TARGET
Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang menginginkan rumah tidak layak huni nol,
diapresiasi kalangan Dewan. Hanya saja, menurut anggota Komisi IV DPRD Kota
Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., dalam intervensi rumah tidak
layak huni itu, kerap tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
Sebagai
kota yang sudah maju, dengan klaster cukup tinggi tidak dipungkiri masih ada
rumah tidak layak huni. ''Jadi rumah-rumah itulah yang seharusnya kita cross check, lalu kita data, seperti apa
sebenarnya penanganannya. Jangan hanya lips
service saja,'' pintanya. Apalagi tahun 2015 ini merupakan tahun politik.
Karena,
lanjut Gus Hari, masyarakat sudah tahu semua apa saja yang telah dilakukan
pemerintah sekarang. ''Apa progress report
yang dilakukan. Apa-apa saja Pemeliharaan yang telah dilakukan,'' ujarnya.
Dikatakannya, di enam kecamatan di Kota Mataram masih banyak rumah tidak layak
huni. Politisi Demokrat ini sanksi dengan target rumah tidak layak huni nol
yang sampaikan Walikota.
Pasalnya
bangunan-bangunan yang notabene aset Kota Mataram seperti MWP (Mataram Water
Park) tidak terurus. Gus Hari meminta Pemkot Mataram tidak muluk-muluk memasang
target penanganan rumah tidak layak huni. Ia lebih sepakat kalau target
penanganan rumah tidak layak huni untuk mengurangi rumah tidak layak huni.
Namun demikian, sambungnya, bukan tidak mungkin Pemkot Mataram bisa mencapai
target rumah tidak layak huni nol asalkan ada keseriusan dari dinas atau Pemkot
Mataram.
Menurutnya,
pola pemberian bantuan terhadap pemilik rumah tidak layak huni, tidak relevan
dengan kondisi yang ada. ''Kalau kita liat kondisi kekinian, kita lihat
sekarang harga bahan bangunan luar biasa,'' katanya. Apalagi misalnya
masyarakat yang diberi bantuan tidak mumpuni di bidang pertukangan, tentu harus
merogoh kocek lagi untuk membayar upah tukang. Selain itu, kata Gus Hari,
standar rumah tidak layak huni harus diperjelas. Ia lebih setuju bantuan rumah
tidak layak huni dengan pola bedah rumah. (fit)
Komentar