Wali Kota Tegaskan Tak Ada Pemindahan Rekening
Mataram (Suara NTB) -Laporan dugaan penyimpangan yang terjadi di tubuh PT. Bank NTB yang dilaporkan oleh Somasi (Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi) NTB, Senin (10/8) lalu, ditanggapi Wali Kota Mataram H. Moh Ruslan SH.Ditemui di ruang kerjanya Selasa (11/8) kemarin, wali kota mengatakan, sebagai salah satu pemegang saham di bank milik pemerintah daerah itu, dia menghargai upaya hukum yang ditempuh oleh Somasi.
Menurut dia kemungkinan Somasi mempunyai analisa - analisa lain terhadap Bank NTB. Namun demikian ia menegaskan, khusus untuk Kota Mataram tidak ada istilah pindah rekening. Sebuah sumber terpercaya, kepada Suara NTB menjelaskan, memang terjadi penggunaan dana kemasyarakatan yang tidak sesuai peruntukan.
Di Bank NTB, jelas sumber itu, terdapat pos dana kemasyarakatan yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dana itu bisa cair manakala ada tanda tangan kepala daerah bersangkutan. Pada saat transisi pemegang saham di Bank NTB, menurut informasi, sempat terjadi pencairan dana dimaksud.
Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 800 juta. Anehnya, anggaran itu disebut-sebut bukan untuk kepentingan masyarakat melainkan oknum anak pejabat pemegang saham. Padahal waktu itu mestinya spesimen tanda tangan salah satu kepala daerah tidak lagi berlaku, mengingat kepala daerah yang baru sudah dilantik. Ironisnya, meski mengetahui secara pasti bahwa unsur pemegang saham sudah mengalami perubahan dengan dilantiknya kepala daerah yang baru, manajemen Bank NTB tetap mencairkan dana itu. (fit)
Menurut dia kemungkinan Somasi mempunyai analisa - analisa lain terhadap Bank NTB. Namun demikian ia menegaskan, khusus untuk Kota Mataram tidak ada istilah pindah rekening. Sebuah sumber terpercaya, kepada Suara NTB menjelaskan, memang terjadi penggunaan dana kemasyarakatan yang tidak sesuai peruntukan.
Di Bank NTB, jelas sumber itu, terdapat pos dana kemasyarakatan yang diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dana itu bisa cair manakala ada tanda tangan kepala daerah bersangkutan. Pada saat transisi pemegang saham di Bank NTB, menurut informasi, sempat terjadi pencairan dana dimaksud.
Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 800 juta. Anehnya, anggaran itu disebut-sebut bukan untuk kepentingan masyarakat melainkan oknum anak pejabat pemegang saham. Padahal waktu itu mestinya spesimen tanda tangan salah satu kepala daerah tidak lagi berlaku, mengingat kepala daerah yang baru sudah dilantik. Ironisnya, meski mengetahui secara pasti bahwa unsur pemegang saham sudah mengalami perubahan dengan dilantiknya kepala daerah yang baru, manajemen Bank NTB tetap mencairkan dana itu. (fit)
Comments