Randis Bukan untuk Digudangkan

PERNYATAAN Kepala BPKAD (Badan Pengeloaan Aset dan Keuangan) Kota Mataram, Yance Hendra Dirra yang mengatakan, yang masih menjadi kendala jika randis ditarik, pihaknya belum mempunyai tempat yang representatif untuk memarkir kendaraan tersebut, membuat Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha, terusik.

‘’Saya heran kalau ada pernyataan seperti itu,’’ cetusnya menjawab Suara NTB di Mataram, Minggu (29/6). Penarikan aset bergerak berupa kendaraan operasional, bukan semata-mata untuk dilakukan pelelangan. Sepanjang, belum mencukupi syarat untuk dilakukan pelelangan kendaraan dinas, jelas tidak boleh dilakukan pelelangan. Ia menekankan, penarikan randis bukan untuk digudangkan.

Seharusnya, BPKAD memiliki data yang lengkap berapa jumlah randis yang masih berada di tangan pensiunan. Sehingga, nantinya kalau dilakukan penarikan randis, jelas jumlahnya berapa yang akan dilakukan penarikan. Selain itu, penarikan randis, seharusnya dilanjutkan dengan langsung didistribusikan kembali kepada SKPD yang masih kekurangan kendaraan dinas. Terutama SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

‘’Berapa SKPD yang masih kekurangan kendaraan operasional, itu juga harus ada,’’ imbuhnya. Kebingunan BPKAD dinilai politisi PDIP ini sebagai bentuk koordinasi dengan SKPD lain, tidak berjalan dengan baik. Wayan Sugiartha juga mempertanyakan kualitas SDM yang ditempatkan Walikota di BPKAD. Ia menyesalkan pernyataan Kepala BPKAD Kota Mataram yang terkesan seperti orang baru yang tidak mengerti apa-apa.

‘’Meskipun SKPD nya baru, tapi inikan orangnya orang lama,’’ sebutnya. Wayan cukup memaklumi jika penempatan pejabat di BPKAD sebagai lembaga baru, belum maksimal. Namun kalau berharap penempatan itu bukan sekadar memenuhi jabatan yang lowong. Ia juga menaruh harapan besar bahwa SDM yang ditempatkan di BPKAD adalah SDM yang benar-benar berkompeten.

Untuk terus meningkatkan kapasitas kemampuan SDM yang ada di BPKAD, Wayan Sugiartha mengusulkan untuk dilakukannya pelatihan. ‘’Bila perlu, suruh sekolah semua orang-orang di BPKAD itu,’’ pungkasnya. Karena bagaimanapun juga, mengurus aset, bukanlah perkara yang mudah. Wayan Sugiartha mengatakan, tertib aset bukan semata-mata untuk mengejar WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Ia mendukung langkah Pemkot Mataram seperti yang disampaikan Sekda Kota Mataram dalam rapat paripurna baru-baru ini, bahwa Pemkot sedang berkoordinasi dengan Pemkab Lobar untuk menelusuri aset bersama di Loang Baloq. Selain itu, ia juga meminta BPKAD menelusuri kepemilikan tanah pecatu oleh kaling maupun pekasih. ‘’Banyak itu yang masih belum jelas kepemilikannya,’’ demikian Wayan Sugiartha. (fit)