Rabu, 28 Januari 2015

Cabut Larangan Rapat di Hotel



KEBIJAKAN Pemerintah pusat yang menerapkan larangan rapat di hotel, menuai dampak. Setidaknya, Selasa (27/1) kemarin ratusan massa dengan label Federasi Serikat Pekerja Pariwisata mendatangi Pendopo Walikota Mataram. Mereka menyuarakan betapa kebijakan Menteri PAN dan RB, Yuddy Chrisnandi itu telah merugikan mereka.

Pascalarangan itu, memang kegiatan pemerintah di hotel-hotel memang tak segencar dulu. Sebelum terbitnya larangan itu, berbagai kegiatan maupun event kerap digelar di hotel berbintang di Kota Mataram. Sekarang, kegiatan yang mengambil lokasi di hotel-hotel didominasi oleh kalangan swasta dengan intensitas yang masih terbatas.

Kondisi ini harus diakui, tidak hanya berdampak pada pendapatan hotel bersangkutan, tapi juga pemerintah daerah. Selama ini, salah satu sektor penyumbang pendapatan asli daerah yang cukup besar, adalah pajak hotel dan restoran. Apalagi Kota Mataram merupakan salah satu kota tujuan MICE (Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition) di Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat itu, jelas tidak nyambung dengan konsep Mataram sebagai kota tujuan MICE.

Ada harapan dari masyarakat pelaku pariwisata bahwa, apa yang diserukan mereka ketika mendatangi Pendopo Walikota, tidak hanya berhenti di tangan Walikota. Artinya, aspirasi pekerja pariwisata harus diteruskan kepada pemerintah pusat. Muaranya tentu saja meminta agar pemerintah pusat mencabut larangan rapat di hotel. Rencana Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersurat ke pemerintah pusat terkait desakan pekerja pariwisata di Kota Mataram, memang merupakan solusi jangka pendek yang bisa ditempuh.

Walikota akan bersurat Rabu (28/1) hari ini. Kalau memang surat Walikota direspon cepat oleh pemerintah pusat, tentu menjadi prestasi tersendiri bagi Walikota Mataram. Namun jika sebaliknya, maka harus ada langkah lainnya yang ditempuh Pemkot Mataram. Misalnya menemui langsung pemerintah pusat. Gagasan Walikota yang rencananya akan mengundang para pengelola hotel untuk duduk bersama membahas dampak larangan rapat di hotel tersebut.

Meskipun Walikota Mataram mengklaim belum menerima laporan ada hotel yang merumahkan atau mem-PHK karyawannya. Sebagai langkah antisipasi, gagasan duduk bersama pengelola hotel sebainya memang harus dilakukan secepatnya. Bagaimanapun, Pemerintah pusat tidak boleh membuat kebijakan yang menyulitkan. Pasalnya, tidak hanya Kota Mataram. Banyak daerah di Indonesia merupakan kota tujuan MICE.

Hal ini harus menjadi pertimbangan penting pemerintah pusat terkait kebijakan larangan rapat di hotel. Selain itu, langkah lain yang nampaknya juga perlu dilakukan para pengusaha hotel adalah inovasi atau kreativitas bagaimana menarik minat kalangan swasta untuk mau memanfaatkan hotel mereka sebagai pusat pertemuan dan event-event lainnya. Sehingga, seperti disampaikan Walikota Mataram, agar tidak hanya berharap dari kegiatan-kegiatan pemerintah yang dilaksanakan di hotel. Tapi bagaimana upaya meningkatkan promosi sehingga banyak kegiatan di luar pemerintahan bisa dilaksanakan di hotel. (*)

PDIP Kecewa Jawaban Eksekutif



Mataram (Suara NTB) –
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram mengaku kecewa dengan jawaban eksekutif dalam menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi. Dari tujuh fraksi yang ada di DPRD Kota Mataram, PDIP menjadi fraksi yang paling banyak melontarkan pertanyaan. Mulai dari kelangkaan elpiji, tata ruang hingga pariwisata.

Namun menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt yang dikonfirmasi Suara NTB usai paripurna, Selasa (27/1) kemarin, jawaban yang disampaikan eksekutif yang dibacakan Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., hanya normatif belaka. ‘’Memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebenarnya,’’ akunya. PDIP mengharapkan adanya terobosan atau langkah-langkah strategis ketika fraksinya mempersoalkan kelangkaan elpiji misalnya.

Padahal, dalam pemandangan umum fraksi, PDIP mengusulkan pendataan jumlah pengguna elpiji di Kota Mataram berikut solusi nyata mempersempit rantai distribusi tabung melon. Kemudian terkait pengawas bangunan di Mataram sepertinya kurang bekerja. ‘’Sampai dengan kemarin, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terjadi,’’ imbuhnya. Terhadap pelanggaran tersebut, bagaimana langkah Pemkot Mataram.

