Harus Ada Kajian

BANJIR yang melanda empat kelurahan di Kota Mataram, masing-masing Kelurahan Pagutan, Pagutan Barat, Pagutan Timur dan Dayan Peken, membuat kalangan Dewan terhenyak. Bahkan Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., menyebut Pemkot Mataram kecolongan atas bencana itu.

Dikonfirmasi Suara NTB, Senin (29/12), Wiska menyayangkan terjadinya banjir kiriman yang merendam empat kelurahan di Mataram. Padahal, menurut politisi PDI Perjuangan ini, Mataram termasuk dataran tinggi. ‘’Makanya, kalau manajemen irigasinya bagus, antisipasi banjir juga akan bagus,’’ ujarnya.

Persoalannya sekarang, lanjut Wiskan, bagaimana Dinas PU dan SKPD terkait lainnya menjalin koordinasi yang baik. Terutama masalah endapan sedimen. ‘’Kalau bagus pengelolaannya, saya yakin tidak akan tergenang,’’ cetusnya. SKPD selain Dinas PU yang disebutnya harus saling berkoordinasi mengantisipasi terjadinya banjir di Mataram adalah Dinas Kebersihan dan Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan.

‘’Setelah sedimen diangkat, sampah-sampah harus segera dibersihkan,’’ tukasnya. Kalau sedimen tidak segera dibersihkan, ia khawatir akan itu akan menjadi potensi kerawanan baru. Begitu juga dengan Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan. Wiska memberi catatan bagi Dinas Tata Kota agar selektif mengeluarkan izin mendirikan bangunan. Pasalnya, menurut Wiska, masih banyak bangunan yang melanggar aturan. ‘’Banyak bangunan berdiri di atas sempadan sungai,’’ katanya.

Wiska mempertanyakan apakah kinerja Dinas PU, Dinas Kebersihan maupun Dinas Tata Kota sudah maksimal.

Kalau langkah-langkah antisipasi telah dilakukan dengan baik, Wiska yakin akan kecil kemungkinan terjadi banjir kiriman. Terhadap bencana banjir ini, Dinas PU, lanjutnya, harus cepat tanggap. ‘’Jangan sampai kita kecolongan lagi,’’ imbuhnya.

Wiska menegaskan, banjir tidak bisa diprediksi berdasarkan asumsi semata. Harus ada kajian yang mendalam terkait titik banjir. Dinas PU tidak bisa lagi berpegangan pada enam titik genangan. Buktinya genangan yang terjadi kini bukan lagi di enam titik genangan yang diklaim Dinas PU. Menurutnya, harus ada pendataan ulang terhadap titik genangan. Sehingga, ke depan, jelas langkah-langkah yang ditempuh untuk mengantisipasi genangan itu. (fit)