Tarif RSM Harus Realistis
Mataram (Suara NTB) -
Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., menegaskan, tarif Rumah Sakit Umum Kota Mataram (RSM) harus realistis. Tidak memberatkan masyaraka,t tapi juga tidak merugikan pemerintah.
Hal itu disampaikan Sekda menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (12/10) kemarin. Dikatakannya, dalam penentuan tarif RSM, harus mengacu pada referensi tarif RSUP Mataram. Karena sesuai Kepmendagri nomor 245 tahun 2004 tentang pedoman penetapan tarif retribusi jasa pelayanan, ditetapkan lebih rendah sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat.
Idealnya, tarif RSM tidak sekadar bisa diterima oleh masyarakat, tapi juga oleh tenaga medis. ‘’Tarif RSM bisa lebih tinggi atau lebih rendah disbanding tarif RSUP Mataram, yang jelas lebih rendah dari RS swasta,’’ terangnya. Ada 15 macam tindakan yang bakal dilayani di RSM Mataram. Penentuan tarif tiap item tindakan akan ditentukan secara profesional.
Sebagai RS milik pemerintah, RSM akan tetap mengedepankan fungsi sosial. Setelah rampung di tingkat tim pembahasan eksekutif, draf raperda retribusi tarif RSM akan segera diajukan ke DPRD Kota Mataram. Namun sebelumnya akan didahului dengan pengajuan raperda struktur organisasi RSM. Sekda memastikan, pihaknya bakal mengajukan draf raperda dimaksud dalam tahun 2009 ini.
Seperti diketahui, RSM direncanakan beroperasi akhir tahun ini. Untuk operasional dimaksud, RSM masih menunggu masuknya listrik. ‘’Sebagian besar peralatan di RSM menggunakan media listrik, mau tidak mau harus menunggu listrik,’’ ucapnya. Selain itu, tender pengadaan genset tengah ditender.
Kalau nantinya listrik sudah terpasang namun kedua perda tersebut belum selesai, maka pihaknya untuk sementara akan mengacu pada draf raperda. ‘’Yang pertama tentu akan beroperasional secara kelembagaan,’’ imbuhnya. (fit)
Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., menegaskan, tarif Rumah Sakit Umum Kota Mataram (RSM) harus realistis. Tidak memberatkan masyaraka,t tapi juga tidak merugikan pemerintah.
Hal itu disampaikan Sekda menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (12/10) kemarin. Dikatakannya, dalam penentuan tarif RSM, harus mengacu pada referensi tarif RSUP Mataram. Karena sesuai Kepmendagri nomor 245 tahun 2004 tentang pedoman penetapan tarif retribusi jasa pelayanan, ditetapkan lebih rendah sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat.
Idealnya, tarif RSM tidak sekadar bisa diterima oleh masyarakat, tapi juga oleh tenaga medis. ‘’Tarif RSM bisa lebih tinggi atau lebih rendah disbanding tarif RSUP Mataram, yang jelas lebih rendah dari RS swasta,’’ terangnya. Ada 15 macam tindakan yang bakal dilayani di RSM Mataram. Penentuan tarif tiap item tindakan akan ditentukan secara profesional.
Sebagai RS milik pemerintah, RSM akan tetap mengedepankan fungsi sosial. Setelah rampung di tingkat tim pembahasan eksekutif, draf raperda retribusi tarif RSM akan segera diajukan ke DPRD Kota Mataram. Namun sebelumnya akan didahului dengan pengajuan raperda struktur organisasi RSM. Sekda memastikan, pihaknya bakal mengajukan draf raperda dimaksud dalam tahun 2009 ini.
Seperti diketahui, RSM direncanakan beroperasi akhir tahun ini. Untuk operasional dimaksud, RSM masih menunggu masuknya listrik. ‘’Sebagian besar peralatan di RSM menggunakan media listrik, mau tidak mau harus menunggu listrik,’’ ucapnya. Selain itu, tender pengadaan genset tengah ditender.
Kalau nantinya listrik sudah terpasang namun kedua perda tersebut belum selesai, maka pihaknya untuk sementara akan mengacu pada draf raperda. ‘’Yang pertama tentu akan beroperasional secara kelembagaan,’’ imbuhnya. (fit)
Comments