 |
Tunjukkan KMS |
Mataram
(Suara NTB) –
Sekda
Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., Direktur RSUD Kota Mataram, dr. HL.
Herman Mahaputra dan Kadikes Kota Mataram dr. Usman Hadi, Senin (7/10) kemarin
lagi-lagi dipanggil Komisi II DPRD Kota Mataram. Rapat kerja yang membahas
maraknya laporan masyarakat terkait pemanfaatan KMS (Kartu Mataram Sehat),
sempat memanas.
Terjadi
adu argumen antara Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos.,
dengan Sekda Kota Mataram dan dengan Direktur RSUD Kota Mataram. Ia meminta
masyarakat pengguna jasa KMS tidak dipersulit ketika membutuhkan pelayanan di
RSUD Kota Mataram. Sebab, hingga saat ini sudah ada tiga laporan yang masuk
melalui Dewan terkait pelayanan RSUD Kota Mataram dalam melayani pasien KMS.
‘’Menghina KMS sama dengan menghina Walikota,’’ ujarnya. Katanya, ia dan
rekan-rekannya di Komisi II bukan hanya duduk di belakang meja. Terhadap
laporan yang masuk, pihaknya juga melakukan pengecekan di lapangan. Dalam
kesempatan itu, ia meminta komitmen RSUD Kota Mataram supaya ada alur yang
jelas pascapasien menerima rujukan dari Puskesmas.
Ditambahkan,
anggota Komisi II DPRD Kota Mataram Yeyen Seprian Rachmat, KMS belum bisa
memenuhi kapasitas sumberdaya manusia, dan sumber daya finansial. Menurut
politisi Partai hanura ini, KMS belum mempunyai perangkat kebijakan yang
memadai. Ia menyarankan supaya Perwal terkait KMS direview dengan menekankan
poin-poin penting yang perlu disosialisasikan. Ia menyadari program gratis
memang sangat berat bagi Pemkot Mataram. Namun, terhadap kasus yang telah
terjadi harus segera dicarikan solusinya.
Rupanya,
merasa terus-terusan dipersalahkan sebagai buntut peluncuran KMS, Sekda dan
Direktur RSUD Kota Mataram terkesan ‘’menyerang’’ Ketua Komisi II. ‘’Yang ibu
percaya ini, kita atau orang yang melapor ini,’’ tanya Sekda Kota Mataram,
Makmur Said kepada Ketua Komisi II. Makmur menyayangkan setiap ada satu atau
dua kasus, Komisi II langsung reaktif dengan memanggil eksekutif. Katanya,
beberapa laporan masyarakat yang masuk ke Dewan bersifat kasusistis. Ia
menegaskan bahwa program pelayanan kesehatan gratis menggunakan KMS, sedang
berjalan. Ia meminta RSUD Kota Mataram diberi kesempatan melaksanakan program
tersebut. Ia berjanji tiga bulan ke depan, program ini akan dievaluasi.
Konsep
RSUD Kota Mataram, demikian Makmur yang tiba di DPRD Kota Mataram terlambat
satu setengah jam dari jadwal yang ditetapkan, tetap mengedepankan pelayanan
prima. ‘’Beri kami kesempatan, jangan kami dipanggil kasus per kasus begini,’’
keluhnya. Sekda menjelaskan, program KMS ini baru berlangsung sebulan lebih,
sehingga masih menemui kendala di sana sini. Katanya, kartu berwarna kuning
yang dibubuhi tanda tangan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh berjudul KMS itu
hanya menggratiskan rawat inap kelas III. ‘’Kalau sekadar lewat, tidak rawat
inap, harus bayar,’’ cetusnya.
KMS
tersebut, sambung Makmur diperuntukkan bagi warga yang hampir miskin dan hampir
kaya yang tentu tidak memiliki fasilitas Jamkesmas maupun Jamkesda. Ia menuding
banyak masyarakat seolah-olah miskin ketika ada program berbau gratis. Pihaknya
belum bisa melakukan sosialisasi yang maksimal karena terkendala belum cairnya
anggaran untuk itu.
Pada
kesempatan yang sama, Direktur RSUD Kota Mataram, dr. HL. Herman Mahaputra justru
mempersalahkan pasien. Katanya, banyak pasien minta dilayani seenaknya.
‘’Jangan anak buah saya disalahkan. Kami abdi negara tapi ada batas
kewajaran,’’ ujarnya kesal. Ia menyatakan, bahwa setahun pendapatan RSUD Kota
Mataram sekitar Rp 1 miliar lebih. ‘’Kalau kami dipaksa mengeluarkan Rp 2
miliar, bulan depan dimana kami cari uang, sekarang saja kami tidak punya
uang,’’ tandasnya.
Senada
dengan Sekda, dr. Jack juga menyayangkan sikap Komisi II yang terkesan
mempersalahkan pihak RSUD Kota Mataram terkait KMS. ‘’Kalau semua pengaduan
ditampung, lalu dimana baiknya kami (RSUD Kota Mataram, red),’’ pungkasnya. (fit)
Komentar