Pemkot Ingin Segera Capai WTP

Mataram (Suara NTB) -
Predikat wajar dengan pengecualian yang diperoleh Pemkot Mataram dalam APBD dari BPK, memicu tekad Pemkot Mataram naik satu tingkat. ''Kita ingin secepat mungkin mencapai predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),'' ujar Kepala Bappeda Kota Mataram, Drs. HM. Ainul Asikin menjawab Suara NTB usai membuka Bintek Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) di Hotel Lombok Garden, Kamis (13/8) kemarin.
Ia yakin jika apa yang menjadi temuan BPK segera ditindaklanjuti, dalam waktu tiga atau empat tahun, Pemkot Mataram bisa mencapai status WTP. Diakui Ainul, selama ini kelemahan di tiap SKPD banyak personel yang pindah tugas. Hal itu tidak dibarengi dengan pengkaderan. Sehingga Tim dari Litbang Bappeda Kota Mataram sering keteteran saat penyusunan anggaran.
Menurut Ainul, anggaran kinerja belum optimal karena indikatornya belum lengkap. SPM yang merupakan kewajiban setiap departemen, belum ada standar anggaran. Lakip inipun, lanjutnya, belum sempurna karena anggaran belum maksimal. Lakip itu ada hubungannya dengan anggaran. Idealnya ada empat laporan. Masing-masing penyelenggaraan pemerintah, keuangan, LKPJ dan Lakip.
Sedangkan untuk penilaian ada tiga kriteria, yakni WTP, WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan disclaimer (tidak bisa dinilai). Masalah yang kerap terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, kebanyakan berhubungan dengan aset daerah. Baik pencatatan maupun inventarisirnya. ''Contohnya temuan obat di Dikes Kota Mataram,'' cetusnya.
Dari akar masalah tersebut, ke depan Pemkot Mataram akan terus berupaya untuk melengkapi dokumen administrasi keuangan dan barang. Tak kalah pentingnya adalah pencatatan dalam buku neraca dan umum. Yang terakhir adalah pelaporan. Bintek itu diharapkan menjadi motivasi dalam penyempurnaan laporan keuangan.
Lebih jauh dijelaskan Ainul, Lakip merupakan kewajiban semua SKPD, khususnya eselon II agar menyusunnya setiap akhir tahun anggaran. ''Paling lambat tiga bulan pada terakhir pada tahun anggaran berikutnya,'' terangnya. Lakip yang dikerjasamakan antara Bappeda Kota Mataram dengan pihak Menpan, tidak hanya diikuti pejabatan eselon II, tapi juga sejumlah kantor dan unit kerja.
Untuk Lakip tahun 2007 yang dievaluasi tahun 2008, menemukan, masalah terbatasnya data yang tersaji sebagai tolak ukurkinerja yang lebih banyak realisasi anggarannya. Untuk itu, diharapkan antara renstra (rencana strategis) masing-masing SPKD dengan laporan agar lebih sinkron. Output dari kegiatan Lakip itu agar tiap-tiap SKPD mempunyai tenaga yang sudah profesional dengan ukuran indikator kinerja.
''Diharapkan penyusunanLakip bisa lebih baik,'' tandasnya. Bintek Lakip itu sendiri diikuti oleh perwakilan 13 dinas, 12 lembaga teknis daerah dan 6 kantor camat. Pemateri tiga orang. Semuanya dari Menpan. Yakni Dra. Rahayu Saraswati, MA., Dra. Endang Purwaningsih dan Dra. Kumalasari, AK. (fit)