Tak Perlu Libatkan BPKP

RENCANA Pemkot Mataram yang akan melibatkan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) untuk menghitung secara konkret besaran royalti yang pantas dibayarkan oleh pihak Mataram Mall, dipertanyakan kalangan Dewan. ‘’Kok malah melibatkan banyak pihak. Itu apa masih kurang dari appraisal dan akademisi sudah ada,’’ ujar Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., kepada Suara NTB, Jumat (17/4).

Wayan Wardana mempertanyakan mengapa Pemkot Mataram melibatkan BPKP. Padahal, Pemkot sudah punya dasar untuk menaikkan royalti Mataram Mall. Yakni dari hasil perhitungan appraisal dan akademisi. ‘’Itu dieksekusi saja,’’ pintanya. Setelah BPKP, bukan tidak mungkin Pemkot Mataram akan melibat pihak lain untuk mengulur-ulur waktu menaikkan nilai royalti dari penggunaan aset Pemkot Mataram yang diatasnya berdiri pusat perbelanjaan terbesar di Mataram.

Menurut Wardana, pelibatan BPKP tidak terlalu ada korelasinya dengan royalti Mataram Mall. ‘’Yang penting itu actionnya, eksekusi langsung,’’ katanya. Kalau masih terjadi tarik ulur seperti sekarang ini, ia pesimis persoalan royalti Mataram Mall bisa selesai. Apalagi persoalan royalti ini sudah ada sejak Dewan periode sebelumnya. Politisi PDI Perjuangan ini melihat, untuk menerapkan kenaikan royalti Mataram Mall berdasarkan hasil perhitungan appraisal dan akademisi dibutuhkan keberanian dari Pemkot Mataram.

‘’Walaupun semua instansi dilibatkan ndak akan ada hasilnya kalau ndak dieksekusi,’’ tegas Wardana. Pasalnya tidak ada jaminan pelibatan BPKP akan membuat Mataram Mall mau mematuhi kenaikan royalti mall tersebut. Apalagi misalnya kalau hasil perhitungan BPKP hasilnya lebih tinggi ketimbang hasil perhitungan appraisal dan akademisi.

‘’Ini yang sama atau lebih rendahpun ndak ada garansi mau diikuti,’’ katanya. Wardana mendesak agar Pemkot Mataram bersikap tegas. Kalau memang PT. Pasifik Cilinaya Fantasi tidak mau mengikuti hasil perhitugan appraisal dan akademisi, Pemkot harus tegas. Bila perlu memutus kontrak dengan PT. PCF. ‘’Ya cari yang lain saja,’’ sarannya. Sebab kalau dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan, terkesan posisi Pemkot Mataram lemah.