Dewan Tolak Rakor dengan Sekda

DPRD Kota Mataram menolak Rakor (Rapat Koordinasi) dengan Sekda Kota Mataram Jumat (29/5) kemarin. Padahal kehadiran Sekda, Ir. HL. Makmur Said, MM., di DPRD setempat, sedianya mewakili Wali Kota Mataram H. Moh. Ruslan, SH. Dewan ngotot rakor harus dihadiri orang nomor satu di Mataram tersebut secara langsung tanpa berwakil.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Ahmad Tauhid, SHI kepada Suara NTB Jumat kemarin usai menghadiri sidang yang berujung pada batalnya rakor itu digelar, di ruang komisi II membenarkan batalnya rakor dimaksud. Menurut dia, kehadiran wali kota dalam rakor tersebut sangat penting artinya, mengingat banyak agenda yang akan dikonfirmasi. Menurut Dewan, hanya wali kota yang bisa menjawabnya.
Agenda tersebut antara lain, pembahasan empat raperda, masing-masing raperda pendidikan, pengelolaan keuangan daerah, dana cadangan Pilkada Kota Mataram 2010 dan raperda donasi pihak ketiga.Agenda yang tidak kalah pentingnya, demikian Tauhid, soal LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) wali kota yang sampai saat ini belum sempat dibahas oleh wakil rakyat di parlemen, serta ingin menyelesaikan pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara).
''Ini maksudnya, begitu Dewan baru masuk, bisa langsung berjalan,'' ujarnya. Dia menghitung waktu efektif anggota DPRD periode 2004 - 2009 ini tinggal dua bulan. Tauhid membantah minimnya waktu yang tersisa dengan banyaknya agenda yang belum terselesaikan dapat membuat produk hukum yang dihasilkan DPRD Kota Mataram, menjadi rendah kualitasnya. ''Walaupun tinggal dua bulan kita akan tetap mengutamakan kualitas'' tandasnya.
Dalam dua bulan ini, rencananya untuk membahas agenda - agenda yang belum terselesaikan. Dengan gagalnya rakor itu digelar, eksekutif menjadwalkan kembali rakor serupa, antara Senin atau Selasa mendatang. ''Ini sifatnya konfirmasi saja. Yang pasti kita ingin menjalin kemitraan yang lebih baik agar persepsi antara eksekutif dan legislatif, sama.