Dari
Pendidikan, Insentif Kader Posyandu hingga Nasib Perajin Cukli
Mataram
(Suara NTB) –
Reses
menjadi momentum yang cukup dinanti oleh anggota DPRD Kota Mataram, I Gusti
Bagus Hari Sudana Putra, SE. Ia meyakini banyak masalah yang dihadapi
masyarakat. Benar saja, pada reses yang telah dijalaninya sejak Sabtu (1/11)
hingga Selasa (4/11), begitu banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada
dirinya.
Berbaur
dan duduk satu forum dengan warga membuat anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram
ini mengetahui secara langsung apa yang menjadi keinginan masyarakat. Uniknya,
Gus Hari, sapaan akrab Menggala Utama Pecalang Sikep Cakra Yudha NTB ini, tidak
hanya mengambil lokasi reses di basis suara yang telah menghantarkannya menjadi
anggota Dewan.
Gus
Hari juga menggelar reses di daerah-daerah yang selama ini tidak pernah
disentuh oleh anggota Dewan dari dapil Cakranegara. Seperti diketahui, Wakil
Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mendulang suara signifikan pada Pileg lalu
dari Lingkungan Karang Jasi. Namun demikian, reses juga dilaksanakan Gus Hari
di Negara Sakah, Sweta Timur, Rungkang Jangkuk dan Lingkungan Karang Lelede. Rabu
(5/11) dirinya siap menggelar reses di Banjar Jeruk Manis.
Bahkan
Gus Hari bertekad, dalam lima tahun ke depan semua daerah di Cakranegara akan
dikunjunginya secara bergilir. Aspirasi yang mengemuka dalam kesempatan tatap
muka langsung dengan konstituennya itu, masih seputar masalah klasik, seperti
pendidikan dan kesehatan. Tetapi di luar masalah pendidikan dan kesehatan
sesungguhnya masih banyak aspirasi masyarakat yang tentu membutuhkan perhatian
pemerintah.
Seperti
masalah tenaga kerja, infrastruktur jalan lingkungan dan drainase. Yang tidak
kalah pentingnya adalah aspirasi dari kader Posyandu yang mengeluhkan minimnya
insentif mereka. Oleh Pemkot Mataram, kader Posyandu hanya diberikan insentif
Rp 50 ribu per bulan yang diambil tiap tiga bulan. Menurut Gus Hari, kondisi
ini berkebalikan dengan tuntutan Pemkot Mataram menjadikan kader Posyandu
sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
‘’Seharusnya
disesuaikan dengan kelayakan hidup. Ya
kisarannya Rp 100 ribu per bulan,’’ ujar Ketua Orari Kota Mataram ini. Sementara
itu walaupun Pemerintah pusat telah mencanangkan pendidikan gratis namun pada
praktiknya tidak berkorelasi di daerah. ‘’Malah kartu Jamkesda yang kuning itu
sudah tidak berlaku lagi,’’ kata Gus Hari. Pada bidang pendidikan, selain
terungkap kekurangan guru SD, juga masalah aset Pemkot Mataram berupa bangunan
SDN 14 Cakranegara yang diduga berdiri di atas lahan milik warga bernama Dewa
Gede Rene.
Saat
reses ke Rungkang Jangkuk, pengusaha hotel ini juga menemukan fakta nasib
perajin cukli di daerah tersebut yang kian terpuruk. Terhadap aspirasi
masyarakat di dapil Cakranegara Gus Hari akan menyuarakan hal itu dalam
berbagai kesempatan rapat kerja bersama eksekutif. Ia berharap aspirasi
masyarakat dapat ditindaklanjuti dalam APBD Kota Mataram 2015 mendatang. (fit)
Komentar