Tata PKL Perlu Ketegasan

KALANGAN DPRD Kota Mataram menyambut baik rencana Pemkot Mataram yang akan membuat  zona PKL. ‘’Bagus kalau dibuat berzona, sehingga tidak semrawut,’’ ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, Spt menjawab Suara NTB di hotel Grand Legi Mataram, Jumat (29/8) kemarin.

Pasalnya, kondisi saat ini, meski sudah ada Perda RTRW yang menegaskan jalan-jalan mana saja yang boleh ada PKL dan sebaliknya, namun faktanya, pada jalan yang dilarang ada PKL pun, dilanggar. Dikatakan Wiska, kondisi itu dipicu akibat ketidaktegasan Satpol PP dalam mengamankan Perda tersebut.

Dalam melakukan penataan PKL, lanjut Wiska, memang dibutuhkan terobosan dan keberanian. Ia mencontohkan penataan PKL di Solo. Dimana ada satu kawasan yang khusus dibuka untuk PKL, berikut pengaturan jam operasionalnya. Cara ini menurut anggota Dewan dari dapil Sandubaya tersebut, cukup berhasil menata keberadaan PKL menjadi lebih tertib.

Hal yang sama lanjut Wiska sebetulnya bisa saja diterapkan di Kota Mataram. Pasalnya masih banyak kawasan di Mataram yang memungkinkan untuk itu. Seperti di sepanjang jalan Selapang. Selain untuk menertibkan keberadaan PKL, juga untuk menghidupkan suasana malam di sepanjang jalan tersebut. ‘’Saya lihat, Pemkot belum ada keberanian,’’ cetusnya.

Untuk itu, pihaknya mengapresiasi penyusunan Perwal untuk menata keberadaan PKL di Kota Mataram yang jumlah mencapai 3.000 lebih dan kemungkinan bertambah setiap saat. Sebab, demikian Wiska, kalau tidak ditertibkan dari sekarang, dikhawatirkan ke depan keberadaan PKL makin tidak terkendali. ‘’Apalagi sekarang semakin banyak investasi yang masuk ke Kota Mataram,’’ terangnya.

Namun demikian, dalam melakukan penertiban dan penataan, Pemkot Mataram diimbau untuk mengutamakan pendekatan kekeluargaan. ‘’Jangan main paksa,’’ pesannya mengingatkan. Untuk mensiasati penumpukan PKL di satu lokasi tertentu, ada baiknya Pemkot Mataram mulai berpikir memanfaatkan kawasan-kawasan yang selama ini relatif sepi.

Dalam penerapan Perwal itu nantinya, Pemkot harus konsisten. Jangan ada kesan pilih kasih atau ada kesan PKL tertentu dianaktirikan,’’ kata Wiska. Yang jelas, penerapan Perwal harus dibarengi dengan ketegasan dari aparat. Selain itu APKLI juga harus dilibatkan dalam mencari solusi terbaik bagi PKL. ‘’Intinya bagaimana tidak merugikan kepentingan yang lebih besar,’’ tandasnya. (fit)