Pertahankan Likuiditas

KEBIJAKAN menghentikan penyaluran kredit per 1 Mei lalu oleh PT. Bank NTB mengundang sejumlah spekulasi. Ada yang menilai bank milik pemerintah daerah ini kekurangan likuiditas (Dana yang dipelihara pada kas bank dan saldo rekening pada bank sentral Bank Indonesia).
Salah satu pemegang saham yang juga Wali Kota Mataram, H. Moh Ruslan SH, kepada Suara NTB di ruang kerjanya Selasa (16/6) kemarin mengemukakan, pihaknya sudah mengetahui hal itu. Ia menilai penyebabnya kemungkinan karena pihak bank ingin mempertahankan likuiditas. Selain itu, kemungkinan lainnya bank ingin menyelesaikan kredit macet yang sempat menjadi sorotan.
Terkait penghentian kredit, para pemegang saham tidak mau masuk dalam masalah teknis. ‘’Itu dipegang oleh dewan dereksi,’’ cetusnya. Sejauh ini, lanjut Ruslan, dirinya belum melihat ada masalah serius di balik penghentian kredit, kecuali upaya mengembalikan likuiditas bank.
‘’Kita belum bisa menilai itu. Ini akan kita pertanyakan saat RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) nanti. RUPS, lanjut wali kota, khusus membicarakan masalah manajemen,’’ katanya. Namun ketika dikonfirmasi lebih jauh mengenai RUPS, orang nomor satu di Mataram ini tidak mau berkomentar lebih banyak soal itu.
Kendati demikian, ia tak menampik kalau kredit macet yang dialami oleh suatu bank, termasuk Bank NTB sangat erat hubungannya dengan personal jajaran direksi. Pasalnya, pemberian kredit tergantung kebijakan masing-masing jajaran direksi. ‘’Misalnya untuk kredit bernilai ratusan juta, harus mendapat persetujuan direksi yang tingkatannya paling bawah. Demikian pula dengan kredit bernilai miliaran rupiah, tentu harus mendapat restu dari Dirut Bank NTB. Jika kredit macet terus terjadi, maka rapor Bank NTB bisa dikatakan ‘’merah’’,’’ pungkasnya. (fit)