Meski Disorot, Anggota PKK dan Dharma Wanita Tetap Studi Banding
Mataram (Suara NTB) –
Meski menjadi sorotan DPRD Kota Mataram lantaran jumlahnya begitu massal, rombongan anggota PKK dan Dharma Wanita Kota Mataram tetap berangkat studi banding ke Jakarta dan Bandung. Informasi yang dihimpun Suara NTB, rombongan istri-istri pimpinan SKPD ini bertolak ke Jakarta, Kamis (13/5) pagi.
Jumlah anggota yang berangkat dikabarkan berkurang dari jumlah awal yang direncanakan sekitar 110 orang, menjadi 30 orang saja. Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., mengaku belum mengetahui pengurangan tersebut. Namun saat hearing dengan Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram, ia memastikan kalau mekanisme pencairan anggaran studi banding anggota PKK dan dharma wanita Kota Mataram ini, sama sekali tidak menyimpang.
‘’Ada dukungan dana dari Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp 100 juta. Yang sudah terealisasi Rp 43 juta, sisanya Rp 57 juta,’’ terangnya di hadapan anggota Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram, Rabu (12/5). Selain itu, lanjut dia, ada Perwal yang memungkinkan istri wali kota, wakil wali kota, istri sekda serta tokoh agama dalam menghadiri suatu undangan, di-SPPD-kan.
Kegiatan yang dilaksanakan anggota PKK dan dharma wanita Kota Mataram ini, tegas Sekda, tidak menyentuh dana bansos (bantuan sosial). Menaggapi hal itu, anggota Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram, Lalu Suryadi dengan nada tinggi meminta kegiatan studi banding anggota PKK dan dharma wanita Kota Mataram ini, ditunda sampai selesainya pelaksanaan Pilkada.
Sebab, kata politisi PAN ini, ada oknum anggota PKK yang mengaku bisa ikut studi banding lantaran akan memilih pasangan calon incumbent. Pada bagian lain, anggota Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram lainnya, TGH. Ahmad Muchlis mengatakan, dalam penganggaran studi banding ini sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang dipersoalkan kalau keberangkatan anggota PKK dan dharma wanita ini secara gelondongan (massal, red).
‘’Perwakilan saja. Lebih baik sisa anggaran dipergunakan untuk operasional sehari-hari,’’ ujarnya sambil menambahkan jangan sampai ada kemandegan. Out come dari kegiatan itu, diharapkan tidak lagi ditemukan adanya penderita busung lapar. Sebaiknya, kata anggota Fraksi PKS ini, sebaiknya program dilaksanakan secara efektif, efisien dan berdampak luas. (fit)
Meski menjadi sorotan DPRD Kota Mataram lantaran jumlahnya begitu massal, rombongan anggota PKK dan Dharma Wanita Kota Mataram tetap berangkat studi banding ke Jakarta dan Bandung. Informasi yang dihimpun Suara NTB, rombongan istri-istri pimpinan SKPD ini bertolak ke Jakarta, Kamis (13/5) pagi.
Jumlah anggota yang berangkat dikabarkan berkurang dari jumlah awal yang direncanakan sekitar 110 orang, menjadi 30 orang saja. Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., mengaku belum mengetahui pengurangan tersebut. Namun saat hearing dengan Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram, ia memastikan kalau mekanisme pencairan anggaran studi banding anggota PKK dan dharma wanita Kota Mataram ini, sama sekali tidak menyimpang.
‘’Ada dukungan dana dari Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp 100 juta. Yang sudah terealisasi Rp 43 juta, sisanya Rp 57 juta,’’ terangnya di hadapan anggota Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram, Rabu (12/5). Selain itu, lanjut dia, ada Perwal yang memungkinkan istri wali kota, wakil wali kota, istri sekda serta tokoh agama dalam menghadiri suatu undangan, di-SPPD-kan.
Kegiatan yang dilaksanakan anggota PKK dan dharma wanita Kota Mataram ini, tegas Sekda, tidak menyentuh dana bansos (bantuan sosial). Menaggapi hal itu, anggota Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram, Lalu Suryadi dengan nada tinggi meminta kegiatan studi banding anggota PKK dan dharma wanita Kota Mataram ini, ditunda sampai selesainya pelaksanaan Pilkada.
Sebab, kata politisi PAN ini, ada oknum anggota PKK yang mengaku bisa ikut studi banding lantaran akan memilih pasangan calon incumbent. Pada bagian lain, anggota Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram lainnya, TGH. Ahmad Muchlis mengatakan, dalam penganggaran studi banding ini sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang dipersoalkan kalau keberangkatan anggota PKK dan dharma wanita ini secara gelondongan (massal, red).
‘’Perwakilan saja. Lebih baik sisa anggaran dipergunakan untuk operasional sehari-hari,’’ ujarnya sambil menambahkan jangan sampai ada kemandegan. Out come dari kegiatan itu, diharapkan tidak lagi ditemukan adanya penderita busung lapar. Sebaiknya, kata anggota Fraksi PKS ini, sebaiknya program dilaksanakan secara efektif, efisien dan berdampak luas. (fit)
Comments