Selasa, 21 Oktober 2014

Tingkatkan Pendapatan



Sudah Saatnya Pemkot Bentuk Dinas Pasar


Mataram (Suara NTB) –
Sudah saatnya pengelolaan 18 pasar tradisional di Kota Mataram berdiri sendiri. Ini dimaksudkan agar mampu meningkatkan pendapatan dari retribusi pasar. ‘’Bentuknya bisa Dinas Pasar atau PD (Perusahaan Daerah),’’ sebut Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (20/10).

Meskipun selama ini target retribusi pasar sudah tercapai, namun dengan dikelola dalam bentuk Dinas Pasar atau PD Pasar, target retribusi pasar diyakini masih bisa dinaikkan sekian kali lipat. Pengelolaan pasar dalam bentuk dinas atau PD pasar sebetulnya sudah pernah diusulkan. Namun kala itu usulan tersebut belum bisa diakomodir dengan sederet alasan.

Tetapi, sambung Wayan Sugiartha, jika melihat geliat ekonomi di Kota Mataram, memang sudah waktunya pengelolaan pasar berdiri sendiri. Pengelolaan pasar oleh Dinas Koperindag Kota Mataram bisa dikatakan kurang maksimal. Sebab, Dinas Koperindag sendiri, tidak dipungkiri, memang memiliki beban kerja yang cukup berat. Lagipula, kalau dikelola oleh dinas atau PD pasar, diyakini akan betul-betul profesional.

Untuk mendukung itu, ke depan, pola penarikan retribusi kepada pedagang juga harus dilakukan dengan cara yang lebih baik. ‘’Sekarang inikan polanya masih tradisional. Pasar kita boleh tradisional tapi pengelolaanya harus modern,’’ ujar Wayan Sugiartha. Bahkan, bila perlu, penarikan retribusi pasar tidak lagi menggunakan uang tunai.

Sistem karcis yang diterapkan untuk memungut retribusi pasar dari para pedagang, dianggap rentan penyelewengan. Karenanya, untuk mengetahui potensi retribusi pasar yang sesungguhnya, Dewan bertekad melakukan uji petik retribusi pasar tradisional. ‘’Ini sudah masuk dalam usulan RAPBD 2015,’’ cetus wayan Sugiartha. Tidak hanya retribusi pasar, Dewan, katanya, juga mengusulkan uji petik terhadap retribusi parkir tepi jalan umum.

Dewan tertarik turun tangan melakukan uji petik lantaran dua item itu di sejumlah daerah lain, menjadi primadona pendapatan asli daerah. Wayan Sugiartha menegaskan uji petik itu bukan lantaran tidak percaya dengan data Pemkot Mataram. ‘’Supaya kita punya data pembanding sebagai dasar mentapkan target,’’ tandasnya. (fit)

Molornya Pembangunan MSB



Komisi III Curiga Bukan karena Faktor Desain


Mataram (Suara NTB) –
Komisi III DPRD Kota Mataram mulai mencium aroma ketidakberesan terhadap molornya pembangunan MSB (Mataram Sunset Beach) di Loang Baloq. Bahkan komisi yang membidangi masalah pembangunan ini mencurigai alasan PT.MMS (Mas Murni Sejahtera) mengulur waktu pembangunan MSB, bukan semata-mata karena alasan perubahan desain.

‘’Kalau perusahaan besar harusnya dari awal sudah melakukan kajian. Begitu juga dari segi desain,’’ ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (20/10). Ia menyayangkan pembangunan MSB terbengkalai akibat alasan perubahan desain yang diklaim anak perusahaan Helindo Grup ini.

Molornya pembangunan MSB yang telah meneken MoU dengan Walikota mataram dan mengantongi persetujuan DPRD Kota Mataram dinilai merugikan masyarakat sekitar. Pasalnya, masyarakat sekitar, kata Wiska sudah terlalu berharap atas pembangunan MSB. ‘’Kami curiga bukan karena faktor desain tapi ada faktor lain,’’ ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.

Menurut Wiska, tidak mungkin perusahaan sekelas Helindo tidak mengkaji terlebih dahulu ketika memutuskan ingin berinvestasi di Mataram. Karenanya, ia mendorong Pemkot Mataram segera bersikap. Jangan sampai ‘’digantung’’ investor, Pemkot justru diam saja. Sebaliknya, Pemkot Mataram harus mempunyai posisi tawar yang baik. Sebab, jika tidak ada sikap yang jelas atas molornya pembangunan MSB, bukan tidak mungkin ke depan kerjasama dengan pihak ketiga akan bernasib sama.

