Persentase Kelulusan Melorot, Dewan Minta Dinas Dikpora Diaudit

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Ir. Made Slamet MM, meminta pihak terkait mengaudit penggunaan anggaran di Dinas Dikpora Kota Mataram. Itu menyusul melorotnya persentase kelulusan UN tingkat SMA, yang menempatkan Mataram pada peringkat ketujuh. Dia menilai anggaran yang parkir di Dinas Dikpora Kota Mataram tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh
Selain itu dia meminta Wali Kota Mataram, H. Moh Ruslan SH, segera mengevaluasi secara menyeluruh Dinas Dikpora Kota Mataram. ''Jangan hanya kulitnya saja, hanya seremonial saja,’’ cetusnya kepada Suara NTB, di kantornya, Kamis (18/6) kemarin.
Evaluasi ini, lanjutnya, mencakup semua bidang baik kinerja maupun anggarannya. Karena selama ini berapapun anggaran yang diajukan oleh eksekutif untuk pendidikan, tidak pernah diotak atik.
Bagi siswa yang tak lulus, politisi PDI-P ini menyarankan, segera mendaftar mengikuti ujian paket C. Menurut dia, tidak ada jalan lain bagi siswa yang belum beruntung itu selain harus mengikuti ujian paket C. Karena, saat ini perguruan tinggi sedang membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa.
Ia menyatakan sangat prihatin dengan hasil UN tingkat SMA untuk Kota Mataram. Selain persentase kelulusan yang turun hingga 24 persen, peringkat Kota Mataram juga melorot sangat jauh. ‘’Sekarang ini peringkat kelulusan kita nomor tiga dari bawah. Kalau begini, kapan kita bisa memberi kontribusi kepada Pemprov NTB dalam kaitannya dengan peningkatan IPM,’’ ujarnya sambil menambahkan, Mataram belum siap dengan kecijakan pemerintah pusat.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram Drs. HL Syai'i MM, membantah kalau anggaran untuk Dinas Dikpora tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. ‘’Kita sudah berusaha maksimal,’’ katanya. Terkait saran Dewan, agar siswa yang tidak lulus mengikuti ujian paket C, pihaknya sudah mendaftarkan semua siswa untuk hal tersebut.
Namun selain itu para siswa yang tidak lulus ini tetap diarahkan untuk mengulang. ‘’Kalau soal kebijakan pemerintah pusat, sudah kita laksanakan. Tapi kan pemerintah juga yang melanggarnya,’’ tandas Syafi’i.

Comments

Popular Posts