Jangan Bebani Masyarakat

Abdul Malik
LPG mulai limit di pasaran. Terbatasnya jumlah LPG di pasaran dibarengi dengan lonjakan harga di atas HET. Sejumlah pengecer mulai menjual LPG dengan harga Rp 19 ribu per tabung isi ulang. Para pengecer beralasan pasokan LPG dari pangkalan terbatas sehingga terpaksa menjual dengan harga yang cukup tinggi. Kondisi ini dibenarkan oleh anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos.

Bahkan, Malik mengaku baru-baru ini mendapat aduan dari masyarakat yang ada di Seganteng Cakranegara perihal limitnya LPG 3 kilogram. Informasi yang beredar bahwa pemerintah secara bertahap akan menarik tabung LPG 3 kilogram dan menggantinya dengan Bright Gas dengan volume 5,5 kilogram. Artinya, lanjut Malik, kalau memang pemerintah melalui Pertamina akan melakukan konversi dari tabung LPG 3 kilogram ke 5,5 kilogram, agar tidak dibebankan kepada masyarakat.

‘’Seperti sekarang misalnya LPG 3 kilogram limit, yang ada hanya yang 5,5 kilogram, terus tabung LPG nya tidak diterima oleh Pertamina, itu pemerintah harusnya mensubsidi,’’ ujar Malik kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (27/12). Menurut dia, kalau memang pemerintah berkomitmen mendistribusikan Bright Gas, maka semua lapisan masyarakat sebaiknya menggunakan Bright Gas.

Politisi Golkar ini tidak menyangkal bahwa penggunaan Bright Gas akan memberatkan masyarakat. Mengingat harga isi ulang tabung warna pink itu jauh lebih mahal ketimbang LPG 3 kilogram. ‘’Bagaimana langkah pemerintah? Pemerintah perlu berpikir, apakah dengan jalan mensubsidi atau apa,’’ cetusnya. Pada prinsipnya, kata Malik, Dewan tidak keberatan, bahkan mendukung langkah pemerintah melakukan konversi LPG dari 3 kilogram menjadi 5,5 kilogram.

Namun demikian, konversi itu hendaknya tidak membebani masyarakat. Sehingga, kalau memang pemerintah menetapkan masyarakat harus menggunakan Bright Gas, maka pada tahap awal, perlu ada subsidi. ‘’Kami sebagai Dewan, tidak mau masyarakat dirugikan dalam hal ini,’’ imbuhnya. Apalagi kondisi ekonomi secara nasional dianggap belum mampu didorong menggunakan bahan bakan non subsidi.


Malik menyesalkan kebijakan pemerintah pusat yang belum lama meminta masyarakat beralih dari minyak tanah menjadi LPG 3 kilogram. ‘’Dulu susah sekali mengajak masyarakat pindah dari minyak tanah ke LPG 3 kilogram. Sekarang setelah masyarakat nyaman dengan LPG 3 kilogram, malah disuruh pindah ke 5,5 kilogram,’’ sesalnya. (fit)

Comments

Popular Posts