Jumat, 04 September 2015

Pelayanan Semakin Cepat

PEMBERLAKUAN lima hari kerja di lingkup Pemkot Mataram, ditanggapi beragam oleh anggota DPRD Kota Mataram. ‘’Kita berharap pelayanan kepada masyarakat semakin cepat. Kalau waktu enam hari kerja agak lambat, sekarang setelah menjadi lima hari kerja supaya lebih cepat,’’ demikian harapan Ketua Fraksi Keadilan DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE.

Tidak hanya pelayanan perizinan, tapi juga bidang-bidang lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan telah diberlakukannya lima hari kerja, suka tidak suka, seluruh pegawai lingkup Pemkota Mataram harus menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut. Apalagi, lanjutnya, sudah banyak daerah yang lebih dulu menerapkan lima hari kerja.

Untuk itu, pinta Misban, seluruh PNS harus sudah siap dengan perubahan yang ada. ‘’Karena apa, di samping harus mengubah kebiasaan, mereka (PNS, red) juga sudah mendapatkan kompensasi libur pada Hari Sabtu,’’ terangnya. Tidak hanya PNS, menurut politisi PKPI ini, DPRD Kota Mataram kemungkinan juga akan menyesuaikan dengan kebijakan lima hari kerja itu.

Kendati demikian, Dewan tidak bisa serta merta langsung mengikuti kebijakan lima hari kerja layaknya PNS. ‘’Karenakita (Dewan, red) punya landasan. Landasan kita adalah tata tertib,’’ ujarnya. Artinya, selama tata tertib Dewan belum diubah, maka Dewan belum bisa melaksanakan pola lima hari kerja. Misban mengakui, pemberlakukan kebijakan lima hari kerja di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan, seolah menjadi keharusan untuk diberlakukan.

Sebab, ini terkait juga dengan transportasi bagi pegawai. Dimana, di kota-kota besar itu seperti diketahui kerap dilanda kemacetan. ‘’Kalau di Mataram mudah-mudahan motivasinya sama dengan kota-kota besar itu,’’ imbuhnya. Tolak ukur keberhasilan pola lima hari kerja ini dapat dilihat dari kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.


Manakala pelayanan kepada masyarakat justru semakin lambat, Misban berharap pola dikembalikan seperti semula, yakni enam hari kerja. Kebijakan lima hari kerja ini tentu akan menjadi penilaian tersendiri oleh masyarakat. Untuk pengawasan, kata Misban, Satpol PP tentu harus mengambil peran. Jangan sampai ada pegawai yang keluyuran saat jam kerja. (fit)

Belum Terbayar

ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., mengaku menerima pengaduan dari empat orang guru Kota Mataram yang tunjangan sertifikasinya belum terbayar selama sembilan bulan terhitung sejak Bulan Januari hingga September 2015. Belum terbayarnya sertifikasi beberapa orang guru ini bermula dari penarikan guru Kota Mataram yang diperbantukan di Kementerian Agama Kota Mataram.

Penarikan ini, kata Suriadi, ternyata tidak berdampak pada pemenuhan hak-hak bagi guru-guru yang mempunyai hak, seperti hak sertifikasi. ‘’Kalau ini memang terjadi karena terkendala secara proses administrasi, kita (Dewan, red) berharap antara institusi terkait seperti Dikpora Kota Mataram dan Kemenag Kota Mataram untuk memfasilitasi. Jangan sampai sertifikasi guru yang bersangkutan, tidak terbayar,’’ tuturnya kepada Suara NTB.

Karena bagaimanapun, lanjut politisi PAN ini, tunjangan sertifikasi menjadi hak guru yang bersangkutan. ‘’Anggarannya sudah ada dan sudah dikirim dari pusat,’’ cetusnya. Dikatakan Suriadi, sebenarnya tunjangan sertifikasi itu sudah masuk. Hanya saja, pada saat yang bersamaan, guru bersangkutan ditarik oleh Dikpora Kota Mataram.

‘’Kalau guru-guru di tingkat MA (Madrasah Aliyah) sudah selesai dibayarkan. Tetapi kemarin ada guru di tingkat RA yang dimutasi ke TK atau yang diambil lagi oleh Dinas Dikpora Kota Mataram, itu belum terbayar sertifikasinya,’’ terang Suriadi. Dinas Dikpora Kota Mataram, katanya, tidak berani membayarkan tunjangan sertifikasi guru yang ditarik tersebut dengan alasan tunjangan sertifikasi mereka masih tercantum di Kemenag Kota Mataram.

