Kamis, 23 Oktober 2014

Kejaksaan Diharapkan Usut Tuntas Kasus THL Dinas PU Kota Mataram



Mataram (Suara NTB) –
Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., meminta Kejaksaan mengusut tuntas dugaan korupsi upah THL (Tenaga Harian Lepas) Dinas PU Kota Mataram. Termasuk, kemungkinan keterlibatan pihak selain Kabid Pengairan YA yang sudah ditahan Kejaksaan sejak Rabu (21/10).

‘’Kita tidak bisa berbicara apa-apa kalau sudah melanggar hukum,’’ cetusnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (22/10). Meskipun terkait pencopotan pejabat merupakan kewenangan Walikota Mataram, namun ia berharap YA jujur menjelaskan kronologi kasus yang membelitnya.

‘’Mungkin saja beliau ini tidak sendiri. Ini kolektif kolegial,’’ ujarnya. Karenanya, ia meminta Kejaksaan betul-betul mencermati kasus THL yang menyeret Kabid Pengairan Dinas PU Kota Mataram menjadi tersangka. Jangan sampai, hukum diboncengi dengan muatan politis. Politisi PDI Perjuangan ini menduga YA tidak sendirian. Karenanya Kejaksaan diharapkan mengusut siapa-siapa saja yang menikmati aliran dana dari hasil ‘’sunat’’ upah pasukan biru tersebut.

Kalau nantinya YA terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan padanya, tinggal keputusan selanjutnya ada di tangan Walikota Mataram selaku atasan YA. Seperti diketahui, tersangka dikonfrontir terkait indikasi manipulasi pembayaran petugas drainase sejak 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013. Sebab indikasinya, ada kelebihan pembayaran untuk per tenaga kebersihan setiap bulannya. Pembayaran ini tidak sesuai dengan yang diterima tenaga kebersihan, sehingga ada selisih yang diduga dimanipulasi. Peran tersangka sebagai Kabid Pengairan, mengkoordinir pembayaran THL. Jadi modus perbuatan pidananya, dugaan manipulasi pada pembayaran THL.

Soal temuan Inspektorat yang mencacat selisih itu mencapai Rp 1,9 miliar, sejauh ini penyidik belum bisa mengeluarkan kesimpulan. Soal kerugian negara, akan ada waktunya Kejaksaan menyampaikan itu. (fit/ars)

Komisi IV Dorong Perusahaan Beri Gaji Karyawan Sesuai UMK



Mataram (Suara NTB) –
Penetapan UMK (Upah Minimum Kota) Mataram setiap tahun mestinya menjadi rujukan bagi perusahaan-perusahaan dalam memberikan kesejahteraan bagi karyawannya. Begitupula penetapan UMK Mataram tahun 2015 sebesar Rp Rp 1.405.000 hendaknya menjadi pegangan perusahaan dalam hal penggajian.

Namun demikian, menurut anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., tidak dipungkiri, masih ada saja perusahaan yang menggaji karyawannya dibawah UMK. UMK kerap kali menjadi alasan klise bagi perusahaan yang belum mampu menggaji karyawannya sesuai standar UMK.

Intinya adalah kesepakatan daripada pengusaha dan karyawannya itu adalah bagaimana menciptakan suasana kerja yang kondusif. ‘’Kalau sudah ada kesepakatan antara karyawan dengan pengusaha bahwa mereka diberikan gaji dibawah UMK, kemudian karyawannya mau menerima, tidak ada masalah. Saya rasa itu menjadi hal yang lumrah,’’ terang politisi Demokrat ini.

Tetapi, lanjut Gus Hari, sapaan akrabnya, karena sudah ada undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur dan adanya kesepakatan Pemkot Mataram yang telah menerapkan UMK, maka pihaknya mendorong setiap perusahaan untuk berupaya memenuhi standar UMK. Dalam pelaksanaan di lapangan, Disosnakertrans diminta melakukan kontrol. Dimulai dari jumlah perusahaan di Mataram dansegmen perusahaan.

