Pemkot Mataram Diminta Tertibkan Cidomo yang Beroperasi di Jalanan

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, IGB Hari Sudana Putra, SE., kembali menyoroti keberadaan Cidomo—alat transportasi tradisional yang ditarik oleh kuda—yang beroperasi di wilayah Kota Mataram. Selain dinilai menimbulkan masalah kebersihan, kehadiran Cidomo dari luar daerah juga dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas dan estetika kota.

 

Hal ini disampaikan Gus Arik, sapaan akrabnya, dalam rapat gabungan komisi-komisi dewan di DPRD Kota Mataram, Kamis (17/7). “Kadang-kadang kan mereka ini terlewatkan dari konsentrasi kita waktu itu,” ujarnya. Ia menyebut bahwa kotoran kuda yang ditinggalkan di jalanan telah menimbulkan persoalan kebersihan dan kesehatan yang serius.

 

Politisi Partai Demokrat ini menilai bahwa upaya penertiban sebenarnya sudah pernah dibahas bersama Dinas Perhubungan. Namun hingga kini, masalah tersebut belum tertangani secara tuntas. Ia menyoroti maraknya Cidomo dari luar Kota Mataram yang masuk dan beroperasi di kota, terutama di sekitar pasar-pasar tradisional.

 

“Banyak sekali Cidomo di luar Kota Mataram masuk Kota Mataram, beroperasi di Kota Mataram. Mereka angkut di beberapa pasar tradisional,” ungkapnya.

 

Untuk itu, Gus Arik mendorong adanya sistem identifikasi atau penandaan yang jelas terhadap Cidomo yang berasal dari wilayah Kota Mataram. Misalnya, dengan memberikan warna atau tanda khusus agar petugas mudah membedakan mana Cidomo lokal dan mana yang dari luar daerah.

 

Selain itu, anggota dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini juga mengkritisi perilaku sebagian kusir Cidomo yang tidak membuang kotoran kudanya secara tertib. “Begitu kotorannya ditampung, nanti ndak ada orang, dilepas pak ujungnya. Jadi berserakanlah kotoran itu,” katanya.

 

Meski demikian, ia melihat potensi pengelolaan limbah kotoran kuda tersebut. Menurut anggota dewan tiga periode ini, jika para kusir memiliki kesadaran dan kreativitas, kotoran tersebut dapat dicampur dengan sekam atau limbah organik rumah tangga untuk dijadikan pupuk.

 

Kesadaran itu, lanjutnya, harus terus disampaikan secara berkelanjutan. Ia bahkan menyarankan agar pendekatan reward and punishment diterapkan oleh pemerintah atau dinas terkait sebagai bagian dari upaya perubahan perilaku. “Harapan kita, Dinas Perhubungan, Pak Ketua. Itu secara umumnya lah,” demikian Gus Arik.