Kamis, 04 Februari 2016

Bantuan Harus Dikawal

CUACA yang tidak bersahabat membuat nelayan Ampenan Kota Mataram, terpaksa absen melaut. Sehingga dengan kondisi itu, nelayan membutuhkan uluran tangan dari Pemerintah untuk menopang kelangsungan hidup mereka hingga Bulan Maret mendatang. Terlebih BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Mataram telah menetapkan status siaga satu terhadap angin kencang dan gelombang pasang. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga Bulan Maret mendatang.

Anggota DPRD Kota Mataram dari dapil Ampenan, Baiq Ika Febrianti, SH., MH., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (3/2) tidak menampik bahwa fenomena itu rutin terjadi setiap tahun. Namun sebagai wakil rakyat, dirinya tidak tinggal diam. Melalui program aspirasi, sudah banyak kelompok nelayan yang diberikan bantuan modal usaha.

Karena seperti diketahui bahwa pesisir Ampenan merupakan salah satu kantong kemiskinan di Kota Mataram. Ika, demikian anggota Dewan termuda ini menyampaikan, sejatinya nelayan tetap mandiri meskipun dihadapkan pada kondisi di mana mereka tidak bisa melaut. Karena, pemberian bantuan modal usaha itu, salah satu hajatnya agar mereka tidak menganggur saat cuaca buruk.

Selama ini, bantuan modal usaha yang paling sering diminta oleh masyarakat nelayan. Bantuan modal usaha, lanjut politisi Golkar ini, dianggap masyarakat nelayan sebagai bantuan yang paling relevan untuk mencegah mereka menganggur saat tidak melaut. Tetapi di sisi lain, masih ada saja nelayan yang meminta bantuan serupa. Padahal, lanjut Ika, jika dikalkulasikan dengan jumlah anggota Dewan dari dapil Ampenan, bantuan modal usaha itu akan terselesaikan.

Bahkan, semua nelayan akan mendapatkan bantuan secara merata. Ika memberi gambaran bahwa dalam tahun 2015 lalu, ia membantu lebih dari 50 kelompok usaha di Ampenan. ‘’Satu kelompok kan anggotanya minimal lima orang,’’ sebutnya. Dan, dapil Ampenan mendudukkan delapan anggota Dewan di DPRD Kota Mataram.


Ika yakin, rekannya sesama anggota Dewan dari dapil Ampenan juga kerap memberikan bantuan serupa kepada kelompok nelayan. Hanya saja, pemberian bantuan itu harus dikawal kelanjutannya. Sehingga pemberian bantuan modal usaha kepada nelayan, berkontribusi mengurangi angka kemiskinan. (fit)

TWLB Mengecewakan

ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Azhar Ansori mengaku prihatin dengan kondisi TWLB (Taman Wisata Loang Baloq) yang tidak terurus. Tidak saja wahana bermain yang rusak, kebersihan objek wisata itu juga kurang mendapat perhatian. ‘’Untuk yang di Loang Baloq ini kita memang sedang melakukan pembenahan terkait masalah pengelolaan maupun infrastruktur fisiknya,’’ tuturnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (2/2).

Azhar Ansori mengaku cukup sering berkunjung ke TWLB dan anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini tidak menyangkal bahwa kondisi TWLB sangat mengecewakan. Karena apa yang sesungguhnya menjadi tanggungjawab Disbupar (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) Kota Mataram, ternyata tidak seperti apa yang dibayangkan komisi yang membidangi masalah pariwisata ini.

Menurut Azhar Ansori, tidak hanya TWLB Loang Baloq, tetapi banyak taman-taman di Kota Mataram tidak menjadi sesuatu yang membanggakan. Katanya, karena pengelolaan TWLB dilakukan oleh pihak ketiga, maka kewenangan untuk itu juga dilimpahkan kepada pihak Kecamatan Sekarbela.

‘’Dari pihak kecamatan ini yang belum kita lihat secara jelas bagaimana mekanisme dan pemeliharaannya sampai sekian tahun Loang Baloq itu dioperasionalkan,’’ ucap politisi PKS ini. Sementara, anggaran yang ada di Disbudpar Kota Mataram, belum diarahkan ke sana (penataan TWLB, red). Azhar Ansori mengatakan perlu ditarik benang merah dari kondisi TWLB yang memprihatinkan itu.

Supaya, lanjutnya, ada kejelasan terkait pengelolaan berikut penataan. Karena dari hasil rakor dengan Disbudpar Kota Mataram belum lama ini, SKPD pimpinan Abdul Latif Nadjib ini mengaku, pihaknya tidak punya tempat wisata yang dikelola langsung oleh Disbudpar Kota Mataram. ‘’Kok aneh. Disbudpar sendiri tidak tahu lahan-lahan wisata yang harus dia kelola. Bahkan kita minta program unggulannya saja dia (kadis, red) tidak bisa menjawab,’’ sesalnya.

