Sunday, June 18, 2017

Jangan hanya Terima Laporan

HM. Noer Ibrahim
SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim mengaku prihatin dengan temuan BPK terkait retribusi tak wajar di dua pasar tradisional di Mataram, masing-masing Pasar Kebon Roek dan Pasar Mandalika. ‘’Itu memang sedang kita antisipasi dan sedang kita perbaiki manajemennya di sana. Apa sih bentuk kebocorannya itu. Apakah pengelapan jumlah pedagang atau karcis tidak diberikan,’’ terangnya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (16/6)

Komisi II, aku Noer Ibrahim, juga sedang melakukan penelusuran terhadap hal ini. Apakah yang diduga dimainkan adalah retribusi atau sewa toko yang ada di pasar. Dari hasil analisis kami, kalau karcis masih utuh dan tidak diberikan kepada pedagang, itu yang harus dilaporkan,’’ ucapnya. Ini terbentur oleh kebiasaan juru pungut. Sedangkan kalau dari pihak pedagang, kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Karena seperti diketahui, pedagang setiap kali berjualan, wajib membayar retribusi kepada juru pungut. Ia menyayangkan sikap pesimis Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram yang mampu mencapai target Rp 4 miliar untuk retribusi pasar tahun 2017 ini. ‘’Angka Rp 4 miliar untuk ukuran Kota Mataram, terlalu kecil,’’ cetusnya.

Politisi Golkar ini menyatakan, terlalu dini Dinas Perdagangan menyerahkan persoalan ini ke tangan Inspektorat Kota Mataram. Ia lebih setuju, kalau penelusuran potensi pasar itu dilakukan sendiri oleh Dinas Perdagangan. Dengan mengalikan jumlah pedagang dan tarif sewa maupun retribusi, nantinya akan diketahui berapa potensi yang sesungguhnya.

’Kan Dinas Perdagangan punya orang. Kabid Pasar misalnya, dia tahu harus hafal potensi pedagang tetap, pedagang tidak tetap dan lain sebagainya,’’ ungkapnya. Noer Ibrahim menekankan, kepala UPTD pasar harus intens melakukan pengawasan. Jangan hanya menerima laporan dari bawahan. Noer Ibrahim melihat, upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Mataram, masih belum maksimal.

Padahal, sumber pendapatan pasar terbilang cukup banyak. Tidak hanya pedagang bakulan tapi juga pedagang yang menyewa toko dan lain sebagainya. Kepala UPTD harus diperankan oleh kabid dengan cara turun langsung ke pedagang-pedagang. ‘’Jangan dulu libatkan kepala pasar,’’ sarannya. (fit)


Anggaran Drainase Minim

I Gede Wiska
MATARAM memang belum bisa bebas dari genangan. Hujan sebentar saja sudah membuat Mataram dikepung genangan. Seperti yang terjadi tiga hari lalu. Sebagian besar kawasan lingkar selatan Kota Mataram, terendam. Berbagai spekulasi muncul diduga sebagai pemicu parahnya genangan yang terjadi di sana.

‘’Curah hujan yangtinggi dan lama. Ada perbaikan saluran drainase di depan Kantor DPRD ditambah dengan belum adanya normalisasi saluran irigasi dan drainase,’’ ungkap Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., kepada Suara NTB di Mataram, kemarin. Dia tidak menampik, bahwa di sepanjang Jalan dr. Soedjono Lingkar Selatan Kota Mataram, banyak dibangun perumahan.

Namun diduga, drainase dari perumahan-perumahan itu masih banyak yang tidak terkoneksi ke drainase utama Kota Mataram di kawasan itu. Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Pengembang, kata dia, harus mengikuti aturan. ‘’Tidak boleh seenaknya. Drainase harus connect,’’ imbuhnya. Untuk itu, Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) harus tegas dan segera bertindak. Kalau tidak, jangan harap banjir bisa selesai,’’ pungkasnya.

Terjadinya hal itu, tidak terlepas dari lemahnya pengawasan yang dilakukan Dinas PUPR. Kondisi ini diperparah dengan anggaran pembuatan dan pemeliharaan drainase yang minim. Wiska menyebutkan, pada tahun anggaran 2017 ini Pemkot Mataram hanya mengalokasikan Rp 2 miliar untuk pemeliharaan drainase.

Ia berharap, ke depan Pemkot Mataram harus memberikan skala prioritas untuk pembuatan dan pemeliharaan drainase. Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menyarankan kepada Dinas PUPR agar menolak serah terima perumahan bila saluran drainasenya buruk dan tidak terkoneksi. Ditanya mengenai nominal ideal untuk pembuatan dan pemeliharaan drainase, Wiska menolak menjawab.

