Roadshow Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ke Sekolah-sekolah (3), Agar Target Kualitas Tercapai, Sekolah Harus ''Mahal''
Sama
dengan SMK, kualitas sebuah SMA juga salah satunya sangat ditentukan oleh
tingkat partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, akan
semakin berkualitas sekolah tersebut. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi
Sumardi, SH., (HDS) yang juga alumni SMAN 1 Mataram, dalam roadshow-nya ke SMAN 1 Mataram dan SMAN 7 Mataram juga menemukan
fakta keterkaitan partisipasi masyarakat dengan kualitas sekolah.
KEPALA
SMAN 1 Mataram, Fatwir Uzali kepada HDS secara tegas menyatakan, bahwa sekolah
itu harus ''mahal''. Lalu, siapa yang membayar kemahalan tersebut? Menurut dia,
sekolah terdiri dari tiga komponen. Yakni pemerintah, guru dan masyarakat dalam
hal ini orang tua siswa. ''Yang membayar kemahalan ini adalah yang tiga ini,''
sebutnya. Ia mengaku, jika hanya mengandalkan pemerintah, sekolah akan sulit
berkembang. Anggaran yang diberikan pemerintah tidak sebanding dengan yang diberikan
para orang tua.
Di
SMAN 1 Mataram yang dulunya berstatus RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar
Internasional), pemerintah hanya mampu memberikan dana rutin sekitar 10 - 20
persen saja dari total RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) senilai Rp
3,220 miliar. Beruntung dari pemerintah pusat SMAN 1 Mataram banyak mendapat
bantuan untuk pembangunan ruang kelas baru. Namun demikian, sulit menghindari
siswa masuk sore karena memang masih kekurangan ruang kelas.
Adapun
partisipasi orang tua siswa, lanjut dia, dimanfaatkan SMAN 1 Mataram untuk terus mendorong peningkatan kualitas
pendidikan di sekolah ini. Apalagi SMAN 1 Mataram, kata dia, memikili motto
kualitas adalah tradisi. Dan, partisipasi orang tua siswa sudah terbukti
berdampak positif terhadap kualitas. Fatwir menyebutkan, output siswa SMAN 1 Mataram banyak diterima di universitas favorit
di seluruh Indonesia.
Untuk
bisa mempertahankan kualitas tersebut, maka proses belajar mengajar harus
disupport finansial yang memadai. Selain itu pengadaan alat dan bahan mengajar
juga untuk membenahi infrastruktur sekolah, menciptakan kelas yang nyaman
dengan kelengkapan alat-alat elektronik. Selanjutnya, sekolah bertanggungjawab
terhadap amanah orang tua dari uang komite. Sekolah dengan segala bentuk
manajemen harus bisa membuat produk peningkatan kualitas. Sebagai salah
pembuktian kualitas SMAN 1 Mataram adalah diraihnya nilai UN tertinggi dari
jurusan IPA. Dimana, dari 11 nilai tertinggi itu, delapan diantaranya berasal
dari SMAN 1 Mataram. ''Orang tua tidak perlu khawatir, meskipun RSBI sudah
dicabut, tapi kita masih menggunakan manajemen RSBI,'' ujarnya.
Pihaknya,
demikian Fatwir, tidak bisa membayangkan bagaimana nasib sekolah tanpa
partisipasi masyarakat. ''Kalau tidak ada partisipasi, kita akan ubah manajemen
menjadi manajemen sangat sederhana yang hanya menjalankan rutinitas saja,''
tandas mantan Kepala SMAN 7 Mataram ini. Dengan manajemen sederhana ini, ia
memastikan sangat sulit melakukan langkah-langkah peningkatan kualitas SDM
apalagi pengembangan infrastruktur sekolah. SMAN 1 Mataram dengan 904 siswa,
selama ini, aku Fatwir banyak mengambil pekerjaan orang tua. ''Tapi kalau
tiba-tiba tidak ada partisipasi orang tua, inikan lucu,'' cetusnya.
Namun
demikian, SMAN 1 Mataram berkomitmen mempertahankan kualitas dan siap
mempertanggungjawabkan partisipasi masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban itu
berupa penyelenggaraan pendidikan secara berkualitas yang meliputi delapan
standar pendidikan. Khususnya kualitas pelayanan dan kualitas lulusannya dalam
berbagai event. Baik kompetisi akademik seperti olimpiade O2SN dan kegiatan
olahraga, seni dan lainnya.
Sementara
itu, di SMAN 7 Mataram yang sering menentang upaya sekolah menggali partisipasi
justru datang dari kalangan orang tua siswa yang notabene mengerti soal
partisipasi masyarakat. Ini terjadi lantaran masyarakat berpegang pada kata
pendidikan gratis. Menurut Kepala SMAN 7 Mataram, HM. Muslim, SPd., M.Ed.,
banyak kegiatan di sekolah ini pasti mandek jika tidak ada partisipasi
masyarakat. Selama ini, SMAN 7 Mataram melaksanakan 27 kegiatan ekskul. Bahkan,
80 persen anggaran penyelenggaraan ekskul itu bersumber dari partisipasi
masyarakat.
Namun
demikian, sekolah dengan 50 persen siswa miskin, masih banyak kekurangannya.
Salah satunya, dari delapan standar sekolah secara nasional, belum ada satupun
item yang mencapai angka 2. SMAN 7 Mataram sebagai sekolah baru, mendambakan
adanya pelatihan-pelatihan serta penguatan, namun ini masih terbentur anggaran.
Selain itu, SMAN 7 Mataram masih kekurangan delapan ruang kelas. Dua ruang
kelas telah rampung tepat waktu, karena adanya partisipasi masyarakat. Kondisi
kurangnya RKB ini mau tidak mau membuat PBM tidak nyaman, dimana satu kelas
diisi 45 siswa. Padahal idealnya menurut standar nasional 32 siswa.
Ini
sangat mempengaruhi kualitas siswa. Apalagi SMAN 7 Mataram masih menerapkan jam
sekolah siang hari. ''Kalau masuk siang kemampuan anak berpikir kurang, mereka
cenderung mengantuk. Dampak yang paling nyata adalah pengelolaan sekolah,''
sebutnya. (fit/*)
Komentar