Pelayanan Semakin Cepat

PEMBERLAKUAN lima hari kerja di lingkup Pemkot Mataram, ditanggapi beragam oleh anggota DPRD Kota Mataram. ‘’Kita berharap pelayanan kepada masyarakat semakin cepat. Kalau waktu enam hari kerja agak lambat, sekarang setelah menjadi lima hari kerja supaya lebih cepat,’’ demikian harapan Ketua Fraksi Keadilan DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE.

Tidak hanya pelayanan perizinan, tapi juga bidang-bidang lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan telah diberlakukannya lima hari kerja, suka tidak suka, seluruh pegawai lingkup Pemkota Mataram harus menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut. Apalagi, lanjutnya, sudah banyak daerah yang lebih dulu menerapkan lima hari kerja.

Untuk itu, pinta Misban, seluruh PNS harus sudah siap dengan perubahan yang ada. ‘’Karena apa, di samping harus mengubah kebiasaan, mereka (PNS, red) juga sudah mendapatkan kompensasi libur pada Hari Sabtu,’’ terangnya. Tidak hanya PNS, menurut politisi PKPI ini, DPRD Kota Mataram kemungkinan juga akan menyesuaikan dengan kebijakan lima hari kerja itu.

Kendati demikian, Dewan tidak bisa serta merta langsung mengikuti kebijakan lima hari kerja layaknya PNS. ‘’Karenakita (Dewan, red) punya landasan. Landasan kita adalah tata tertib,’’ ujarnya. Artinya, selama tata tertib Dewan belum diubah, maka Dewan belum bisa melaksanakan pola lima hari kerja. Misban mengakui, pemberlakukan kebijakan lima hari kerja di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan, seolah menjadi keharusan untuk diberlakukan.

Sebab, ini terkait juga dengan transportasi bagi pegawai. Dimana, di kota-kota besar itu seperti diketahui kerap dilanda kemacetan. ‘’Kalau di Mataram mudah-mudahan motivasinya sama dengan kota-kota besar itu,’’ imbuhnya. Tolak ukur keberhasilan pola lima hari kerja ini dapat dilihat dari kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.


Manakala pelayanan kepada masyarakat justru semakin lambat, Misban berharap pola dikembalikan seperti semula, yakni enam hari kerja. Kebijakan lima hari kerja ini tentu akan menjadi penilaian tersendiri oleh masyarakat. Untuk pengawasan, kata Misban, Satpol PP tentu harus mengambil peran. Jangan sampai ada pegawai yang keluyuran saat jam kerja. (fit)

Comments

Popular Posts