‘’Persisnya, Dinas PUPR yang lebih tahu. Paling tidak, mendekati anggaran perbaikan jalan lingkungan. Karena sekarang, banyak jalan lingkungan yang tidak punya drainase,’’ terangnya. Menurut Wiska, kalau tidak ada keberanian dari Pemkot Mataram untuk meningkatkan anggaran pembuatan dan pemeliharaan drainase, sulit berharap terwujudnya Mataram bebas genangan.


‘’Jalan lingkungan yang sudah dihotmix mulus, kalau tidak ada drainase, tidak akan berumur lama. Karena jalan akan berfungsi sebagai kali bila hujan,’’ tandasnya. (fit)

Rapim dengan APH

Ketua DPRD Dorong Lahirnya Perwal Krama Adat Sasak

Mataram (Suara NTB) -
Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menginisiasi rapim (rapat pimpinan) dengan APH (aparat penegak hukum) yakni Polres Mataram, Kejari Mataram, PN (Pengadilan Negeri) Mataram, Kodim 1606/Lobar dan Ketua Bale Mediasi NTB. Dewan ingin menggali saran, kritik dan masukan dari para pihak yang memiliki hubungan langsung dengan Perda Kota Mataram Nomor 3 tahun 2015 tentang Krama Adat Sasak, dalam hal ini APH terkait perda. Saran dan masukan dari para APH akan menjadi pokir (pokok pokok pikiran) bagaimana Dewan mendorong eksekutif agar segera menyusun perwal Krama Adat Sasak.

Baik Polres, Kejaksaan, PN Mataram maupun Kodim 1606/Lobar mendukung pemberlakuan Perda Krama Adat Sasak tersebut.

"Ini upaya kami untuk bagaimana agar Perda itu efektif berjalan. Ini juga terkait dengan satu kelembagaan yang menangani sengketa atau masalah. Istilah hukumnya adalah lembaga Mediasi penyelesaian masalah," terangnya kepada wartawan usai rapim, Rabu (14/6). Dalam Perda tersebut, ada semacam peradilan adatnya. Kemudian berbicara mengenai menangani masalah dan dikaitkan juga dengan kelembagaan yang akan dibentuk, secara langsung maupun tidak langsung dengan institusi lain.

Seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan termasuk fungsi fungsi kelembagaan lain seperti TNI. Hasil rapat konsultasi ini, kata Didi, akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran berupa saran-saran kepada Walikota Mataram. Ini nantinya akan menjadi bagian dari muatan Perwal yang mengatur tentang tata caca penanganan kasus sengketa antar satu karma adat. Ini akan menjadi pedoman bagi semua pihak.

Untuk itu, politisi Golkar ini mendorong perwal itu segera dibentuk. Dalam waktu bersamaan, untuk memperkaya khasanah dalam konteks bagaimana membangun formula penyelesaian masalah terhadap masalah komunitas adat seperti krama gubuk dan krama desa, pihaknya akan mengundang para pihak berkompeten. Mulai dari akademisi, tokoh adat, tomas dan toga.

‘’Kami akan melakukan FGD (Focus Group Discussion). Harapan kami, dengan nanti kami menempuh mekanisme seperti itu. Melibatkan unsur-unsur terkait rumuhan yang sesuai dengan harapan,’’ ucapnya. Didi bersyukur bahwa Lalu Mariyun dipercaya sebagai Ketua Bale Mediasi NTB. Semangat dari lembaga ini adalah bagaimana melakukan perdamaian masyarakat yang memiliki masalah-masalah.

Sehingga fungsi Dewan dalam hal ini adalah memastikan Perda No. 3 tahun 2015 ini bisa efektif berjalan dan memiliki kontribusi positif untuk bagaimana memunculkan sistem sosial di masyarakat. Supaya tercipta kerukunan, kedamaian, kebaikan sehingga tercipta masyarakat yang produktif. ‘’Kalau ini sudah berjalan saya kira kita bisa jamin kehidupan masyarakat akan membaik,’’ pungkasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Bale Mediasi NTB, Lalu Mariyun mengungkapkan, keberadaan eksistensi dari Bale Mediasi NTB adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa masyarakat secara maksimal dengan win-win solution. Hasil musyawarah mufakat penyelesaian sengketa yang menjadi perkara. Manakala terjadi kesepakatan perdamaian secara tertulis, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para mediator.

