 |
| Misban Ratmaji |
ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., meminta Pemerintah Kota Mataram mengkaji penerapan sistem pembayaran parkir menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) sebagai solusi alternatif dari metode pembayaran tunai maupun QRIS yang selama ini dinilai belum efektif.
Dia
menyampaikan bahwa penggunaan QRIS sebagai metode utama pembayaran parkir kerap
menemui kendala teknis dan praktis di lapangan. Banyak pengguna jasa parkir
yang tidak menggunakan QRIS karena dianggap lambat dan mempersulit proses
keluar masuk kendaraan, terutama di area yang ramai dan padat.
"Kita
sudah berkali-kali sampaikan, jangan jadikan QRIS sebagai satu-satunya opsi
pembayaran. Orang yang buru-buru justru enggan pakai QRIS. Mereka lebih memilih
bayar tunai karena lebih cepat dan praktis," ujar Misban.
Sistem
pembayaran tunai pun tidak lepas dari kritik. Selain rentan terhadap kebocoran,
pencatatan yang tidak transparan sering kali membuat aliran dana parkir tidak langsung
masuk ke kas daerah. Sejumlah jukir (juru parkir) dikabarkan lebih memilih
menerima uang tunai lalu mentransfer secara manual ke rekening pribadi sebelum
akhirnya disetor ke pemerintah daerah.
"Selama
ini sistem QRIS dan tunai masih rentan disalahgunakan. Uangnya masuk dulu ke
rekening pribadi, baru nanti ditransfer ke pemerintah. Itu yang membuat
pengawasan sulit dan potensi kebocoran tinggi," tegasnya.
Sebagai
solusi, politisi Hanura ini meminta Pemkot Mataram menjajaki penerapan sistem
EDC atau mesin gesek seperti yang digunakan di perbankan atau bandara. Mesin
ini akan terhubung langsung dengan rekening kas daerah sehingga setiap
transaksi masuk secara real time, tanpa melalui perantara pribadi.
"Mesin
EDC bisa menjadi inovasi penting. Dengan sistem ini, siapa pun jukirnya, uang
tetap masuk ke kas daerah. Bahkan jika jukirnya berganti atau dipindah ke
wilayah lain, tidak ada masalah karena alatnya yang terkoneksi langsung ke
pemerintah," terangnya.
Biaya
investasi mesin EDC disebut cukup terjangkau, berkisar di bawah Rp500 ribu per
unit. Mesin ini akan menjadi tanggung jawab jukir atau bisa difasilitasi
pemerintah melalui kerja sama dengan pihak perbankan, seperti Bank NTB.
"Kita bisa kerja sama dengan bank daerah. Mereka yang siapkan mesin, kita tinggal pakai. Dan ini bukan hal baru, di tempat lain sudah ada yang terapkan. Tinggal kita uji coba di Mataram," imbuh Misban.
Komentar