Mataram
(Suara NTB) –
Langkah
Pemkot Mataram yang diduga memangkas anggaran pengamanan Pilkada Kota Mataram
oleh Polres Mataram, disesalkan oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi,
SH. Pemangkasan anggaran pengamanan Pilkada dinilai sebagai bentuk tindakan
menghambat Pilkada Kota Mataram.
Anggaran
yang telah disepakati di DPRD Kota Mataram bahwa hibah anggaran pengamanan
Pilkada Kota Mataram 2015 kepada Polres Mataram, sebesar Rp 1 miliar. Eksekutif
dikabarkan akan melakukan pemangkasan anggaran pengamanan Pilkada oleh Polres
Mataram dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. Mestinya, kata Didi, eksekutif
pada posisi menjalankan apa yang menjadi kebijakan bersama antara eksekutif dan
legislatif beberapa waktu lalu.
‘’Kalau
tidak dilaksanakan seluruh kesepakatan, eksekutif harus berbicara dengan
Dewan,’’ tutur Didi menjawab Suara NTB
di DPRD Kota Mataram, Kamis (15/10). Namun demikian, ia akan mengecek kebenaran
informasi pemangkasan anggaran pengamanan Pilkada Kota Mataram itu. Kalau
benar, lanjut orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini, langkah pemangkasan
anggaran pengamanan Pilkada Kota Mataram ini akan menjadi bahan penilaian atas
kinerja eksekutif.
Pasalnya,
sebelumnya DPRD Kota Mataram telah bersurat kepada eksekutif untuk memback up seluruh lembaga terkait Pilkada.
‘’Ini tentu arahnya pada masalah anggaran ,’’ imbuhnya. Didi mengimbau
kesepakatan itu mestinya dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, dengan
membentuk Perwal.
‘’Etikanya
itu, eksekutif harus berbicara dengan Dewan,’’ katanya. Dewan, lanjut Didi,
akan mempertanyakan hal ini kepada Pemkot Mataram. Dewan akan menilai
alasan-alasan yang dikemukakan eksekutif secara objektif. Bahkan bila
diperlukan, pihaknya akan mengundang para pihak terkait, khususnya Polres
Mataram untuk melakukan konfirmasi terkait dana pengamanan Pilkada Kota
Mataram.
Komentar