Unsur-unsurnya dari pemerintah desa atau kelurahan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Terhadap kesepakatan yang dibawa ke pengadilan, negeri untuk mendapat pengesahan. ‘’Pengadilan akan membuatkan putusan perdamaian yang mengikat. ‘’jadi ndak ada upaya hukum banding, kasasi karena sudah selesai dengan cara damai,’’ ujar mantan Ketua PT NTB ini.

Dengan kesepakatan yang telah dibangun, Mariyun menegaskan, tidak akan ada lagi rasa dendam dan lain sebagainya. ‘’Berjabat tangan, saling rangkul. Tercapailah damai itu indah,’’ cetusnya. Dari sudut fungsi dari krama  desa atau kelurahan mendamaikan orang, dari sudut pandang agama, juga merupakan amal ibadah. Segi positifnya, kalau menyelesaikan sengketa melalui nitigasi pengadilan, tentu akan membutuhkan waktu berblan-bulan.

‘’Kalau ini, cepat, mudah dan murah,’’ katanya. Dengan demikian, akan mengurangi perkara yang ditangani kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Jadi ke depan, tidak semua perkara harus masuk ke pengadilan. Sepanjang bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat, dan itu merupakan kepribadian Bangsa Indonesia.


Sebagai bahan perbandingan, sebut Mariyun, di Jepang, sekitar 60 persen permasalahan diselesaikan di luar pengadilan. Ini sekaligus membantu aparat penegak hukum dan juga pemerintah daerah. ‘’Tidak ada lagi konflik,’’ imbuhnya. Untuk NTB, jumlah desa dan kelurahan mencapai 1.137. Mahkamah Agung melalui peraturan MA No. 1 tahun 2016 pasal 33 yang menjadi payung hukum, memberikan kewenangan kepada lembaga mediasi untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. (fit/*)

Siapkan SDM

I Ketut Sugiarta
PELAKSANAAN sistem online pelayanan pajak daerah menekankan pada tiga hal penting. Yaitu harus memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana penunjang, sumber daya manusia dan keuangan daerah untuk membiayainya. Maka, terhadap adanya keinginan dari eksekutif agar pengaturan lebih lanjut terkait penyiapan SDM, infrastruktur hardware, software dan jaringan online dalam Raperda tersebut nantinya akan menjadi bahan pembahasan selanjutnya baik di tingkat Eksekutif maupun oleh Panitia Khusus Dewan, sehingga apa yang menjadi harapan bersama bahwa tahapan pelaksanaan Sistem Online Pelayanan Pajak Daerah akan dapat berjalan dengan baik.

Demikian saran dan masukan dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Mataram terhadap enam paket raperda yang dibacakan oleh anggota DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta dalam rapat paripurna.

Saran lainnya, adanya harapan dari Eksekutif agar dalam penyelenggaraan pembinaan pendidikan keluarga lebih difokuskan pada pola pencegahan terhadap tindak kenakalan remaja. ‘’Maka kami memandang bahwa hal tersebut perlu dimasukkan sebagai salah satu tujuan dibentuknya Perda ini dan akan menjadi ruang lingkup pengaturan dalam batang tubuhnya,’’ ujar Ketut Sugiarta.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lansia, yang mana pola pemberdayaan kepada Lansia akan dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan kemampuan fisiknya menjadi poin penting dan catatan Pansus nantinya di dalam melakukan penelaahan kembali terhadap Raperda ini, mengingat masih banyak Lansia yang memiliki inovasi dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan di Kota Mataram.

Untuk pola koordinasi dan rujukan pasien dari fasilitas kesehatan mulai dari tingkat pertama sampai tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan kesehatan daerah akan diperkuat lagi dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah ini. Selain itu, penyelenggara layanan kesehatan diharapkan lebih mengoptimalkan fungsi pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dimasing-masing satuan tingkatan secara terintegrasi dalam rangka untuk menjamin pasien mendapat layanan kesehatan yang mudah, tepat, cepat dan memuaskan.

Untuk Raperda tentang Penyelenggaraan Sanitasi Berbasis Masyarakat, akan lebih memfokuskan pada kegiatan sosialisasi dan pembinaan terkait pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat secara berkesinambungan melalui pelibatan peran pihak Kelurahan dan Lingkungan yang dikoordinasikan oleh pemerintah kecamatan menjadi poin penting yang akan diatur dalam Perda ini nantinya. (fit)

