PERINGATAN
HAN (Hari Anak Nasional) tahun 2014 di Kota Mataram diwarnai kondisi pemenuhan
hak anak yang belum merata. Mulai dari pendidikan, kesehatan hingga hak
mendapat tempat bermain, berekreasi dan berprestasi. Demikian disampaikan Ketua
Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati kepada Suara NTB, Rabu (23/7) kemarin.
Nyayu
mencontohkan keinginan anak-anak di pesisir beberapa waktu lalu. ‘’Mereka juga
ingin mendapat tempat bermain seperti teman-teman di kelurahan sebelahnya,’’
tuturnya. Menurut dia, pemenuhan hak anak secara merata menjadi tanggungjawab
bersama seluruh warga Kota Mataram. memang, lanjutnya, sejauh ini sudah banyak
yang dilakukan Pemkot Mataram.
Namun,
ke depan ia berharap peranan pemerintah terus ditingkatkan agar cita-cita
mewujudkan Mataram menuju kota layak anak 2018 bisa segera terwujud. Untuk itu,
koordinasi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) harus diperkuat. Politisi
PDI perjuangan ini tidak menampik SKPD masih ada yang jalan sendiri-sendiri
dalam program kota layak anak.
Salah
satu SKPD yang diangkap masih berjalan sendiri dengan program yang kurang
konkret adalah BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana). Nyayu
kembali mencontohkan, pascaditetapkannya Kelurahan Ampenan Tengah menjadi
percontohan kelurahan layak anak, hingga kini pembangunan rumah pemulihan gizi
belum juga terwujud. Karenanya ia meminta BPPKB lebih aktif lagi bergerak untuk
mengkoordinasikan semuanya. (fit)
Komentar