KUKM Kesulitan Sediakan Jaminan Kredit
Mataram (Suara NTB) -
Kepala Dinas Koperindak (Koperasi Perindustrian dan Perdagangan) Kota Mataram, Drs. H. Marzuki Sahaz MM., mengungkapkan sejumlah KUKM (Kredit Usaha Kecil dan Menengah) di Kota Mataram nampaknya mengalami kesulitan dalam menyediakan jaminan kredit. Pasalnya banyak dari pengelola KUKM tidak mempunyai barang yang dapat dijaminkan kepada bank agar mendapat pinjaman modal usaha. Ia mencontohkan, salah satu bank pemerintah, untuk memberikan pinjaman modal harus ada jaminan sebesar 125% dari besarnya pinjaman.
Selain itu pelaku KUKM juga menganggap suku bunganya masih tinggi yakni antara 9% - 12%, karenanya pihaknya menyambut positif pembentukan lembaga keuangan kredit daerah di kabupaten/kota, karena selama ini lembaga tersebut baru ada di tingkat provinsi. Dengan adanya lembaga ini nantinya akan membantu pelaku KUKM untuk mendapat pinjaman modal di bank. Sistemnya 30% dijamin oleh lembaga tersebut dan sisanya oleh asperindo. Dengan demikian tidak ada alasan dari pihak bank untuk tidak memberikan pinjaman.
Namun demikian, Marzuki juga mengkritisi sikap mental masyarakat. ''Kalau tahu ada yang menjamin, dianggap hibah sehingga tidak mau mengembalikan,'' ujarnya. Terkait pinjaman, bank daerah selalu minta jaminan. Sedangkan kelemahannya, KUKM tidak mempunyai barang untuk dijadikan jaminan. Selama ini sebelum adanya lembaga keungan kredit daerah, pemberian pinjaman melalui lembaga yang bertaraf nasional seperti Askirindo dan Aspirindo.
Bank nantinya akan mensurvei, lembaga mana yang sesuai dengan besarnya kredit. Kalau dibawah Rp 1 miliar akan dikerjasamakan dengan bank daerah. Sebaliknya, kalau diatas Rp 1 miliar langsung melalui lembaga penjamin kredit bertaraf nasional. (fit)
Kepala Dinas Koperindak (Koperasi Perindustrian dan Perdagangan) Kota Mataram, Drs. H. Marzuki Sahaz MM., mengungkapkan sejumlah KUKM (Kredit Usaha Kecil dan Menengah) di Kota Mataram nampaknya mengalami kesulitan dalam menyediakan jaminan kredit. Pasalnya banyak dari pengelola KUKM tidak mempunyai barang yang dapat dijaminkan kepada bank agar mendapat pinjaman modal usaha. Ia mencontohkan, salah satu bank pemerintah, untuk memberikan pinjaman modal harus ada jaminan sebesar 125% dari besarnya pinjaman.
Selain itu pelaku KUKM juga menganggap suku bunganya masih tinggi yakni antara 9% - 12%, karenanya pihaknya menyambut positif pembentukan lembaga keuangan kredit daerah di kabupaten/kota, karena selama ini lembaga tersebut baru ada di tingkat provinsi. Dengan adanya lembaga ini nantinya akan membantu pelaku KUKM untuk mendapat pinjaman modal di bank. Sistemnya 30% dijamin oleh lembaga tersebut dan sisanya oleh asperindo. Dengan demikian tidak ada alasan dari pihak bank untuk tidak memberikan pinjaman.
Namun demikian, Marzuki juga mengkritisi sikap mental masyarakat. ''Kalau tahu ada yang menjamin, dianggap hibah sehingga tidak mau mengembalikan,'' ujarnya. Terkait pinjaman, bank daerah selalu minta jaminan. Sedangkan kelemahannya, KUKM tidak mempunyai barang untuk dijadikan jaminan. Selama ini sebelum adanya lembaga keungan kredit daerah, pemberian pinjaman melalui lembaga yang bertaraf nasional seperti Askirindo dan Aspirindo.
Bank nantinya akan mensurvei, lembaga mana yang sesuai dengan besarnya kredit. Kalau dibawah Rp 1 miliar akan dikerjasamakan dengan bank daerah. Sebaliknya, kalau diatas Rp 1 miliar langsung melalui lembaga penjamin kredit bertaraf nasional. (fit)
Comments