DPRD Kota Mataram Gelar Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016

Mataram (Suara NTB) –
DPRD Kota Mataram, Selasa (13/6) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2016. Rapat paripurna dihadiri lengkap oleh pimpinan DPRD Kota Mataram. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memimpin jalannya rapat paripurna yag dihadiri oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Di akhir paripurna juga dilakukan penyerahan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2016, dari Walikota Mataram kepada pimpinan DPRD Kota Mataram. Walikota di awal pidatonya, mengulas kesuksesan Kota Mataram yang berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Disampaikan Walikota, terkait Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:
a.      Pendapatan, terealisasi Rp 1,396 triliun lebih atau 102,84% dari target yang ditetapkan Rp 1,357 miliar lebih. Atau naik sebesar 17,45% dibandingkan realisasi tahun 2015 yaitu Rp 1,118 miliar lebih.
b.      Belanja, terealisasi Rp 1,330 triliun lebih atau 93,62% dari dianggarkan Rp 1,421 lebih.
c.       Surplus pelaksanaan APBD Rp 65,675 miliar lebih, yang merupakan selisih lebih  pendapatan dengan belanja. Surplus ini terdiri dari surplus APBD Rp 64,765 miliar lebih, surplus Dana JKN Rp 459 juta lebih dan surplus di RSUD Kota Mataram sebagai BLUD Rp 451 juta lebih
d.      Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Silpa tahun 2015 ditargetkan Rp 83,961 juta lebih dengan realisasi Rp 83,920 juta lebih atau 99,95%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 20,400 miliar dan terealisasi Rp 14,452 miliar yang merupakan investasi penyertaan modal pada 3 Perusahaan daerah yaitu pada PT Bank NTB, PDAM Menang Mataram dan  BPR NTB Mataram.
e.      SILPA Kota Mataram pada akhir Tahun Anggaran 2016 Rp 135,144 miliar lebih, yang bersumber dari SILPA APBD Rp 128,72 miliar lebih, SILPA Dana JKN Rp 5,625 miliar lebih, dan SILPA RSUD Kota Mataram sebagai BLUD Rp 1,446 miliar lebih.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
a.      Saldo Anggaran lebih awal Rp 83,961 miliar lebih
b.      Penggunaan Saldo anggaran lebih sebagai penerimaan tahun berjalan Rp 83,920 miliar lebih
c.       Silpa Rp 1,446 miliar lebih
d.      Koreksi lain-lain Rp 40 juta lebih
e.      Saldo Anggaran lebih akhir Rp 135,144 miliar lebih

Laporan Operasional terdiri:
a.      Pendapatan operasional Rp 1,463 triliun lebih
b.      Beban operasional Rp 1,139 miliar lebih
c.       Beban Luar biasa Rp 863 juta lebih
d.      Surplus defisit Operasional Rp 323,165 miliar lebih

Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari:
a.      Jumlah ekuitas awal Rp 2,97 triliun lebih
b.      Surplus defisit Operasional Rp 323,165 miliar lebih
c.       Koreksi ekuitas lainnya Rp 328,88 miliar lebih
d.      Ekuitas akhir Rp 2,748 triliun lebih

Laporan Neraca terdiri dari:
a.      Total Aset Rp 2,790 triliun lebih
b.      Kewajiban Rp 42,129 miliar lebih dan
c.       Ekuitas Rp 2,748 triliun lebih

Laporan Arus Kas terdiri dari:
a.      Arus Kas dari aktivitas operasi Rp 399,75 miliar lebih
b.      Arus Kas dari aktivitas investasi non keuangan minus Rp 333,391 miliar lebih
c.       Arus Kas dari aktivitas pembiayaan minus Rp 14,452 miliar lebih
d.      Arus Kas dari aktivitas non anggaran minus Rp 49 juta lebih
e.      Kenaikan bersih selama periode Rp 51,182 miliar lebih
f.        Saldo awal Kas di BUD per 1 Januari 2016 Rp 85,244 miliar lebih
g.      Saldo Akhir Kas di BUD per 31 Desember 2016 Rp 136,427 miliar lebih.


Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. (fit/*)

Harus Siapkan Anggaran

I Ketut Sugiarta
KALANGAN DPRD Kota Mataram mengapresiasi masuknya Kota Mataram dalam nominasi penerima piala Adipura tahun 2017. Walaupun pada kenyataannya, anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta masih pesimis Kota Mataram bisa memperoleh penghargaan bergengsi di bidang lingkungan kebersihan tersebut. ‘’Memang ada tiga hal yang harus berkaitan satu sama lain, yaitu kebersihan, kesehatan dan keamanan,’’ katanya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (13/6).

Untuk mendapatkan Adipura tentu tolak ukur penilaian tidak sedikit. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana keterlibatan masyarakat. Ketut Sugiarta berpendapat, kalau mataram sudah masuk dalam nomonasi penerima Adipura, maka kondisi konkret di lapangan harus ditingkatkan. Dalam hal ini adalah pelayanan kebersihan. ‘’Yang mana, ini harus melibatkan masyarakat,’’ katanya.

