Pemkot Mataram Pangkas Biaya Perjalanan Dinas dab Belanja Daerah
Mataram (Suara NTB) -
Menyiasati berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikurangi sebesar 46%, Pemkot Mataram berinisiatif mengurangi biaya perjalanan dinas semua pejabat disemua eselon dan belanja daerah. Hal itu diungkapkan Wali Kota Mataram, H. Moh. Ruslan SH., menjawab Suara NTB di ruang kerjanya Sabtu (31/10). Menurut dia, pengurangan biaya perjalanan dinas tersebut tidak memandang eselon. Artinya dari eselon IV hingga eselon I akan diperlakukan sama, kecuali ada hal - hal tertentu yang sifatnya mendesak. Ia mencontohkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) pejabat diprioritaskan untuk hal - hal yang bersifat panggilan.
''Kalau seperti seminar, studi banding atau loka karya, ditunda dulu,'' terangnya. Sementara itu untuk belanja daerah yang dikurangi yakni pada pos belanja tidak rutin termasuk juga pengadaan kendaraan dinas, akan dilihat sejauh mana tingkat kepentingannya. Yang jelas, lanjutnya, apapun yang menyangkut kepentingan masyarakat, tidak bisa dipangkas. Ia menyebutkan pemangkasan biaya perjalanan dinas dan belanja daerah sekitar 10%. Hal itu dilakukan untuk melanjutkan program rutin. Misalnya, untuk menindak lanjuti pembangunan TRM (Taman Rekreasi Mapak) dan RSM (Rumah Sakit Mataram).
Ia menekankan agar jajarannya tidak perlu iri dengan kenaikan DAK atau DAU (Dana Alokasi Umum) di kabupaten/kota lainnya. Seperti bertambahnya DAU Kabupaten Lombok Barat yang diakibatkan adanya pemekaran wilayah dengan berdirinya KKabupaten Lombok Utara. Pengurangan DAK dapat dimaklumi mengingat tahun 2009 ini sejumlah daerah membutuhkan revitalisasi sarana dan prasarana akibat bencana alam gempa bumi, antara lain di Jawa Barat dan Padang.
Disisi lain wali kota menyayangkan tidak adanya reward dalam bidang pertanian. Sebab, Pemkot Mataram meski memiliki lahan pertanian yang terbatas kerap menjadi juara dalam sejumlah lomba di bidang pertanian. Kendati demikian ia mengimbau kepada leading sektor terkait, agar tidak menjadikan hal tersebut sebagai alasan melemahnya kinerja mereka. Ruslan mengatakan tidak ada pengaruhnya mendapat reward atau tidak dalam bidang pertanian. Hanya saja ada baiknya pemerintah pusat mempolakan pemberian reward terhadap program yang dianggap berhasil. Pihaknya menginginkan reward dalam bentuk program. (fit)
Menyiasati berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikurangi sebesar 46%, Pemkot Mataram berinisiatif mengurangi biaya perjalanan dinas semua pejabat disemua eselon dan belanja daerah. Hal itu diungkapkan Wali Kota Mataram, H. Moh. Ruslan SH., menjawab Suara NTB di ruang kerjanya Sabtu (31/10). Menurut dia, pengurangan biaya perjalanan dinas tersebut tidak memandang eselon. Artinya dari eselon IV hingga eselon I akan diperlakukan sama, kecuali ada hal - hal tertentu yang sifatnya mendesak. Ia mencontohkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) pejabat diprioritaskan untuk hal - hal yang bersifat panggilan.
''Kalau seperti seminar, studi banding atau loka karya, ditunda dulu,'' terangnya. Sementara itu untuk belanja daerah yang dikurangi yakni pada pos belanja tidak rutin termasuk juga pengadaan kendaraan dinas, akan dilihat sejauh mana tingkat kepentingannya. Yang jelas, lanjutnya, apapun yang menyangkut kepentingan masyarakat, tidak bisa dipangkas. Ia menyebutkan pemangkasan biaya perjalanan dinas dan belanja daerah sekitar 10%. Hal itu dilakukan untuk melanjutkan program rutin. Misalnya, untuk menindak lanjuti pembangunan TRM (Taman Rekreasi Mapak) dan RSM (Rumah Sakit Mataram).
Ia menekankan agar jajarannya tidak perlu iri dengan kenaikan DAK atau DAU (Dana Alokasi Umum) di kabupaten/kota lainnya. Seperti bertambahnya DAU Kabupaten Lombok Barat yang diakibatkan adanya pemekaran wilayah dengan berdirinya KKabupaten Lombok Utara. Pengurangan DAK dapat dimaklumi mengingat tahun 2009 ini sejumlah daerah membutuhkan revitalisasi sarana dan prasarana akibat bencana alam gempa bumi, antara lain di Jawa Barat dan Padang.
Disisi lain wali kota menyayangkan tidak adanya reward dalam bidang pertanian. Sebab, Pemkot Mataram meski memiliki lahan pertanian yang terbatas kerap menjadi juara dalam sejumlah lomba di bidang pertanian. Kendati demikian ia mengimbau kepada leading sektor terkait, agar tidak menjadikan hal tersebut sebagai alasan melemahnya kinerja mereka. Ruslan mengatakan tidak ada pengaruhnya mendapat reward atau tidak dalam bidang pertanian. Hanya saja ada baiknya pemerintah pusat mempolakan pemberian reward terhadap program yang dianggap berhasil. Pihaknya menginginkan reward dalam bentuk program. (fit)
Comments