Diakui Suriadi, untuk menarik tunjangan sertifikasi itu agar diterima oleh guru yang dimutasi itu, ada aturannya. Namun apapun itu, ia menegaskan, jangan sampai para guru itu tidak terbayar haknya. ‘’Uangnya ada kok susah,’’ sesalnya. Padahal, secara hukumpun, Suriadi yakin, pemberian tunjangan sertifikasi itu tidak akan bermasalah.

Pasalnya, guru yang akan menerima tunjangan sertifikasi itu, orangnya sudah jelas. ‘’Janganlah takut terhadap petunjuk-petunjuk yang mengikat,’’ pintanya. Empat orang guru itu, demikian Suriadi, sangat berharap, hak-haknya segera terbayarkan. Anggota Dewan dari dapil Selaparang ini mengaku sudah mengkomunikasikan persoalan ini. Baik kepada Dinas Dikpora Kota Mataram maupun Kantor Kemenag Kota Mataram.


‘’Memang ini kendalanya administrasi. Di Kemenag memang ada aturan yang mengatur sehingga tidak berani membayar,’’ terangnya. Yang bisa dibayarkan sertifikasinya adalah guru di lingkup Kemenag Kota Mataram. Sementara empat guru tersebut sudah ditarik ke Dikpora Kota Mataram. Untuk itu, para pihak diharapkan segera berkomunikasi agar empat guru itu terbayar haknya. (fit)

Rabu, 02 September 2015

PR Penjabat Walikota Mataram

KOTA Mataram baru saja memperingati hari jadinya yang ke-22 tahun. Jika ditakar dengan usia manusia, 22 tahun memang merupakan usia yang masih relatif muda. Tetapi juga tidak bisa disebut remaja. Usia 22 tahun ini sudah dewasa. Menilik pencapaian Kota Mataram dalam rentang usia 22 tahun, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa sudah banyak keberhasilan yang ditorehkan oleh Kota Mataram. Mulai dari pembangunan fisik serta bidang -  bidang yang lainnya.

Bahkan kalau disejajarkan dengan daerah lainnya di NTB yang notabene sudah lebih dulu ada, perkembangan Kota Mataram jauh meninggalkan kabupaten/kota lainnya di NTB. Kota Mataram berkembang cukup pesat. Perkembangan yang pesat ini, tidak terlepas dari sarana prasarana yang memadai. Dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) misalnya. PAD Kota Mataram bertumbuh cukup baik dari hanya Rp 44,49 miliar pada tahun 2010 dan pada tahun anggaran 2016 nanti PAD Kota Mataram direncanakan sekitar Rp 217 miliar lebih.

Ini tentu pencapaian yang patut diapresiasi. Peningkatan PAD yang cukup signifikan itu, pastinya bukan merupakan hasil kerja satu dua orang, tetapi hasil kerja bersama, antara jajaran eksekutif maupun legislatif. Mataram pada usia 22 tahun pada tanggal 31 Agustus 2015, telah berganti estafet kepemimpinan. Kita tidak menutup mata, bahwa Walikota sebelumnya, baik mendiang H. Moh. Ruslan, SH., maupun H. Ahyar Abduh telah mampu menghantarkan Kota Mataram menjadi kota yang berkembang pesat.

Kemajuan yang dialami Kota mataram terutama terlihat dari maraknya pembangunan fisik. Sejumlah lahan pertanian produktif dalam 10 tahun terakhir berangsur-angsur berubah menjadi bangunan-bangunan fisik. Baik untuk perkantoran maupun ruko (rumah toko). Sebagai ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram memang tidak bisa menutup diri terhadap gelombang kaum urban yang ‘’menyerbu’’.

Banyak kepala keluarga yang notabene merupakan pendatang dari Jawa, Bali, Padang, Jakarta dan lain sebagainya menggantungkan hidupnya di Kota Mataram. Banyak pendatang yang akhirnya menjadi warga Mataram lantaran iklim usaha dan investasi di Kota Mataram yang cukup menggembirakan. Kini, setelah dipimpin Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., menjadi harapan semua pihak, terutama warga Mataram, bagaimana agar penggati H. Ahyar Abduh ini mampu membawa Kota Mataram kea rah yang lebih baik.

Sebagai figur yang diberikan amanah memimpin Kota Mataram oleh Gubernur NTB, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Penjabat Walikota Mataram. Misalnya bagaimana mengendalikan laju alih fungsi lahan akibat maraknya pemberian izin membangun ruko. Selain itu, meski berstatus Penjabat Walikota, bukan berarti tidak bisa berinovasi dengan programnya sendiri. Program Penjabat Walikota Mataram sepanjang hajatannya untuk kesejahteraan warga Mataram, memang harus mendapat dukungan penuh dari segenap elemen masyarakat Kota Mataram.


Penerapan lima hari kerja per 1 September kemarin diharapkan menandai babak baru Kota Mataram yang makin maju, religius dan berbudaya. (*)