Friday, September 30, 2016

Terkait Adat Istiadat

MINIMNYA minat masyarakat Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya Kota Mataram menempati rusunawa (rumah susun sederhana sewa) dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, AMd. Keengganan masyarakat tersebut karena kecenderungan budaya masyarakat demikian. ''Kecenderungannya itu menyangkut budaya atau adat kita. Kalau rusunawa itu kan individual, sementara budaya masyarakat kita masih suka tinggal secara komunal,'' ujar Herman kepada Suara NTB kemarin. Ini, lanjut Herman, tidak terlepas dari masih adanya banjar. Sehingga ketika mereka keluar dari banjar, akan menjadi sorotan masyarakat di lingkungan itu. Ia tidak menyangkal bahwa pembangunan rusunawa Mandalika itu dihajatkan untuk masyarakat sekitar. Namun memang karena budaya masyarakat ingin dekat dengan lingkungan sehingga hunian rusunawa Mandalika belum maksimal. Karena Bagaimanapun masyarakat lokal jelas masih terikat dengan adat istiadat dan lain sebagainya. Meskipun minat masyarakat menempati rusunawa tapi bukan berarti Mataram belum membutuhkan adanya rusunawa. ''Sebenarnya cocok dan memang sangat dibutuhkan. Cuma kan kembali lagi. Mungkin penempatannya yang kurang pas,'' kata anggota Dewan dari Dapil Sandubaya ini. Herman mengatakan bahwa sebagian besar yang menempati rusunawa adalah kaum urban. Selain itu, pola kepemilikan juga menjadi persoalan. Karena, katanya, karakter masyarakat cenderung ingin memiliki tempat tinggal yang permanen. ''Itu juga yang menjadi pemikiran,'' cetusnya. Namun Herman menyakini bahwa rusunawa tetap dibutuhkan untuk perkembangan Kota Mataram ke depan. Hanya saja, lokasi pembangunan rusunawa perlu dipikirkan dengan matang. Enggannya masyarakat menempati rusunawa, sebetulnya tidak hanya terjadi di Mataram tapi juga daerah daerah lainnya di Indonesia. ''Di Jakarta juga banyak yang kosong, mereka tidak mau menempati,'' sebutnya. Herman membantah kalau struktur bangunan rusunawa yang bertingkat membuat masyarakat enggan tinggal di sana. Justru dengan keterbatasan lahan di Mataram, masyarakat harus mulai terbiasa dengan bangunan bertingkat. Dengan kondisi ini, bukan berarti pemerintah membolehkan siapa saja tinggal di rusunawa. Menurut Herman, Pemkot Mataram perlu melakukan pendekatan dan menggencarkan sosialisasi. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa rusunawa dibangun untuk masyarakat setempat. ‘’Libatkan kepala lingkungan, tokoh agama dan tokoh masyarakat,’’ pungkasnya. (fit)

Thursday, September 29, 2016

Stop Pemadaman Listrik

PLN NTB kembali berusaha meyakinkan masyarakat di daerah ini bahwa tidak akan lagi terjadi pemadaman. Janji manis PLN ini sebetulnya menjadi kabar gembira bagi masyarakat di NTB. Sebab, sampai saat inipun masyarakat masih dihadapkan pada persoalan pemadaman listrik. Baik pemdaman listrik secara bergilir maupun pemadaman listrik serempak. Yang paling merepotkan kalau pemadaman terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga masyarakat tidak dapat melakukan langkah antisipasi. Seperti diketahui, ketergantungan masyarakat terhadap pasokan daya listrik PLN, mutlak adanya. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain pasrah ketika PLN ‘’doyan’’ melakukan pemadaman listrik dengan beragam alasan. Kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan listrik. Hampir semua aktivitas masyarakat baik di dalam rumah maupun di luar rumah, tergantung dari listrik. Tanpa listrik, aktivitas masyarakat bisa lumpuh. Mulai dari mencuci pakaian, menanak nasi hingga penerangan, membutuhkan listrik. Begitu besarnya ketergantungan masyarakat terhadap listrik PLN, mengesankan PLN bertindak semauan. Pemadaman yang terjadi kerap tidak melihat waktu. Di jam-jam dimana masyarakat sangat membutuhkan listrik seperti malam hari, justru tiba-tiba listrik byar pet. Tidak sedikit masyarakat mengeluhkan barang-barang elektronik miliknya rusak akibat seringnya PLN melakukan pemadaman listrik. Tidak itu saja, dunia usaha juga mengklaim merugi saat PLN melakukan pemadaman dalam durasi yang cukup panjang. Bagaimana tidak, pengusaha terpaksa merogoh kocek lagi untuk membeli bahan bakar minyak untuk menyalakan genset. Untuk itu, kalau PLN memang berkomitmen bahwa tidak akan ada lagi pemadaman listrik, maka itu harus dibuktikan secara nyata. Sebab, masyarakat NTB sudah pernah dikecewakan dengan janji serupa yang dilontarkan pihak PLN. Waktu itu pucuk pimpinan PLN NTB juga telah menjanjikan untuk tidak lagi melakukan pemadaman. Nyatanya, janji itu belum juga ditepati dan masyarakat NTB pun kecewa dengan kinerja BUMN dengan jargon kerja kerja kerja itu. Kalau sekarang janji yang sama kembali diungkapkan kepada masyarakat, mungkin masyarakat tidak akan cepat mempercayainya sebelum PLN menunjukkan bukti konkret. Terlebih sebentar lagi, akan banyak kegiatan di Kota Mataram. Salah satu kegiatan nasional yakni MTQ dipusatkan di Kota Mataram. Untuk kegiatan tersebut, jelas membutuhkan listrik yang prima. Jangan sampai tiba-tiba listrik padam ketika para peserta yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia itu, sedang berlomba. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah, sebentar lagi atau tepatnya Bulan April mendatang, siswa-siswa di daerah ini sudah memasuki masa ujian sekolah. Untuk Kota Mataram sendiri, ujian akan digelar berbasis komputer. Sehingga jelas membutuhkan daya listrik yang stabil dan mencukupi. Dari sekarangpun, para pelajar membutuhkan listrik sebagai sarana belajar, terutama di malam hari. untuk itu, PLN diharapkan betul-betul serius mewujudkan janjinya untuk tidak lagi melakukan pemadaman listrik. (*)

