Skip to main content

Posts

Apresiasi Fraksi-Fraksi DPRD Kota Mataram

Pemkot Janji Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram kembali menggelar rapat paripurna. Kali ini agendanya jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Mataram tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016. Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dari pihak eksekutif hadir Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.
Dalam kesempatan itu, Mohan menanggapi semua fraksi yang pada paripurna sebelumnya telah menyampaikan saran, masukan maupun kritik. ‘’Penghargaan tak terhingga untuk apresiasi masing-masing fraksi terhadap predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang dipertahankan Pemkot Mataram dalam audit laporan keuangan daerah tahun anggaran 2016 dan kami akan berupaya menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh beberapa rekomendasi terkait temuan BPK,’’ terangnya.
Pemkot Mataram, lanjut Mohan, menerima dengan baik saran untuk melanjutkan dan memantapkan penerapan akural sistem, manajemen pengelola…
Recent posts

Perlu Perbaikan Pengelolaan Aset

PENYAMPAIAN Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan suatu keharusan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kewajiban bagi kepala daerah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Menyimak Pidato Walikota Mataram dalam penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2016, Fraksi PDI Perjuangan, kata anggota Fraksi PDIP pada DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH, memberikan apresiasi kepada Pemkot Mataram atas berbagai upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, penekanan efisiensi dan efektifitas belanja dan kewajaran dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah sehingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya sesuai hasil audit BPK RI.
Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi. Fraksi PDI Perjuangan berharap agar perolehan opini WTP terseb…

Jangan hanya Terima Laporan

SEKRETARIS Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim mengaku prihatin dengan temuan BPK terkait retribusi tak wajar di dua pasar tradisional di Mataram, masing-masing Pasar Kebon Roek dan Pasar Mandalika. ‘’Itu memang sedang kita antisipasi dan sedang kita perbaiki manajemennya di sana. Apa sih bentuk kebocorannya itu. Apakah pengelapan jumlah pedagang atau karcis tidak diberikan,’’ terangnya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (16/6)
Komisi II, aku Noer Ibrahim, juga sedang melakukan penelusuran terhadap hal ini. Apakah yang diduga dimainkan adalah retribusi atau sewa toko yang ada di pasar. Dari hasil analisis kami, kalau karcis masih utuh dan tidak diberikan kepada pedagang, itu yang harus dilaporkan,’’ ucapnya. Ini terbentur oleh kebiasaan juru pungut. Sedangkan kalau dari pihak pedagang, kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan.
Karena seperti diketahui, pedagang setiap kali berjualan, wajib membayar retribusi kepada juru pungut. Ia menyayangkan sikap pesimis Kepala Dinas …

Anggaran Drainase Minim

MATARAM memang belum bisa bebas dari genangan. Hujan sebentar saja sudah membuat Mataram dikepung genangan. Seperti yang terjadi tiga hari lalu. Sebagian besar kawasan lingkar selatan Kota Mataram, terendam. Berbagai spekulasi muncul diduga sebagai pemicu parahnya genangan yang terjadi di sana.
‘’Curah hujan yangtinggi dan lama. Ada perbaikan saluran drainase di depan Kantor DPRD ditambah dengan belum adanya normalisasi saluran irigasi dan drainase,’’ ungkap Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., kepada Suara NTB di Mataram, kemarin. Dia tidak menampik, bahwa di sepanjang Jalan dr. Soedjono Lingkar Selatan Kota Mataram, banyak dibangun perumahan.
Namun diduga, drainase dari perumahan-perumahan itu masih banyak yang tidak terkoneksi ke drainase utama Kota Mataram di kawasan itu. Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Pengembang, kata dia, harus mengikuti aturan. ‘’Tidak boleh seenaknya. Drainase harus connect,’’ imbuhnya. Untuk itu, Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Peruma…

Rapim dengan APH

Ketua DPRD Dorong Lahirnya Perwal Krama Adat Sasak
Mataram (Suara NTB) - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menginisiasi rapim (rapat pimpinan) dengan APH (aparat penegak hukum) yakni Polres Mataram, Kejari Mataram, PN (Pengadilan Negeri) Mataram, Kodim 1606/Lobar dan Ketua Bale Mediasi NTB. Dewan ingin menggali saran, kritik dan masukan dari para pihak yang memiliki hubungan langsung dengan Perda Kota Mataram Nomor 3 tahun 2015 tentang Krama Adat Sasak, dalam hal ini APH terkait perda. Saran dan masukan dari para APH akan menjadi pokir (pokok pokok pikiran) bagaimana Dewan mendorong eksekutif agar segera menyusun perwal Krama Adat Sasak.
Baik Polres, Kejaksaan, PN Mataram maupun Kodim 1606/Lobar mendukung pemberlakuan Perda Krama Adat Sasak tersebut.
"Ini upaya kami untuk bagaimana agar Perda itu efektif berjalan. Ini juga terkait dengan satu kelembagaan yang menangani sengketa atau masalah. Istilah hukumnya adalah lembaga Mediasi penyelesaian masalah," terangnya k…

Siapkan SDM

PELAKSANAAN sistem online pelayanan pajak daerah menekankan pada tiga hal penting. Yaitu harus memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana penunjang, sumber daya manusia dan keuangan daerah untuk membiayainya. Maka, terhadap adanya keinginan dari eksekutif agar pengaturan lebih lanjut terkait penyiapan SDM, infrastruktur hardware, software dan jaringan online dalam Raperda tersebut nantinya akan menjadi bahan pembahasan selanjutnya baik di tingkat Eksekutif maupun oleh Panitia Khusus Dewan, sehingga apa yang menjadi harapan bersama bahwa tahapan pelaksanaan Sistem Online Pelayanan Pajak Daerah akan dapat berjalan dengan baik.
Demikian saran dan masukan dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Mataram terhadap enam paket raperda yang dibacakan oleh anggota DPRD Kota Mataram, Drs. I Ketut Sugiarta dalam rapat paripurna.
Saran lainnya, adanya harapan dari Eksekutif agar dalam penyelenggaraan pembinaan pendidikan keluarga lebih difokuskan pada pola pencegahan terhadap tindak kenakalan remaja. ‘’Mak…

DPRD Kota Mataram Gelar Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016

Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, Selasa (13/6) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2016. Rapat paripurna dihadiri lengkap oleh pimpinan DPRD Kota Mataram. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memimpin jalannya rapat paripurna yag dihadiri oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.
Di akhir paripurna juga dilakukan penyerahan dokumenpertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2016, dari Walikota Mataram kepada pimpinan DPRD Kota Mataram. Walikota di awal pidatonya, mengulas kesuksesan Kota Mataram yang berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Disampaikan Walikota, terkait Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari: a.Pendapatan, terealisasi Rp 1,396 triliun lebih atau 102,84% dari target yang ditetapkan Rp 1,357 miliar lebih. Atau naik sebesar 17,45% dibandingkan realisasi tahun 2015 yaitu Rp 1,118 miliar lebih. b.Belanja, terealisasi Rp 1,330 triliun …