Kamis, 26 Februari 2015

Harus Dikaji Ulang



ANGGOTA Komisi III DPRD Kota Mataram, Zaitun, SH., meminta BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Mataram mengkaji ulang rencana penempatan mesin pengolah sampah di Lingkungan Kebon Talo, Ampenan. ‘’Masyarakat sudah tahu akan ditempatkan mesin pengolahan sampah di Kebon Talo, jadi harus dikaji ulang positif negatifnya,’’ pinta Zaitun.

Politisi Partai Golkar ini mempertanyakan, apakah BLH selaku leading sektor program LISAN (lingkungan dengan sampah nihil) sudah memikirkan bagaimana penjualan produk yang nantinya dihasilkan dengan mesin pengolahan sampah itu. Karena, di beberapa kelurahan mesin pengolah sampah yang dihajatkan untuk meminimalisir residu sampah, justru tidak termanfaatkan.

Apalagi, anggaran yang disiapkan BLH untuk pengadaan mesin pengolahan sampah di Lingkungan Kebon Talo, tidak kecil, yakni sekitar Rp 1,3 miliar. Zaitun mengingatkan, jangan sampai dengan anggaran yang besar itu, program pengolahan sampah di Lingkungan Kebon Talo nantinya hanya berjalan 2 – 3 bulan saja. ‘’Supaya tidak mubazir, kaji dulu baru lakukan pembangunan,’’ pintanya. (fit)

Rabu, 25 Februari 2015

Hanya Satu yang Sudah Berizin



242 Usaha Laundry di Mataram Ilegal


Mataram (Suara NTB) –
Komisi III DPRD Kota Mataram kembali memanggil BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Mataram, Selasa (24/2). Komisi III ingin mengetahui progres BLH dalam menangani pencemaran lingkungan. Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Pencemaran Lingkungan pada BLH Kota Mataram, Hasanuddin, ST., MM., memaparkan progres kerjanya yang telah melakukan pendataan terhadap usaha laundry.

Ironisnya, dari 242 usaha laundry yang ada di Kota Mataram, sampai saat ini ternyata baru satu laundry yang telah mengantongi izin. Hasanuddin mengatakan, BLH Kota Mataram cukup dilema dengan usaha laundry. Pasalnya, usaha laundry merupakan bisnis rumahan yang sulit diintervensi. Sementara BLH berkepentingan dalam pengelolaan limbah. ‘’Dengan Modal Rp 5 juta saja, usaha mereka sudah bisa jalan,’’ ujarnya.

Usaha laundry ini menjadi atensi BLH. Karenanya, pekan depan, BLH akan bertemu dengan SKPD terkait untuk mencari solusi terkait limbah laundry. ‘’Kita ingin mempertegas siapa yang menjadi garda terdepan yang akan mengeksekusi laundry ini,’’ imbuhnya. Seperti usaha lainnya, meskipun dilakukan di rumah, usaha laundry harus mengantongi beberapa izin, antar lain izin ho (gangguan) dari tetangga terdekat.

Anggota Komisi III, Drs. Ketut Sugiarta kembali menyarankan pengelolaan limbah laundry dapat dilakukan dengan pola IPAL Komunal. Bila perlu ada satu kecamatan yang menjadi pioner penerapan IPAL komunal ini. Ia juga menyarankan kepada BLH untuk meminta bantuan anggaran dari Pemprov NTB.

Anggota Komisi III lainnya, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., menyayangkan tiga variabel yang menjadi sorotan Dewan saat rapat kerja empat bulan lalu, kini masih juga muncul. Ia berharap, apa yang menjadi sorotan saat ini, bisa segera tertangani sehingga ketika rapat kerja empat bulan mendatang, sudah ada progres berarti. Untuk izin laundry, katanya, harus diterapkan sistem top down, bukan botton up.

‘’Sampai berakhir masa jabatan bapak, warga ini tidak akan mau mengurus izin kalau bukan kita (pemerintah, red) yang pro aktif,’’ kelakarnya. Husni menekankan, untuk izin laundry, masyarakat harus diberi kemudahan. (fit)

Pilkada Kota Mataram



’’Fit and Propertest’’, PDIP akan Libatkan Psikolog


Mataram (Suara NTB) -
DPC PDIP Kota Mataram telah membuka pendaftaran untuk paket balon (bakal calon) Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Demikian dikatakan Wakil Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga DPC PDIP Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., kepada Suara NTB kemarin.

Wiska menegaskan komitmen PDIP ingin mencari figur pemimpin yang berkualitas. Karenanya, balon Walikota dan Wakil Walikota yang telah terjaring nantinya, akan diuji kompetensi melalui fit and propertest. Menurutnya, fit and propertest sudah menjadi ''tradisi'' di PDIP dalam mencari figur pemimpin.

Fit and propertest yang akan digelar PDIP nantinya, sambung Wiska, akan dilakukan oleh DPP PDIP dengan melibatkan ikatan sarjana psikologi. Langkah ini penting dilakulan untuk melihat kecakapan balon Walikota atau Walikota yang bakal diusung partai berlambang banteng ini.

Wiska mengatakan, saat ini PDIP sedang melakukan penjaringan Balon Walikota dan Wakil Walikota. Penjaringan Balon Walikota dan Wakil Walikota ini paralel dengan upaua PDIP melakukan penjakakan mitra koalisi. ''Memang sudah ada beberapa partai yang menghubungi kami,'' akunya. Namun demikian, sampai saat ini PDIP belum memutuskan partai mana yang akan diajak berkoalisi.

Ia menegaskan, DPC PDIP hanya memfasilitasi penjaringan Balon Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya nama-nama Balon Walikota yang telah masuk penjaringan dan melalui fit and propertest akan dikirim ke DPP PDIP. ''DPP akan menerbitkan rekomendasi untuk satu pasangan Balon Walikota dan Wakil Walikota yang telah mendatar di PDIP,'' pungkas Wiska. (fit)