-masing lingkungan, Walikota Mataram telah mewanti-wanti agar kendaraan roda tiga itu tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain di luar kegiatan mengangkut sampah.

Apalagi misalnya, kegiatan itu bersifat komersil dengan tujuan menguntungkan diri sendiri maupun kelompok tertentu. Belum genap dua minggu, pembagian kendaraan roda tiga itu sudah menuai kritikan. Isunya, di salah satu lingkungan di Kecamatan Selaparang, kendaraan roda tiga itu justru dimanfaatkan juga untuk kegiatan di luar pengangkutan sampah atau kegiatan komersil.

Hal ini harus cepat ditindaklanjuti. Pemkot Mataram melalui aparat di kecamatan dan kelurahan nampaknya harus lebih intens melakukan sosialisasi. Terutama kepada para kaling. Yang dikhawatirkan, jangan-jangan karena sosialisasi yang yang minim, para kaling kurang pemahamannya terhadap pemanfaatan kendaraan roda tiga. Jangan sampai para kaling berpikiran, karena kendaraan roda tiga itu dihajatkan untuk lingkungan, maka kaling boleh memanfaatkannya untuk kegiatan apa saja. Padahal, itu adalah mindset yang keliru.

Sejauh ini, pemberian kendaraan roda tiga, belum mampu menjawab tantangan kebersihan yang ada di tiap-tiap lingkungan. Nyatanya, hamper tidak pernah kendaraan roda tiga itu masuk ke gang-gang kecil guna melakukan pengangkutan sampah. Di banyak lingkungan di Kota Mataram, masyarakat masih memanfaatkan jasa petugas kebersihan yang hanya menggunakan gerobak dorong.

Intinya, masyarakat masih belum dapat merasakan manfaat kehadiran kendaraan roda tiga yang pengadaannya menelan anggaran belasan miliar itu. Pengadaan kendaraan roda tiga ini harus ada target yang jelas. Misalnya, harus ada jaminan kebersihan lingkungan pascapembagian kendaraan roda tiga berwarna kuning itu. Ketika target itu tidak tercapai, Pemkot Mataram jangan tutup mata.

Target itu menjadi tolak ukur Pemkot Mataram dalam melakukan evaluasi. Ketika target tidak tercapai, Pemkot harus berani bersikap tegas. Misalnya mengganti operator kendaraan roda tiga itu. Termasuk, ketika diketahui terjadi penyalahgunaan kendaraan roda tiga yang seharusnya untuk mengangkut sampah, tapi oleh kaling digunakan untuk hal lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan sampah dari rumah tangga.


Dalam perubahan APBD Kota Mataram nanti, diharapkan pemanfaatan kendaraan roda tiga ini untuk pengangkutan sampah, benar-benar maksimal. Untuk itu, perlu disusun SOP pengangkutan sampah dari rumah tangga hingga ke TPS. Sehingga pengadaan kendaraan roda tiga itu bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. (*)

Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab

H. Azhar Anshori
KALANGAN anggota DPRD Kota Mataram menyayangkan kegiatan MLGS (Mataram Lombok Great Sale) menyisakan utang. "Makanya ini butuh planing yang matang dari semua kegiatan," ujar anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Azhar Anshori kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram pekan kemarin. Dia menekankan bahwa setiap membuat program harus bertolak ukur dengan istilah money follow program. Dengan demikian, Kerja-kerja yang dilakukan SKPD harus terukur.

Apalagi, untuk program MLGS sudah ada sumber pendanaan yang jelas. "Ternyata ini tidak sukses dalam pelaksanaan, kan amburadul," sesalnya. Sehingga, menimbulkan masalah. Dewan, kata dia, selalu menekankan setiap kegiatan harus direncanakan dengan matang. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang akan menjadi catatan Komisi IV bersama eksekutif. "Kita harus duduk bersama, bagaimana sih sebaiknya menerapkan aturan terkait pariwisata ini," katanya.

Azhar Ansori menyesalkan, MLGS yang seharusnya menjadi sarana promosi bagi pariwisata kota Mataram, justru menyisakan masalah. Pasalnya, anggaran untuk kegiatan MLGS yang diberikan oleh Pemkot Mataram cukup besar, yakni mencapai Rp 1 miliar. Terkait persoalan ini, Komisi IV berencana mengundang Dispar (Dinas Pariwisata) Kota Mataram untuk meminta penjelasan. Komisi yang membidangi masalah pariwisata ini ingin mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi kendala sehingga program MLGS justru menyisakan persoalan.


