Akomodir Anggaran BPBD

KOMISI IV DPRD Kota Mataram tidak terlalu risau meskipun Disosnakertrans (Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Kota Mataram menyatakan bahwa stok bantuan bencana alam di SKPD tersebut sudah habis. ''Masih ada DSP (dana siap pakai) di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Mataram,'' aku Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir, S.Kep kepada Suara NTB di Mataram kemarin.

DSP memang penggunaannya selektif agar bantuan kepada korban bencana alam tidak tumpang tindih. Sehingga arahnya jelas. Dalam penanganan bencana koordinasi mutlak dilakukan. Baik BPBD, Disosnakertrans, camat maupun lurah. ''Sehingga tidak dobel dapat bantuan,'' cetusnya.

Pada bagian lain Muhir menegaskan bahwa DSP wajib ada di BPBD karena untuk penanggulangan bencana.

Muhir mengaku sudah turun meninjau langsung gudang Disosnakertrans. Kalaupun stok bantuan di Disosnakertrans Kota Mataram sudah habis, katanya, tidak masalah karena sudah ada DSP untuk menanggulangi nihilnya stok bantuan tersebut. ''Itupun tergantung pak Walikota dan Sekda,'' cetusnya.

Artinya kalau memang sangat dibutuhkan anggaran itu, DSP atas persetujuan Walikota dan juga Sekda bisa dikeluarkan. Muhir membantah stok bantuan di BPBD Kota Mataram kurang. ''Kan korban 1157. Dari BPBD 800, dari Disosnakertrans 300 lebih ditambah provinsi,'' terangnya.

Terkait keluhan terhadap minimnya anggaran BPBD Kota Mataram, Muhir mengatakan peta anggaran sudah jelas.''Karena pembebasan tanah khususnya di Kota Mataram untuk jalan-jalan termasuk perbaikan drainase. Disanalah dipergunakan,'' terangnya. Semua masyarakat sudah melihat bagaimana drainase di Kota Mataram.

Namun demikian, dalam APBD perubahan nanti pihaknya berjanji akan mengakomodir kekurangan anggaran yang dihadapi BPBD Kota Mataram. Politisi Partai Golkar ini meminta BPBD Kota Mataram untuk segera membuat rancangan mengenai anggaran penanggulangan bencana. Sebelum itu, kalau misalnya ada bencana lain, DSP diyakini mampu mengcover semua kebutuhan bantuan untuk korban bencana. (fit)