Mataram
(Suara NTB) –
Banyaknya
PJU (Penerangan Jalan Umum) di Kota Mataram yang mati, disikapi Komisi III DPRD
Kota Mataram. Untuk solusi jangka pendek, Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram,
Sahram, ST., kepada Suara NTB, Jumat
(17/5) kemarin, meminta masyarakat bersabar. Karena penambahan anggaran untuk
penggantian lampu PJU yang mati, paling cepat dapat dilakukan pada APBD
Perubahan.
Menurut
Sahram, terkait masalah PJU, pihaknya justru menekankan kepada Dinas Pertamanan
untuk melakukan pengehematan. Penghematan itu, lanjut Sahram dilakukan dengan
cara meterisasi. ‘’Supaya semua titik PJU kita, dikasi meterisasi,’’ cetusnya. Upaya
melengkapi PJU dengan meterisasi diyakini dapat menghemat anggaran pembayaran
PJU.
Sebab,
dengan adanya meterisasi riil pembayaran dapat diketahui. Anggaran pembayaran
tagihan PJU yang berhasil dihemat, bisa dialihkan untuk menambah anggaran
pemeliharaan PJU. Penggantian titik PJU yang mati nantinya, sambung Ketua
Fraksi PAN DPRD Kota Mataram ini, harus dengan lampu LED yang notabene jauh
lebih mahal dibandingkan lampu konvensional, namun usia pakainya jauh lebih
lama.
Pada
bagian lain Sahram mengungkapkan, memang sempat mengemuka rencana untuk membagi
pinjaman daerah melalui PIP, selain untuk jalan juga untuk PJU. Namun, hal itu
mustahil dilakukan mengingat, pembiayaan PJU tidak termasuk dalam item yang
diperbolehkan oleh PIP.
Sebelumnya,
Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum, MM., mengakui
pihaknya memang belum maksimal dalam melakukan pemeliharaan PJU. Belum
optimalnya Pertamanan melakukan pemeliharaan PU, menyusul keterbatasan
anggaran.
Meski
terbentur pada persoalan anggaran, namun hal itu bukanlah alasan. Dinas
Pertamanan sudah berupaya memelihara 5.335 titik PJU dengan personel yang ada.
Makbul menyebutkan, rata-rata anggaran pemeliharaan PJU per tahun, sekitar Rp 3
miliar. Petugas dari Dinas Pertamanan setiap hari melakukan pemantauan.
‘’Kadang-kadang mereka lembur sampai pagi. Jadi kalau malam mereka mendata,
memberi tanda. Setiap pagi mereka memberi laporan,’’ ujar mantan Inspektur pada
Inspektorat Kota Mataram ini. Memang, sambungnya, masalah anggaran, sangat
relatif. Akan tetapi, dengan segala keterbatasan, Dinas Pertamanan tetap
bekerja maksimal. (fit)
Komentar