Azhar Ansori menduga ada yang tidak sinkron antara Dispar dengan BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Kota Mataram. Politisi PKS ini meminta Dispar dan BPPD Kota Mataram tidak saling melempar tanggung jawab. Karena setiap program yang dilaksanakan oleh Pemkot Mataram, terlebih untuk kegiatan pariwisata harus memberi efek positif terhadap perekonomian masyarakat. (fit)

DPRD Tetapkan Perda RTRW Kota Mataram Tahun 2011 - 2031

Mataram (Suara NTB) –
DPRD Kota Mataram, Sabtu (22/4) menetapkan Perda RTRW Kota Mataram tahun 2011 - 2031. Perda RTRW ini merupakan revisi dari perda RTRW nomor 12 tahun 2011. Perda ini ditetapkan dalam rangkaian rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua, Muhtar, SH. Sementara itu dari pihak eksekutif hadir Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Ketua Pansus RTRW DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim dalam laporan hasil kerja pansus yang dipimpinnya menyampaikan, perubahan RTRW Kota Mataram dihajatkan untuk memenuhi secara normatif berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelarasan dengan berbagai program strategis nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2015-2019, serta dalam rangka melakukan pembinaan penataan ruang di daerah yaitu untuk meningkatkan kualitas, efektifitas, peran masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang, sehingga penekanan revisi RTRW tersebut lebih bersifat HOLISTIK-FUTURISTIK yaitu lebih mengedepankan perubahan secara menyeluruh mencakup semua sistem perkembangan pembangunan daerah dan memiliki arah kebijakan dengan jangkauan jauh ke depan yaitu sampai dengan tahun 2031.

Terkait pengaturan program strategis nasional, setidaknya ada 4 poin yang menjadi penekanan pansus. Bahwa Kemeterian PUPR melalui Ditjen Bina Marga telah merencanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk wilayah NTB termasuk Kota Mataram yang tertuang di dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 16 TANJUNG-MATARAM-MANDALIKA dan salah satu program yang menjadi Ultimate Infrastruktur WPS 16 di Kota Mataram tersebut adalah pembangunan pengaman Pantai dari abrasi dan tsunami di Ampenan (termasuk Kawasan Kota Tua Ampenan masuk menjadi Kawasan Strategis Nasional), pembangunan Rusunawa, pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) di perkotaan Mataram Metro, dan PLTGU Lombok Peaker 150 MW.

Terkait Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), merupakan implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum secara efektif dapat terlaksana di daerah, dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut tidak adanya pengaturan prosentase besaran penetapan LP2B dan Pemerintah Daerah terlebih dahulu diharuskan melakukan kajian untuk mengetahui potensi lahan pertanian yang memungkinkan untuk ditetapkan sebagai LP2B dengan segala konsekuensinya (adanya insentif dan disinsentif).

Terhadap masih adanya ketidaksinkronan data kawasan pertanian (LP2B) yang dimiliki oleh masing-masing tingkatan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Mataram), disarankan kepada eksekutif melalui Dinas Pertanian untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menghindari terjadinya kasus pelanggaran tata ruang.

Noer Ibrahim menjelaskan, mengenai Pembangunan jaringan ketenagalistrikan PLTGU Lombok Peaker yang mampu memproduksi daya 150 MW adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kota Mataram pada khususnya dan Pulau Lombok pada umumnya. Selain itu, PLTGU tersebut merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pengadaan jaringan ketenagalistrikan  35.000 MW.

Penetapan Kawasan Metting Incentive Convention And Exhibition (MICE). Dengan ditetapkannya eks. Bandara Selaparang sebagai kawasan wisata MICE, akan sejalan dengan keinginan dari Pihak PT. Angkasa Pura I yang telah merencanakan pemanfaatan eks. Bandara Selaparang tersebut sebagai kawasan MICE dan pusat pendidikan kebandarudaraan. Maka untuk mendukung kawasan MICE tersebut, diharapkan kepada Pemerintah Kota Mataram agar melakukan pemindahan Terminal dan Pasar Kebon Roek ke arah utara (depan Makam Bintaro), sehingga kawasan Eks. Bandara Selaparang sampai dengan Kebon Roek akan menjadi Kawasan Wisata MICE berbasis lingkungan.

Dalam rangka untuk mendukung segala bentuk kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam melakukan penataan ruang di sekitar kawasan Depo BBM Pertamina Ampenan, maka pihak Depo BBM Pertamina Ampenan akan memenuhi kewajibannya sebagai salah satu perusahaan nasional untuk memberikan kontribusi kepada daerah, seperti: melaksanakan program CSR, mendukung pemenuhan RTH, membantu perbaikan sarana dan prasarana di sepanjang pantai pinggir Depo BBM Pertamina.

