Jangan Ada Penggusuran

PANSUS PKL DPRD Kota Mataram akan mengundang organisasi PKL yang ada di Kota Mataram. Organisasi PKL seperti Apkli (Asosiasi Pedagang Kaki Lima) akan dimintai saran maupun pendapat dalam rangka menyempurnakan raperda PKL yang tengah dibahas di tingkat Pansus. Ketua Pansus PKL DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., kepada Suara NTB usai memimpin rapat Pasus tersebut, Selasa (21/4) mengungkapkan, Perda PKL ini nantinya menekankan penataan PKL disamping retribusi yang masuk ke kas daerah.

‘’Sebelum raperda ini dibahas, kita ingin sharing, mendengarkan masukan dari PKL yang ada di Kota Mataram,’’ ujarnya. Pansus juga merasa perlu mengetahui seperti apa perkembangan PKL di Mataram. Pansus, lanjut Husni Thamrin, akan turun ke lapangan guna mengetahui zona-zona PKL yang ada di Kota Mataram. Dari aksi turun langsung ke lapangan yang direncanakan pekan depan, akan diketahui mana PKL yang sesungguhnya belum masuk di dalam zona resmi PKL yang ada di Kota Mataram.

Ia mencontohkan PKL di sepanjang Jalan Pejanggik Cakranegara banyak yang belum masuk dalam zona resmi. ‘’Kita ingin tahu apakah tempatnya itu sesuai dengan kenyamanan dan keamanan para PKL di beberapa titik,’’ imbuhnya. Ada sorotan dari Kementerian Perdagangan yang menyorot tentang penyempurnaan raperda ini. Pihak Kementerian akan membantu penyempurnaan Raperda PKL Kota Mataram. Dalam dua minggu ini raperda itu akan dikoreksi oleh pihak Kementerian Perdagangan.

Yang jelas, sambung Husni Thamrin, PKL yang belum masuk zona resmi akan diajak duduk bersama. PKL non zona akan diberi pilihan tempat yang tentunya tidak menggangu pejalan kaki maupun toko-toko milik pengusaha. Ia mengimbau kepada Pemkot Mataram dalam melakukan penataan dan pembinaan PKL, jangan sampai ada penggusuran.

Penataan dan pembinaan PKL hendaknya mengedepankan pola persuasif. Alternatifnya PKL masuk zona yang ada atau dibuatkan zona baru. Kalaupun sudah dilakukan pembinaan berulang-ulang tetapi PKL tetap bandel, maka penertiban menjadi alternatif terakhir yang bisa dilakukan Pemkot Mataram. (fit)