Empat Lembaga Tidak Hadir, Dewan Merasa Dilecehkan

Mataram (Suara NTB ) – Raut emosi sekaligus kecewa terpancar dari wajah delapan anggota DPRD Kota Mataram yang tergabung dalam Pansus Riparda (Rencana Induk Pariwisata Daerah) Kota Mataram. Ini lantaran tidak satupun dari empat lembaga yang diundang untuk menyempurnakan draf Raperda Riparda itu, yang berkenan hadir. Empat lembaga yang mangkir dari undangan Dewan itu adalah Dinas Budpar (Kebudayaan dan Pariwisata) Kota Mataram, BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Kota Mataram, ASITA NTB dan PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia ) Kota Mataram. Rapat Pansus Riparda yang diketuai oleh Misban Ratmaji, Kamis (10/3) kemarin itu, batal dan akhirnya menjadi ajang menumpahkan kekesalan. Hampir semua anggota Pansus Riparda mengemukakan pendapatnya terkait ketidakhadiran empat lembaga tersebut. Herman, AMd., anggota Pansus Riparda mengusulkan agar raperda itu langsung diparipurnakan. Dengan tidak hadirnya empat lembaga itu, maka draf raperda Riparda ini dianggap sudah sempurna. Bahkan anggota pansus lainnya, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., menyebut tindakan empat lembaga itu sebagai contempt of parliament (pelecehan terhadap parlemen). Politisi Demokrat berujar, mestinya lembaga itu mengirim salah seorang utusannya kalau pimpinan dari empat lembaga itu berhalangan hadir. Ia berharap hal ini tidak terulang kembali pada undangan-undangan berikutnya. ‘’Kami merasa dilecehkan dan sangat kecewa berat. Ditunggu sampai dua jam tidak ada yang dating,’’ kata Hj. Bq. Mirdiati, anggota pansus itu. Ketua Pansus Riparda DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menegaskan bahwa kehadiran empat lembaga itu sudah dinanti sejak pukul 10.00 Wita. Sayangnya, hingga menjelang pukul 12.00 Wita, tidak ada satupun yang hadir. ‘’Undangan sudah kita kirim. Ini yang mengundang bukan Pansus tapi lembaga DPRD Kota Mataram. Undangan itu ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram,’’ tegasnya. Pantauan Suara NTB, kedatangan utusan dari Dinas Budpar Kota Mataram ditolak Pansus Riparda. Pasalnya Kepala Bidang Bina Kebudayaan dari Dinas Budpar Kota Mataram, Ibnu Fajar yang diutus oleh Kepala Dinas Budpar Kota Mataram, tiba di ruang rapat setelah rapat itu disepakati batal. ‘’Tadi Pak Kadis lagi ada di ruang Kenari. Padahal saya stand by di kantor tapi baru saya diperintahkan, makanya saya langsung ke sini,’’ aku Ibnu Fajar. Ihwal undangan Dewan, katanya, akan menjadi perhatian pihaknya ke depan. (fit)