Mataram
(Suara NTB) –
Bermunculannya
masalah terkait aset di Kota Mataram, membuat Ketua Pansus Aset DPRD Kota
Mataram, Drs. HM. Zaini, gerah. Ia menuding Pemkot masih menomorduakan
persoalan aset. Padahal, masalah aset inilah yang selalu membuat Pemkot Mataram
gagal meraih opini WTP (Wajar Dengan Pengecualian).
‘’Padahal
aset ini masalah besar. Tapi BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) lebih
mendahulukan masalah keuangan ketimbang aset. Aset ini masih jadi urusan nomor
dua,’’ kata Zaini menjawab Suara NTB
di ruang kerjanya, Senin (19/1). Bahkan ia menangkap kesan kalau BPKAD malas
mengurus aset yang wujudnya sudah tidak ada.
Karenanya,
Rabu (21/1) besok, Pansus Aset berencana memanggil jajaran Pemkot Mataram untuk
melakukan persentasi masalah aset. ‘’Jadi kita akan undang Sekda, BPKAD dan
beberapa SKPD yang telah mengusulkan penghapusan aset,’’ terangnya.
Zaini
menggambarkan ada persoalan besar terkait aset di Kota Mataram. Sehingga dalam
kesempatan persentasi nantinya, Pansus tidak hanya akan fokus pada usulan
penghapusan aset yang diajukan BPKAD Kota Mataram sebesar Rp 45 miliar, tapi
juga segala hal yang bersinggungan dengan persoalan aset. Termasuk aset SMP 6
Mataram yang sempat menjadi temua BPK.
‘’Sering
sekali hal-hal sepele itu tidak diperhatikan oleh Pemkot Mataram,’’ keluhnya.
Zaini mencontohkan, maraknya pembangunan trotoar dengan menggunakan batu sikat.
‘’Terus bongkaran paving bloknya dibawa kemana? Inikan ndak jelas,’’ cetusnya. Ia
menegaskan, Pansus tidak pada posisi sebagai apprisal, tetapi lebih pada memastikan keberadaan aset.
Dikatakan
Zaini, Pansus akan mencocokan data aset dengan fakta keberadaan aset itu
sendiri. ‘’jangan sampai aset yang diusulkan untuk dihapuskan itu ternyata barangnya
tidak ada,’’ ucapnya. Untuk itu, Pansus akan mempertanyakan kepada jajaran
Pemkot Mataram saat presentasi besok, apa urgensi penghapusan aset.
Sejauh
ini Pansus yang beranggokan seluruh ketua fraksi yang ada di DPRD Kota Mataram
belum bisa memberi gambaran apakah akan menyetujui usulan penghapusan aset itu
atau sebaliknya. Sebelumnya Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra, SE.,
membantah pihaknya tidak serius mengurus masalah aset. Pihaknya tetap
memprioritaskan masalah aset. (fit)
Komentar