Tim Pusat Terkesan Program Imtaq
Mataram (Suara NTB) -
Rabu (7/10) kemarin, tim pusat dari kementrian PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik di Kota Mataram. Penilaian diawali dengan presentasi Wali Kota Mataram, H. Moh Ruslan SH., dilanjutkan dengan turun langsung ke sejumlah SKPD.
Pantauan Suara NTB di ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram kemarin, dalam presentasinya wali kota memaparkan mengenai program MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat), masalah kembersihan dan keberadaan tim Trauma Center.
Tim penilai dari Menpan terdiri dari empat orang yang dikoordinasi oleh Drs. M. Imanudin, SH., M.Si. Menurut jadwal tim ini akan berada di Mataram tanggal 7 dan 8 Oktober. Namun karena melihat pelaksanaan program Imtaq (Iman dan Taqwa) di kota yang maju dan religius ini, mereka memperpanjang jadwalnya sehari.
Ditemui usai menjamu tim penilai, wali kota mengemukakan, apa yang dipaparkan di hadapan tim pusat, tidak bisa dibuat-buat, melainkan harus mengungkapkan hal-hal faktual.
Menurut Ruslan, pelayanan publik tidak sebatas pada KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) akan tetapi menyentuh berbagai sektor kehidupan. Tim tersebut juga mempertanyakan landasan hukum dilaksanakannya program-program tersebut di Mataram. Misalnya pelaksanaan program MPBM berdasarkan Perda Nomor 27 tahun 2001. Pengumuman penilaian ini, lanjut wali kota, kemungkinan akan dilaksanakan Bulan November mendatang.
‘’Semua ada reguilasinya, kita tidak mau dikatakan program ini bersifat temporer,’’ katanya. Usai mendengarkan presentasi wali kota, ke empat anggota tim itu langsung menuju SMP 2 Mataram, KPPT Mataram dan Puskesmas Karang Taliwang.
Dipilihnya Puskesmas Karang Taliwang untuk dikunjungi karena, merupakan satu-satunya puskesmas yang menyediakan layanan one stop service untuk penderita HIV AIDS.
Tim tersebut juga terkesan dengan program Jamkesmas (Jaminan kesehatan masyarakat). Karena, di Mataram jumlah kartu Jamkesmas tidak sesuai dengan jumlah orang miskin sehingga masyarakat yang belum terakomodir diakomodir dalam program Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). (fit)
Rabu (7/10) kemarin, tim pusat dari kementrian PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik di Kota Mataram. Penilaian diawali dengan presentasi Wali Kota Mataram, H. Moh Ruslan SH., dilanjutkan dengan turun langsung ke sejumlah SKPD.
Pantauan Suara NTB di ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram kemarin, dalam presentasinya wali kota memaparkan mengenai program MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat), masalah kembersihan dan keberadaan tim Trauma Center.
Tim penilai dari Menpan terdiri dari empat orang yang dikoordinasi oleh Drs. M. Imanudin, SH., M.Si. Menurut jadwal tim ini akan berada di Mataram tanggal 7 dan 8 Oktober. Namun karena melihat pelaksanaan program Imtaq (Iman dan Taqwa) di kota yang maju dan religius ini, mereka memperpanjang jadwalnya sehari.
Ditemui usai menjamu tim penilai, wali kota mengemukakan, apa yang dipaparkan di hadapan tim pusat, tidak bisa dibuat-buat, melainkan harus mengungkapkan hal-hal faktual.
Menurut Ruslan, pelayanan publik tidak sebatas pada KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) akan tetapi menyentuh berbagai sektor kehidupan. Tim tersebut juga mempertanyakan landasan hukum dilaksanakannya program-program tersebut di Mataram. Misalnya pelaksanaan program MPBM berdasarkan Perda Nomor 27 tahun 2001. Pengumuman penilaian ini, lanjut wali kota, kemungkinan akan dilaksanakan Bulan November mendatang.
‘’Semua ada reguilasinya, kita tidak mau dikatakan program ini bersifat temporer,’’ katanya. Usai mendengarkan presentasi wali kota, ke empat anggota tim itu langsung menuju SMP 2 Mataram, KPPT Mataram dan Puskesmas Karang Taliwang.
Dipilihnya Puskesmas Karang Taliwang untuk dikunjungi karena, merupakan satu-satunya puskesmas yang menyediakan layanan one stop service untuk penderita HIV AIDS.
Tim tersebut juga terkesan dengan program Jamkesmas (Jaminan kesehatan masyarakat). Karena, di Mataram jumlah kartu Jamkesmas tidak sesuai dengan jumlah orang miskin sehingga masyarakat yang belum terakomodir diakomodir dalam program Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). (fit)
Comments