Banyak Masyarakat Miskin Belum Terserap

TGH. Ahmad Muchlis

ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, TGH. Ahmad Muchlis mempertanyakan pendataan masyarakat miskin yang dilakukan pihak Pemkot Mataram. Hal ini menyusul masih ditemukannya fakta orang miskin belum terakomodir dalam Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Sebab, jika berharap pada Jamkesmas nampaknya agak sulit mengingat pendataan penerima Jamkesmas dilakukan oleh pihak BPS (badan Pusat Statistik). Masyarakat miskin yang tidak terakomodir dalam Jamkesmas itulah yang kemudian oleh Pemda, dalam hal ini Pemkot Mataram kemudian dirangkul dalam Jamkesda.

Pemutakhiran data masyarakat penerima kartu Jamkesda juga telah dilakukan. Bahkan dari kalangan Pemkot Mataram mengklaim bahwa validasi data penerima Jamkesda telah dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintah hingga ke tingkatan yang paling bawah seperti RT dan kepala lingkungan. ‘’Kita minta kepada Pemkot Mataram melalui Walikota Mataram untuk lebih memperhatikan data tersebut (data orang miskin, red),’’ ujar Ahmad Muchlis kepada Suara NTB, Selasa (29/10) kemarin.

Sebab, ia pun tidak menampik kalau senyatanya memang banyak masyarakat miskin yang belum terserap dalam program Jamkesda itu. ‘’Kita pertanyakan ini, apakah pendataannya yang kurang teliti,’’ imbuh politisi PKS ini. Menurut Ahmad Muchlis, data-data orang miskin, apalagi yang berhubungan dengan hak Jamkesmas maupun Jamkesda, harus terus disempurnakan.

Dengan data yang terus disempurnakan, sambung Ahmad Muchlis, diharapkan tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan kartu Jamkesda. Sebab, pendataan orang miskin, bukan saja dilakukan oleh BPS tapi juga BKBKS dan Dinas Dukcapil. Namun demikian, ia menyayangkan pola pendataan yang dilakukan petugas di lapangan. ‘’Padahal mereka ini sudah mengikuti pelatihan,’’ cetusnya.

Cara mendata orang miskin yang dilakukan petugas, terkesan sekadarnya. Pasalnya, petugas biasanya melakukan pendataan pada pagi hari. Padahal, pada pagi hari, adalah waktunya masyarakat pergi bekerja. ‘’Kalau sekali tidak ketemu, ya ditinggal. Seharusnya didatangi lagi keesokan harinya,’’ saran Ahmad Muchlis. Ia mengimbau, setiap pendataan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat miskin, harus melibatkan semua unsur, hingga ke tingkat RW.

Dan, lanjutnya, pendataan tidak boleh berhenti pada suatu hasil. Sebab, bisa jadi jumlah orang miskin bertambah atau sebaliknya. Sehingga dibutuhkan pendataan yang kontinyu. (fit)