            Rekomendasi Panitia Khusus Kepada Pemerintah Daerah
Setelah Raperda ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Mataram, Panitia Khusus merekomendasikan:
1.         Agar Eksekutif segera menyusun dan menyelesaikan draf Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai penjabaran dari Perda RTRW;
2.         Segala bentuk penerbitan izin pemanfaatan ruang harus berpedoman pada Perda RTRW dan Peraturan Zonasi, sehingga ke depan tidak ada lagi terjadi pelanggaran tata ruang;
3.         Agar Perangkat Daerah terkait segera menyusun Peraturan Walikota sebagai tindak lanjut dari amanat beberapa Pasal dalam Perda RTRW yang membutuhkan pengaturan secara teknis;
4.         Agar Eksekutif secara terkoordinasi menyelesaikan segala bentuk permasalahan pelanggaran tata ruang yang sampai saat ini masih ada dan membutuhkan penanganan segera; dan

5.         perlunya komitmen dari Eksekutif untuk mengawal dan melaksanakan Perda RTRW yang berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan serta peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram. (fit/*)

Pengawasan Lemah

I Wayan Wardana
ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., menyayangkan, adanya aset Pemkot Mataram berupa ruko di kompleks Pasar Cakranegara yang diduga dipindahtangankan. "Kita seperti pemadaman kebakaran saja kalau begitu. Setelah ada kejadian baru kita tahu, ramai - ramai turun untuk menyelesaikan," sesalnya. Dia menduga sebelumnya memang tidak pernah ada pengawasan. Artinya, selama ini pengawasan sangat diabaikan.

Wardana menuding Dinas terkait tidak aktif turun untuk melakukan pemantauan. Ia mengaku terkejut dengan adanya kabar dugaan pemindahtanganan aset. "Ini kan hal yang sangat simpel kita ndak bisa menangani, apalagi hal yang lebih besar," katanya. Sebetulnya masalah pengawasan aset tidaklah rumit sepanjang ada kemauan untuk menyelesaikan hal tersebut. Dengan munculnya kasus tersebut mengindikasikan adanya pembiaran.

Seperti halnya Sekda, politisi PDIP ini juga cukup khawatir hal tersebut dapat menjadi sandungan Mataram mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Kalaupun nantinya Mataram mendapatkan opini WTP, makna WTP itu menjadi tidak baik. Hanya mengejar penghargaan. "Ternyata pengelolaan aset kita juga seperti itu," sesalnya. Wardana menganggap persoalan ini bukan persoalan besar dan rumit.

"Inikan bukan masalah besar, kenapa bisa terbengkalai seperti itu," imbuhnya. Untuk itu, Wardana menyarankan agar dilakukan pengawasan secara periodik. Ia curiga pengawasan itu tidak dilakukan sehingga hal tersebut bisa terjadi. Karena, temuan itu baru di satu pasar saja. Tidak menutup kemungkinan, hal serupa juga terjadi di pasar lainnya. "Perlu diagendakan turun secara berkala. Mungkin sifatnya pembinaan juga di sana," katanya. Supaya ke depan, peristiwa serupa tidak terulang kembali.

Wardana mengaku heran sampai aset Pemkot Mataram bisa berpindah tangan. "Dari kemarin-kemarin kerjaannya apa," pungkasnya. Hal ini juga tidak menyentuh akar persoalan apa yang sebenarnya terjadi. Wardana melihat, Pemkot Mataram kurang disiplin dalam melakukan pengawasan. Mantan kepala Lingkungan ini yang hal yang sama juga kemungkinan terjadi di tempat lain. "Yang jangan heran di tempat lain mungkin ada juga yang bernilai ekonomis tinggi. Kita lihat saja kalau memang itu ada, nanti di Komisi II kita mau rapatkan," katanya.


Komisi II, kata Wardana, bisa melakukan penelusuran dengan cara turun langsung ke lapangan. Selama ini, katanya, dalam setiap rapat kerja dengan mitra Komisi II, kesannya semua baik-baik saja. "Yang dilaporkan lain, yang terdiri di lapangan lain," kritiknya. Ia menjanjikan internal Komisi II akan turun ke lapangan guna menelusuri dugaan pemindahtanganan aset tersebut. (fit) 

Perumahan Harus Punya ‘’Main’’ Drainase

Ketut Sugiarta
MENJAMURNYA perumahan di Mataram, dapat dimaklumi. Pasalnya, dalam sejumlah kesempatan, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh kerap mengungkapkan bahwa Mataram masih kekurangan sekitar 20 ribu unit rumah. Kaitan dengan itu, para pengembang dari berbagai perusahaan, seolah berlomba-lomba menjawab peluang itu.

Namun yang menjadi catatan, kata anggota Pansus Revisi RTRW pada DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta, perumahan-perumahan yang ada di Mataram, tidak jelas ke mana saluran drainasenya. ‘’Kita ingin diploting main drainase sehingga beberapa pengembang perumahan, ada drainase dari perumahan yang menuju main drainase. Sehingga tidak terjadi banjir. Itu yang perlu,’’ terangnya kepada Suara NTB usai rapat pansus itu, Jumat (21/4).

