Bentuk Pansus

DPRD Kota Mataram Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Walikota

Mataram (Suara NTB -
DPRD Kota Mataram, Senin (30/3) kemarin menggelar rapat paripurna yang beragendakan penyampaian LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram akhir tahun anggaran 2014 yang dirangkaikan dengan LKPJ akhir masa jabatan 2010-2015. Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., bersama dua Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., dan I Wayan Sugiartha.

Dari pihak eksekutif hadir lengkap mulai dari Walikota Mataram, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Sekda Ir. HL. Makmur Said, MM., FKPD (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan Ketua PKK Kota Mataram Hj. Suryani Ahyar Abduh. Dalam pidatonya, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan, secara umum LKPJ merupakan gambaran atas hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 dan selama periode masa jabatan 2010-2015 sebagai penjabaran Perda Kota  Mataram  Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2011-2015.

Selama 5 tahun masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Mataram, pertumbuhan ekonomi berhasil dipertahankan pada kisaran 7 sampai 8 persen yang tercermin dari meningkatnya angka PDRB Kota Mataram. Pada tahun 2014 PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Berlaku mencapai 8,11 Triliun Rupiah lebih atau mengalami peningkatan sebesar 47,68 persen dari tahun 2011.

Anggaran Pendapatan Kota Mataram mengalami peningkatan dari Rp 679,04 miliar lebih pada tahun 2011 menjadi Rp 1,08 triliun lebih pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 59,06 persen. Angka ini melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar Rp 1 triliun pada tahun 2015. Demikian pula anggaran Belanja Daerah mengalami peningkatan dari Rp 670,2 miliar lebih pada tahun 2011 menjadi Rp 1,04 triliun lebih pada tahun 2014.

Di samping itu, terjadi peningkatan IPM yang pada tahun 2014 berada pada angka 74,58 meningkat dari angka IPM tahun 2011 sebesar 72,83, sehingga IPM Kota Mataram termasuk dalam katagori Kesejahteraan Menengah Keatas yang berada di atas angka IPM Provinsi dan Nasional. Meningkatnya angka IPM seiring dengan menurunnya persentase tingkat kemiskinan dari 13,18 persen pada tahun 2011 menjadi 10,06 persen pada tahun 2014.

Menurut Walikota, secara umum capaian pembangunan Kota Mataram yang telah dilaksanakan tahun 2014 sejalan dengan pelaksanaan tiga program unggulan Pemerintah Kota Mataram, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah. Selain itu, memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan selama ini, katanya,  tidak lepas dari kemampuan mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang mengedepankan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik  dan APBD yang merupakan government spending diarahkan sebagai stimulus bagi perkembangan perekonomian daerah.

           

Wali Kota menyebutkan,  APBD Kota Mataram mengalami peningkatan dari Rp679,04 miliar lebih pada tahun 2011 menjadi Rp1,08 triliun  lebih pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 59,06 persen.      Angka ini, katanya, melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar Rp1 triliun pada tahun 2015. Demikian pula anggaran belanja daerah mengalami peningkatan dari Rp670,2 miliar lebih pada tahun 2011 menjadi Rp1,04 triliun lebih pada tahun 2014.

Sementara, tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan dapat dilihat dari perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) juga mengalami peningkatan. "Pada tahun 2010 ketika kami menerima estafet kepemimpinan, besaran PAD Kota Mataram sebesar Rp44,49 miliar  lebih," katanya.

Akan tetapi, lanjutnya, dengan komitmen yang kuat, pada tahun 2011 realisasi PAD telah mencapai Rp82,42 miliar lebih dan meningkat menjadi sebesar Rp202,58 miliar lebih pada tahun 2014. Angka  itu melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar Rp100 miliar. “Peningkatan kemandirian daerah ini juga terlihat dari persentase PAD terhadap APBD yaitu dari 9,33 persen pada tahun 2011 menjadi 18,70 persen pada tahun 2014,” ujarnya.

Namun demikian,  masih banyak pekerjaan rumah yang belum dapat dituntaskan antara lain, masalah penanganan rumah tidak layak huni, jalan lingkungan, serta beberapa permasalah pada bidang peningkatan SDM yang harus  menjadi perhatian bersama.   Usai menyampaikan LKPJ,  Wali Kota menyerahkan langsung dokumen LKPJ kepada Ketua DPRD H. Didi Sumardi  untuk dibahas lebih lanjut oleh panitia khusus LKPJ yang sudah dibentuk. (fit/*)

Susunan Pansus LKPJ Walikota akhir tahun anggaran 2014 dan LKPJ akhir masa jabatan 2010-2015 berdasarkan keputusan DPRD Kota Mataram No. 5 tahun 2015:

Ketua                          : Drs. HM. Zaini

Wakil Ketua               : TGH. Mujiburrahman

Anggota-anggota      : H. Muhir, S.Kep

                                      Drs. I Ketut Sugiartha

                                      I Gede Wiska, SPt

                                      Drs. HM. Husni Thamrin, MPd

                                      HM. Faesal

                                      Misban Ratmaji, SE