Jangan sampai bangunan sudah berdiri baru ribut-ribut ingin membongkar. Hal ini tidak harus terjadi kalau memang pengawasannya lebih intensif. Demikian pula dengan pengembangan pusat kuliner di Punia. ‘’Memang seyogiyanya Pemkot ini bisa membuat semacam gebrakanlah terkait dengan pusat oleh-oleh. Ada brandingnyalah,’’ kata Wiska. Ia memandang apa yang dibacakan Sekda dalam paripurna yang berlangsung molor satu jam itu, tidak lebih dari retorika.

Pasalnya, berdasarkan pantauan Suara NTB, pimpinan SKPD-SKPD yang disebut dalam jawaban eksekutif terhadap pertanyaan fraksi PDIP justru tak tampak batang hidungnya. Seperti Kepala Dinas Koperindag, Budpar, Dinas PKP dan Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan. Sebelumnya, Sekda Makmur Said mengklaim kelangkaan elpiji tidak hanya terjadi di Kota Mataram tapi juga secara nasional. Katanya, SKPD terkait akan segera mencari solusi terbaik dalam mengantisipasi kelangkaan dan upaya memenuhi kebutuhan elpiji masyarakat.

Demikian pula pengawasan bangunan dan peruntukkannya, akan menjadi perhatian SKPD terkait dalam pelaksanaannya dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan mengenai penetapan lahan abadi pertanian akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan SKPD terkait demi menjaga luasan lahan pertanian di Kota Mataram dan untuk peningkatan kesejahteraan petani.

‘’Dalam bidang pariwisata kami juga telah mengagendakan untuk raperda penyelenggaraan kepariwisataan yang telah masuk dalam program pembentukan Perda 2015 dan tinggal menunggu pembahasan di masa sidang berikutnya,’’ terangnya. (fit)

Selasa, 27 Januari 2015

Kaji Izin Penjualan Miras



VISI Kota Mataram ‘’maju, religius dan berbudaya’’ idealnya harus menjadi tanggung jawab bersama warga Mataram. Sayangnya, tidak semua bidang usaha yang tumbuh di Mataram mau tunduk dan menghargai visi tersebut. Salah satunya terlihat dari adanya temua bahwa rumah bernyanyi atau karaoke di Kota Mataram, ternyata menyediakan minuman keras.

Sebagai rumah bernyanyi dengan jargon karaoke keluarga, tidak seharusnya rumah bernyayi itu menyediakan miras. Selain tidak sesuai dengan visi Kota Mataram, adanya miras yang disediakan oleh rumah bernyanyi keluarga, tentu jauh dari pemikiran positif masyarakat. Apalagi izin menjual miras yang diberikan BPMP2T (Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram adalah izin menjual miras untuk miras golongan C.

Apapun golongan miras itu, idealnya tidak dijual. Terlebih di rumah bernyanyi keluarga. BPMP2T Kota Mataram terbilang cukup berani memberikan izin menjual miras golongan C di rumah bernyanyi keluarga. Pasalnya, merujuk Keputusan Presiden No. 3 tahun 1997 mengatur ketentuan peredaran minuman keras yang dibagi dalam tiga golongan dilihat dari kadar alkohol yang terkandung.

Tiga golongan itu diantaranya, golongan A dengan kandungan alkohol 0-5 persen yang masih diperbolehkan beredar atau dikonsumsi secara umum. Sementara golongan B yakni dengan kandungan alkohol 5-20 persen dan golongan C antara 20-55 persen. Menurut aturan, golongan B dan C tidak boleh beredar luas di masyarakat. Lalu apa jadinya kalau BPMP2T begitu mudah memberikan izin menjual miras.

Karena kalau dicermati, pengunjung yang datang ke rumah bernyanyi keluarga, tentu hanya ingin melepas penat dan sekadar mencicipi makanan ringan ataupun minum segar yang disediakan di tempat tersebut. Namun, kalau pengelola rumah karaoke dengan sengaja menyediakan miras, sebaiknya harus tinjau kembali manfaat dan mudaratnya.

Sebab, kondisi Kota Mataram sudah relatif kondusif. Kondisi ini tidak terlepas dari peran semua masyarakat, termasuk pelaku usaha. Yang dikhawatirkan, jangan-jangan, ulah pelaku usaha rumah bernyanyi menyediakan miras golongan C akan menjadi potensi gangguan kamtibmas. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa tidak sedikit tindak kriminalitas yang terjadi di Kota Mataram, khususnya, akibat miras.

Untuk itu, Pemkot Mataram harus mengkaji ulang pemberian izin menjual miras golongan C kepada rumah bernyanyi. Jangan sampai, karena ketidaktegasan Pemkot Mataram, langkah rumah bernyanyi tersebut diikuti oleh rumah bernyanyi lainnya. Kalau Pemkot Mataram tegas melarang, pengunjung tentu tidak akan memaksa untuk disediakan miras. Selain itu, aparat Satpol PP juga ada dasarnya ketika hendak melakukan penertiban.

Masyarakat tentu akan setuju ketika semua pelaku usaha di Kota Mataram menjalankan bisnisnya dengan tidak mengabaikan visi Kota Mataram. (*)