Dari Satpol PP hingga RSUD Kota Mataram
 |
Gabungan komisi DPRD Kota Mataram |
Mataram
(Suara NTB) –
Pembahasan
perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2015 dilakukan marathon. Setelah
merampungkan pembahasan di internal empat komisi yang ada di DPRD Kota Mataram,
Senin (3/8) kemarin DPRD Kota Mataram melangkah ke agenda rapat gabungan
komisi. Rapat gabungan komisi yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi
Sumardi, SH., dimanfaatkan oleh komisi-komisi untuk mempertajam penambahan
berikut pengurangan anggaran.
Pantauan
Suara NTB di ruang rapat itu, sorotan
komisi merata pada segala urusan. Mulai dari anggaran untuk Satpol PP Kota
Mataram, hingga anggaran untuk RSUD Kota Mataram. Bahkan rumah sakit tipe B itu
mendapat sorotan paling banyak dari tiga komisi yang ada di DPRD Koata Mataram,
kecuali Komisi I.
Anggota
Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., mengusulkan perlunya ada tambahan
anggaran untuk penambahan sarana prasarana Satpol PP Kota Mataram. Memang,
lanjutnya, dalam perubahan APBD Kota Mataram, Satpol PP diusulkan bertambah
anggarannya untuk pengadaan satu unit kendaraan roda empat. Namun itu, kata
anggota Dewan dari PKS ini belum cukup karena Satpol PP juga masih membutuhkan
kendaraan operasional lainnya.
Wakil
Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., saat membacakan hasil
rapat internal Komisi II, mempertanyakan pagu anggaran retribusi parkir yang
dibebankan kepada RSUD Kota Mataram sebesar Rp 42 juta per tahun atau Rp 116
ribu per hari apakah sudah sesaui dengan potensi parkir yang ada di RS milik
Pemkot Mataram itu.
Wakil
Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH., dalam poin 9 hasil
rapat komisi III juga mempertanyakan kelanjutan pembangunan RSUD Kota Mataram. Sementara
itu, pertanyaan yang berhubungan dengan RSUD Kota Mataram, paling banyak
dilontarkan Komisi IV DPRD Kota Mataram.
‘’Anggaran
pembangunan RSUD Kota Mataram senilai Rp 5 miliar dari DBH-CHT, apakah ada
penambahan ruang perawatan kelas III yang nantinya sangat berguna bagi
masyarakat kurang mampu,’’ tanya Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir,
S.Kep., dalam poin pertama hasil rapat internal Komisi IV DPRD Kota Mataram.
Berikutnya, politisi Golkar ini juga mempertanyakan, penambahan anggaran untuk
program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)
sebesar Rp 4,6 miliar, dialokasikan untuk apa saja. (fit)
Komentar