 |
I Wayan Sugiartha |
Mataram
(Suara NTB) –
Wakil
Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha mengkritisi penanganan masalah
kebersihan di Kota Mataram. Pasalnya, belum lama Kota Mataram menyabet
penghargaan tertinggi dalam bidang kebersihan lingkungan, yakni Adipura. Kini,
agenda rutin penanganan kebersihan seperti gotong royong sudah tidak lagi
terdengar gaungnya.
‘’Yang
namanya kebersihan ini kan wajib
hukumnya. Ada plangnya kebersihan adalah sebagian dari iman. Kan itu,’’ ujar
Wayan kepada Suara NTB di Kantor
Walikota Mataram, Rabu (25/9) kemarin. Sehingga, upaya-upaya penanganan masalah
kebersihan, menurut dia, memang harus rutin dilakukan. Dengan ‘’raibnya’’
kegiatan gotong royong yang biasanya sangat sering dilakukan setiap akhir
pekan, seolah menegaskan kalau upaya gotong royong beberapa bulan lalu itu, berorientasi
pada target Adipura semata.
‘’Kentara
seperti itu. Begitu lewat masa waktu penilaian tim Adipura, sudah selesai
jadinya,’’ keluhnya. Apalagi, untuk penanganan kebersihan, sambung politisi PDI
Perjuangan ini, masyarakat sesungguhnya tidak gratis. Masyarakat sudah
dibebankan membayar retribusi kebersihan. Tidak saja retribusi kebersihan yang
langsung ditambahkan pada rekening air minum PDAM, tapi juga retribusi
kebersihan yang dipungut oleh tiap-tiap lingkungan.
Seharusnya,
dengan adanya pungutan retribusi kebersihan dari sana sini, maka pemerintah
wajib memberikan jaminan kebersihan di Kota Mataram. Wayan menilai pemerintah
dalam hal ini belum memberikan imbal balik yang memadai terhadap apresiasi
kepatuhan masyarakat membayar retribusi kebersihan. ‘’Jangan sampai masyarakat
tidak mau membayar retribusi karena merasa tidak pernah dibersihkan,’’
tandasnya.
Ia
menyarankan, dengan atau tanpa penilaian Adipura, kalangan Pemkot Mataram tetap
rutin membangun upaya-upaya penanganan kebersihan seperti gotong royong. Pihaknya,
sambung Wayang memang memahami minimnya biaya dan kendaraan operasional yang
kadang dikeluhkan. Namun, katanya, hal itu bukan kendala. Wayan menyarankan
pihak Dinas Kebersihan melakukan inovasi. ‘’Kan bisa minta ke provinsi,
bagaimanapun Mataram sebagai ibukota provinsi. Kenapa tidak minta, misalnya
untuk bantuan kendaraan operasional atau apa untuk membantu meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
Kalau
kekurangan petugas dijadikan alasan, wayan menegaskan untuk petugas sudah ada
anggarannya tersendiri. ‘’Kita tidak pernah mengurangi untuk anggaran
operasional itu, baik Dinas Kebersihan maupun Dinas PU,’’ katanya. (fit)
Komentar