Untuk dapat mewujudkan kota yang bersih, lanjut dia, harus ada perhatian serius dari Pemkot Mataram. Pemkot Mataram harus menyisihkan anggaran kebersihan hingga ke tingkat bawah. ‘’Itu akan dikontrol oleh kepala lingkungan, lurah dan camat,’’ katanya. Dengan upaya tersebut, masyarakat diharapkan sadar terhadap kebersihan. Selain itu, sarana dan prasarana kebersihan harus ditingkatkan.

Kemudian manjemen kebersihan lingkungan harus baik. Semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama, mulai dari lingkungan hingga kecamatan. Aparat di tingkat kelurahan dan kecamatan harus punya inovasi menyikapi kondisi yang situasional di daerah mereka masing-masing. Dengan kondisi yang ada saat ini, ketua Fraksi Gerindra ini mengaku pihaknya belum optimis Mataram bisa mendapatkan Adipura.

Sebab, di sejumlah sudut Kota Mataram kondisnya masih belum bersih. ‘’Di trotoar saja masih bisa ditumbuhi rumput. Apalagi di lingkungan-lingkungan,’’ katanya. Namun, untuk mengerahkan masyarakat agar mau bergotong royong juga tidak bisa sebatas teori secara lisan. Dibutuhkan keberpihakan anggaran. Ia menyayangkan, di Mataram, kegiatan gotong royong belum menjadi kebutuhan.


Gotong royong hanya dilakukan manakala akan ada penilaian Adipura. Seharusnya ada supervise yang jelas dari camat dengan turun langsung ke masyarakat. Terkait penghargaan, ia berharap penghargaan yang betul-betul riil. (fit)

Minta Eksekutif Lebih Serius

HM. Zaini
KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs HM. Zaini menyoroti belum terealisasinya pemasangan tapping box di Kota Mataram. Padahal pemasangan alat tersebut sudah direncanakan sejak tahun lalu. "Apa kendalanya? Apakah pihak ketiga yang belum merealisasikan perjanjian tersebut atau apa ketidaksiapan dari eksekutif sendiri atau dari pihak hotel tidak mau. Apa kendalanya," tanyanya. Karena sepengetahuan Komisi II, bahwa tapping box itu akan dipasang di 10 hotel besar di Mataram.

Pemasangan alat tapping box itu, merupakan percontohan. Sehingga Zaini pesimis Pemkot Mataram mampu memasang alat tapping box di semua titik yang ada. "Yang 10 saja ndak bisa, bagaimana mau memasang semua kalau begini caranya," sesalnya. Dia menegaskan, butuh komitmen kuat terhadap hal seperti ini. Eksekutif diminta jangan hanya berwacana tapi dalam praktiknya tidak dilaksanakan.

Anggaran pengadaan tapping box ini sebetulnya tidak menjadi masalah. Karena, lanjut Zaini, banyak pihak yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan tapping box. ‘’Bahkan mereka sudah siap. Tinggal kita laksanakan saja,’’ pungkasnya. Ditanya kemungkinan melakukan pengadaan tapping box menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Mataram, juga cukup memungkinkan.

‘’Kenapa tidak, itu juga memungkinkan,’’ cetusnya. Hanya saja, waktu itu sudah ada pihak ketiga yang siap bekerjasama dalam hal pengadaan tapping box. Sumber dana pengadaan tapping box ini harus jelas. ‘’Harusnya disampaikan dari awal, kalau memang dari APBD ya kita pakai APBD,’’ katanya. Ketua Fraksi Partai Demokrat ini tidak menyangkal kalau sejumlah daerah menggunakan APBD mereka masing-masing untuk pengadaan tapping box.

Namun yang ingin diterapkan di Mataram adalah azas simbiosis mutualisme antara Pemkot Mataram dengan pihak ketiga. ‘’Tapi kalau kondisnya seperti ini, harus cepat disampaikan oleh dinas terkait,’’ ucapnya. Ia menyayangkan kesiapan yang disampaikan Pemkot Mataram hanya sebatas wacana. Karena buktinya, sampai hari ini, rencana pemasangan tapping box itu belum terealisasi.

Ia mendorong Pemkot Mataram untuk lebih serius dalam rangka mengamankan potensi PAD. Karena dengan belum terealisasinya pemasanga tapping box itu menunjukkan kekurangserisan Pemkot Mataram. (fit)

Jangan hanya Terima Laporan

HM. Noer Ibrahim SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim mengaku prihatin dengan temuan BPK terkait retribusi ta...