Pencairan Dana Bantuan Parpol Tunggu Audit BPK


Putu Juniartha
Mataram (Suara NTB) –
Bakesbangpol Kota Mataram akan segera mencairkan dana terakhir bantuan parpol. Namun , saat ini, pencairan dana bantuan parpol tersebut masih harus menunggu hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terlebih dahulu.

Demikian Kabid Politik dan Bina Ideologi Bakesbangpol Kota Mataram, Putu Juniartha menjawab Suara NTB di Kantor Walikota Mataram. Dikatakannya, pencairan dana bantuan parpol untuk lima bulan. Mengenai besaran dana bantuan parpol, sangat bervariatif, tergantung perolehan suara masing-masing parpol di DPRD Kota Mataram.

‘’Untuk anggota Dewan hasil tahun 2009 memang masih mendapatkan hak selama lima bulan,’’ terangnya. Juniartha memastikan, begitu audit BPK rampung, maka dana terakhir bantuan parpol juga segera diberikan. Bantuan parpol, tahap akhir tidak akan bisa cair kalau administrasi keuangan yang diperiksa BPK juga belum rampung.

Namun demikian, Juniartha memastikan, bantuan terakhir untuk parpol akan cair sebelum pelantikan anggota DPRD Kota Mataram periode berikutnya 6 Agustus mendatang. Peruntukan bantuan parpol sudah jelas ada ketentuannya. Salah satunya untuk penunjang mobilisasi, pendidikan politik dan lain sebagainya.

Ia tidak menampik masih ada parpol yang keliru menafsirkan bantuan parpol. ‘’Tapi nanti, apakah benar atau salah peruntukkan bantuan parpol, itu akan terlihat dari hasil audit BPK,’’ terangnya. Kekeliruan menafsirkan bantuan parpol, kata dia, tergantung dari tingkat pemahaman masing-masing parpol. Yang jelas, semua parpol yang mendapat kursi di parlemen memang sudah menggunakan dana bantuan parpol sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hanya saja, dalam hal pengadministrasiannya yang masih kurang. Juniartha menyebutkan, bantuan terbesar diterima oleh Partai Demokrat mengingat perolehan suaranya juga paling banyak.

Ia membantah sosialisasi peruntukan dana bantuan parpol minim. Justru ia menyoroti kepengurusan di parpol yang berbeda-beda memicu kekeliruan tersebut. ‘’Sekarang yang mempertanggungjawabkan di bidang keuangan si A, besoknya si B jadinya kan tidak nyambung,’’ ujar Juniartha. Ia menegaskan, sosialisasi tetap dilakukan setiap tahun. Bukan hanya ke parpol tapi juga ke masyarakat. (fit)

Komentar