Dewan Minta Dinas Dikpora Tertibkan Sekolah yang Pungut Sumbangan
Mataram (Suara NTB) -Pungutan yang terjadi di sejumlah sekolah di Kota Mataram disayangakan oleh kalangan DPRD Kota Mataram. Anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi PPP, H Wildan SH, Sabtu (15/8) menilai, pungutan itu melanggar Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan yang sudah disahkan sejak beberapa bulan lalu.
Padahal, dalam Perda itu sudah jelas-jelas disebutkan bahwa Komite Sekolah dilarang menarik pungutan dari siswa. Lain halnya jika masyarakat yang ingin berpartisipasi. “Intinya Komite tidak boleh aktif memungut, apalagi sampai ada edaran untuk meminta sumbangan,” tegasnya. Menurutnya, alasan Komite Sekolah untuk memungut sumbangan dari siswa guna pembangunan fisik sekolah dan lainnya tidak dibenarkan.
Karena pembanguna fisik sekolah itu merupakan tanggung jawab pemerintah. ''Kalau sekolah butuh silahkan ajukan proposal ke Pemda,'' cetusnya. Sehingga tenaga pengajar fokus mejalankan tugasnya sebagai pendidik.Jika hal ini terus dibiarkan, sama artinya menindas masyarakat. Untuk itu, dalam hal ini pihaknya minta ketegasan dari Kepala Daeah untuk menindak pelaku pelanggaran Perda pendidikan.
Bagaimanapun juga, filosopi pendidikan adalah mencerdaskan bangsa. Sebaliknya jika kondisi ini terus dilakukan akan membodohi siswa. Mantan Ketua Pansus Pendidikan DPRD Kota Mataram ini meminta agar Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram segera menertibkan segala bentuk pungutan yang terjadi di sekolah. “Kalau sudah terlanjut harus dikembalikan,” katanya.
Dijelaskan Wildan, dalam aturan, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Komite Sekolah tidak ada menyebutkan komite bertugas memungut sumbangan dari siswa. Namun kalau sumbangan itu datang dengan inisiatif sendiri tampa diminta sah-sah saja, karena dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) peran serta masyarakat juga di harapkan.
Menurutnya, salah satu penyebab anjoknya nilai Ujian Nasional (UN) di Kota Mataram tahun 2009 ini, karena sekolah-sekolah terlalu fokus pada sumbangan yang belum dibayarkan oleh siswa. “Bagimana mau ujian dengan tenang mau try out saja sudah ditagih, bahkan jika telat bayar tidak dikasi masuk,” katanya. Padahal pendidikan dan kesehatan merupakan masalah mandasar di tengah masyarakat, jika dua hal ini belum bisa dituntaskan bagimana bisa membicarakan tentang peningkatan ekonomi masyarakat. (fit)
Padahal, dalam Perda itu sudah jelas-jelas disebutkan bahwa Komite Sekolah dilarang menarik pungutan dari siswa. Lain halnya jika masyarakat yang ingin berpartisipasi. “Intinya Komite tidak boleh aktif memungut, apalagi sampai ada edaran untuk meminta sumbangan,” tegasnya. Menurutnya, alasan Komite Sekolah untuk memungut sumbangan dari siswa guna pembangunan fisik sekolah dan lainnya tidak dibenarkan.
Karena pembanguna fisik sekolah itu merupakan tanggung jawab pemerintah. ''Kalau sekolah butuh silahkan ajukan proposal ke Pemda,'' cetusnya. Sehingga tenaga pengajar fokus mejalankan tugasnya sebagai pendidik.Jika hal ini terus dibiarkan, sama artinya menindas masyarakat. Untuk itu, dalam hal ini pihaknya minta ketegasan dari Kepala Daeah untuk menindak pelaku pelanggaran Perda pendidikan.
Bagaimanapun juga, filosopi pendidikan adalah mencerdaskan bangsa. Sebaliknya jika kondisi ini terus dilakukan akan membodohi siswa. Mantan Ketua Pansus Pendidikan DPRD Kota Mataram ini meminta agar Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram segera menertibkan segala bentuk pungutan yang terjadi di sekolah. “Kalau sudah terlanjut harus dikembalikan,” katanya.
Dijelaskan Wildan, dalam aturan, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Komite Sekolah tidak ada menyebutkan komite bertugas memungut sumbangan dari siswa. Namun kalau sumbangan itu datang dengan inisiatif sendiri tampa diminta sah-sah saja, karena dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) peran serta masyarakat juga di harapkan.
Menurutnya, salah satu penyebab anjoknya nilai Ujian Nasional (UN) di Kota Mataram tahun 2009 ini, karena sekolah-sekolah terlalu fokus pada sumbangan yang belum dibayarkan oleh siswa. “Bagimana mau ujian dengan tenang mau try out saja sudah ditagih, bahkan jika telat bayar tidak dikasi masuk,” katanya. Padahal pendidikan dan kesehatan merupakan masalah mandasar di tengah masyarakat, jika dua hal ini belum bisa dituntaskan bagimana bisa membicarakan tentang peningkatan ekonomi masyarakat. (fit)
Comments