Kamis, 18 Desember 2014

NTB Harus Lebih Baik



RABU (17/12) besok Provinsi NTB berulang tahun ke 56. Jika ditakar dengan usia manusia, 56 tahun tentu bukan usia yang muda lagi. Di usia NTB ke 56 memang tidak sedikit upaya yang dilakukan Pemprov NTB agar NTB lebih maju. Tetapi memang harus diakui, di usia NTB yang ke 56 masih banyak kekurangan. Karena, capaian pembangunan pada usia NTB ke 56 masih belum bisa menjawab ekspektasi harapan masyarakat NTB pada umumnya.

Masyarakat NTB menggantungkan banyak harapan terhadap masa depan NTB. Salah satunya terkait masalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Seperti diketahui, IPM NTB saat ini masih bercokol di peringkat 32 dari 33 provinsi. Mengapa misalnya IPM NTB ditargetkan bergerak di posisi tengah, tidak kunjung seperti harapan masyarakat NTB. Berbicara masalah IPM, tentu terkait banyak hal.

Seperti layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. IPM juga terkait erat dengan perilaku masyarakat atau cara hidup masyarakat. Hal ini memang agak sulit diintervensi dengan pendanaan. Tidak sedikit kalangan yang berpendapat, terpuruknya IPM NTB lantaran pengambil kebijakan di daerah ini tidak serius mengurus masalah pendidikan.

Demikian pula dalam bidang layanan kesehatan. Angka kematian ibu dan anak selalu menghantui IPM NTB. Pemprov NTB di masa pemerintahan Gubernur TGH. M. Zainul Majdi tidak dinafikan memang telah berikhtiar bagaimana supaya IPM daerah ini tidak lagi di posisi buncit. Pemprov NTB memperluas layanan kesehatan masyarakat sebagai upaya mendongkrak IPM NTB.

Untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan telah dilakukan penambahan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit. Anggaran untuk menyokong bidang-bidang yang menjadi komponen IPM di NTB tidak kecil. Untuk itu, harus ada kesungguhan dari pelaksana program dalam hal ini SKPD. Idealnya besarnya anggaran harus berbanding lurus dengan peningkatan IPM NTB. Sehingga anggaran besar yang telah dialokasikan tidak menjadi mubazir.

Pemprov NTB harus rajin-rajin melakukan evaluasi terhadap program-program peningkatan IPM. Kalau misalnya anggaran besar yang dialokasikan untuk bidang-bidang yang menjadi komponen IPM tidak berdampak signifikan terhadap capaian IPM NTB, dalam arti IPM NTB cenderung stagnan, patut dipertanyakan. Evaluasi penting dilakukan, apakah benar faktor anggaran yang menjadi penyebab kualitas SDM NTB masih rendah ataukah karena faktor manajemen kebijakan Pemda.

Misalnya, anggaran pendidikan dan kesehatan masih didominasi untuk membiayai sejumlah hal yang bersifat administatif, tidak bersentuhan langsung dengan peningkatan mutu SDM. Untuk itu, pada momentum HUT NTB ke-56 masyarakat menggantungkan harapan agar ke depan NTB menjadi lebih baik dari segala sisi sehingga sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya karena potensi ke arah itu sangat besar. Dirgahayu NTB. (*)

Tinggalkan Cara Lama



WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram Muhtar, SH., mengaku prihatin dengan masih adanya proyek pembangunan fisik perkantoran yang tidak tuntas dikerjakan hingga menjelang berakhirnya tahun 2014 ini. ‘’Kalau sumber anggarannya dari APBD memang harus tuntas. Kalau tidak tuntas, jadi evaluasi Pemkot,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Senin (15/12).

Muhtar mengaku tidak mengerti apa yang menjadi permasalahan sehingga proyek-proyek tersebut tidak bisa rampung. Padahal, lanjut politisi Gerindra ini, Dewan sengaja mengetok anggaran awal-awal dengan maksud per Januari pada tahun anggaran berikutnya, APBD sudah bisa digunakan.

‘’Memang aturan juga mengatur seperti itu,’’ cetusnya. Semestinya antara Dewan dengan eksekutif memiliki semangat yang sama. Kalau Dewan mengetok anggaran sejak awal, seharusnya eksekutif juga bekerja lebih cepat, sesuai dengan aturan. Menurut Muhtar, SKPD yang memiliki proyek fisik mestinya sudah memiliki perencanaan jelas pada masing-masing triwulan, dari triwulan I sampai IV.