Disosnakertrans juga diharapkan mempunyai data yang jelas perusahaan mana saja di Mataram yang belum mampu menggaji karyawannya sesuai UMK. ‘’Kalau memang tidak, kita pihak berapa persen perusahaan yang sudah mampu memberi gaji sesuai UMK. Yang tidak, itu kendalanya apa,’’ demikian Gus Hari.

Data-data itu, katanya, diperlukan dalam menentukan formulasikan perusahaan agar bisa bekerja secara maksimal. ‘’Agar kinerja perusahaannya maksimal tentunya dengan memberikan UMK kepada karyawannya,’’ imbuhnya. Karena seperti diketahui, ucap Gus Hari, perusahaan banyak sekali alasannya dalam memberikan gaji yang misalnya tidak sesuai UMK.

Padahal, UMK itu berkaitan dengan kebutuhan hidup layak yang mestinya merupakan suatu keniscayaan agar perusahaan bisa memenuhi itu. Pascapenetapan UMK 2015, jika nantinya ada aduan dari buruh ataupun masyarakat yang menolak UMK, Komisi IV siap turun tangan. (fit)

RTH Baru 20 Persen



PESATNYA pembangunan di Mataram membuat Pemkot Mataram, nampaknya kesulitan mewujudkan keberadaan RTH (ruang Terbuka Hijau) sebanyak 30 persen. Pasalnya sekarang saja, dari tuntutan undang-undang 30 persen, Kota Mataram baru memenuhi 20 persen. Itupun, kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat kepada Suara NTB di kantornya, Rabu (22/10), dari 20 persen RTH yang ada di Mataram, yang murni milik Pemkot Mataram hanya 12 persen.

Sisanya RTH milik privat. Meskipun jika melihat perkembangan Kota Mataram, agak sulit mengejar ketersediaan RTH 30 persen itu, namum pihaknya tetap mendorong Pemkot melakukan upaya-upaya untuk menambah RTH. Salah satu solusi yang ditawarkan politisi PKS ini adalah, Pemkot secara bertahap melakukan pengadaan RTH. Baik dalam bentuk taman maupun lapangan. Menurutnya, pembelian aset dalam bentuk lahan untuk dijadikan RTH merupakan investasi jangka panjang.

Aspirasi masyarakat yang mengemuka dalam FGD (ForumGrup Discussion) baru-baru ini, perlu ditindaklanjuti secepatnya. Adapun, aspirasi masyarakat yang mengemuka, antara lain bagaimana mengembalikan fungsi lapangan. Ismul mencontohkan, akibat pembukaan jalan baru di Monjok, tembus ke Rembiga, berdampak pada hilangnya Lapangan Monjok. ''Nah sekarang warga menuntut lapangan itu dikembalikan,'' ujar anggota dewan dari dapil Selaparang ini.

Terkait Lapangan Monjok, katanya, memang pada awal pembukaan jalan tersebut, sudah ada komitmen dari Pemkot Mataram untuk mengganti lapangan itu. Untuk itu, ia mendesak Pemkot Mataram segera memenuhi janjinya. Tidak hanya di Monjok, lapangan idealnya harus ada di tiap-tiap kecamatan. Keberadaan lapangan, lanjutnya, bisa memberikan efek domino. ''Selain sebagai RTH, juga meningkatkan kecintaan kita terhadap olahraga,'' imbuhnya. Upaya lainnya, Pemkot Mataram bisa mengimbau kepada masyarakat supaya memanfaatkan pekarangan rumahnya menjadi RTH.

Penyediaan lapangan dan TPU (Tempat Pemakaman Umum) juga merupakan bagian dari komitmen mewujudkan kota hijau. Karenanya Pemkot Mataram juga diminta memperketat perizinan kepada para pengembang. Pengembang yang berinvestasi di Mataram harus punya komitmen menyediakan lahan pemakaman sebagai bagian dari RTH. (fit)