Anggaran Pengamanan Pilkada Diusulkan Rp 2,5 Miliar

Mataram (Suara NTB) –

Rencana Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota melakukan rapat kerja dengan KPU Kota Mataram, Panwaslu Kota Mataram, Polres Mataram dan Dandim, belum juga terlaksana. Rupanya, Banggar masih terus mengkaji usulan anggaran terkait Pilkada yang diajukan masing-masing instansi itu. Selain dana hibah untuk KPU Kota Mataram yang diusulkan Rp 21,5 miliar, Banggar juga akan mengkaji usulan anggaran pengamanan Pilkada oleh Polres Mataram sebesar Rp 2,5 miliar.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., yang ditemui Suara NTB usai memimpin rapat Bangar, Jumat (22/5) menjelaskan, rapat kerja dengan empat instansi itu penting untuk mendengar seperti apa tugas dan tanggungjawab masing-masing instansi sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Pasalnya, empat instansi itulah yang mengajukan anggaran terkait pelaksanaan Pilkada Kota Mataram.

Dewan dalam hal ini, tegas Didi Sumardi, tidak ada masalah terkait usulan tersebut. ‘’Tinggal kita konfirmasi beberapa hal termasuk standar pembiayaan yang bisa kita rasionalisasi,’’ katanya. Termasuk, pihaknya, akan menegaskan prinsip yang akan dibangun dan setujui terkait pengalokasian anggaran. Salah satunya manakala satu program akan dilaksanakan tahun 2016, akan dianggarkan pada tahun tersebut.

Dewan membutuhkan gambaran dari KPU Kota Mataram, hal-hal apa saja yang bisa dibiayai di tahun 2016. ‘’Kalau memang kegiatannya di tahun 2015 ya seluruhnya akan kita biayai dari APBD 2015 perubahan,’’ imbuhnya. Didi Sumardi menjelaskan bahwa dana hibah yang diusulkan KPU Kota Mataram terkait Pilkada tidak termasuk anggaran pengamanan oleh Polres Mataram dan juga Dandim.

‘’Tidak bisa misalnya soal kegiatan pengamanan ditangani oleh KPU. Karena itu bukan ruang lingkup tupoksi KPU,’’ terangnya. Terkait usulan anggaran pengamanan yang diajukan Polres Mataram, lanjut Didi Sumardi, juga membutuhkan pembicaraan lebih lanjut. ‘’Detailnya seperti apa,’’ tanyanya. Termasuk tidak boleh ada tumpang tindih pembiayaan.

Karenanya, Dewan juga ingin mengkonfirmasi pembiayaan yang bersumber dari pusat, dalam hal ini Mabes Polri yang merupakan anggaran bersifat baku yang diberikan setiap tahun kepada pihak kepolisian. (fit)