Sunday, January 15, 2017

Waspadai Miras di Malam Pergantian Tahun

Parhan
MENJELANG perayaan pergantian tahun, sejumlah pihak mengkhawatirkan maraknya peredaran minuman keras. ''Tentu peredaran miras pada malam pergantian tahun, itu tidak dapat kita pungkiri,'' kata anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., kepada Suara NTB di Mataram kemarin. Ini, tidak terlepas dari tingginya permintaan masyarakat. Apalagi ada anggapan bahwa perayaan pergantian tahun adalah momen yang datang sekali setahun.

Untuk itu, ia meminta ketegasan aparat penegak hukum. Ia berharap petugas jeli melihat peredaran miras. ''Kalau di hotel mungkin ada izin penjualan. Sampai sekian persentase alkoholnya, ada izinnya,'' ungkap Parhan. Sedangkan miras tradisional yang dijual di pinggir - pinggir jalan membutuhkan pengawasan ekstra ketat. Karena, lanjut Parhan, pemberian kompensasi bagi pedagang miras, tidak menjamin bahwa mereka berhenti berjualan.

‘’Kita sudah ngomong berapa kali. Kompensasi hanya sebatas kompensasi. Apakah itu kompensasi untuk miras atau kompensasi untuk lokalisasi yang di pasar panglima,'' sesalnya. Seharusnya, pemberian kompensasi dibarengi dengan pengawasan maksimal. Parhan menilai pemberian kompensasi pedagang miras dan lokalisasi di Mataram minim pengawasan. Karena seperti yang terjadi di daerah lain banyak korban berjatuhan akibat miras oplosan.

Oleh karena itu, Parhan meminta aparat keamanan bertindak tegas dalam menindaklanjuti peredaran miras. ‘’Tidak bisa kita pungkiri bahwa malam tahun baru itu malam hura-hura,’’ tukasnya. Sehingga aparat keamanan diminta lebih waspada terhadap hal ini. Politisi PKS ini tidak menginginkan kejadian-kejadian di daerah lain terjadi di Mataram.

Ia mengkritisi pola pengawasan yang dilakukan aparat Satpol PP. karena pada setiap malam pergantian tahun di Mataram, aparat Satpol PP Kota Mataram terkesan hanya menjaga Lapangan Sangkareang, tempat berlangsungnya malam pergantian tahun. ‘’Kita berharap harus ada pengawasan di titik-titik keramaian lainnya. Jangan fokusnya hanya di tempat-tempat terbuka seperti itu,’’ tambahnya.


Untuk itu, Parhan mengimbau aparat Satpol PP Kota Mataram untuk melakukan pemantauan secara mobile. Ini dimaksudkan agar hal-hal yang tidak diinginkan akibat miras tidak terjadi. Karena, akunya, banyak perkelahian antarpemuda dipicu miras. ‘’Makanya kita minta Pol PP jangan hanya fokus di situ (Sangkareang, red) saja tapi harus keliling,’’ pungkasnya. (fit)

Jangan Ada Kawasan Abu-abu

HM. Noer Ibrahim
PANSUS RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Mataram melakukan studi komparasi ke Bappenas dan Agraria. Studi komparasi ini, kata Ketua Pansus RTRW pada DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim untuk menyempurnakan pembahasan Perda tersebut. Ini juga terkait RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2015 - 2019.

Noer Ibrahim mengakui lahirnya revisi Perda ini, salah satunya berangkat dari persoalan RTRW Kota Mataram yang telah banyak mengalami deviasi atau penyimpangan. Pemprov NTB sendiri sudah memploting mana kawasan yang masih boleh dibangun dan mana yang tidak boleh. ''Tapi biasanya malam hari mereka mengerjakan,'' sesalnya. Untuk itu, lanjutnya, dalam Perda ini harus diatur sanksi tegas.

Noer Ibrahim memberi sinyal bahwa saksi dalam Perda ini akan lebih tegas dari sebelumnya. Dengan pesatnya pembangunan di Kota Mataram, Pemerintah membuka ruang seluas - luasnya kepada para pengembang untuk berinvestasi di Mataram. ''Tetapi ada hal hal yang tidak boleh dilanggar oleh pengusaha,'' katanya. Ia mencontohkan penyediaan fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum). ''Di dalam proposalnya mereka ada, tetapi kenyataannya tidak ada,'' imbuhnya.

