Jumat, 29 Mei 2015

Langgar Tempat Parkir, Kendaraan akan Digemboskan dan Diderek

Mataram (Suara NTB) -
Parkir di Kota Mataram ke depan tak bisa lagi sembarangan. Kendaraan yang parkir sembarangan akan digemboskan bahkan diderek. Sanksi bagi kendaraan yang parkir sembarangan ini, tertuang dalam Raperda Pengelolaan Parkir yang dibahas Dewan. Dikonfirmasi terkait sanksi parkir sembarangan, Ketua Pansus Parkir DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., membenarkan hal tersebut.

Katanya, untuk melaksanakan sanksi parkir sembarangan sebagaimana diatur dalam Raperda itu, eksekutif harus membentuk tim. Terdiri dari BPMP2T (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu), Dishubkominfo, Dispenda, Polisi dan Satpol PP. Untuk melaksanakan Raperda Parkir ini, eksekutif harus melengkapi sarana dan prasarana pendukung. Salah satunya mobil derek. Bahkan kalau kendaraan tidak diambil dalam jangka waktu tertentu akan diserahkan kepada pihak berwajib.

Raperda ini juga mengamanahkan harus ada Tim Pengendalian dan Pengawasan. Tim ini, kata Misban bertugas meminimalisir parkir liar yang ada di Kota Mataram. Pengawasan diperkuat dengan pemberlakuan sistem karcis parkir. Untuk bisa mengelola tempat parkir, jukir harus mengantongi izin dari Dishubkominfo. Sementara karcis dikeluarkan oleh Dispenda Kota Mataram.


‘’Petugas yang tidak punya surat izin, pasti tidak punya karcis,’’ kata Misban. Sebab, untuk membeli karcis, jukir harus menunjukkan surat izin pengelolaan tempat parkir.  Sosialisasi terhadap raperda ini nantinya diharapkan bisa dilakukan secara terus menerus sehingga PAD dari sektor parkir meningkat sampai tiga kali lipat. (fit)

Dewan Kecam Kenaikan Royalti Mataram Mall hanya Rp 50 Juta

Mataram (Suara NTB) –
Kenaikan royalti Mataram Mall yang hanya Rp 50 juta, mendapat kecaman dari kalangan DPRD Kota Mataram. Bahkan, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini sempat mengungkapkan kekecewaannya dalam rapat Banggar saat pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan di DPRD Kota Mataram, Rabu (27/5).

Tidak hanya nominal kenaikan yang tidak signifikan, Zaini juga mengkritik penetapan kenaikan royalti oleh Pemkot Mataram, hanya sepihak. Karenanya, ia mengusulkan kepada Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., agar Dewan memanggil pihak-pihak terkait. Jangan sampai PT. Pasifik Cilinaya Fantasi hanya berkutat pada alasan mal telah meyerap banyak tenaga kerja dan ancaman persaingan usaha akibat berdirinya mal lainnya baik di Kota Mataram maupun di Lombok Barat.

Anggota Komisi II lainnya, I Wayan Wardana, SH., sepakat kalau eksekutif harus dihadirkan untuk menjelaskan penetapan royalti Mataram Mall. Menurut dia, langkah eksekutif selama ini mubazir. ‘’Kalau kenaikannya hanya Rp 50 juta ndak perlu kita buat tim appraisal, tim ahli dari akademisi Unram. Belum lagi studi banding ke Sidoarjo, itu sudah menghabiskan anggaran berapa,’’ sesalnya.

Dewan, katanya, memang perlu berbicara serius dengan eksekutif terkait royalti Mataram Mall ini. Ia menyayangkan penetapan kenaikan royalti Mataram Mall itu tanpa melibatkan Dewan. Wayan Wardana menyebut langkah Pemkot Mataram dalam penentuan kenaikan royalti Mataram Mall, semacam kamuflase semata. ‘’Ini mengelabui kita saja,’’ cetusnya.

Pemkot Mataram mengesankan diri telah bekerja maksimal dalam memperjuangkan kenaikan royalti Mataram Mall. ‘’Tetapi hasilnya mentok di Rp 50 juta. Tidak bisa seperti itu,’’ tandasnya. Alasan PT. PCF menolak kenaikan royalti mal hasil perhitungan appraisal maupun akademisi karena munculnya mal lain, tidak bisa diterima. Karena sebagai pengusaha mainset yang yang dibangun adalah semangat berkompetisi secara sehat.


‘’Kalau maunya sendiri saja, itu namanya monopoli,’’ timpalnya. Ia menyayangkan tidak ada satupun hasil kajian appraisal maupun akademisi yang digunakan dalam penentuan kenaikan royalti mal. (fit)

Perlu Akurasi Perencanaan

PEMBAHASAN KUA PPAS APBD Perubahan, Rabu (27/5) mendulang banyak saran dan masukan dari anggota Badan Anggaran DPRD Kota Mataram. Salah satunya I Wayan Wardana, SH. Anggota Banggar dari Fraksi PDI P DPRD Kota Mataram ini menekankan perlunya akurasi perencanaan bagi tiap-tiap SKPD. Sebab menurut dia, banyak perencanaan dari SKPD berujung Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

Kalau Silpa yang timbul akibat efisiensi anggaran, kata Wayan Wardana, tidak menjadi persoalan. Tetapi selama ini, munculnya Silpa lebih sering akibat program yang tidak bisa dieksekusi oleh SKPD. ‘’Tidak dieksekusi akhirnya terjadilah Silpa,’’ cetusnya. Fenomena Silpa ini harus dievaluasi. ‘’Ada apa dengan sistem perencanaannya. Anggarannya sudah ada itu, kita tinggal mengeksekusi, kok ndak bisa,’’ katanya.

Dalam hal ini dibutuhkan program yang tingkat akurasinya tinggi. Sehingga ketika diajukan, Dewan tidak lagi bertanya ini dan itu. Kalau hanya menumpuk-numpuk Silpa, sama artinya SKPD tidak bekerja. Dengan kata lain, SKPD hanya merencanakan tanpa memikirkan bagaimana eksekusinya nanti. ‘’Kita tidak ingin seperti itu,’’ demikian Wayan Wardana.

Karena bagaimanapun, anggaran yang digunakan untuk membiayai program SKPD bersumber dari uang rakyat. Mestinya SKPD membuat perencanaan akurat yang dibarengi dengan komitmen untuk mengeksekusi program tersebut. Ketidakakuratan program yang menimbulkan Silpa harus menjadi dasar bagi kepala daerah untuk memberlakukan reward and punishment bagi SKPD bersangkutan.

Ketika SKPD bertahun-tahun tetap menghasilkan Silpa, Walikota perlu memberikan punishment terhadap SKPD itu. ‘’Bisa diberikan surat teguran, selanjutnya yang lebih keras lagi terserah Walikota,’’ pungkasnya. Dewan, sambung anggota Komisi II ini, mendorong pemberlakuan reward and punishment terhadap SKPD penghasil Silpa. Sehingga ini tidak menjadi preseden buruk bagi SKPD lainnya.


Selama ini, reward and punishment tidak berlaku di Kota Mataram. SKPD yang bekerja tanpa Silpa dengan SKPD yang selalu menghasilkan Silpa, mendapat perlakuan sama. (fit)