Sebagian besar anggota Komisi IV, kata Azhar Ansori, kecewa akan hal itu. Meskipun anggaran pemeliharaan TWLB tidak ada di Disbudpar, namun paling tidak Disbudpar Kota Mataram harus pro aktif untuk melihat dari dekat bagaimana tata kelola tempat-tempat wisata yang ada di Kota Mataram.


Pasalnya Mataram menjadi garda terdepan masuknya wisatawan ke NTB. ‘’Makanya sekarang kita ndak mau kecewa lagi. Kalau Disbudparnya angkat tangan, apalagi yang lain-lain,’’ pungkasnya. (fit)

Tegaskan Tidak Ada Jual Beli Aset

Komisi II Panggil BPKAD dan PCF


Mataram (Suara NTB) –
Komisi II DPRD Kota Mataram, Senin (1/2) kemarin memanggil BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), PT. PCF (Pasifik Cilinaya Fantasi) dan juga Bagian Hukum Setda Kota Mataram. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi isu jual beli aset Pemkot yang kini sedang dikelola oleh PCF.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini baik Pemkot Mataram yang diwakili oleh BPKAD dan Bagian Hukum, maupun PCF menegaskan, tidak ada jual beli aset seperti yang marak diberitakan media beberapa pekan terakhir ini. Yang terjadi adalah PCF menyewakan kembali sejumlah ruko kepada pihak ketiga.

Dalam perjanjian yang ada saat itu, apa yang dilakukan PCF dengan memindahkan hak guna pakai kepada pihak ketiga, dibenarkan. Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra, SE., mengungkapkan, berkurangnya luas lahan Pemkot di sana, karena adanya kekeliruan mengambil ukuran. Karena ternyata ada tiga toko (Global Elektronik, Dedy Kaset dan Heron) tidak termasuk dalam lahan Pemkot Mataram.

‘’Terhadap tiga toko ini, kami juga baru tahu tepatnya sebulah yang lalu. Yaitu setelah Tim Penelusuran turun untuk melakukan pengamanan aset Kota Mataram,’’ aku Yance. Tiga toko ini, sebagaimana diakui Manajer Mataram Mall, Teddy Saputra, sudah ada sebelum Mataram Mall dibangun. Pengakuan ini diperkuat dengan dokumen berupa foto-foto yang ditunjukkan Teddy dalam rapat kerja itu.

Waktu Pemkot membuat MoU dengan PCF, semua item, termasuk tiga toko itu dimasukkan dalam perjanjian itu. ‘’39.900 meter persegi itu termasuk tiga toko itu. Jalanpun juga ikut,’’ tambah Yance. Setelah jalan dikeluarkan dalam perhitungan luas aset Pemkot Mataram menjadi 34.000 meter persegi lebih. Setelah adanya pengakuan PCF bahwa tiga toko itu tidak termasuk dalam pengelolaan mall, Pemkot Mataram akan melakukan revisi perjanjian dengan PCF.

Pengakuan Yance ini menyulut reaksi anggota Komisi II, I Wayan Wardana, SH. ‘’Dalam perjanjian tahun 1996 atau sekitar 20 tahun yang lalu, sampai saat ini Pemkot Mataram belum tahu keberadaannya dan kemana royaltinya, saya pikir bukan sesuatu yang bisa kita terima dengan akal sehat,’’ sesalnya. Mestinya ketika membuat perjanjian, PCF sudah mengetahui bahwa tiga toko itu bukan bagian dari mereka.

Komisi II, katanya, ingin mengetahui perjanjian tiga toko itu, sehingga bisa berdiri di sana. ‘’Kalau kemarin atau dua hari yang lalu kejadiannya, kita mungkin masih bisa memakluminya. Bapak sebagai pengelola di sana tentu kalau bukan hak bapak mengelola, bapak melaporkan. Bukan didiamkan dalam 20 tahun. Itu tidak lucu bagi kami,’’ tegasnya.

Ketua Komisi II, Drs. HM. Zaini menganggap komunikasi antara PCF dengan Pemkot Mataram masih lemah. Kabag Hukum Setda Kota Mataram, Mansur, SH., MH., mengatakan, sesungguhnya dugaan jual beli aset tidak perlu terjadi. Karena dalam pasal 9 ayat 7 perjanjian Pemkot Mataram dengan PCF menyebutkan bahwa pengalihan aset (hak guna bangunan) kepada pihak ketiga, sepengetahuan pihak kedua dalam hal ini PCF.


Manajer Mataram Mall, Teddy Saputra menambahkan, pengalihan HGB kepada pihak ketiga diperbolehkan sepanjang dalam masa perjanjian 50 tahun yang disepakati dengan Pemkot Mataram. Terkait tiga ruko itu, lanjutnya, akan diclearkan terlebih dahulu dengan Dewan dan Pemkot Mataram. ‘’Baru kita tahu kalau itu (tiga ruko) bisa ditarik. Nanti kita pikirkan,’’ pungkasnya. (fit)