‘’Jadi tahapannya itu harus jelas. Sehingga begitu akhir tahun atau triwulan IV sudah masuk dalam tahap finishing,’’ ujar Muhtar. Tetapi nyatanya kejadian proyek molor bukan terjadi kali ini saja. Hampir setiap tahun hal ini seperti sudah menjadi tradisi yang terus terulang. Karenanya, kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi catatan Walikota untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Baik evaluasi program maupun evaluasi pelaksana program itu sendiri. Ia menyayangkan ‘’kegemaran’’ SKPD mengerjakan program di akhir tahun anggaran. Karena bagaimanapun, lanjut Muhtar, hal itu berkaitan dengan kualitas proyek itu sendiri. Apalagi akhir tahun seperti sekarang ini, sudah memasuki musim penghujan.

Berkaca dari pengalaman yang sudah berlangsung bertahun-tahun, Muhtar mendorong kalangan eksekutif agar meninggalkan cara-cara lama (mengerjakan proyek akhir tahun, red). ‘’Cara-cara seperti ini harus diperbaiki,’’ pintanya. Muhtar mengatakan hal ini harus menjadi bahan evaluasi. Ia berharap pelaksana proyek jangan hanya mengejar target tapi kualitas juga harus diperhatikan.

‘’Kalau tergesa-gesa hasilnya tidak akan baik,’’ tandasnya. (fit)

Senin, 15 Desember 2014

Membingungkan, Pansus Minta BPKAD Benahi Data Aset



Mataram (Suara NTB) –
Pansus Aset Daerah DPRD Kota Mataram terus menggenjot pembahasan aset bermasalah. Selain waktu yang tersedia tidak banyak, Pansus juga masih kebingungan dengan format penyusunan aset oleh BPKAD (badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah) Kota Mataram.

Sebab, menurut anggota Pansus Aset, data aset yang disuguhkan dalam sebuah buku, dianggap tidak rinci. ‘’Tidak ada tahun pembuatan, tahun pembelian dan lain sebagainya,’’ cetusnya. Yang lebih membingungkan lagi, format penyusunan data aset di tiap SKPD tidak sama. Mestinya ada pemilahan aset secara lebih terinci dan jelas. Misalnya untuk aset bergerak, seperti kendaraan harus ada pengelompokkannya sendiri.

Untuk itu, HM. Husni Thamrin yang juga anggota Pansus Daerah mengatakan, dalam pembahasan masalah aset, harus memperhatikan tiga variabel. Antara lain, apakah penyusunan data aset sudah ada pendampingan dari tenaga ahli. Ini berkaitan dengan upaya penyempurnaan data. Dalam kesempatan itu, politisi PPP ini mengusulkan agar Pansus melakukan sidak keberadaan masing-masing barang.

‘’Sehingga kita bisa dapat penguatan untuk menyetujui penghapusan aset yang Rp 45 miliar itu,’’ ucapnya. Bila perlu, kalau memang ada aset yang dinyatakan hilang, Pansus juga harus melakukan penelusuran. ‘’Waktu kita terbatas hanya satu setengah bulan, kenapa bukan aset yang Rp 64 miliar yang menjadi temuan BPK itu yang diusulkan untuk dihapuskan,’’ tanya anggota Pansus Aset Daerah, I Gede Wiska, SPt.

Anggota Pansus Aset Daerah lainnya, HM. Faesal meminta Pansus Aset Daerah tidak terjebak pada orientasi bagaimana Mataram mengejar opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). ‘’Saya rasa kalau pengelolaan aset sudah baik, nanti penilaian WTP akan mengikuti,’’ katanya. Diakui Ketua Pansus Aset Daerah, HM. Zaini, Pemkot Mataram sesungguhnya sudah menseriusi masalah aset Kota Mataram sejak tiga tahun terakhir.

‘’Sudah tahun ini tapi belum clear juga,’’ cetusnya. Zaini menilai, kenapa Kota Mataram belum mampu mendapat opini WTP, karena mataram dianggap tidak serius mengurus masalah aset. Bahkan, ia menganggap Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra setengah-setengah mengurus persoalan aset lantaran lebih fokus mengurus masalah keuangan.

Karenanya, Zaini menarik kesimpulan mengenai tahapan pembahasan aset daerah tersebut. Ada enam poin tahapan yang akan ditempuh dalam pembahasan aset daerah. Pertama, Pansus meminta BPKAD Kota Mataram memperbaiki surat usulan penghapusan aset daerah. Kedua, BPKAD harus melakukan penyempurnaan data. Ketiga, harus ada pendampingan dari staf ahli. Keempat, presentasi dari SKPD masing-masing yang mengusulkan penghapusan aset. Kelima melakukan pembahasan aset daerah dan keenam Pansus akan melakukan sidak terhadap aset daerah yang diusulkan untuk dihapuskan. (fit)