15 Kelurahan di Mataram Belum Bebas BABS

Mataram (Suara NTB) –

Fakta mengejutkan diungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. Usman Hadi dalam hearing bersama Mampu (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) di DPRD Kota Mataram, Selasa (12/5). Dari 50 kelurahan di Kota Mataram, 35 kelurahan sudah bebas dari BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Artinya, masih ada 15 kelurahan lagi yang belum terbebas dari BABS.

Penanganan kelurahan yang belum bebas BABS dilakukan secara bertahap. Terakhir, ada Sembilan kelurahan yang sudah berhasil keluar dari status BABS. ‘’Sehingga sampai sekarang jumlahnya baru 35 kelurahan,’’ akunya. Dari 15 kelurahan yang belum bebas BABS, tidak hanya kelurahan pinggiran tapi ada juga kelurahan di tengah kota. Usman Hadi tidak menyangkal masih rendahnya rasa memiliki masyarakat membuat program BABS nol belum berjalan sesuai harapan.

Dikes sudah memfasilitasi pembangunan sarana MCK. Hanya saja, seperti diungkapkan forum aspirasi Kota Mataram, di sejumlah tempat kondisi MCK itu justru memprihatinkan karena masyarakat tidak melakukan perawatan. Sehingga, sekarang polanya Dikes tak lagi langsung melakukan pembangunan MCK. Dikes, lanjut Usman Hadi turun langsung ke kelurahan-kelurahan untuk mengkonfirmasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sana.

Kalau memang masyarakat di kelurahan tertentu membutuhkan MCK, Dikes akan membangunnya dengan komitmen masyarakat setempat mau merawatnya. Polanya bisa saja dengan menggalang sumbangan sukarela warga yang menggunakan untuk melakukan perawatan MCK.

Sebelumnya Forum Aspirasi Kelurahan Dasan Agung, Hirsan Takdir mengatakan, bahwa MCK komunal yang dibangun Dikes Kota Mataram di Kelurahan Dasan Agung, sudah disegel warga. Warga terpaksa menyegel MCK itu karena kondisinya yang bau dan jorok akibat tidak pernah dirawat. Kondisi ini jelas membutuhkan adanya pembinaan dari Dikes Kota Mataram.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH mengatakan, program-program yang disampaikan forum aspirasi kalau memang belum terakomodir dalam program SKPD, akan dibicarakan pada anggaran 2016 mendatang. Bahkan, orang nomor satu di DPRD Kota Mataram berjanji mengundang Mampu dalam pembahasan KUA PPAS mendatang. (fit)