Finalisasi APBDP 2015 Diduga Diboikot

Mataram (Suara NTB) –

Meski hasil supervisi telah diterbitkan oleh BPKP NTB, namun APBDP Kota Mataram 2015 tidak kunjung ditetapkan. Tiga fraksi di DPRD Kota Mataram, PDIP, Gerindra dan Demokrat kembali ‘’berulah’’ terkait APBDP Kota Mataram 2015. Tiga fraksi ini diduga lagi-lagi memboikot finalisasi APBDP Kamis siang.

Informasi yang dihimpun Suara NTB menyebutkan, rapat gabungan komisi-komisi DPRD Kota Mataram Kamis siang sedianya beragendakan finalisasi atau penyempurnaan RAPBDP Kota Mataram 2015 sebelum diparipurnakan. Sayangnya, tidak fraksi itu kompak tidak menghadiri undangan rapat gabungan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram.

Tak ayal ulah tiga fraksi ini mendapat kecaman dari fraksi lainnya di parlemen. Betapa tidak, sejumlah tuntutan tiga fraksi yang dari awal menolak pembahasan APBDP Kota Mataram 2015 telah dipenuhi oleh DPRD Kota Mataram. Mulai dari penundaan pembahasan APBDP, rapat pimpinan hingga menuntut dilakukan audit terhadap APBD Kota Mataram 2015 sebagai dasar pembahasan APBDP Kota Mataram.

Setelah hasil supervisi terbit, tiga fraksi ini menganggap hasilnya masih mengambang sehingga dibutuhkan konsultasi ke BPKP. Tiga pimpinan sudah mendatangi BPKP dan meminta penjelasan terkait itu, namun tiga fraksi ini rupanya tidak sepaham dengan penjelasan BPKP. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., yang dikonfirmasi terkait ketidakhadirannya dalam finalisasi RAPBDP Kota Mataram 2015, membantah pihaknya dan dua fraksi lainnya memboikot rapat tersebut.

‘’Ini kurang koordinasi saja, bukan boikot,’’ kilahnya menjawab Suara NTB Jumat (9/10) kemarin. Pihaknya dan juga dua fraksi lainnya sebetulnya menginginkan ada rapim (rapat pimpinan) terlebih dahulu antara pimpinan, fraksi dan komisi untuk menyamakan persepsi terhadap hasil konsultasi hasil supervisi.

Kalau itu rapat gabungan komisi, lanjut Muhtar, walaupun sifatnya interal, tetapi komisi-komisi belum membahas secara detail. ‘’Kalau persepsi kita sudah kita samakan, saya rasa tidak ada masalah,’’ katanya. Politisi Gerindra ini bahkan memprediksi, butuh satu kali rapim, APBDP akan dapat dilanjutkan.

Muhtar mengaku kedatangan pimpinan ke BPKP meminta penjelasan yang sedetil-detailnya. ‘’Kita akan mulai dari mana? Itupun oleh BPKP tidak berani dijelaskan secara gambling. Dia (BPKP, red) hanya menjelaskan bahwa supervisi itu ia mulai dari Perda APBD 2015 yang Rp 1,117 triliun,’’ terangnya. Yang menjadi kebingungan tiga fraksi ini apakah kemudian pembahasan APBDP dimulai dari APBD 2015 dengan nilai Rp 1,114 triliun ataukah Rp 1,117 triliun.

‘’Dan saat ini hasil paripurna itu adalah Rp 1,14 triliun,’’ klaimnya. Muhtar mengaku tidak mengetahui apakah keinginan rapim itu telah disampaikan kepada DPRD Kota Mataram. ‘’Inikan saya ndak ikut kemarin, saya baru pulang,’’ akunya. Namun demikian, ia sempat menyampaikan secara lisan kepada Sekretariat untuk dilakukan rapim terlebih dahulu.

‘’Banggar saja belum kita tuntaskan, kepada harus ke gabungan komisi,’’ sesalnya. Dikatakan Muhtar, sah-sah saja kalau ada penilaian bahwa tiga fraksi ini menghambat APBDP. ‘’Kami tidak ada niat seperti itu, kepentingan kita sama untuk masyarakat,’’ tandasnya. (fit)