Roadshow Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ke Sekolah-sekolah (2), SMPN 6 Mataram Pangkas Lima Ekskul, SMPN 15 Sulit Capai Kualitas

TINJAU - Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., ditemani Kepala SMPN 15 Mataram, Drs. Munahar meninjau ruang laboratorium IPA yang diakui masih kekurangan alat peraga. Ironisnya, pada pagi hari, laboratorium ini dimanfaatkan sebagai ruang kelas bagi siswa kelas VII karena kekurangan ruang kelas baru. (Suara NTB/fit)

Jika SMKN 2 dan SMKN 3 Mataram mampu mempertahankan kualitasnya karena memang ditopang oleh partisipasi masyarakat, tidak demikian halnya dengan SMPN 6 Mataram. Dalam roadshow Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., (HDS) ke SMPN 6 Mataram terungkap bahwa bekas RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional) terpaksa memangkas setidaknya lima kegiatan ekstrakurikuler (ekskul). Yakni, ekskul tari, bulutangkis, tenis meja kasidah dan tenis lapangan. Ini lantaran tidak ada anggaran untuk menyelenggarakan lima ekskul tersebut.

KEPALA SMPN 6 Mataram, Hj. Harwini, SPd., dalam penjelasannya kepada HDS di ruang kerjanya mengaku, begitu status RSBI dicabut, tingkat partisipasi masyarakat kontan menurun drastis. Melorotnya partisipasi masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMPN 6 Mataram diakuinya, berdampak sangat signifikan. Harwini menyebutkan, dulu pihaknya rutin memberikan pengayaan terhadap siswa. Terlebih menjelang ujian nasional. ‘’Sekarang sama sekali tidak ada,’’ akunya.

Selain itu proses belajar mengajar tidak lagi menggunakan LCD. Saat ini, sambung Harwini, ada 20 LCD di SMPN 6 Mataram. Kondisi inipun belum ideal dengan jumlah kelas yang ada. Idealnya satu kelas menggunakan satu LCD. Penggunaan fasilitas ini membuat sekolah yang berlokasi di Jalan Udayana tersebut dihantui membengkaknya tagihan listrik. ‘’Kita bayar listrik Rp 10 juta per bulan,’’ sebutnya.

Banyak fasilitas sekolah yang dibeli melalui dana dari partisipasi masyarakat. Bahkan dari Rp 1 miliar anggaran yang parkir di SMPN 6 Mataram, hanya Rp 400 juta yang berasal dari APBD Kota Mataram. ‘’Kalau sama BOS Rp 1,5 miliar,’’ imbuhnya. Harwinipun mulai pusing dengan melorotnya partisipasi masyarakat. Sementara cost per siswa di SMPN 6 Mataram mencapai Rp 5-6 juta per siswa. Ia khawatir kondisi ini akan berdampak pada mutu pelayanan.

Ia berharap dana pendukung yang memadai dari APBD Kota Mataram. Sebab selama ini, untuk menggaji pegawai honor, diambil dari dana BOS yang jumlahnya tidak seberapa. Untuk guru honor dibayar Rp 25 ribu per sekali pertemuan. Sedangkan pegawai honor di TU hanya diberikan Rp 100 ribu per bulan.

Sementara itu, di SMPN 15 yang notabene sekolah reguler juga tidak mampu berbuat banyak dalam membenahi mutu pendidikan di sekolah ini. Kepala SMPN 15 Mataram, Drs. Munahar mengaku belum mampu menyamai kualitas SMPN 2, SMPN 6 dan SMPN 1 Mataram karena yang bersekolah di SMPN 15 Mataram tergolong ekonomi menengah ke bawah. Menurut dia, saat berdiskusi dengan HDS, mengapa SMPN 2, SMPN 6 dan SMPN 1 Mataram berkualitas karena di sana bersekolah anak-anak yang orangtuanya berpendidikan tinggi dan ekonomi yang mapan.

Sehingga, untuk menggali partisipasi orang tua murid, tentu tidak terlalu sulit. Ia mengakui, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh besar kecilnya anggaran yang ada. SMPN 15 Mataram tidak memiliki sumber anggaran lain selain dana BOS yang nilainya mencapai Rp 1,3 miliar. Angka ini dicapai mengingat jumlah siswa di SMPN 15 Mataram tercatat 1.467 orang. Dari jumlah ini, Munahar menyebutkan 260 siswa tercatat sebagai penerima BSM (Bantuan Siswa Miskin) yang menandakan bahwa siswa bersangkutan tergolong miskin. BOS pun tidak sepenuhnya mampu mengcover kebutuhan sekolah, seperti penyelenggaraan kegiatan ekskul. Munahar mengaku, ketidakmampuan SMPN 15 Mataram bersaing dari segi kualitas dengan sekolah-sekolah lain seperti SMPN 6, SMPN 1 bahkan SMPN 2 Mataram, input yang terlalu berat. Ia mencontohkan, ketika pihak sekolah berinisiatif menyelenggarakan pengayaan, justru banyak siswanya yang absen. Baik ketika pengayaan ini dilakukan pada pagi hari maupun sore hari.

Tidak hanya itu, upaya sekolah untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik masih terhalang ketersediaan anggaran. Sehingga, diklat yang diikuti oleh beberapa guru selama ini murni menggunakan biaya pribadi. Ia sepakat bahwa besarnya anggaran sangat berkorelasi dengan kualitas. (fit/*)