Panggil Sekda, Pansus Pilkada Minta Anggaran Jangan Dipolitisasi
Mataram (Suara NTB) -
Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram, Rabu (12/5), memanggil Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., berikut Kabag Kesra, Kabag Ekonomi dan Kabag Pemerintahan Setda Kota Mataram. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi arah bansos (bantuan sosial) yang telah digelontorkan Pemkot Mataram yang anggarannya bersumber dari APBD Kota Mataram.
Dalam kesempatan itu, Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram menekankan agar dalam penyaluran bansos, anggaran jangan dipolitisasi. Dalam hearing antara Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram bersama sekda dan jajarannya, sebenarnya ada dua poin penting yang menjadi sorotan Dewan. Yakni, masalah netralitas PNS dan politisasi anggaran. Ketua Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, M.Pd., meminta Sekda mengambil tindakan tegas terhadap onkum PNS yang diduga ikut terlibat dalam kegiatan politis.
Dalam acara nunas pamit yang digelar wali kota misalnya. ''Camat/lurah jangan ikut tanda tangan. Ini yang keliru,'' tegas Husni. Ditambahkan anggota Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, SE., M.Si., idealnya peran Camat dan Lurah adalah sebagai public service. Sementara, lanjut dia, masyarakat ada beragam kelompok. Dalam hal ini seyogiyanya harus ada perlakuan yang sama antarsatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Politisi Partai Hanura ini mengajak eksekutif membangun komitmen untuk tetap mengawal netralitas birokrasi.
''Saya percaya dengan apa yang disampaikan pak Sekda,'' cetusnya. Akan tetapi, yang harus dihindari adalah politisasi anggaran melalui bansos. Karena bagaimanapun, anggaran yang bersumber dari APBD, adalah hak rakyat. Jadi, sambungnya, semua masyarakat harus diberi perlakuan adil. ''Jangan hanya mengarah pada kelompok tertentu saja. Ini tentu mengganggu rasa keadilan,'' tandasnya.
Pihaknya, demikian Yeyen, menghargai profesional birokrasi. Namun, jangan sampai PNS terpolitisasi. ''Dukung sana, dukung sini,'' imbuhnya. Anggota Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram lainnya, TGH. Ahmad Muchlis, menilai, tipis jaraknya antara kegiatan politik dengan turun sebagai kepala daerah. Menanggapi hal itu, Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., menjelaskan, bansos yang yang parkir di Bagian Kesra (Kesejahteraan Masyarakat) sebesar Rp 2,7 miliar. Untuk triwulan I sudah direalisasikan Rp 700 juta.
Besarnya realisasi pada triwulan I, kata dia, karena ada agenda MTQ (Musabaqqah Tilawatil Quran). ''Kita (Pemkot Mataram, red) kirim kontingen,'' imbuhnya. Terkait kegiatan nunas pamit yang diakui Sekda, akan dilaksanakan sejumlah kelurahan yang ada di Mataram. Namun demikian, ia menjamin kalau kegiatan wali kota tersebut, tidak menyentuh bansos.
Terkait sorotan soal nertalitas PNS, ia sepakat dengan apa yang dikatakan oleh anggota Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, bahwa Pilkada harus berjalan dengan aman, lancar dan berkualitas. ‘’Kita (Pemkot Mataram, red) sudah layangkan surat edaran,’’ ucapnya sambil menambahkan kalau kegiatan perpolitikan tidak dianggarkan dalam bansos. (fit)
Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram, Rabu (12/5), memanggil Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., berikut Kabag Kesra, Kabag Ekonomi dan Kabag Pemerintahan Setda Kota Mataram. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi arah bansos (bantuan sosial) yang telah digelontorkan Pemkot Mataram yang anggarannya bersumber dari APBD Kota Mataram.
Dalam kesempatan itu, Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram menekankan agar dalam penyaluran bansos, anggaran jangan dipolitisasi. Dalam hearing antara Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram bersama sekda dan jajarannya, sebenarnya ada dua poin penting yang menjadi sorotan Dewan. Yakni, masalah netralitas PNS dan politisasi anggaran. Ketua Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, M.Pd., meminta Sekda mengambil tindakan tegas terhadap onkum PNS yang diduga ikut terlibat dalam kegiatan politis.
Dalam acara nunas pamit yang digelar wali kota misalnya. ''Camat/lurah jangan ikut tanda tangan. Ini yang keliru,'' tegas Husni. Ditambahkan anggota Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, SE., M.Si., idealnya peran Camat dan Lurah adalah sebagai public service. Sementara, lanjut dia, masyarakat ada beragam kelompok. Dalam hal ini seyogiyanya harus ada perlakuan yang sama antarsatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Politisi Partai Hanura ini mengajak eksekutif membangun komitmen untuk tetap mengawal netralitas birokrasi.
''Saya percaya dengan apa yang disampaikan pak Sekda,'' cetusnya. Akan tetapi, yang harus dihindari adalah politisasi anggaran melalui bansos. Karena bagaimanapun, anggaran yang bersumber dari APBD, adalah hak rakyat. Jadi, sambungnya, semua masyarakat harus diberi perlakuan adil. ''Jangan hanya mengarah pada kelompok tertentu saja. Ini tentu mengganggu rasa keadilan,'' tandasnya.
Pihaknya, demikian Yeyen, menghargai profesional birokrasi. Namun, jangan sampai PNS terpolitisasi. ''Dukung sana, dukung sini,'' imbuhnya. Anggota Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram lainnya, TGH. Ahmad Muchlis, menilai, tipis jaraknya antara kegiatan politik dengan turun sebagai kepala daerah. Menanggapi hal itu, Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., menjelaskan, bansos yang yang parkir di Bagian Kesra (Kesejahteraan Masyarakat) sebesar Rp 2,7 miliar. Untuk triwulan I sudah direalisasikan Rp 700 juta.
Besarnya realisasi pada triwulan I, kata dia, karena ada agenda MTQ (Musabaqqah Tilawatil Quran). ''Kita (Pemkot Mataram, red) kirim kontingen,'' imbuhnya. Terkait kegiatan nunas pamit yang diakui Sekda, akan dilaksanakan sejumlah kelurahan yang ada di Mataram. Namun demikian, ia menjamin kalau kegiatan wali kota tersebut, tidak menyentuh bansos.
Terkait sorotan soal nertalitas PNS, ia sepakat dengan apa yang dikatakan oleh anggota Pansus Pilkada DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, bahwa Pilkada harus berjalan dengan aman, lancar dan berkualitas. ‘’Kita (Pemkot Mataram, red) sudah layangkan surat edaran,’’ ucapnya sambil menambahkan kalau kegiatan perpolitikan tidak dianggarkan dalam bansos. (fit)
Comments