Mataram
(Suara NTB) –
Kalangan
anggota DPRD Kota Mataram menyayangkan terjadinya dugaan tumpang tindih program
oleh tiga SKPD yang menjadi temuan Inspektorat Kota Mataram. Dewan tidak
menampik bahwa program yang dilakukan SKPD, menjadi PR (Pekerjaan Rumah, red)
besar bagi pimpinan daerah Kota Mataram dalam hal mengoptimalkan anggaran yang
ada.
‘’Sebenarnya
tumpang tindih program itu, tidak boleh terjadi,’’ sesal Sekretaris Komisi III
DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat kepada Suara
NTB di ruang kerjanya, Senin (4/4). Karena, program di masing-masing SKPD
sudah melalui proses MPBM (Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat). ‘’Inikan
sebenarnya tinggal bagaimana SKPD membagi mana yang menjadi urusan dasar bagi
SKPD-nya. Mana yang memang lintas sektoral,’’ demikian Ismul.
Untuk
menghindari terjadinya tumpang tindih program, baik Bappeda maupun Sekda
sebagai user harus melihat program yang bersangkutan menjadi domain SKPD mana.
Sebab, lanjut politisi PKS ini, kepala daerah akan kesulitan menilai kinerja
para pembantunya kalau program yang sama juga dikerjakan oleh SKPD lain.
‘’Banyak
taman-taman dibangun bagus tetapi tidak terawat. Tetapi ketika kita tanyakan,
ada kesan saling lempar tanggungjawab,’’ ujarnya. Pihaknya tidak menginginkan
hal-hal seperti itu terjadi kembali. Ismul sepakat dengan pendapat Wakil
Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana bahwa inovasi SKPD jangan sampai
mengedepankan ego sektoral.
Hal
ini, akan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Ia mengingatkan kepada SKPD
tidak hanya serius menggarap program yang bersumber dari dana pusat. ‘’Tetapi
program yang dari APBD ini dibuat-buat. Justru yang anggarannya dari daerah
diorientasikan pada sebesar-besarnya kepentingan masyarakat,’’ imbuhnya.
Ismul
tidak menyangkal bahwa lolosnya program yang sama dalam penganggaran di APBD,
karena saat pembahasan APBD, hal-hal yang dibahas masih bersifat umum. Namun,
ke depan, kata Ismul pantauan terhadap SKPD dilakukan saat rapat evaluasi per
tiga bulan. Untuk itu SKPD diminta terbuka terkait kegiatannya setelah
disetujuinya SKPD terkait mengelola anggaran.
‘’Tapi
tidak ada koordinasi sehingga terjadi tumpang tindih. Harusnya revisi itu duduk
bersama antar SKPD terkait. Mana yang menjadi domain SKPD masing-masing. (fit)
Komentar