Rabu, 20 Agustus 2014

Jaga Citra pariwisata NTB



TARGET 2 juta wisatawan tahun 2015 sebetulnya bukan target yang muluk jika merujuk capaian tahun tahun 2013 lalu. Dari target 1 juta kunjungan, tercapai sekitar 1,3 juta kunjungan wisatawan ke NTB. Trend peningkatan angka kunjungan wisatawan ke NTB tentu merupakan hal yang membangkakan. NTB memiliki peluang berkembang yang sama dengan daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia.

Karena seperti diketahui, mempertahankan, apalagi meningkatkan angka kunjungan wisatawan tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semua pihak harus berperan sesuai bidangnya masing-masing. Mulai dari pemimpin di daerah ini, hingga masyarakat kecil, termasuk para guide atau pemandu wisata. Sayangnya, guide di NTB, seperti dituturkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Drs. L. Imam Maliki, MM., tidak menunjukkan perilaku yang baik.

Sebaliknya perilaku mereka (guide, red) berpotensi merusak citra pariwisata NTB. Meminta fee dari pihak yang dibawakan tamu, menjadi kewajaran dalam dunia bisnis pariwisata. Tetapi pemberian fee hendaknya ada aturan mainnya. Sejumlah daerah tujuan wisata di Indonesia seperti Bali dan Yogyakarta bahkan sudah punya aturan main yang baku terkait fee bagi guide. Sementara di NTB nampaknya aturan itu belum ada, sehingga penentuan besarnya fee masih semau gue.

Biasanya fee untuk guide wisata, antara 5 hingga 10 persen. Tetapi di NTB, oknum guide meminta fee kepada artshop bisa mencapai 50 persen. Tingginya fee yang diminta oknum guide ini jelas membawa dampak yang kurang baik bagi perkembangan pariwisata NTB. Hal ini membuat harga oleh-oleh yang dijual artshop-artshop di NTB terkesan mahal.

Padahal, kesan mahal itu sebagai akibat permintaan fee yang tinggi dari oknum guide. Jika dibiarkan terus berlangsung hal tersebut bukan mustahil bisa menjadi salah satu penyebab wisatawan enggan datang ke NTB. Kalaupun datang, mungkin saja mereka akan berpikir kembali untuk berbelanja di NTB. Padahal, sektor pariwisata juga diharapkan mampu menekan angka kemiskinan.

Parahnya lagi, oknum guide nakal ini hanya akan membawa tamu-tamunya berbelanja di artshop yang mau memberikan fee besar. Untuk itu, harus ada langkah tegas dari pemerintah untuk menyikapi hal ini. Para guide ini sebaiknya memiliki asosiasi sendiri. Sehingga pemerintah daerah secara berkala bisa mengundang mereka untuk diberikan sosialisasi dan pembinaan. Selain itu, artshop seharusnya memang menempelkan harga barang agar tidak ada celah bagi oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab mengelabui wisatawan. Yang jelas, harus ada upaya bersama menjaga citra pariwisata NTB. (*)

Pilkada Kota Mataram


Sejumlah Nama Mengemuka, PDIP Jajaki Komunikasi Politik

Mataram (Suara NTB) –
Meski pelaksanaan Pilkada Kota Mataram masih tahun depan, namun belakangan ini tensi politik di Kota Mataram, mulai memanas. Terlebih bermunculannya sejumlah nama yang disebut-sebut masyarakat layak diberi amanah memimpin Mataram tahun 2015 mendatang. Bahkan, beberapa parpol telah menjajaki komunikasi politik terkait hal ini. Salah satunya adalah PDI Perjuangan Kota Mataram.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram,  Wayan Sugiartha kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram mengaku, partainya sangat terbuka melakukan komunikasi dengan parpol manapun. ‘’Kita komunikasi dengan siapa saja,’’ cetusnya. Meskipun sampai saat ini PDIP belum mengarah pada sosok figur yang bakal diusung pada Suksesi Kota Mataram 2015 mendatang.

