Mataram
(Suara NTB) –
Walikota
Mataram H. Ahyar Abduh menerima Tim Pokja Kajian Staf Ahli Kepala Staf Angkatan
Darat (KASAD) dari Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD), di Pendopo Walikota
Senin (3/11). Tim yang terdiri dari tiga Perwira Tinggi TNI AD masing-masing
Brigjen. Arminson, Kol. Agustin Silitonga, dan Kol. Wicitra Wisnu, didampingi
Komandan Kodim 1606 Djarot Sunarso.
Pimpinan
rombongan Brigjen. Arminson menyampaikan kehadiran timnya di Mataram, selain
untuk mengumpulkan data berkaitan dengan bidang ideologi dan politik, juga
melakukan survai terkait keberadaan Kodim 1606 yang saat ini memiliki wilayah
kerja sangat luas meliputi tiga kabupaten/kota. Yakni Kabupaten Lombok Barat,
Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Utara. "Mestinya satu Kodim men-cover
satu Kabupaten atau Kota", terang Arminson.
Karenanya,
lanjut Arminson, Markas Besar TNI AD melakukan survai ke tiga wilayah untuk
memastikan langkah yang akan diambil ke depan. Dengan kondisi saat ini yang
wilayah kerjanya berada dalam bentangan lebih dari 100 kilometer dari ujung
utara sampai dengan ujung selatan Pulau Lombok, kemungkinan besar TNI AD akan
mengambil keputusan untuk memecah keberadaan Kodim 1606 demi memaksimalkan
peran dalam menjaga kondusivitas keamanan wilayah baik di wilayah Mataram,
Lombok Barat, maupun Lombok Utara.
Sebenarnya,
kata Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, sampai saat ini pihaknya tidak mengalami
kendala berarti meski berbagi satu Kodim dengan Lombok Barat dan Lombok Utara.
Namun, akan sangat baik bila Mataram memiliki satu Kodim sendiri sebagai satu
upaya antisipasi kemungkinan-kemungkinan ke depan. Walikota mengaku sedikit
sulit bertemu langsung dengan Komandan Kodim 1606 bila yang bersangkutan tengah
mengikuti kegiatan di wilayah lain pada saat yang bersamaan.
Sedangkan
mengenai koordinasi di bidang keamanan lanjut Walikota, sampai saat ini masih
terjalin dengan baik. Potensi-potensi ancaman di Mataram relatif kecil,
walaupun Mataram termasuk kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta
sangat heterogen. Bahkan di tahun 2014 ini hampir tidak ditemui konflik antar
kelompok masyarakat. Di tahun sebelumnya, tahun 2013, hanya terjadi empat
konflik dalam skala yang tidak terlalu menonjol serta dapat segera teratasi secara
tuntas. "Masyarakat Kota Mataram cenderung tidak memiliki sikap yang
frontal", tuturnya.
Cara
penanganan konflik sosial di Kota Mataram ini mendapat perhatian khusus dari
tim Staf Ahli Kasad. Model penanganan konflik yang dapat menuntaskan masalah
tanpa efek sosial yang panjang semacam ini akan dibawa ke Mabes TNI AD di
Jakarta untuk dijadikan contoh penanganan konflik di daerah lain yang mengalami
konflik. Sedangkan mengenai survai keberadaan Kodim, tim juga akan menemui
Bupati Lombok Barat dan Bupati Lombok Utara untuk membicarakan hal yang sama,
agar Mabes TNI AD dapat segera mengambil langkah penyesuaian yang sejak
pemekaran wilayah sampai dengan saat ini belum juga dapat dilaksanakan. (fit)
Komentar