Untuk itu para pengusaha yang melakukan aktivitas usaha di Kota Mataram harus mau mengikuti aturan main yang dibuat oleh Pemkot Mataram, dalam hal ini Perda RTRW Kota Mataram. Politisi Partai Golkar ini mengingatkan, jangan sampai atas nama pesatnya pembangunan di Mataram lantas semua kawasan seolah olah menjadi kawasan yang boleh dibangun apa saja. ''Jadi kalau sudah tidak boleh dibangun, ya benar-benar tidak boleh. Jangan sampai masih ada yang abu-abu,'' ujarnya.

Adanya kawasan yang abu-abu dapat membuka celah terjadinya pelanggaran. Pemerintah, lanjut dia, tetap mengakomodir permintaan pengusaha. Namun demikian, tetap harus mengacu pada peraturan RTRW. Kalau para pengusaha tidak taat, dikhawatirkan akan diikuti oleh masyarakat lainnya. Perda RTRW, kata Noer Ibrahim, juga akan mengatur letak lahan abadi.


Paling tidak, harus jelas pula kompensasi yang didapatkan oleh masyarakat akibat lahannya ditetapkan pemerintah sebagai lahan abadi. Noer Ibrahim menyebutkan, kompensasi lahan abadi, pemilik lahan akan mendapatkan pupuk gratis dan system irigasi yang baik. (fit)

Jangan Bebani Masyarakat

Abdul Malik
LPG mulai limit di pasaran. Terbatasnya jumlah LPG di pasaran dibarengi dengan lonjakan harga di atas HET. Sejumlah pengecer mulai menjual LPG dengan harga Rp 19 ribu per tabung isi ulang. Para pengecer beralasan pasokan LPG dari pangkalan terbatas sehingga terpaksa menjual dengan harga yang cukup tinggi. Kondisi ini dibenarkan oleh anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos.

Bahkan, Malik mengaku baru-baru ini mendapat aduan dari masyarakat yang ada di Seganteng Cakranegara perihal limitnya LPG 3 kilogram. Informasi yang beredar bahwa pemerintah secara bertahap akan menarik tabung LPG 3 kilogram dan menggantinya dengan Bright Gas dengan volume 5,5 kilogram. Artinya, lanjut Malik, kalau memang pemerintah melalui Pertamina akan melakukan konversi dari tabung LPG 3 kilogram ke 5,5 kilogram, agar tidak dibebankan kepada masyarakat.

‘’Seperti sekarang misalnya LPG 3 kilogram limit, yang ada hanya yang 5,5 kilogram, terus tabung LPG nya tidak diterima oleh Pertamina, itu pemerintah harusnya mensubsidi,’’ ujar Malik kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (27/12). Menurut dia, kalau memang pemerintah berkomitmen mendistribusikan Bright Gas, maka semua lapisan masyarakat sebaiknya menggunakan Bright Gas.

Politisi Golkar ini tidak menyangkal bahwa penggunaan Bright Gas akan memberatkan masyarakat. Mengingat harga isi ulang tabung warna pink itu jauh lebih mahal ketimbang LPG 3 kilogram. ‘’Bagaimana langkah pemerintah? Pemerintah perlu berpikir, apakah dengan jalan mensubsidi atau apa,’’ cetusnya. Pada prinsipnya, kata Malik, Dewan tidak keberatan, bahkan mendukung langkah pemerintah melakukan konversi LPG dari 3 kilogram menjadi 5,5 kilogram.

Namun demikian, konversi itu hendaknya tidak membebani masyarakat. Sehingga, kalau memang pemerintah menetapkan masyarakat harus menggunakan Bright Gas, maka pada tahap awal, perlu ada subsidi. ‘’Kami sebagai Dewan, tidak mau masyarakat dirugikan dalam hal ini,’’ imbuhnya. Apalagi kondisi ekonomi secara nasional dianggap belum mampu didorong menggunakan bahan bakan non subsidi.


Malik menyesalkan kebijakan pemerintah pusat yang belum lama meminta masyarakat beralih dari minyak tanah menjadi LPG 3 kilogram. ‘’Dulu susah sekali mengajak masyarakat pindah dari minyak tanah ke LPG 3 kilogram. Sekarang setelah masyarakat nyaman dengan LPG 3 kilogram, malah disuruh pindah ke 5,5 kilogram,’’ sesalnya. (fit)