Gunakan Air Sungai

RASIO persentase kepemilikan modal antara Pemkot Mataram dan Pemkab Lobar, masih membuat kalangan DPRD Kota Mataram terusik. Pasalnya, meski secara nominal kepemilikan modal Kota Mataram lebih banyak dari Lobar, namun persentasenya belum mencerminkan hal itu. Bahkan beberapa fraksi di DPRD Kota Mataram, salah satunya Fraksi Partai Hanura sempat mempertanyakan hal itu dalam pemandangan umum fraksinya.

Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, SE., MSi., kepada Suara NTB di Mataram mengungkapkan, hasil audit BPK soal modal dua Pemda itu di PDAM, tidak dilaksanakan dengan baik. Seharusnya, terjadinya peningkatan penyertaan modal berpengaruh pada komposisi. ‘’Komposisi ini harus difinalkan dan harus dihitung BPK,’’ cetusnya.

Hasil perhitungan BPK itulah, sambung Yeyen, menjadi acuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dalam menetapkan komposisi jumlah modal dan saham di perusahaan plat merah tersebut. Hasil perhitungan BPK harusnya dikomunikasikan antara Pemkot dan Lobar. ‘’Besaran saham harus final,’’ cetusnya.

Sebab, saat ini antara Pemkot Mataram dengan Pemkab Lobar mempunyai persentase dan perhitungan sendiri. Mestinya dalam RUPS, persoalan ini sudah harus dituntaskan. Sayangnya, hasil perhitungan BPK belum dilaksanakan kedua belah pihak. Yang jelas kepemilikan modal di PDAM didominasi oleh Kota Mataram.

Jika kondisi tersebut terus berlangsung, bukan tidak mungkin Pemkot Mataram bisa mengambil opsi memisahkan diri dari PDAM. Mataram, sambung Yeyen, bisa membangun kembali PDAM sendiri seperti yang telah dilakukan Kabupaten Lombok Utara. Pemkot Mataram bisa menggunakan air permukaan atau air sungai. Namun demikian, keputusan menggunakan air permukaan tentu harus dihitung baik-baik.

‘’Contohnya di Surabaya,’’ cetusnya. Di Surabaya, terangnya, ada badan khusus yang melakukan sterilisasi air permukaan. Kemudian PDAM mendistribusikan kepada konsumen. Menurut Yeyen teknologi sudah demikian canggih, tidak ada yang tidak mungkin. ‘’Malah di Saudi Arabia, air laut disuling menjadi air minum,’’ imbuhnya.

Pada bagian lain Yeyen sempat mempertayakan pengalihan dana hibah Rp 5 miliar dari pemerintah Australiake program kegiatan lainnya. ‘’Seharusnya dipakai untuk hibah air lagi, bukan untuk program lain, sampai program hibah dari Australia berakhir,’’ tandasnya. (fit)

Comments

Popular Posts