‘’Kami belum mengarah ke sana (figur, red), karena partai juga punya mekanisme,’’ ujarnya. Kendati demikian, kalau figur yang disuarakan masyarakat ataupun internal kader partai besutan Megawati Soekarno Putri ini dipandang layak, bukan tidak mungkin itulah yang bakal diusung nantinya.

Wayan Sugiartha membantah pihaknya telah membangun komunikasi politik dengan H. Mohan Roliskana terkait Pilkada Kota Mataram. Sebab, isu yang beredar sejumlah partai melirik figur H. Mohan Roliskana untuk diusung sebagai bakal calon Mataram 1 pada Pilkada Kota Mataram mendatang. ‘’Kami belum ada komunikasi politik dengan H. Mohan,’’ akunya.

Namun, Wayan Sugiartha tidak menampik kalau komunikasi informal pernah dilakukannya. Sejauh ini, sudah banyak masukan terkait figur yang dinilai pas untuk diusung pada Pilkada Kota Mataram nantinya. Usulan tersebut, katanya, datang dari tingkat ranting PDIP Kota Mataram. adapun nama-nama yang diusulkan ranting PDIP Kota Mataram untuk figur yang dianggap pas antara lain, Nanang Samodra, H. Abdul Karim, H. Ahyar Abduh, Mohan Roliskana, Sira Prayuna dan Wayan Sugiartha. (fit)

Optimis Perwal Lahan Abadi



PERWAL lahan pertanian abadi di Kota Mataram yang tengah digodok di tingkat eksekutif, menuai pro kontra. Anggota DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, mengaku setuju dengan pendapat Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, bahwa pemilik sawah tidak bisa dipaksa untuk tidak menjual sawahnya. Namun di sisi lain politisi PAN ini optimis Perwal (Peraturan Walikota) soal Lahan Pertanian Abadi bisa terwujud.

‘’Kalau tidak termasuk dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), tidak bisa dipaksa untuk tidak menjual sawahnya,’’ ujar Suriadi. Anggota fraksi Partai Golkar ini mengtakan, untuk membentuk sebuah regulasi diperlukan adanya komunikasi yang intens dengan para pihak. Sehingga, penerapan Perwal lahan pertanian abadi di Kota Mataram, katanya, tinggal menunggu waktu.

Meskipun Kota Mataram dalam posisi sulit mempertahankan luas sawah yang ada. Namun paling tidak masih ada lahan yang tersisa sekitar 10 persen untuk lahan abadi. Selain itu, lanjut Suriadi, untuk mensiasati lahan pertanian abadi, perlu adanya gagasan penciptaan lahan baru. Untuk mewujudkan penciptaan lahan baru, Pemkot melalui SKPD terkait harus memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Penciptaan lahan baru, menurut Suriadi, tidak ansih berpa lahan persawahan, melainkan petak-petak kebun untuk menanam jenis tanaman selain padi. ‘’Memang untuk menciptakan sawah baru di Mataram tidak mungkin,’’ cetusnya. Karenanya, untuk alasan ketahanan pangan, Pemkot mataram diminta kreatif. Tidak sebatas penciptaan lahan baru, sambungnya, bisa juga dengan pola kerjasama investasi pertanian dengan daerah lain.

Suriadi tidak sependapat dengan syarat penetapan lahan pertanian abadi. Seperti diketahui, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi Pemkot Mataram terkait keinginan membentuk perwal lahan pertanian abadi. Antara lain menyediakan saluran irigasi yang terhubung dengan semua sawah yang ada. Memberi insentif bibit dan pupuk kepada petani serta mensubsidi pembayaran PBB petani yang sawahnya masuk dalam lahan pertanian abadi.

‘’Lahan pertanian ini kan lahan produktif, masak untuk PBB saja harus ditanggung,’’ ujarnya. Sedangkan untuk penyediaan saluran irigasi terpadu, ia yakin bisa diikhtiarkan dengan mencari subsidi di pusat. (fit)