Usulan Penghapusan Aset, Pansus Lakukan Cek Fisik

Mataram (Suara NTB) –

Setelah sebelumnya mengecek dokumen aset yang diusulkan dihapuskan secara kolektif melalui BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kota Mataram, baru-baru ini Pansus Aset Daerah DPRD Kota Mataram, melakukan cek fisik atas usulan penghapusan aset senilai Rp 45 miliar itu.

Karena banyaknya aset yang diusulkan untuk dihapuskan, Ketua Pansus Aset Daerah DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini memutuskan melakukan pengecekan fisik secara sampel. Pansus Aset memutuskan melakukan cek fisik di Dinas Dikpora Kota Mataram. Dikpora merupakan salah satu SKPD yang mengajukan usulan penghapusan aset dalam jumlah cukup besar. Dikpora mengusulkan penghapusan 19 kendaraan dinas, terdiri dari 18 sepeda motor dan satu mobil.

Diantara kendaraan dinas yang diusulkan untuk dihapuskan dalam kondisi rusak berat. Zaini menegaskan, kalau memang ada aset yang memenuhi syarat untuk dilakukan pelelangan, ia mempersilahkan aset itu dilelang. ''Kalau tidak, ya kita tidak bisa apa-apa,'' ujarnya. Dalam kunjungan ke Dinas Dikpora Kota Mataram, anggota Pansus Aset, HM. Faesal mengatakan, barang-barang yang akan dilakukan cek fisik, semestinya harus ada di Dinas Dikpora.

Keberadaan aset, katanya, harus jelas. Sehingga, apapun kondisinya, aset harus dikembalikan ke dinas. ''Supaya Pansus mudah mengecek,'' cetusnya. Faesal meminta Dikpora menggambarkan posisi aset yang diusulkan untuk dihapuskan. Pasalnya, dari Rp 6,9 miliar aset yang diusulkan dihapuskan oleh Dikpora, ternyata Rp 4,8 miliar tidak diketahui keberaannya. Anggota pansus aset lainnya Misban Ratmaji, SE untuk aset kendaraan yang tidak bisa jalan, ia menyarankan kepada Dikpora untuk mengajukan pelelangan.

Menanggapi pansus aset, staf BPKAD Kota Mataram, Devi mengatakan, Rp 4,8 miliar terdiri dari buku dan mebel. ''Itu sudah kita pilah sesuai arahan BPK,’’ akunya. Pantauan Suara NTB, Pansus Aset memeriksa fisik kendaraan dinas yang diajukan penghapusannya oleh Dinas Dikpora Kota Mataram melalui BPKAD. Dari 19 kendaraan dinas yang diusulkan dihapus, enam diantaranya tidak berada ditempat saat dilakukan pengecekan. Pihak Dinas Dikpora beralasan, saat itu kendaraan dinas sedang digunakan. (fit)