Pihaknya mendorong agar main drainase atau drainase utama ini, dimasukkan dalam revisi RTRW Kota Mataram. Main drainase ini, lanjut Ketut Sugiarta, bisa saja disiapkan secara komunal. ‘’Misalnya, beberapa perumahan, main drainasenya di mana,’’ katanya mencontohkan. Sebab, pengembang perumahan berkewajiban membuat saluran menuju drainase yang telah ditentukan titiknya.

Yang sedang berlangsung sekarang, kata dia, belum pas. Seperti di sepanjang jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan Kota Mataram. ‘’Dia buang airnya kemana, sementara salurannya tidak mencukupi,’’ cetusnya. Kondisi itu, akan berdampak cukup luas. Bukan saja banjir tapi juga memicu timbulnya penyakit. Karena genangan yang terjadi di saluran perumahan itu, bisa saja memicu demam berdarah dengue.

Ketua Fraksi Partai Gerindra ini menilai, ada kesan bahwa para pengembang kurang peduli terhadap drainase. ‘’Nah itu yang harus diatur dalam regulasi, berupa peraturan walikota. Dalam RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) nanti jelas drainase ini salurannya ke mana,’’ katanya. Setelah itu RDTR harus segera disusun. Minimal per kecamatan terlebih dahulu.


Anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini tidak menampik bahwa salah satu penyebab banjir di kawasan lingkar selatan Kota Mataram, adalah pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan drainase. Dia berharap apa yang disampaikan Asisten I soal konsultan drainase, agar benar-benar terlaksana. Karena Mataram sebagai kota metropolitan nantinya, harus memiliki drainase yang jelas dari hulu ke hilir. (fit)

BNN Harus Cepat Tanggap

Muhtar
WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., tidak setuju jika sebagian besar masyarakat Pesisir Ampenan diduga menggunakan narkoba. ‘’Tidak bisa juga kita katakan masyarakat Pesisir menggunakan narkoba. Apa yang menjadi tolak ukurnya, kemudian indikatornya apa, ini penelitian siapa, kok bisa masyarakat pesisir disebut begitu,’’ katanya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (20/4).

Muhtar melihat isu tersebut lebih pada masyarakat atau anak-anak muda. ‘’Tapi tidak bisa lantas kita katakan ini masyarakat pesisir,’’ imbuhnya. Sebab, kalau berbicara masalah pengguna narkoba, bukan hanya di pesisir. Banyak lingkungan-lingkungan lainnya. Dia menegaskan, mencegah generasi masyarakat mencoba-coba menggunakan narkoba, bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tugas bersama.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, politisi Gerindra ini mengajak lingkungan-lingkungan yang ada di Mataram, untuk berbenah. ‘’Kalau masyarakat pesisir dikatakan seperti itu, saya masih belum yakin. Kalaupun ada, satu dua lah. Kalau dikatakan masyarakat pesisir, masyarakat yang mana dulu,’’ tanyanya. Muhtar justru mempertanyakan salah satu lingkungan di Cakranegara yang sudah menjadi rahasia umum, merupakan ‘’kampung narkoba’’, tidak dibasmi.

Namun demikian, sebagai langkah antisipasi, petugas dari BNN maupun pihak kepolisian, harus cepat tanggap. Supaya, masyarakat tidak terbawa pengaruh narkoba. Muhtar tidak menyangkal, isu soal peredaran narkoba, terdengar di hampir setiap lingkungan yang dikunjunginya. Untuk itu, dia mengingatkan para generasi muda agar pergaulan mereka tidak terlalu bebas.

‘’Jangan pernah mau mencoba hal-hal seperti itu,’’ tegasnya. Karena orang yang terjangkit narkoba, tidak lagi memikirkan bagaimana mencari makan. ‘’Tapi justru bagaimana mereka bisa mendapatkan narkoba. Yang kita khawatirkan nanti, biasanya orang-orang yang terkena seperti itu, dia lihat sepeda motor teman dipinjam lalu digadai,’’ terangnya. Anggota Dewan dari dapil Ampenan ini meyakini bahwa narkoba itu membawa dampak yang sangat luas.

Muhtar mengaku sangat khawatir terhadap merebaknya kabar dugaan peredaran narkoba di wilayah pesisir. Karena, salah satu dampak yang akan muncul adalah gangguan kamtibmas. Oleh karena itu, aparat diminta cepat tanggap terhadap kondisi ini. ‘’Jangan sampai ada kampung narkoba kedua,’’ tandasnya. (fit)



Lakukan Pengawasan RTRW

I Gede Wiska PASCADIPARIPURNAKANNYA Perda RTRW Kota Mataram tahun 2011 – 2031, DPRD Kota mataram akan melakukan pengawasan terhadap pe...