Harus Selektif

KALANGAN anggota DPRD Kota Mataram terus menyoroti berbagai hal yang bersinggungan dengan visi Kota Mataram maju, religius dan berbudaya. Setelah kritikan dilontarkan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., terhadap keberadaan miras yang diduga diperjualbelikan di rumah bernyanyi keluarga karena mengklaim telah mengantongi izin, kini giliran Ketua Fraksi PPP yang juga anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd memprotes etika pemasangan reklame di Kota Mataram.

Menurutnya, konten reklame tidak boleh bertolak belakang dengan visi Kota Mataram. Dinas pertamanan diminta lebih cermat dan selektif dalam menerima reklame dari kalangan pengusaha. Ia menilai, Dinas Pertamanan masih belum selektif terhadap konten reklame. Itu terbukti dengan dilayangkannya surat oleh Gubernur NTB terkait keberadaan reklame yang dipandang vulgar baru-baru ini.

Karenanya, Husni mengimbau kepada Pemkot Mataram, terkait reklame, hendaknya tidak hanya berorientasi pada pendapatan asli daerah saja. ''Harusnya SKPD yang tangani masalah reklame ini malu kalau sampai ditegur,'' ucapnya. Adanya teguran provinsi terhadap reklame yang dari segi konten dipandang tidak layak, menunjukkan lemahnya pengawasan pada tingkat preventif. Menurut Husni, SKPD terkait mestinya mengetahui apa isi reklame itu sebelum ditayangkan di ruang publik. ''Kalau tidak tahu, kan aneh,'' cetusnya.

Dikatakannya, kalau sampai kepala dinas bersangkutan tidak tahu isi reklame, Husni menuding kepala dinas itu bekerja di belakang meja. Ia menyarakan Kepada Dinas Pertamanan untuk mengecek ulang semua reklame yang ada di Kota Mataram. ''Jangan sampai berlarut-larut,'' pintanya. Ia mengingatkan, dalam urusan reklame, Pemkot jangan hanya mengejar PAD tapi juga memperhatikan layak tidaknya reklame itu ditayangkan dari segi konten. (fit)