 |
H. Ahyar Abduh |
Mataram
(Suara NTB) -
Walikota
Mataram, H. Ahyar Abduh angkat bicara soal program budidaya rumput laut yang
dinilai gagal total oleh nelayan. Ditemui Suara
NTB di Pendopo Walikota Mataram, Jumat
(26/7) kemarin, Ahyar Abduh menyatakan, akan mengkaji apa yang menjadi tuntutan
kelompok nelayan.
''Tidak
bisa serta merta langsung kita ganti, harus kita kaji dulu,'' jelasnya. Apakah
nantinya memang harus diganti dengan bentuk bantuan yang lain atau mungkin bisa
tidak diganti, tetapi ditambah dengan program bantuan yang lainnya. Sebab
menurut orang nomor satu di Kota Mataram ini, yang menjadi persoalan di
Ampenan, cukup banyak demikian pula dengan kelompok nelayan yang ada, diakui
cukup banyak.
Kendati
demikian, menurut Walikota keengganan kelompok nelayan menggarap program pembudidayaan
rumput laut ini berasal dari kelompok yang menganggap program ini gagal. ‘’Tapi
ada juga kelompok yang mengharapkan program pembudidayaan rumput laut ini
dilanjutkan dan cukup berhasil. Yang kemarin ini hanya terjadi masalah cuaca,''
katanya. Bahkan Ahyar menganggap program itu sebenarnya cukup bagus.
Namun
demikian, pihaknya juga tidak menutup mata terhadap tuntutan kelompok nelayan.
Karenanya dibutuhkan kajian mendalam kalaupun nantinya dipilih opsi mengganti
program pembudidayaan rumput laut atau menambahnya program bantuan dengan jenis
lainnya. Ini dimaksudkan supaya program itu benar-benar program yang memiliki
nilai jual yang tinggi.
''Mengapa
tidak. Atau itu rumput laut tetap tapi bantuan yang lain juga ditambah. Apalagi
di Ampenan kelompoknya banyak,'' ucapnya seraya mengatakan bahwa di Ampenan
memang kerap banyak tuntutan. Terkait diselidikinya proyek pembudidayaan rumput
laut ini oleh pihak Kejaksaan dengan telah dibentuknya tim berikut terbitnya
surat perintah dimulainya penyelidikan kasus ini, walikota menyerahkan
sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak berwajib. ‘’Kalau masalah ini saya
tidak intervensi, saya serahkan pada proses hukum,’’ tegasnya. (fit)
Komentar