PBB Ditargetkan Rp 9,6 Miliar, Realisasi Baru Mencapai Rp 2,3 Miliar

Mataram (Suara NTB) -Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram nampaknya harus bekerja ekstra keras untuk mengejar target PBB tahun 2009 ini। Di mana, terjadi peningkatan target PBB sebesar Rp 1,672 miliar atau 15 persen, menjadi Rp 9,6 miliar pada tahun ini. Peningkatan ini cukup besar dibandingkan dengan target pada tahun 2008 yakni Rp 8 miliar lebih.

hal itu disampaikan Kepala Dispenda Kota Mataram, Drs. H. Abdul Karim, MM., dalam acara Gebyar PBB di Halaman Kantor Satpol PP Kota Mataram, Senin (10/8) kemarin. Ia menjelaskan, dari target PBB dalam tahun 2009 ini, hingga Bulan Juli, baru terealisasi sekitar Rp 2,371 miliar atau 25,73 persen. Ia berharap, kegiatan gebyar PBB itu mampu membantu meningkatkan realisasi PBB, seperti halnya pada tahun 2008 lalu. Di mana Kota Mataram melampaui target yang telah ditetapkan, sekitar 102,39 persen.
Hal tersebut, akunya, tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan bersama aparat, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga pembantu juru pungut yang ada di kelurahan maupun instansi terkait, yaitu KP PBB. Sementara itu, Wali Kota Mataram yang diwakilkan oleh asisten III Setda Kota Mataram, HM. syakirin Hukmi, SE., menjelaskan, PBB merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat.
Potensi PBB, kata dia, sangat besar sehingga capaian penerimaannya harus terus diusahakan semaksimal mungkin. Peningkatan target PBB dinilainya sebagai peluang dalam meningkatkan salah satu sumber PAD. Meskipun pada sisi lain juga menjadi tantangan bagi instansi terkait untuk mengejar realisasi target pencapaiannya. sayangnya, pencapaian sampai dengan Bulan Juli dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, justru menurun 10 persen.
Untuk itu, Wali Kota berharap adanya kerjasama yang lebih baik dari semua pihak. Baik instansi terkait, maupun aparatur kewilayahan seperti Camat Lurah, para kepala lingkungan dan tokoh masyarakat. Khusus toma diminta mengingatkan warganya yang belum melaksanakan pembayaran PBB, agar segera melunasinya tanpa harus menunggu masa jatuh tempo.
Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh pegawai Pemkot Mataram yang belum melaksanakan kewajiban, agar segera melunasi PBB. Dengan begitu, pegawai dapat menjadi contoh teladan bagi masyarakat Kota Mataram. Selain itu, bagi masyarakat Mataram yang mengalami perubahan data mengenai subjek atau objek pajak dan perlu dikoreksi, agar tidak ragu menghubungi para petugas serta aktif menyampaikan informasi kepada KP PBB. Hal itu bertujuan untuk akurasi data sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, terlebih dengan adanya kenaikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang akan berpengaruh pada naiknya tarif PBB. (fit)