Orang Tua Siswa SMA 7 Keluhkan Pungutan Komite

Mataram(SuaraNTB) -Sejumlah orang tua siswa atau wali murid SMAN 7 Mataram, resah. Mereka mengeluhkan besarnya pungutan yang dilakukan komite sekolah setempat. Pungutan itu kabarnya mencapai Rp 2 juta.
Informasi yang himpun Suara NTB, pungutan itu, antara lain digunakan untuk mengganti 13 unit komputer yang hilang di sekolah itu beberapa waktu lalu. Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, Drs. HL. Tanwir Uzali, S.Pd., M.Pd., yang dikonfirmasi di ruang kerjanya Rabu (9/9) kemarin, membenarkan adanya penarikan dana dari para murid kelas X, XI dan XII. Namun ia menegaskan, itu bukanlah pungutan liar melainkan partisipasi dari masyarakat, dalam hal ini wali murid.
Tanwir menjelaskan, terkait hilangnya 13 unit komputer di SMAN 7 Mataram sudah disampaikan kepada pihak komite sekolah. Dari pihak komite sekolah muncul ide untuk mengeluarkan anggaran penggantian komputer tersebut. Itu dimaksud agar PBM (Proses Belajar Mengajar) berjalan dengan baik khususnya mata pelajaran TIK (Teknik Informasi dan Komunikasi). Karena selama komputer tidak ada, pelajaran TIK tidak bisa berjalan secara keseluruhan dan siswapun menjadi bosan. ''Sekolah hanya memberi input kepada komite, kemudian komite mengadakan rapat untuk Kelas XI dan Kelas XII. Ada dana partisipatif,'' terangnya.
Dana partisipatif itu, lanjut Tanwir, ada dua poin. Pertama dana dari seluruh siswa untuk pembangunan laboratorium IPA. Untuk pembangunan laboratorium dimaksud, sebenarnya SMAN 7 Mataram sudah dibantu oleh Dinas Dikpora NTB. Namun demikian dibutuhkan adanya dana sharing. Kedua, dana untuk mengganti komputer. Untuk pembangunan laboratorium IPA, Kelas X, Kelas XI dan Kelas XII diminta partisipasinya. masing - masing Rp 278 ribu.
Untuk Kelas XI dan Kelas XII itu untuk mengganti komputer yang hilang, sedangkan Kelas X dibebankan partisipasi yang jauh lebih besar mencapai jutaan rupiah, itu untuk pembangunan laboratorium dan RKB (Ruang Kelas Baru).Secara keseluruhan SMA N 7 Mataram membutuhkan tujuh RKB, sesanya tiga kelas disanggupi wali murid akan ditanggung bersama.
Masalah kehilangan 13 unit komputer bantuan itu, sebenarnya sudah dilaporkan kepada Dinas Dikpora NTB. Akan tetapi, sejauh ini belum ada tanggapan. Ia menegaskan, di SMA berbeda dengan SMP, karena tidak ada bantuan semacam BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di sekolah. ''Yang ada dana penanggulangan administrasi, besarnya antara Rp 30 juta - Rp 40 juta per tahun,'' katanya. Diakui Tanwir, dari 900-an siswa di SMA N 7 Mataram, 160-an siswa merupakan pemegang Jamkesmas (siswa miskin, red). Terhadap mereka ia menjamin tidak akan dikenakan pungutan apapun termasuk pungutan oleh komite sekolah. (fit)