Seperti diketahui, nilai investasi MSB mencapai Rp 250 miliar. MSB akan melengkapi taman hiburan rakyat Loang Baloq. Rencananya MMS akan membangun hotel, apartemen dan pusat perbelanjaan serta menata taman Loang Baloq yag telah dibangun Pemkot Mataram. Pembangunan di atas lahan 3 hektar itu, akan rampung dalam 36 bulan.

Sebelumnya, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyatakan dirinya masih optimis pembangunan Mataram Sunset Beach (MSB) oleh PT Mas Murni Sejahtera (MMS) di Loang Baloq akan tetap berlanjut. Kendati sampai saat ini kegiatan fisik di lokasi pembangunan masih belum terlihat sejak ground breaking awal Maret lalu. (fit)

Uji Petik Jangan hanya Formalitas



UJI petik. Dua kata ini makin populer belakangan ini. Di Mataram misalnya. Eksekutif dan Legislatif berlomba-lomba melakukan yang namanya uji petik. Di kalangan Eksekutif lingkup Pemkot Mataram, setidaknya ada dua SKPD yang sudah melakukan uji petik. Dua SKPD itu adalah Dishubkominfo Kota Mataram Dan Dispenda Kota Mataram. Dishubkominfo melakukan uji petik terkait potensi parkir tepi jalan umum. Sedangkan Dispenda melakukan uji petik potensi pajak hotel dan restoran.

Seolah tidak mau kalah, belakangan Komisi II DPRD Kota Mataram juga merencanakan hal serupa. Tidak tanggung-tanggung, komisi yang membidangi masalah ekonomi dan keuangan itu, akan menggandeng mahasiswa selaku tenaga uji petik. Keinginan politisi lingkar selatan melakukan uji petik, konon dilatarbelakangi minimnya target berikut capaian eksekutif terkait pajak dan retribusi.

Jika Eksekutif dalam hal ini Dishubkominfo melakukan uji petik terhadap potensi retribusi parkir tepi jalan umum dan Dispenda melakukan uji petik potensi pajak hotel dan restoran, Komisi II ingin melakukan uji petik terhadap retribusi pasar tradisional. Ide ini terbilang baru, karena selama ini retribusi pasar nyaris luput dari perhatian. Keinginan dewan, cukup beralasan.

Meskipun target retribusi pasar telah tercapai, namun para politisi lingkar selatan meyakini target retribusi pasar masih bisa dinaikan sekian kali lipat. Apalagi trend jumlah pedagang di 18  pasar tradisional di Kota Mataram, terus bertambah. Hal ini terlihat, dari keberadaan pedagang yang meluber. Tangga yang seharusnya menjadi sarana bagi pengunjung ke lantai dua, tidak luput dari pedagang. Begitu juga lahan parkir di pasar-pasar juga dimanfaatkan oleh pedagang untuk berjualan.

Uji petik memang cukup baik untuk menelusuri potensi riil retribusi dan pajak. Namun yang terpenting adalah, bagaimana mengeksekusi hasil uji petik itu. Akan menjadi sia-sia ketika hasil uji petik manakala tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Karena upaya melacak potensi Kota Mataram dari segi retribusi dan pajak dengan nama uji petik, bukan sekali dua kali dilakukan. Uji petik hampir tiap saat dilakukan. Uji petik retribusi parkir tepi jalan umum dilakukan minimal setahun sekali.

Sayangnya, dalam pelaksanaan, hasil uji petik justru terkesan mubazir. Pasalnya potensi yang sudah diketahui, sering kali tidak mampu diwujudkan. Sebut saja retribusi parkir tepi jalan umum yang sudah empat tahun berturut-turut tidak mampu mencapai target. Padahal, target ditentukan setelah sebelumnya dilakukan uji petik. Kedepan diharapkan bagaimana uji petik tidak hanya formalitas belaka tapi bisa menggambarkan keseriusan mencapai target retribusi dan pajak. Jangan sampai potensi yang begitu besar, justru tidak mampu dieksekusi. Pemkot harus mencari cara agar potensi yang ada bisa dimaksimalkan capaiannya. (*)