Dewan Sesalkan 5.800 Lebih PNS Belum Bayar PBB

Mataram (Suara NTB) –

DPRD Kota Mataram menyesalkan tingginya angka wajib pajak (WP) dari kalangan PNS lingkup Pemkot Mataram, yang hingga penutupan Gebyar PBB Senin (29/9) belum melunasi kewajibannya membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., kepada Suara NTB di Mataram, Senin (29/9) mengungkapkan, dari jumlah 6.500 WP PNS Kota Mataram, yang telah membayar PBB baru 650 orang. Kondisi ini cukup memprihatinkan. Seharusnya PNS menjadi yang terdepan dalam gerakan membayar pajak. ‘’Inilah kondisinya. Padahal posisi PNS sebagai motivator penggerak pembangunan,’’ cetusnya.

Dikatakan Didi, akan sulit bagi PNS menjadi penggerak masyarakat manakala para PNS tidak taat membayar pajak. Padahal, kalau semua WP PNS melunisasi kewajibannya, maka target PBB sudah bisa tercapai. Namun demikian, ia berharap sebelum Bulan Desember para PNS bisa melunasi kewajibannya. Ia mengingatkan bahwa tunjangan kesra para PNS berasal dari pajak.

Selai PNS, Didi juga berjanji akan mengecek ketaatan anggota DPRD Kota Mataram membayar PBB. Orang nomor satu di jajaran DPRD Kota Mataram mengaku sependapat dengan kebijakan yang diambil Walikota dalam rangka mempercepat realisasi target PBB. Salah satunya dengan menunjuk pimpinan SKPD sebagai juru pungut di instnsinya masing-masing.

Cara ini, demikian Didi, cukup efektif untuk menjaring WP PNS melaksanakan kewajibannya membayar PBB. ‘’Jangan lagi ada surat berikutnya baru mau membayar pajak,’’ ujarnya. Dewan berharap di awal Bulan Oktober mendatang sudah ada realisasi signifikan dari WP PNS. Selain di kalangan PNS, Dispenda Kota Mataram juga disarankan mengefektifkan juru pungut di lapangan.

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk itu. Didi mencontohkan, di BTN Taman Indah kepala lingkungan berinisiatif berkeliling mengingatkan warga yang belum membayar pajak agar segera melunasinya. ‘’Kepala lingkungan di Taman Indah itu berkeliling menggunakan pengeras suara,’’ imbuhnya.

Kalau penagihan PBB diefektifkan, maka sangat tinggi realisasinya dari target Rp 18 miliar yang sudah ditetapkan. ‘’Belum lagi bicara potensi secara keseluruhan,’’ katanya. Karena yang sudah ditetapkan menjadi WP hanya 60 persen dari total potensi yang ada. (fit)