Mataram
(Suara NTB) –
Pemkot
Mataram menunjukkan keseriusannya dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah
ini. Keresiusan tersebut nampak dari meningkatnya anggaran penangulangan
kemiskinan yang parkir dalam APBD perubahan Kota Mataram tahun anggran 2013.
Kepala
Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang kepada Suara
NTB di Mataram kemarin, menegaskan, TKPK atau Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kota Mataram, di dalamnya termasuk Bappeda, masih eksis dan terus
bekerja. Namun demikian, munculnya kemiskinan-keiskinan baru, sulit dihindari.
Masalah kemiskinan, katanya, adalah persoalan yang memang realitas kehidupan.
Tinggal
sekarang, bagaimana TKPK menskenariokan dan terus bekerja membuat program penanggulangan
kemisikinan dan mengkoordinasikannya. ‘’Mengenai berapa angkanya, itu domainnya
BPS (Badan Pusat Statistik, red),’’ sebutnya. TKPK, menurut Martawang hanya
berfungsi untuk mengkoordinasikan. Mengenai siapa yang bertugas mendata, jelas
BPS.
Sebab,
data-data kemiskinan yang dihimpun BPS berhubungan dengan pemerintah pusat.
‘’Tetapi yang jelas, tidak ada sedikitpun komitmen kita untuk mengurangi
peningkatan komitmen penanggulangan kemiskinan,’’ tegasnya. Buktinya, kata
Martawang, anggaran penanggulangan kemiskinan justru semakin meningkat dalam
postur APBD Perubahan Kota Mataram tahun anggaran 2013.
‘’Komitmen itu yang terus kita kawal,’’
cetusnya. Martawang membantah, meningkatnya anggaran penanggulangan kemiskinan
merupakan indikasi meningkatnya angka kemiskinan di Mataram. Dikatakannya,
persoalan kemampuan pencapaian, adalah persoalan realitas di lapangan. Sebab,
penanggulangan kemiskinan, bukan merupakan program yang berdiri sendiri. Ada
realitas tatanan ekonomi yang bersifat global dan nasional.
‘’Kalau
terjadi inflasi maka akan menyebabkan sebagian penduduk kita (Mataram, red) menjadi
korban dari itu semua,’’ jelasnya. Namun, sambung Martawang sebagai wujud
tanggung jawab menekan angka kemisikinan, penangulangan kemiskinan di Mataram
dilakukan secara ‘’keroyokan’’ lintas SKPD. Penanggulangan kemiskinan secara
terpadu oleh sejumlah SKPD inilah yang dikoordinasikan oleh TKPK.
Sejauh
ini, pihaknya masih menunggu hasil pendataan BPS mengenai angka kemisikinan di
Mataram. ‘’Kita tunggu angka ini supaya tidak menjadi debat table,’’ imbuhnya. Selama
ini, data kemisikinan yang dipegang TKPK, juga berasal dari data BPS. Yang
jelas, Pemprov NTB, kata Martawang sangat mengapresiasi komitmen Pemkot Mataram
dalam penanggulangan kemiskinan yang ditunjukkan dengan meningkatnya anggaran
untuk itu. (fit)
Komentar